UINUIN
AHKAM : Jurnal Ilmu SyariahAHKAM : Jurnal Ilmu SyariahMeskipun perkawinan poligami di Asia Tenggara telah dikaji melalui berbagai sudut pandang, masih terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan dalam memahami praktik-praktik ini dalam konteks Malaysia dan Indonesia. Artikel ini mengkaji secara komparatif tentang penafsiran ḍarar sharī sebagai salah satu syarat untuk memasuki pernikahan poligami di Malaysia dan Indonesia dengan tujuan untuk membuat pedoman tentang penafsiran hukum atas konsep ḍarar sharī. Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif yang memanfaatkan studi doktrinal dan wawancara semi terstruktur. Temuan dari studi doktrinal didukung oleh informasi yang diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan hakim pengadilan Syariah di Malaysia yang dipilih dengan menggunakan pendekatan purposif. Data sekunder dikumpulkan dengan menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan dan kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis tematik dan isi. Studi ini menemukan bahwa Malaysia dan Indonesia memiliki sedikit perbedaan dalam mempertimbangkan konsep kerugian yang melekat pada penerapan poligami. Hal ini disebabkan oleh kondisi yang berbeda untuk membolehkan poligami di kedua yurisdiksi. Studi ini juga menemukan bahwa tidak seperti kondisi poligami lainnya, pengadilan syariah gagal dalam mempertimbangkan kemungkinan ḍarar sharī sebelum dapat memberikan izin untuk mengizinkan pernikahan poligami.
Perkawinan poligami yang diizinkan dalam Islam sering disalahgunakan dan ditafsirkan secara keliru, menyimpang dari tujuan aslinya yang adil dan bertanggung jawab.Penelitian ini menemukan bahwa meskipun pengadilan syariah mempertimbangkan berbagai syarat, evaluasi terhadap potensi kerugian hukum (ḍarar sharī) terhadap istri masih kurang mendalam.Oleh karena itu, disarankan agar pengadilan memberikan penekanan lebih besar pada penilaian ḍarar sharī seiring dengan pertimbangan keadilan, kesetaraan, dan kemampuan finansial untuk melindungi hak dan kesejahteraan istri dan anak-anak dalam perkawinan poligami.
Penelitian selanjutnya dapat mengajukan pertanyaan: bagaimana indikator emosional dan psikologis yang dapat diukur secara objektif dapat diintegrasikan ke dalam proses persetujuan perkawinan poligami oleh pengadilan syariah, agar tidak hanya mengandalkan kesaksian atau keputusan subjektif? Selain itu, perlu diteliti lebih lanjut: apakah adanya keterlibatan konselor keluarga atau psikolog dalam sidang pengadilan dapat meningkatkan akurasi penilaian terhadap ḍarar sharī, terutama dalam kasus di mana istri pertama memberikan persetujuan tetapi menunjukkan tanda tekanan psikologis? Terakhir, penelitian ini juga mendorong pengembangan studi yang membandingkan keputusan pengadilan syariah di berbagai daerah di Malaysia dan Indonesia, untuk mengidentifikasi pola sistemik dalam penafsiran ḍarar sharī—apakah pengadilan di wilayah urban lebih cenderung menolak permohonan karena dampak sosial, sementara pengadilan di wilayah pedesaan lebih fokus pada aspek keuangan semata? Temuan dari ketiga arah penelitian ini akan membantu menyusun pedoman hukum yang lebih terstruktur, berbasis bukti, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak dasar perempuan, sehingga tidak hanya mempertimbangkan legalitas formal, tetapi juga keadilan substantif dalam setiap keputusan perkawinan poligami.
| File size | 489.34 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
UM SURABAYAUM SURABAYA Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi positif di Indonesia, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan TransaksiHasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi positif di Indonesia, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi
UM SURABAYAUM SURABAYA Keputusan perceraian istri yang mandiri finansial tidak semata-mata disebabkan oleh kemandirian finansial, melainkan oleh kesadaran rasional akan hak,Keputusan perceraian istri yang mandiri finansial tidak semata-mata disebabkan oleh kemandirian finansial, melainkan oleh kesadaran rasional akan hak,
ONERESEARCHONERESEARCH Meskipun standar akuntansi syariah Indonesia diterapkan secara luas, kepercayaan publik lebih bergantung pada transparansi operasional daripada pernyataanMeskipun standar akuntansi syariah Indonesia diterapkan secara luas, kepercayaan publik lebih bergantung pada transparansi operasional daripada pernyataan
UNUUNU Jika hal itu terpaksa dilakukan, maka ada prosedur pengajuan ke pengadilan, tentu tidak semua pengajuan izin pernikahan di bawah umur dapat diloloskanJika hal itu terpaksa dilakukan, maka ada prosedur pengajuan ke pengadilan, tentu tidak semua pengajuan izin pernikahan di bawah umur dapat diloloskan
IUQIBOGORIUQIBOGOR Hasil kajian menunjukkan bahwa digital marketing dapat menjadi instrumen yang mendukung maqashid syariah apabila dilaksanakan dengan prinsip transparansi,Hasil kajian menunjukkan bahwa digital marketing dapat menjadi instrumen yang mendukung maqashid syariah apabila dilaksanakan dengan prinsip transparansi,
IUQIBOGORIUQIBOGOR Potensi tersebut sangat bagus jika dikembangkan di Indonesia. Peluang tersebut seharusnya dijadikan mahasiswa sebagai sumber pekerjaan baru untuk memulaiPotensi tersebut sangat bagus jika dikembangkan di Indonesia. Peluang tersebut seharusnya dijadikan mahasiswa sebagai sumber pekerjaan baru untuk memulai
IAIN CURUPIAIN CURUP Motivasi kajian adalah orientasi kebijakan yang eksploitif dan antroposentris, yang mengabaikan ekuitas antargenerasi serta keadilan ekologi. Metode yangMotivasi kajian adalah orientasi kebijakan yang eksploitif dan antroposentris, yang mengabaikan ekuitas antargenerasi serta keadilan ekologi. Metode yang
STAI NURULIMANSTAI NURULIMAN G/2021/PA. Pbg, tentang perizinan poligami. Tipe penelitian yang digunakan adalah model penelitian hukum normatif. Sumber data primer yang digunakan adalahG/2021/PA. Pbg, tentang perizinan poligami. Tipe penelitian yang digunakan adalah model penelitian hukum normatif. Sumber data primer yang digunakan adalah
Useful /
UM SURABAYAUM SURABAYA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana penyelenggara negara dalam tindak pidana korupsi menurut hukum pidanaPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana penyelenggara negara dalam tindak pidana korupsi menurut hukum pidana
UM SURABAYAUM SURABAYA Hasil menunjukkan bahwa meskipun pengampunan negara sah secara formal, penerapannya pada perkara yang belum inkracht berisiko melemahkan peradilan danHasil menunjukkan bahwa meskipun pengampunan negara sah secara formal, penerapannya pada perkara yang belum inkracht berisiko melemahkan peradilan dan
UINUIN Implementasi sistem informasi geografis memberikan manfaat signifikan dalam manajemen bencana di Jawa Barat melalui analisis spasial yang presisi. StudiImplementasi sistem informasi geografis memberikan manfaat signifikan dalam manajemen bencana di Jawa Barat melalui analisis spasial yang presisi. Studi
UINUIN Seiring memanasnya konflik antara Israel dan Palestina, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang menuai kontroversi di berbagai media massa,Seiring memanasnya konflik antara Israel dan Palestina, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang menuai kontroversi di berbagai media massa,