Publisher

UNEJUNEJ

Journal Journal of Southeast Asian Human RightsJournal of Southeast Asian Human Rights Abstract

Deklarasi Proses Bali tentang Penyelundupan Orang, Perdagangan Orang dan Kejahatan Transnasional Terkait mengakui skala besar dan kompleksitas tantangan migrasi tidak teratur baik di dalam maupun di luar wilayah Asia Pasifik. Sebagai upaya untuk mengurangi migrasi tidak teratur di kawasan ini, Regional Support Office dari Proses Bali (RSO) didirikan pada tahun 2012 untuk mendukung pelaksanaan Proses Bali. Dalam hal ini, Proses Bali memberi kesempatan untuk mengembangkan penggunaan teknologi dan berbagi data biometrik dalam manajemen migrasi dan perbatasan. Tujuan dari makalah ini adalah untuk membahas hukum dan kebijakan dalam menangani masalah migrasi tidak teratur di Indonesia. Ini juga mengeksplorasi perkembangan pemanfaatan teknologi dan biometrik di bidang migrasi, keamanan, dan manajemen perbatasan, sebagai langkah dalam menangani masalah migrasi tidak teratur. Diskusi ini berfokus pada peran dan tantangan pertukaran data teknologi dan biometrik dalam manajemen perbatasan sebagai salah satu perjanjian terpenting dalam Proses Bali. Penelitian ini menemukan bahwa kesenjangan di antara negara-negara anggota ASEAN dalam mengatur hak privasi dan perlindungan data telah menyebabkan kesulitan dalam berbagi dan bertukar data/informasi terutama data biometrik.

Conclusion

Di bawah Proses Bali, Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN memulai kerja sama untuk meningkatkan pengelolaan perbatasan, mengadopsi pendekatan berpusat pada korban, dan mempromosikan saluran migrasi yang aman.Ini menunjukkan bahwa negara-negara anggota ASEAN telah memulai dan merumuskan berbagai jenis mekanisme kerja sama untuk menghadapi ancaman terhadap keamanan regional.Mekanisme ini juga telah diadopsi oleh sebagian besar negara anggota ASEAN untuk melaksanakan kerja sama termasuk rencana aksi untuk sektor terkait.Idealnya, setelah memperkenalkan teknologi semacam itu, kerja sama regional dalam berbagi data biometrik akan membantu meningkatkan keamanan nasional dengan memungkinkan negara-negara menyepakati prinsip-prinsip umum berbagi data.Namun, terdapat kesenjangan dalam mengatur perlindungan data di antara negara anggota ASEAN.Pendekatan hukum untuk melindungi hak privasi dianggap tidak memadai, dan perlu diperbaiki untuk mendorong penggunaan teknologi yang lebih luas dalam pengelolaan keamanan dan perbatasan di Indonesia.

Future Research

Penelitian lanjutan sebaiknya mengeksplorasi bagaimana teknologi modern, seperti kecerdasan buatan, dapat diintegrasikan dalam pengelolaan data biometrik untuk mengatasi masalah keamanan nasional dan privasi. Juga, mengkaji lebih mendalam tentang kerjasama antarnegara anggota ASEAN dalam mengembangkan standar hukum yang harmonis untuk perlindungan data pribadi, guna memastikan hak-hak individu terlindungi. Selain itu, penting untuk melakukan studi tentang dampak sosial dan etika dari penggunaan data biometrik dalam manajemen migrasi dan perbatasan, berfokus pada pengalaman migran dan masyarakat setempat dalam konteks hukum yang ada.

Metadata

File size	256.72 KB
Pages	26
DMCA	Report