UNPARUNPAR
Jurnal Ilmiah Hubungan InternasionalJurnal Ilmiah Hubungan InternasionalPrinsip dasar kebijakan politik luar negeri sebuah negara boleh saja berakar pada sejarah, ideologi, dan konstitusi nasional. Namun pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh kepentingan, kepemimpinan, dan dinamika politik internal dan internasional tertentu. Tulisan ini mencoba mencermati faktor kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kaitannya dengan dua faktor lain di dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia beberapa tahun ke depan. Walau tampak agak prediktif, bahkan spekulatif, tulisan ini sepenuhnya bersifat deskriptif dengan mengandalkan argumentasi teoritis dan informasi yang tersedia. Subjektivitas penulis selanjutnya tidak bisa dihindarkan untuk sampai pada penegasan bahwa kebijakan politik luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi berbeda dari pemerintahan sebelumnya. Dibawah pemerintahan Jokowi, Indonesia akan lebih berorientasi kedalam (inward-looking) yang antara lain disebabkan oleh tekanan politik domestik.
Secara konseptual dan normatif, visi-misi kebijakan luar negeri Jokowi-JK tetap sejalan dengan prinsip bebas-aktif dan tujuan konstitusional politik luar negeri Indonesia.Namun, terdapat ketidaksamaan antara visi-misi dengan prioritas program untuk beberapa bidang.Politik luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi-JK akan lebih diproyeksikan tetapi kekuatan dan isunya saling terkait satu sama lain.Pengambilan keputusan luar negeri akan lebih berorientasi inward-looking dan akan menjadi kecenderungan utama politik luar negeri Indonesia lima tahun ke depan.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada analisis dampak perubahan kepemimpinan terhadap prinsip bebas-aktif dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi interaksi antara dinamika politik domestik dan keputusan kebijakan luar negeri yang lebih berorientasi inward-looking. Studi tentang efektivitas strategi maritime axis dalam memperkuat posisi Indonesia di kawasan Indo-Pasifik juga menjadi arahan penelitian yang potensial untuk melengkapi pemahaman tentang kebijakan luar negeri yang dirancang dengan pendekatan people-based diplomacy.
| File size | 535.61 KB |
| Pages | 19 |
| DMCA | ReportReport |
Related /
IAIN MADURAIAIN MADURA Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana pemerintah Indonesia berupaya memperkuat posisinya dan mendapatkan kepercayaan dari golongan nasionalis dan IslamPenelitian ini mengeksplorasi bagaimana pemerintah Indonesia berupaya memperkuat posisinya dan mendapatkan kepercayaan dari golongan nasionalis dan Islam
EDUPEDEDUPED Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam terdampak pandemi covid-19. Untuk mempertahankan eksistensinya di era post pandemic, pesantren membutuhkan strategiPesantren sebagai lembaga pendidikan Islam terdampak pandemi covid-19. Untuk mempertahankan eksistensinya di era post pandemic, pesantren membutuhkan strategi
AFEBIAFEBI Diharapkan penyedia industri jasa di Kabupaten Rokan Hulu dapat terus bersinergi dengan pemerintah agar keberadaan industri jasa di wilayah tersebut dapatDiharapkan penyedia industri jasa di Kabupaten Rokan Hulu dapat terus bersinergi dengan pemerintah agar keberadaan industri jasa di wilayah tersebut dapat
ALJAMIAHALJAMIAH Adapun pelbagai hal yang mengitari Jaksa Pepitu menunjukkan bahwa mereka ini adalah badan yang dipengaruhi oleh hukum adat, Barat, dan Islam. Jaksa PepituAdapun pelbagai hal yang mengitari Jaksa Pepitu menunjukkan bahwa mereka ini adalah badan yang dipengaruhi oleh hukum adat, Barat, dan Islam. Jaksa Pepitu
Useful /
HTPHTP Di Indonesia masalah kesehatan termasuk penyakit menular dan penyakit tak menular masih cukup tinggi, yang perlu diatasi dengan pelayanan kesehatan primerDi Indonesia masalah kesehatan termasuk penyakit menular dan penyakit tak menular masih cukup tinggi, yang perlu diatasi dengan pelayanan kesehatan primer
HTPHTP Desain penelitian adalah cross‑sectional study dengan sampel sebanyak 199 orang lansia. Cara pengambilan sampel adalah systematic random sampling. AnalisisDesain penelitian adalah cross‑sectional study dengan sampel sebanyak 199 orang lansia. Cara pengambilan sampel adalah systematic random sampling. Analisis
MKRIMKRI Hasilnya adalah bahwa Konstitusi diabaikan karena Putusan Mahkamah Konstitusi terkait larangan rangkap jabatan wakil menteri tidak dilaksanakan. UntukHasilnya adalah bahwa Konstitusi diabaikan karena Putusan Mahkamah Konstitusi terkait larangan rangkap jabatan wakil menteri tidak dilaksanakan. Untuk
UNPARUNPAR COVID-19, yang bermula dari Wuhan, telah menjadi masalah global di tengah kontraksi perekonomian dunia yang dipicu oleh persaingan AS-Tiongkok. FenomenaCOVID-19, yang bermula dari Wuhan, telah menjadi masalah global di tengah kontraksi perekonomian dunia yang dipicu oleh persaingan AS-Tiongkok. Fenomena