UNPARUNPAR
Jurnal Ilmiah Hubungan InternasionalJurnal Ilmiah Hubungan InternasionalPerserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dikenal sebagai organisasi yang menaungi seluruh negara, menjaga perdamaian dunia dan kestabilan diantara negara-negara. PBB memiliki kewenangan untuk membantu negara-negara yang terlibat konflik apabila dianggap sudah sampai tahap darurat, dimana negara yang terlibat tidak mampu menyelesaikan sendiri. Langkah yang dilakukan oleh PBB adalah mengirimkan pasukan perdamaian, menjadi negosiator, atau mediator. Langkah-langkah yang dilakukan PBB merupakan langkah-langkah dalam meresolusi konflik. Akan tetapi, peranan PBB sebagai organisasi yang bertujuan untuk mencapai perdamaian dunia dihadapkan kepada beberapa tantangan. Selain itu, peranan PBB yang kurang baik pada masa Perang Dunia dan Perang Dingin membuat masyarakat dunia kurang mempercayai kapabilitas PBB. Di dalam artikel ini, penulis akan membahas langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh PBB khususnya pasukan perdamaian dan peranan PBB sebagai mediator dalam menangani konflik. Selanjutnya, akan dipaparkan perubahan-perubahan yang sudah dilakukan oleh PBB dalam memperbaiki kinerja organisasi. Terakhir, akan dipaparkan tantangan dan prioritas PBB dalam usaha untuk meresolusi konflik dan menjaga perdamaian dunia.
Berdasarkan analisis terhadap peran PBB sejak paska Perang Dingin, terlihat bahwa PBB telah memperluas dan memperdalam misi perdamaian melalui inovasi strategi seperti Rapid Deployment dan integrasi peacemaking, peacekeeping, dan peacebuilding.Tantangan utama yang dihadapi mencakup hak veto, respons yang terlambat, serta kompleksitas konflik internal yang memerlukan kapabilitas militer, diplomasi, dan bantuan kemanusiaan secara terpadu.Untuk meningkatkan efektivitas, PBB perlu mengoptimalkan mekanisme Rapidly Deployable Mission Headquarters, memperkuat sistem evaluasi operasional, dan menyesuaikan kebijakan Dewan Keamanan dengan dinamika geopolitik global.
Dalam penelitian lanjutan, pertama dapat dikaji efektivitas model Rapidly Deployable Mission Headquarters (RDMHQ) dalam merespon krisis perdamaian akut di berbagai wilayah konflik, misalnya dengan membandingkan waktu tanggap dan hasil operasional di kawasan Afrika dan Asia. Kedua, sebuah studi komparatif dapat menelusuri penerapan integrasi peacemaking, peacekeeping, dan peacebuilding dalam satu misi terpadu, untuk menilai bagaimana koordinasi antar-fungsi tersebut memengaruhi keberlanjutan perdamaian pasca-penempatan pasukan PBB. Ketiga, riset dapat diarahkan pada mekanisme adaptasi kebijakan Dewan Keamanan terhadap tantangan hak veto dan prinsip kedaulatan negara, termasuk opsi kebijakan yang memperkecil hambatan veto dalam keputusan cepat untuk penyelamatan nyawa sipil. Dengan mengajukan ketiga ide ini, penelitian baru akan memberikan peta jalan bagi peningkatan kapasitas PBB dalam konteks geopolitik yang terus berubah.
| File size | 496.8 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
UNEJUNEJ Hasil penelitian juga mengungkap adanya konflik antara kecenderungan otoritas negara yang mengedepankan regulasi legalistik positif dalam penanggulanganHasil penelitian juga mengungkap adanya konflik antara kecenderungan otoritas negara yang mengedepankan regulasi legalistik positif dalam penanggulangan
UMMUMM Penerapannya dipenuhi berbagai masalah, antara lain penolakan pasien, pembayaran NHS yang jauh di bawah biaya kesehatan riil, serta sanksi dan denda. SistemPenerapannya dipenuhi berbagai masalah, antara lain penolakan pasien, pembayaran NHS yang jauh di bawah biaya kesehatan riil, serta sanksi dan denda. Sistem
UMMUMM Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dan Pengawas Perikanan dalam mencegah serta menangani illegal fishing di wilayah pengelolaan perikanan KabupatenPeran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dan Pengawas Perikanan dalam mencegah serta menangani illegal fishing di wilayah pengelolaan perikanan Kabupaten
UMMUMM Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta versi cover lagu yang dikomersialkan serta cara penyelesaian sengketaPenelitian ini bertujuan mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta versi cover lagu yang dikomersialkan serta cara penyelesaian sengketa
UNEJUNEJ Salah satu masalah utama adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman aparat hukum Indonesia terhadap kelompok difabel. Di Yogyakarta, Organisasi MasyarakatSalah satu masalah utama adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman aparat hukum Indonesia terhadap kelompok difabel. Di Yogyakarta, Organisasi Masyarakat
BALIMEDICALJOURNALBALIMEDICALJOURNAL Dysmenorrhea primer adalah sindrom nyeri panggul kronis yang umum, idiopatik, dengan etiologi yang tidak diketahui, yang dialami oleh sekitar 50% wanitaDysmenorrhea primer adalah sindrom nyeri panggul kronis yang umum, idiopatik, dengan etiologi yang tidak diketahui, yang dialami oleh sekitar 50% wanita
UNPARUNPAR Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi Konvensi Jenewa 1949 sebagai sebuah produk hukum humaniter internasional, dengan menggunakan perspektif politikArtikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi Konvensi Jenewa 1949 sebagai sebuah produk hukum humaniter internasional, dengan menggunakan perspektif politik
UNPARUNPAR Politik luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi-JK akan lebih diproyeksikan tetapi kekuatan dan isunya saling terkait satu sama lain. PengambilanPolitik luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi-JK akan lebih diproyeksikan tetapi kekuatan dan isunya saling terkait satu sama lain. Pengambilan
Useful /
UMMUMM Regulasi AI di sektor perbankan dan fintech menunjukkan perbedaan signifikan antara Indonesia dan Singapura. Singapura telah menciptakan ekosistem inovatifRegulasi AI di sektor perbankan dan fintech menunjukkan perbedaan signifikan antara Indonesia dan Singapura. Singapura telah menciptakan ekosistem inovatif
MKRIMKRI Setiap masa terdapat perkembangan pengaturan pengisian penjabat kepala daerah yang meliputi tiga aspek. alasan pengisian, mekanisme serta syarat, dan masaSetiap masa terdapat perkembangan pengaturan pengisian penjabat kepala daerah yang meliputi tiga aspek. alasan pengisian, mekanisme serta syarat, dan masa
MKRIMKRI Akibat hukum dan sanksi dari rangkap jabatan yang dilakukan oleh wakil menteri yaitu berupa pemberian sanksi administratif yang salah satu sanksinya berupaAkibat hukum dan sanksi dari rangkap jabatan yang dilakukan oleh wakil menteri yaitu berupa pemberian sanksi administratif yang salah satu sanksinya berupa
UMMUMM Penelitian ini dilakukan dengan mengamati sidang tinjauan, pra-peradilan, pengaduan, dan sidang di Pengadilan Distrik Keempat Provo serta sidang penahananPenelitian ini dilakukan dengan mengamati sidang tinjauan, pra-peradilan, pengaduan, dan sidang di Pengadilan Distrik Keempat Provo serta sidang penahanan