Publisher

MANDALANURSAMANDALANURSA

Journal JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Abstract

Insiden peretasan data BPJS Kesehatan pada tahun 2021 mengungkap permasalahan penting dalam pelaksanaan kebijakan keamanan siber di Indonesia, khususnya terkait efektivitas koordinasi antar lembaga. Penelitian ini meneliti bagaimana respons terhadap insiden dipengaruhi oleh kurangnya sinkronisasi antara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Kejahatan Siber (Dittipidsiber) Unit Penyidikan Kriminal Polri, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses mitigasi kebocoran data menjadi lebih sulit akibat fragmentasi tugas, tumpang tindih wewenang, dan tidak adanya protokol respons krisis terintegrasi; meskipun masing-masing lembaga memiliki tugas spesifik, kurangnya koordinasi menyebabkan respons yang lambat dan tidak efisien. Selain itu, kerentanan sistemik meningkat karena kebijakan sektoral tidak selaras dengan strategi nasional.

Conclusion

Kasus peretasan data BPJS Kesehatan pada tahun 2021 mengungkap masalah besar dalam pelaksanaan kebijakan keamanan siber di Indonesia, terutama terkait efektivitas kerjasama antar lembaga.Kurangnya koordinasi menyebabkan otoritas yang tumpang tindih, tugas yang tidak sinkron, serta sistem komunikasi dan respons yang tidak terintegrasi, sehingga proses mitigasi kebocoran data terhambat.Penelitian ini menyarankan pembentukan National Cyber Crisis Management Center yang mengintegrasikan fungsi teknis, hukum, regulasi, dan komunikasi publik, memperkuat wewenang koordinasi BSSN, serta mengadopsi pendekatan whole‑of‑government dan whole‑of‑society dalam kebijakan siber untuk meningkatkan ketahanan siber nasional.

Future Research

Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi desain operasional National Cyber Crisis Management Center yang mampu mengkoordinasikan aspek teknis, hukum, dan komunikasi antar BSSN, Dittipidsiber, dan Kominfo, sehingga memperjelas peran masing‑masing lembaga dalam penanggulangan insiden siber. Selanjutnya, studi empiris dapat menguji dampak penerapan National Cyber Incident Response Protocol yang standar terhadap kecepatan dan efektivitas respons kebocoran data pada institusi sektor publik, khususnya dalam konteks kesehatan, guna mengidentifikasi faktor‑faktor kunci keberhasilan implementasinya. Akhirnya, penelitian dapat menyelidiki bagaimana pendekatan whole‑of‑government dan whole‑of‑society dapat meningkatkan ketahanan sistem data sektor kesehatan terhadap serangan siber, dengan memperhatikan partisipasi stakeholder, kesiapan sumber daya manusia, dan harmonisasi kebijakan lintas sektor, sehingga memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan.

Metadata

File size	181.89 KB
Pages	7
DMCA	Report