UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumPenelitian ini merumuskan model penyelesaian sengketa pelanggaran pemilihan melalui Badan Pengawas Pemillu dan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Penelitian ini menganalisis teori yuridis dan normatif, kebijakan, serta putusan hukum, serta studi kasus pelanggaran pemilihan pada tahun 2014 dan 2019. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan grounded theory dan pendekatan yuridis normatif. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Masalah pelanggaran proses pemilihan dan sengketa hasil pemilihan belum dapat diselesaikan secara memadai. 2) Model penyelesaian pelanggaran proses pemilihan dan sengketa hasil pemilihan dilakukan dengan pendekatan model penyelesaian melalui Penerapan Model Sikap Kritis Militansi Publik dan Militansi Penegakan Hukum oleh Badan Pengawas Pemillu dan Mahkamah Konstitusi.
Pemilu di Indonesia diharapkan sebagai bagian dari kehidupan demokrasi, namun skenario perselisihan elektoral tetap berlanjut di setiap pelaksanaannya.Badan pengawas pemilu mengungkapkan komponen kerentanan dalam Indeks Kerentanan Pemilu, yang mencakup integritas dan profesionalitas penyelenggara, kontestasi, partisipasi, netralitas Aparatur Sipil Negara, Politik Uang, Keamanan, Politik Identitas, dan media sosial.Konsep ideal penyelesaian sengketa elektoral terkadang menghambat penyelesaian sengketa, namun masyarakat tidak perlu gugup atau gentar untuk melaporkan pelanggaran pemilu.
Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi bagaimana pengembangan model penyelesaian pelanggaran pemilu melalui pemanfaatan kecerdasan buatan mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam mendeteksi serta menangani kasus sengketa, sekaligus mengidentifikasi hambatan teknis dalam implementasinya pada konteks pemilu Indonesia. Selain itu, studi tentang pengaruh partisipasi masyarakat dalam pencegahan pelanggaran pemilu dapat menjelajahi mekanisme interaksi antara elemen masyarakat sipil dan lembaga pemilu untuk mengurangi risiko konflik, dengan fokus pada analisis dampak budaya laporan masyarakat terhadap keberhasilan penyelesaian sengketa. Lebih lanjut, perbandingan model penyelesaian sengketa pemilu di negara-negara Asia Tenggara seperti Filipina dan Thailand dapat memberikan wawasan baru tentang adaptasi praktik internasional ke dalam sistem hukum Indonesia, khususnya untuk mengembangkan strategi yang lebih inklusif dan adil dalam menangani sengketa hasil pemilu, sehingga memperbaiki kelemahan dalam proses penegakan hukum yang ada saat ini.
- The Islamic Law-based design of regional head post-filling | Legality : Jurnal Ilmiah Hukum. islamic... doi.org/10.22219/LJIH.V32I1.31261The Islamic Law based design of regional head post filling Legality Jurnal Ilmiah Hukum islamic doi 10 22219 LJIH V32I1 31261
- Burden Proof Dilemma of Election Disputes in the Constitutional Court | Journal of Law and Sustainable... doi.org/10.55908/sdgs.v11i7.880Burden Proof Dilemma of Election Disputes in the Constitutional Court Journal of Law and Sustainable doi 10 55908 sdgs v11i7 880
- Demokrasi dan Negara Hukum | Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. demokrasi negara jurnal quia iustum quick... journal.uii.ac.id/index.php/IUSTUM/article/view/3856Demokrasi dan Negara Hukum Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM demokrasi negara jurnal quia iustum quick journal uii ac index php IUSTUM article view 3856
- Validate User. validate user sorry experiencing unusual traffic time please help confirm robot take content... academic.oup.com/book/45528/chapter/394646762Validate User validate user sorry experiencing unusual traffic time please help confirm robot take content academic oup book 45528 chapter 394646762
| File size | 412.09 KB |
| Pages | 25 |
| DMCA | Report |
Related /
IBLAMIBLAM Sementara itu, di Afrika, tradisi Ubuntu menyediakan fondasi moral untuk menyelesaikan sengketa komunitas dan konflik sosial.mediasi ad hoc terbukti efektifSementara itu, di Afrika, tradisi Ubuntu menyediakan fondasi moral untuk menyelesaikan sengketa komunitas dan konflik sosial.mediasi ad hoc terbukti efektif
LAMINTANGLAMINTANG Makalah ini mengakhiri dengan rekomendasi strategis untuk mendukung pertumbuhan robotik berbasis CAD di wilayah tersebut: menjembatani kesenjangan keterampilanMakalah ini mengakhiri dengan rekomendasi strategis untuk mendukung pertumbuhan robotik berbasis CAD di wilayah tersebut: menjembatani kesenjangan keterampilan
DINASTIRESDINASTIRES Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kontroversi tersebut dan menganalisisnya berdasarkan kondisi demokrasi di Indonesia serta kaitannya denganPenelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kontroversi tersebut dan menganalisisnya berdasarkan kondisi demokrasi di Indonesia serta kaitannya dengan
PresUnivPresUniv Setiap paradigma dioperasionalkan melalui beberapa item, dan konsistensi internal dievaluasi menggunakan Cronbachs Alpha (α = 0,737–0,917). Temuan menunjukkanSetiap paradigma dioperasionalkan melalui beberapa item, dan konsistensi internal dievaluasi menggunakan Cronbachs Alpha (α = 0,737–0,917). Temuan menunjukkan
BINUSBINUS Editorial ini memperkenalkan koleksi artikel yang membahas dinamika politik, ekonomi, budaya, dan keamanan di Asia Tenggara, serta menyoroti tantanganEditorial ini memperkenalkan koleksi artikel yang membahas dinamika politik, ekonomi, budaya, dan keamanan di Asia Tenggara, serta menyoroti tantangan
UMMUMM Temuan penelitian merekomendasikan perlunya penelitian berkelanjutan untuk mengeksplorasi kesenjangan dan dinamika kompleks antara teks keagamaan, kerangkaTemuan penelitian merekomendasikan perlunya penelitian berkelanjutan untuk mengeksplorasi kesenjangan dan dinamika kompleks antara teks keagamaan, kerangka
UMMUMM Namun, Indonesia belum memiliki ketentuan khusus dan hanya memperlakukan perampasan aset sebagai hukuman tambahan. Indonesia perlu mengadopsi peraturanNamun, Indonesia belum memiliki ketentuan khusus dan hanya memperlakukan perampasan aset sebagai hukuman tambahan. Indonesia perlu mengadopsi peraturan
UINUIN Yakni suatu teori yang mengatakan, “Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk mengakomodasi dan menjadikan hukum Islam sebagai referensi hukum nasional.Yakni suatu teori yang mengatakan, “Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk mengakomodasi dan menjadikan hukum Islam sebagai referensi hukum nasional.
Useful /
IBLAMIBLAM Data Komnas Perempuan mencatat 798 kasus femisida pada periode 2020–2023, sementara pemantauan media daring menemukan 290 kasus tambahan sepanjang OktoberData Komnas Perempuan mencatat 798 kasus femisida pada periode 2020–2023, sementara pemantauan media daring menemukan 290 kasus tambahan sepanjang Oktober
IBLAMIBLAM Berdasarkan pembahasan, kriteria jabatan yang dapat diisi oleh PPPK, termasuk JF, diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Perpres Jabatan PPPK, dan LampiranBerdasarkan pembahasan, kriteria jabatan yang dapat diisi oleh PPPK, termasuk JF, diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Perpres Jabatan PPPK, dan Lampiran
UMMUMM Kajian ini relevan dengan kebutuhan yang semakin muncul akan opsi perumahan yang tepat dan pasti di kota. Kepentingan studi ini bagi disiplin ilmu terletakKajian ini relevan dengan kebutuhan yang semakin muncul akan opsi perumahan yang tepat dan pasti di kota. Kepentingan studi ini bagi disiplin ilmu terletak
UMMUMM Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang kebijakan saat ini dan dampaknya terhadap industri perbankan di Indonesia. PemilihanSecara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang kebijakan saat ini dan dampaknya terhadap industri perbankan di Indonesia. Pemilihan