UINUIN
AHKAM : Jurnal Ilmu SyariahAHKAM : Jurnal Ilmu SyariahPrinsip proporsionalitas berperan penting dalam membatasi dampak yang ditimbulkan oleh konflik bersenjata, khususnya terhadap warga sipil dan infrastruktur publik. Namun, penerapan prinsip ini menghadapi berbagai tantangan akibat ketidakpastian statusnya dalam hukum kebiasaan internasional. Hal ini menyebabkan perbedaan dalam interpretasi hukum serta kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan militer. Penelitian ini mengkaji prinsip proporsionalitas dalam konflik bersenjata, dengan fokus pada interpretasi dan penerapannya dalam hukum internasional dan yurisprudensi Islam. Selanjutnya, studi ini menganalisis persamaan dan perbedaan antara yurisprudensi Islam dan hukum humaniter internasional dalam hal penargetan, penggunaan kekuatan, serta perlakuan terhadap non-kombatan dan tahanan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini mengeksplorasi landasan hukum serta implikasi praktis dari prinsip proporsionalitas dalam konflik bersenjata, melalui perbandingan berbagai kerangka hukum seperti Konvensi Jenewa, Protokol Tambahan, Statuta Roma, dan literatur hukum Islam. Penelitian menunjukkan adanya titik temu dan perbedaan antara Hukum Humaniter Internasional dan hukum Islam. Temuan ini menekankan pentingnya prinsip proporsionalitas dalam mengurangi dampak konflik bersenjata terhadap warga sipil dan infrastruktur. Studi ini mendorong adanya dialog dan kerja sama berkelanjutan untuk meningkatkan kepatuhan global terhadap prinsip proporsionalitas dalam konflik bersenjata.
Prinsip proporsionalitas dalam Hukum Humaniter Internasional, hukum kebiasaan internasional, dan hukum Islam menunjukkan perpaduan nilai etis, aturan hukum, dan tantangan praktis dalam perang.Penerapan prinsip ini sering terhambat oleh ketidakpastian statusnya dalam hukum kebiasaan, perbedaan interpretasi, dan keterbatasan transparansi dalam pengambilan keputusan militer.Meskipun terdapat kesamaan dasar—seperti kewajiban membedakan sasaran militer dari warga sipil, tindakan pencegahan, dan penggunaan kekuatan yang proporsional—perbedaan konteks budaya dan normatif menegaskan perlunya dialog lintas kerangka hukum untuk memperkuat penghormatan terhadap korban dan mendorong akuntabilitas global.
Sebagai kelanjutan dari penelitian ini, perlu dilakukan penelitian komparatif yang mengkaji bagaimana penerapan prinsip proporsionalitas di negara-negara yang belum meratifikasi Protokol Tambahan I, terutama dalam konteks operasi militer modern yang melibatkan senjata presisi tinggi. Ide kedua adalah menyusun kerangka evaluasi proporsionalitas dalam skenario konflik asimetris, misalnya penggunaan drone dan penempatan non-kombatan di zona tempur, guna memahami mekanisme pengambilan keputusan militer secara real time. Ketiga, penelitian dapat diarahkan pada analisis dampak perbedaan interpretasi prinsip proporsionalitas oleh pengadilan internasional dan yurisprudensi Islam terhadap efektifitas akuntabilitas hukum, dengan memetakan studi kasus dari yurisdiksi berbeda. Dengan menggabungkan pendekatan historis, normatif, dan studi lapangan, penelitian lanjutan ini diharapkan membuka wacana baru tentang transparansi, legitimasi, serta harmonisasi standar hukum perang.
- New Rules for Victims of Armed Conflicts â Commentary on the Two 1977... doi.org/10.1163/9789004254718New Rules for Victims of Armed Conflicts yEAyCAAyCAe Commentary on the Two 1977 doi 10 1163 9789004254718
- Islamic Injunctions on Prisoner’s Immunity and Termination of captivity in War: The Case Study... doi.org/10.53583/jrss03.0102.2021Islamic Injunctions on PrisonerAos Immunity and Termination of captivity in War The Case Study doi 10 53583 jrss03 0102 2021
- International Human Rights and Islamic Law | Oxford Academic. human rights islamic oxford academic skip... doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199285402.001.0001International Human Rights and Islamic Law Oxford Academic human rights islamic oxford academic skip doi 10 1093 acprof oso 9780199285402 001 0001
| File size | 450.97 KB |
| Pages | 20 |
| DMCA | ReportReport |
Related /
UNYUNY Hasil analisis menunjukkan bahwa skor N-gain kelompok eksperimen (0,3562) lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol (0,1511), serta uji t-independen menunjukkanHasil analisis menunjukkan bahwa skor N-gain kelompok eksperimen (0,3562) lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol (0,1511), serta uji t-independen menunjukkan
UIN Ar-RaniryUIN Ar-Raniry Pembelajaran Pendidikan Agama Islam perlu dikemas melalui pendekatan interdisipliner berbasis hukum Islam yang menjembatani ajaran Quran–Sunnah denganPembelajaran Pendidikan Agama Islam perlu dikemas melalui pendekatan interdisipliner berbasis hukum Islam yang menjembatani ajaran Quran–Sunnah dengan
IAINPTKIAINPTK Hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara diterapkan secara simultan tanpa bertentangan secara substantif. satu menurut adat dan satu lagi menurut prosedurHukum Islam, hukum adat, dan hukum negara diterapkan secara simultan tanpa bertentangan secara substantif. satu menurut adat dan satu lagi menurut prosedur
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Pembagian ilmu menjadi fardhu ain dan fardhu kifayah atau ilmu naqli dan ilmu aqli tidak perlu dipahami secara dikotomis atau berhadap-hadapan, karenaPembagian ilmu menjadi fardhu ain dan fardhu kifayah atau ilmu naqli dan ilmu aqli tidak perlu dipahami secara dikotomis atau berhadap-hadapan, karena
Useful /
UINUIN Namun, implementasi praktis dan keberlanjutannya pada lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) masih minim kajian, terutama terkait integrasi aspek non-ekonomiNamun, implementasi praktis dan keberlanjutannya pada lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) masih minim kajian, terutama terkait integrasi aspek non-ekonomi
UINUIN Selain faktor keagamaan, tekanan sosial, konformitas, FOMO, dan misinformasi di media sosial berperan signifikan dalam membentuk persepsi dan perilakuSelain faktor keagamaan, tekanan sosial, konformitas, FOMO, dan misinformasi di media sosial berperan signifikan dalam membentuk persepsi dan perilaku
IAINPTKIAINPTK Oleh karena itu, artikel ini berargumentasi bahwa sentralisasi pengelolaan zakat oleh negara kurang tepat karena tidak mempertimbangkan praktik zakat yangOleh karena itu, artikel ini berargumentasi bahwa sentralisasi pengelolaan zakat oleh negara kurang tepat karena tidak mempertimbangkan praktik zakat yang
CHEMOPREVCHEMOPREV 1:4:1. Struktur kompleks platinum terdiri dari sfera koordinasi persegi-planar yang sedikit terdistorsi, di mana atom platinum terikat pada dua klorida1:4:1. Struktur kompleks platinum terdiri dari sfera koordinasi persegi-planar yang sedikit terdistorsi, di mana atom platinum terikat pada dua klorida