Publisher

UMMUMM

Journal Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah Hukum Abstract

Penelitian ini merumuskan model penyelesaian sengketa pelanggaran pemilihan melalui Badan Pengawas Pemillu dan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Penelitian ini menganalisis teori yuridis dan normatif, kebijakan, serta putusan hukum, serta studi kasus pelanggaran pemilihan pada tahun 2014 dan 2019. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan grounded theory dan pendekatan yuridis normatif. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Masalah pelanggaran proses pemilihan dan sengketa hasil pemilihan belum dapat diselesaikan secara memadai. 2) Model penyelesaian pelanggaran proses pemilihan dan sengketa hasil pemilihan dilakukan dengan pendekatan model penyelesaian melalui Penerapan Model Sikap Kritis Militansi Publik dan Militansi Penegakan Hukum oleh Badan Pengawas Pemillu dan Mahkamah Konstitusi.

Conclusion

Pemilu di Indonesia diharapkan sebagai bagian dari kehidupan demokrasi, namun skenario perselisihan elektoral tetap berlanjut di setiap pelaksanaannya.Badan pengawas pemilu mengungkapkan komponen kerentanan dalam Indeks Kerentanan Pemilu, yang mencakup integritas dan profesionalitas penyelenggara, kontestasi, partisipasi, netralitas Aparatur Sipil Negara, Politik Uang, Keamanan, Politik Identitas, dan media sosial.Konsep ideal penyelesaian sengketa elektoral terkadang menghambat penyelesaian sengketa, namun masyarakat tidak perlu gugup atau gentar untuk melaporkan pelanggaran pemilu.

Future Research

Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi bagaimana pengembangan model penyelesaian pelanggaran pemilu melalui pemanfaatan kecerdasan buatan mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam mendeteksi serta menangani kasus sengketa, sekaligus mengidentifikasi hambatan teknis dalam implementasinya pada konteks pemilu Indonesia. Selain itu, studi tentang pengaruh partisipasi masyarakat dalam pencegahan pelanggaran pemilu dapat menjelajahi mekanisme interaksi antara elemen masyarakat sipil dan lembaga pemilu untuk mengurangi risiko konflik, dengan fokus pada analisis dampak budaya laporan masyarakat terhadap keberhasilan penyelesaian sengketa. Lebih lanjut, perbandingan model penyelesaian sengketa pemilu di negara-negara Asia Tenggara seperti Filipina dan Thailand dapat memberikan wawasan baru tentang adaptasi praktik internasional ke dalam sistem hukum Indonesia, khususnya untuk mengembangkan strategi yang lebih inklusif dan adil dalam menangani sengketa hasil pemilu, sehingga memperbaiki kelemahan dalam proses penegakan hukum yang ada saat ini.

References

1. The Islamic Law-based design of regional head post-filling | Legality : Jurnal Ilmiah Hukum. islamic... doi.org/10.22219/LJIH.V32I1.31261The Islamic Law based design of regional head post filling Legality Jurnal Ilmiah Hukum islamic doi 10 22219 LJIH V32I1 31261
2. Burden Proof Dilemma of Election Disputes in the Constitutional Court | Journal of Law and Sustainable... doi.org/10.55908/sdgs.v11i7.880Burden Proof Dilemma of Election Disputes in the Constitutional Court Journal of Law and Sustainable doi 10 55908 sdgs v11i7 880
3. Demokrasi dan Negara Hukum | Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. demokrasi negara jurnal quia iustum quick... journal.uii.ac.id/index.php/IUSTUM/article/view/3856Demokrasi dan Negara Hukum Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM demokrasi negara jurnal quia iustum quick journal uii ac index php IUSTUM article view 3856
4. Validate User. validate user sorry experiencing unusual traffic time please help confirm robot take content... academic.oup.com/book/45528/chapter/394646762Validate User validate user sorry experiencing unusual traffic time please help confirm robot take content academic oup book 45528 chapter 394646762

Subjects

1. #mahkamah konstitusi#mahkamah konstitusi
2. #mahkamah konstitusi#mahkamah konstitusi

Metadata

File size	412.09 KB
Pages	25
DMCA	ReportReport