UNPARUNPAR
Jurnal Ilmiah Hubungan InternasionalJurnal Ilmiah Hubungan InternasionalPrinsip dasar kebijakan politik luar negeri sebuah negara boleh saja berakar pada sejarah, ideologi, dan konstitusi nasional. Namun pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh kepentingan, kepemimpinan, dan dinamika politik internal dan internasional tertentu. Tulisan ini mencoba mencermati faktor kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kaitannya dengan dua faktor lain di dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia beberapa tahun ke depan. Walau tampak agak prediktif, bahkan spekulatif, tulisan ini sepenuhnya bersifat deskriptif dengan mengandalkan argumentasi teoritis dan informasi yang tersedia. Subjektivitas penulis selanjutnya tidak bisa dihindarkan untuk sampai pada penegasan bahwa kebijakan politik luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi berbeda dari pemerintahan sebelumnya. Dibawah pemerintahan Jokowi, Indonesia akan lebih berorientasi kedalam (inward-looking) yang antara lain disebabkan oleh tekanan politik domestik.
Secara konseptual dan normatif, visi-misi kebijakan luar negeri Jokowi-JK tetap sejalan dengan prinsip bebas-aktif dan tujuan konstitusional politik luar negeri Indonesia.Namun, terdapat ketidaksamaan antara visi-misi dengan prioritas program untuk beberapa bidang.Politik luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi-JK akan lebih diproyeksikan tetapi kekuatan dan isunya saling terkait satu sama lain.Pengambilan keputusan luar negeri akan lebih berorientasi inward-looking dan akan menjadi kecenderungan utama politik luar negeri Indonesia lima tahun ke depan.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada analisis dampak perubahan kepemimpinan terhadap prinsip bebas-aktif dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi interaksi antara dinamika politik domestik dan keputusan kebijakan luar negeri yang lebih berorientasi inward-looking. Studi tentang efektivitas strategi maritime axis dalam memperkuat posisi Indonesia di kawasan Indo-Pasifik juga menjadi arahan penelitian yang potensial untuk melengkapi pemahaman tentang kebijakan luar negeri yang dirancang dengan pendekatan people-based diplomacy.
| File size | 535.61 KB |
| Pages | 19 |
| DMCA | Report |
Related /
UNEJUNEJ Penelitian dilakukan melalui riset lapangan dengan instrumen kuesioner standar berdasarkan kriteria implementasi hak asasi manusia sesuai dengan Core HumanitarianPenelitian dilakukan melalui riset lapangan dengan instrumen kuesioner standar berdasarkan kriteria implementasi hak asasi manusia sesuai dengan Core Humanitarian
PLBPLB Model Stable Diffusion dan Fine Tuning yang digunakan dalam penelitian ini terbukti sangat efektif dalam membuat gambar tekstil Endek Bali. BerdasarkanModel Stable Diffusion dan Fine Tuning yang digunakan dalam penelitian ini terbukti sangat efektif dalam membuat gambar tekstil Endek Bali. Berdasarkan
UMMUMM Sistem Jaminan Sosial Nasional—khususnya layanan NHS—didirikan oleh negara untuk memberi perlindungan sosial kepada warga. Teori Black Swan berasumsiSistem Jaminan Sosial Nasional—khususnya layanan NHS—didirikan oleh negara untuk memberi perlindungan sosial kepada warga. Teori Black Swan berasumsi
UMMUMM Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran PPNS Perikanan meliputi pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana perikanan yang merusak kapal tanpa izinHasil penelitian menunjukkan bahwa peran PPNS Perikanan meliputi pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana perikanan yang merusak kapal tanpa izin
UMMUMM Hak cipta lagu atau musik termasuk dalam ranah seni, namun belakangan sering terjadi pelanggaran hak cipta melalui versi cover lagu yang dikomersialkanHak cipta lagu atau musik termasuk dalam ranah seni, namun belakangan sering terjadi pelanggaran hak cipta melalui versi cover lagu yang dikomersialkan
UNEJUNEJ Indonesia berhasil mengubah Undang-Undang Penyandang Disabilitas pada awal 2016. Amandemen mendasar menciptakan hak dan kesempatan yang setara bagi kelompokIndonesia berhasil mengubah Undang-Undang Penyandang Disabilitas pada awal 2016. Amandemen mendasar menciptakan hak dan kesempatan yang setara bagi kelompok
UNPARUNPAR PBB memiliki kewenangan untuk membantu negara-negara yang terlibat konflik apabila dianggap sudah sampai tahap darurat, dimana negara yang terlibat tidakPBB memiliki kewenangan untuk membantu negara-negara yang terlibat konflik apabila dianggap sudah sampai tahap darurat, dimana negara yang terlibat tidak
UNPARUNPAR Bentuk legalisasi Konvensi Jenewa 1949 mempunyai derajat legalisasi yang tergolong tinggi, yang artinya konvensi tersebut memiliki bentuk Hukum Keras.Bentuk legalisasi Konvensi Jenewa 1949 mempunyai derajat legalisasi yang tergolong tinggi, yang artinya konvensi tersebut memiliki bentuk Hukum Keras.
Useful /
UTMUTM Menggunakan metode penelitian kualitatif, data dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara semi-terstruktur untuk mengetahui respons serta keterlibatanMenggunakan metode penelitian kualitatif, data dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara semi-terstruktur untuk mengetahui respons serta keterlibatan
UTMUTM Data yang diambil dari sumber data berupa penggunaan kata, teks, dan gambar/ilustrasi yang mengandung unsur multikultural. Hasil dari penelitian ini menunjukkanData yang diambil dari sumber data berupa penggunaan kata, teks, dan gambar/ilustrasi yang mengandung unsur multikultural. Hasil dari penelitian ini menunjukkan
UNEJUNEJ Multiculturalism has increasingly been identified with ethno-religious identities in recent years. Multiple authors paraphrase the interaction of multiculturalismMulticulturalism has increasingly been identified with ethno-religious identities in recent years. Multiple authors paraphrase the interaction of multiculturalism
E GREENATIONE GREENATION Selanjutnya, penerapan konsep ramah lingkungan dieksplorasi dan dihubungkan dengan penggunaan teknologi berkelanjutan. Di mana dalam konteks strategi orientasiSelanjutnya, penerapan konsep ramah lingkungan dieksplorasi dan dihubungkan dengan penggunaan teknologi berkelanjutan. Di mana dalam konteks strategi orientasi