AKRABJUARAAKRABJUARA
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu SosialAkrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu SosialCybercrime ada disekitar kita sebagai ancaman dalam melakukan setiap transaksi menggunakan elektronik. Cybercrime adalah isu global baik secara teknis melalui suatu sistem yang sudah terbangun dalam kemajuan teknologi dan sangat berpengaruh terhadap sosial ekonomi. Cybercrime memiliki banyak klasifikasi diantaranya phising, scam, hacking dan banyak jenisnya. Phising adalah tindakan kriminal dengan cara mengelabui korban untuk mendapatkan informasi seperti username, password Cybercrime pun terus mengembangkan kemampuan untuk menjangkau sesuatu yang berdampak besar lagi. Pengaruh serius Cybercrime secara global baik secara ekonomi, sosial dan budaya. Terutama faktor ekonomi akan berdampak secara global dalam Cybercrime. Bagaimana memperkuat Kerjasama Internasional Pemberantasan Phising dalam Kejahatan Siber Transnasional.
Phishing adalah tindakan ilegal yang merugikan orang lain.Cybercrime dalam bentuk phishing juga merupakan pelanggaran materi.Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di masa depan tidak menutup kemungkinan adanya perubahan mendesak terhadap bidang yang dianggap kurang.Kebutuhan mendesak untuk meningkatkan regulasi informasi dan transaksi elektronik juga harus mengikuti perkembangan global dan regulasi yang sudah ada secara internasional oleh negara-negara maju, karena cybercrime melibatkan aktivitas virtual dengan dampak nyata dan memerlukan bukti elektronik.Oleh karena itu, ketentuan UU ITE harus jelas dan terbuka untuk berbagai interpretasi agar menghindari salah tafsir.Konvensi Budapest tentang Cybercrime adalah perjanjian internasional yang bertujuan untuk mengatasi cybercrime.Secara global, Konvensi Budapest menawarkan banyak manfaat, terutama bagi negara-negara yang telah meratifikasinya.Sayangnya, pemerintah Indonesia belum meratifikasi Konvensi Budapest.Oleh karena itu, Indonesia perlu meratifikasi Konvensi Budapest atau konvensi cybercrime lainnya, sehingga kemudian Indonesia akan mendapatkan banyak manfaat yang akan terikat oleh hak dan kewajiban yang sama seperti peserta konvensi lainnya, sehingga memfasilitasi posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama internasional seperti terkait ekstradisi, penyelidikan, bukti, pengungkapan informasi dari negara yang dilaporkan, dan penerapan efektif prinsip yurisdiksi eksteritorial.
Untuk memperkuat kerjasama internasional dalam memerangi phishing di kejahatan siber transnasional, Indonesia perlu meratifikasi Konvensi Budapest atau konvensi cybercrime lainnya. Hal ini akan memberikan manfaat bagi Indonesia dalam hal hak dan kewajiban yang sama seperti peserta konvensi lainnya, serta memfasilitasi posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama internasional. Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan regulasi informasi dan transaksi elektronik yang mengikuti perkembangan global dan regulasi internasional yang sudah ada. Dengan demikian, Indonesia dapat lebih efektif dalam menangani cybercrime dan melindungi warganya dari ancaman phishing.
- KAJIAN SOSIOLOGI KRIMINAL TERHADAP PENANGGULANGAN CYBERCRIME MELALUI PHISING | JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran... doi.org/10.59259/jd.v1i1.4KAJIAN SOSIOLOGI KRIMINAL TERHADAP PENANGGULANGAN CYBERCRIME MELALUI PHISING JURNAL DARUSSALAM Pemikiran doi 10 59259 jd v1i1 4
- Peran Interpol dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Siber Berdasarkan Konvensi Budapest On Cybercrimes... doi.org/10.31004/joe.v5i4.2822Peran Interpol dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Siber Berdasarkan Konvensi Budapest On Cybercrimes doi 10 31004 joe v5i4 2822
- Development Legal Theory and Progressive Legal Theory: A Review, In Indonesia’s Contemporary Legal... jurnal.peradabanpublishing.com/index.php/PJLS/article/view/22Development Legal Theory and Progressive Legal Theory A Review In IndonesiaAos Contemporary Legal jurnal peradabanpublishing index php PJLS article view 22
| File size | 329.71 KB |
| Pages | 25 |
| DMCA | Report |
Related /
UntikaUntika Eksistensi Hak Pengelolaan (HPL) di Kota Palu dan Kabupaten Donggala mengalami perubahan signifikan setelah diberlakukannya Undang‑Undang Cipta Kerja,Eksistensi Hak Pengelolaan (HPL) di Kota Palu dan Kabupaten Donggala mengalami perubahan signifikan setelah diberlakukannya Undang‑Undang Cipta Kerja,
UntikaUntika Dalam rumusan tindak pidana dan rumusan pertanggungjawaban pidana pada KUHP Nasional, mengadopsi yang namanya Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan. BerlakunyaDalam rumusan tindak pidana dan rumusan pertanggungjawaban pidana pada KUHP Nasional, mengadopsi yang namanya Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan. Berlakunya
UntikaUntika (3) Pelaksanaan sanksi kedisiplinan oleh Dinas PUPR Kabupaten Banggai melalui tahapan pembinaan sampai penindakan dengan melibatkan BKPSDM, Inspektorat,(3) Pelaksanaan sanksi kedisiplinan oleh Dinas PUPR Kabupaten Banggai melalui tahapan pembinaan sampai penindakan dengan melibatkan BKPSDM, Inspektorat,
KALBISKALBIS Temuan ini menggarisbawahi pentingnya mengadopsi pendekatan multidimensi dan responsif terhadap generasi untuk mengembangkan literasi digital dan meningkatkanTemuan ini menggarisbawahi pentingnya mengadopsi pendekatan multidimensi dan responsif terhadap generasi untuk mengembangkan literasi digital dan meningkatkan
FHUKIFHUKI 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak
IBRAHIMYIBRAHIMY Kewenangan ini dianalisis dengan mempertimbangkan penentuan locus delicti, sifat kejahatan, serta penerapan yurisdiksi ekstrateritorial terhadap kejahatanKewenangan ini dianalisis dengan mempertimbangkan penentuan locus delicti, sifat kejahatan, serta penerapan yurisdiksi ekstrateritorial terhadap kejahatan
SUMBARPROVSUMBARPROV Berdasarkan hasil koefisien determinasi, keempat variabel pendidikan, pengangguran, PDRB dan pendapatan perkapita mampu menjelaskankan tingkat kriminalitasBerdasarkan hasil koefisien determinasi, keempat variabel pendidikan, pengangguran, PDRB dan pendapatan perkapita mampu menjelaskankan tingkat kriminalitas
UMMUMM Tatanan hukum pidana di Indonesia hingga saat ini masih menggunakan pemikiran legal-positivisme, di mana hukum dianggap terbatas pada ketaatan terhadapTatanan hukum pidana di Indonesia hingga saat ini masih menggunakan pemikiran legal-positivisme, di mana hukum dianggap terbatas pada ketaatan terhadap
Useful /
AKRABJUARAAKRABJUARA Starbuck pun mengalami managemen krisis komunikasi, yang membuat pelanggan goyah dan reputasi terguncang hebat. Dampaknya Starbuck merugi dan sejumlahStarbuck pun mengalami managemen krisis komunikasi, yang membuat pelanggan goyah dan reputasi terguncang hebat. Dampaknya Starbuck merugi dan sejumlah
AKRABJUARAAKRABJUARA Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hadir sebagai bentuk perlindungan hukum serta upaya represif negara dalam menanggulangi penyalahgunaanUndang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hadir sebagai bentuk perlindungan hukum serta upaya represif negara dalam menanggulangi penyalahgunaan
USAHIDUSAHID Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan pariwisata berkelanjutan serta melestarikan alam di kawasan Alam Santosa. DestinasiPenelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan pariwisata berkelanjutan serta melestarikan alam di kawasan Alam Santosa. Destinasi
UMMUMM Konflik berbasis agama menjadi isu sensitif di berbagai negara; Indonesia sebagai negara ber-Tuhan sebagaimana tertuang dalam sila pertama Pancasila memunculkanKonflik berbasis agama menjadi isu sensitif di berbagai negara; Indonesia sebagai negara ber-Tuhan sebagaimana tertuang dalam sila pertama Pancasila memunculkan