UINUIN
AHKAM : Jurnal Ilmu SyariahAHKAM : Jurnal Ilmu SyariahMeskipun perkawinan poligami di Asia Tenggara telah dikaji melalui berbagai sudut pandang, masih terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan dalam memahami praktik-praktik ini dalam konteks Malaysia dan Indonesia. Artikel ini mengkaji secara komparatif tentang penafsiran ḍarar sharī sebagai salah satu syarat untuk memasuki pernikahan poligami di Malaysia dan Indonesia dengan tujuan untuk membuat pedoman tentang penafsiran hukum atas konsep ḍarar sharī. Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif yang memanfaatkan studi doktrinal dan wawancara semi terstruktur. Temuan dari studi doktrinal didukung oleh informasi yang diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan hakim pengadilan Syariah di Malaysia yang dipilih dengan menggunakan pendekatan purposif. Data sekunder dikumpulkan dengan menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan dan kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis tematik dan isi. Studi ini menemukan bahwa Malaysia dan Indonesia memiliki sedikit perbedaan dalam mempertimbangkan konsep kerugian yang melekat pada penerapan poligami. Hal ini disebabkan oleh kondisi yang berbeda untuk membolehkan poligami di kedua yurisdiksi. Studi ini juga menemukan bahwa tidak seperti kondisi poligami lainnya, pengadilan syariah gagal dalam mempertimbangkan kemungkinan ḍarar sharī sebelum dapat memberikan izin untuk mengizinkan pernikahan poligami.
Perkawinan poligami yang diizinkan dalam Islam sering disalahgunakan dan ditafsirkan secara keliru, menyimpang dari tujuan aslinya yang adil dan bertanggung jawab.Penelitian ini menemukan bahwa meskipun pengadilan syariah mempertimbangkan berbagai syarat, evaluasi terhadap potensi kerugian hukum (ḍarar sharī) terhadap istri masih kurang mendalam.Oleh karena itu, disarankan agar pengadilan memberikan penekanan lebih besar pada penilaian ḍarar sharī seiring dengan pertimbangan keadilan, kesetaraan, dan kemampuan finansial untuk melindungi hak dan kesejahteraan istri dan anak-anak dalam perkawinan poligami.
Penelitian selanjutnya dapat mengajukan pertanyaan: bagaimana indikator emosional dan psikologis yang dapat diukur secara objektif dapat diintegrasikan ke dalam proses persetujuan perkawinan poligami oleh pengadilan syariah, agar tidak hanya mengandalkan kesaksian atau keputusan subjektif? Selain itu, perlu diteliti lebih lanjut: apakah adanya keterlibatan konselor keluarga atau psikolog dalam sidang pengadilan dapat meningkatkan akurasi penilaian terhadap ḍarar sharī, terutama dalam kasus di mana istri pertama memberikan persetujuan tetapi menunjukkan tanda tekanan psikologis? Terakhir, penelitian ini juga mendorong pengembangan studi yang membandingkan keputusan pengadilan syariah di berbagai daerah di Malaysia dan Indonesia, untuk mengidentifikasi pola sistemik dalam penafsiran ḍarar sharī—apakah pengadilan di wilayah urban lebih cenderung menolak permohonan karena dampak sosial, sementara pengadilan di wilayah pedesaan lebih fokus pada aspek keuangan semata? Temuan dari ketiga arah penelitian ini akan membantu menyusun pedoman hukum yang lebih terstruktur, berbasis bukti, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak dasar perempuan, sehingga tidak hanya mempertimbangkan legalitas formal, tetapi juga keadilan substantif dalam setiap keputusan perkawinan poligami.
| File size | 489.34 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
STAINAASTAINAA Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data di lakukan dengan library research ( studi pustaka) dan field research (studi lapangan) melaluiDalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data di lakukan dengan library research ( studi pustaka) dan field research (studi lapangan) melalui
STAINAASTAINAA Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Wakalah bil Ujrah, praktik ini dinyatakan mubah (boleh) dan sah karena telah memenuhi rukun danBerdasarkan Fatwa DSN MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Wakalah bil Ujrah, praktik ini dinyatakan mubah (boleh) dan sah karena telah memenuhi rukun dan
STAINAASTAINAA Namun demikian, BMT tetap menghadapi tantangan berupa risiko pembiayaan bermasalah yang dapat mengganggu stabilitas keuangan lembaga. Penelitian ini bertujuanNamun demikian, BMT tetap menghadapi tantangan berupa risiko pembiayaan bermasalah yang dapat mengganggu stabilitas keuangan lembaga. Penelitian ini bertujuan
IAINPTKIAINPTK Deviasi arah kiblat Masjid Agung Makale bukan hanya masalah teknis, melainkan hasil kompromi sosial melalui musyawarah adat antara pemuka Muslim dan KristenDeviasi arah kiblat Masjid Agung Makale bukan hanya masalah teknis, melainkan hasil kompromi sosial melalui musyawarah adat antara pemuka Muslim dan Kristen
UMMUMM Pendekatan multi-stakeholder, yang mengintegrasikan lembaga pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat, sangat penting untuk membangun sistem keuanganPendekatan multi-stakeholder, yang mengintegrasikan lembaga pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat, sangat penting untuk membangun sistem keuangan
STISABUZAIRISTISABUZAIRI Untuk menanggulangi terjadinya konflik dan masalah berkepanjangan dan berlarut-larut yang berujung pada perceraian, maka al-Quran menawarkan konsep yangUntuk menanggulangi terjadinya konflik dan masalah berkepanjangan dan berlarut-larut yang berujung pada perceraian, maka al-Quran menawarkan konsep yang
STISABUZAIRISTISABUZAIRI Kiai merupakan tokoh sentral yang berada di pondok pesantren dan mempunyai ciri khas yang tersendiri dibandingkan dengan tokoh pendidikan lainnya. DalamKiai merupakan tokoh sentral yang berada di pondok pesantren dan mempunyai ciri khas yang tersendiri dibandingkan dengan tokoh pendidikan lainnya. Dalam
IPMAFAIPMAFA Pola rasionalis-humanis ini adalah dakwah dengan cara berpikir al-adalah, at-tawazun, at-tawasuth, dan at-tasamuh yang menjadikan manusia sebagai objekPola rasionalis-humanis ini adalah dakwah dengan cara berpikir al-adalah, at-tawazun, at-tawasuth, dan at-tasamuh yang menjadikan manusia sebagai objek
Useful /
STAINAASTAINAA Dalam konteks hukum ekonomi Islam, perjanjian atau akad kerja sama memiliki bentuk-bentuk tertentu yang harus memenuhi rukun dan syarat sah akad. PenelitianDalam konteks hukum ekonomi Islam, perjanjian atau akad kerja sama memiliki bentuk-bentuk tertentu yang harus memenuhi rukun dan syarat sah akad. Penelitian
UINUIN Studi ini menganalisis keterkaitan antara dimensi keagamaan dan rasionalitas ekonomi dalam proses legitimasi industri perbankan syariah di Indonesia. DenganStudi ini menganalisis keterkaitan antara dimensi keagamaan dan rasionalitas ekonomi dalam proses legitimasi industri perbankan syariah di Indonesia. Dengan
UINUIN Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan sistem informasi geografis (SIG) dalam pengelolaan wilayah rawan bencana di Provinsi Jawa Barat. MetodePenelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan sistem informasi geografis (SIG) dalam pengelolaan wilayah rawan bencana di Provinsi Jawa Barat. Metode
UINUIN Penerapan prinsip ini sering terhambat oleh ketidakpastian statusnya dalam hukum kebiasaan, perbedaan interpretasi, dan keterbatasan transparansi dalamPenerapan prinsip ini sering terhambat oleh ketidakpastian statusnya dalam hukum kebiasaan, perbedaan interpretasi, dan keterbatasan transparansi dalam