UINUIN
AHKAM : Jurnal Ilmu SyariahAHKAM : Jurnal Ilmu SyariahPrinsip proporsionalitas berperan penting dalam membatasi dampak yang ditimbulkan oleh konflik bersenjata, khususnya terhadap warga sipil dan infrastruktur publik. Namun, penerapan prinsip ini menghadapi berbagai tantangan akibat ketidakpastian statusnya dalam hukum kebiasaan internasional. Hal ini menyebabkan perbedaan dalam interpretasi hukum serta kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan militer. Penelitian ini mengkaji prinsip proporsionalitas dalam konflik bersenjata, dengan fokus pada interpretasi dan penerapannya dalam hukum internasional dan yurisprudensi Islam. Selanjutnya, studi ini menganalisis persamaan dan perbedaan antara yurisprudensi Islam dan hukum humaniter internasional dalam hal penargetan, penggunaan kekuatan, serta perlakuan terhadap non-kombatan dan tahanan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini mengeksplorasi landasan hukum serta implikasi praktis dari prinsip proporsionalitas dalam konflik bersenjata, melalui perbandingan berbagai kerangka hukum seperti Konvensi Jenewa, Protokol Tambahan, Statuta Roma, dan literatur hukum Islam. Penelitian menunjukkan adanya titik temu dan perbedaan antara Hukum Humaniter Internasional dan hukum Islam. Temuan ini menekankan pentingnya prinsip proporsionalitas dalam mengurangi dampak konflik bersenjata terhadap warga sipil dan infrastruktur. Studi ini mendorong adanya dialog dan kerja sama berkelanjutan untuk meningkatkan kepatuhan global terhadap prinsip proporsionalitas dalam konflik bersenjata.
Prinsip proporsionalitas dalam Hukum Humaniter Internasional, hukum kebiasaan internasional, dan hukum Islam menunjukkan perpaduan nilai etis, aturan hukum, dan tantangan praktis dalam perang.Penerapan prinsip ini sering terhambat oleh ketidakpastian statusnya dalam hukum kebiasaan, perbedaan interpretasi, dan keterbatasan transparansi dalam pengambilan keputusan militer.Meskipun terdapat kesamaan dasar—seperti kewajiban membedakan sasaran militer dari warga sipil, tindakan pencegahan, dan penggunaan kekuatan yang proporsional—perbedaan konteks budaya dan normatif menegaskan perlunya dialog lintas kerangka hukum untuk memperkuat penghormatan terhadap korban dan mendorong akuntabilitas global.
Sebagai kelanjutan dari penelitian ini, perlu dilakukan penelitian komparatif yang mengkaji bagaimana penerapan prinsip proporsionalitas di negara-negara yang belum meratifikasi Protokol Tambahan I, terutama dalam konteks operasi militer modern yang melibatkan senjata presisi tinggi. Ide kedua adalah menyusun kerangka evaluasi proporsionalitas dalam skenario konflik asimetris, misalnya penggunaan drone dan penempatan non-kombatan di zona tempur, guna memahami mekanisme pengambilan keputusan militer secara real time. Ketiga, penelitian dapat diarahkan pada analisis dampak perbedaan interpretasi prinsip proporsionalitas oleh pengadilan internasional dan yurisprudensi Islam terhadap efektifitas akuntabilitas hukum, dengan memetakan studi kasus dari yurisdiksi berbeda. Dengan menggabungkan pendekatan historis, normatif, dan studi lapangan, penelitian lanjutan ini diharapkan membuka wacana baru tentang transparansi, legitimasi, serta harmonisasi standar hukum perang.
- New Rules for Victims of Armed Conflicts â Commentary on the Two 1977... doi.org/10.1163/9789004254718New Rules for Victims of Armed Conflicts yEAyCAAyCAe Commentary on the Two 1977 doi 10 1163 9789004254718
- Islamic Injunctions on Prisoner’s Immunity and Termination of captivity in War: The Case Study... doi.org/10.53583/jrss03.0102.2021Islamic Injunctions on PrisonerAos Immunity and Termination of captivity in War The Case Study doi 10 53583 jrss03 0102 2021
- International Human Rights and Islamic Law | Oxford Academic. human rights islamic oxford academic skip... doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199285402.001.0001International Human Rights and Islamic Law Oxford Academic human rights islamic oxford academic skip doi 10 1093 acprof oso 9780199285402 001 0001
| File size | 450.97 KB |
| Pages | 20 |
| Short Link | https://juris.id/p-2q |
| DMCA | Report |
Related /
UINUIN Studi ini menyoroti bagaimana tradisi hukum regional, konteks sosio‑politik, dan kebijakan migrasi membentuk disparitas ini. Disimpulkan bahwa pengaruhStudi ini menyoroti bagaimana tradisi hukum regional, konteks sosio‑politik, dan kebijakan migrasi membentuk disparitas ini. Disimpulkan bahwa pengaruh
UNUSAUNUSA Setiap konsentrasi ekstrak dibandingkan dengan kelompok kontrol menggunakan gentian violet. Hasil menunjukkan pewarnaan optimum pada konsentrasi 50% selamaSetiap konsentrasi ekstrak dibandingkan dengan kelompok kontrol menggunakan gentian violet. Hasil menunjukkan pewarnaan optimum pada konsentrasi 50% selama
UNUSAUNUSA Hasil menunjukkan penambahan 4% serbuk PET meningkatkan stabilitas 18%, memperpanjang umur kelelahan 22%, dan menurunkan kekuatan leleh 6% dibanding campuranHasil menunjukkan penambahan 4% serbuk PET meningkatkan stabilitas 18%, memperpanjang umur kelelahan 22%, dan menurunkan kekuatan leleh 6% dibanding campuran
UNUSAUNUSA Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pada PT. XYZ di Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif denganPenelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pada PT. XYZ di Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan
UNDIKSHAUNDIKSHA Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Malang masih menghadapi kendala utama berupa koordinasi antar-instansi yang lemah dan partisipasi masyarakatImplementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Malang masih menghadapi kendala utama berupa koordinasi antar-instansi yang lemah dan partisipasi masyarakat
UNPARUNPAR Tantangan utama yang dihadapi mencakup hak veto, respons yang terlambat, serta kompleksitas konflik internal yang memerlukan kapabilitas militer, diplomasi,Tantangan utama yang dihadapi mencakup hak veto, respons yang terlambat, serta kompleksitas konflik internal yang memerlukan kapabilitas militer, diplomasi,
UNPARUNPAR Bentuk legalisasi ini berarti bahwa ketentuan-ketentuan konvensi tersebut tegas dan detail sehingga sangat sedikit ruang negara-negara untuk memberikanBentuk legalisasi ini berarti bahwa ketentuan-ketentuan konvensi tersebut tegas dan detail sehingga sangat sedikit ruang negara-negara untuk memberikan
UNPARUNPAR Secara konseptual dan normatif, visi-misi kebijakan luar negeri Jokowi-JK tetap sejalan dengan prinsip bebas-aktif dan tujuan konstitusional politik luarSecara konseptual dan normatif, visi-misi kebijakan luar negeri Jokowi-JK tetap sejalan dengan prinsip bebas-aktif dan tujuan konstitusional politik luar
Useful /
UTMUTM Buku Teks Bahasa Indonesia kelas VII, VII, dan IX adalah sumber data penelitian ini. Buku Teks yang dipilih merupakan buku teks terbitan Kementrian Pendidikan,Buku Teks Bahasa Indonesia kelas VII, VII, dan IX adalah sumber data penelitian ini. Buku Teks yang dipilih merupakan buku teks terbitan Kementrian Pendidikan,
MKRIMKRI Menjelang pemilihan kepala daerah, terdapat pengangkatan penjabat kepala daerah oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang menimbulkan diskursus mengenaiMenjelang pemilihan kepala daerah, terdapat pengangkatan penjabat kepala daerah oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang menimbulkan diskursus mengenai
UNSUNS Keberadaan perbankan syariah diikuti oleh kebijakan hukum yang bertujuan mendukung perkembangan sektor bisnis, termasuk peraturan mengenai Dewan PengawasKeberadaan perbankan syariah diikuti oleh kebijakan hukum yang bertujuan mendukung perkembangan sektor bisnis, termasuk peraturan mengenai Dewan Pengawas
UNDIKSHAUNDIKSHA Penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan limbah kulit pisang menjadi bahan baku kertas alternatif. Kulit pisang dikumpulkan, direndam dalam larutanPenelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan limbah kulit pisang menjadi bahan baku kertas alternatif. Kulit pisang dikumpulkan, direndam dalam larutan