AKRABJUARAAKRABJUARA
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu SosialAkrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu SosialCybercrime ada disekitar kita sebagai ancaman dalam melakukan setiap transaksi menggunakan elektronik. Cybercrime adalah isu global baik secara teknis melalui suatu sistem yang sudah terbangun dalam kemajuan teknologi dan sangat berpengaruh terhadap sosial ekonomi. Cybercrime memiliki banyak klasifikasi diantaranya phising, scam, hacking dan banyak jenisnya. Phising adalah tindakan kriminal dengan cara mengelabui korban untuk mendapatkan informasi seperti username, password Cybercrime pun terus mengembangkan kemampuan untuk menjangkau sesuatu yang berdampak besar lagi. Pengaruh serius Cybercrime secara global baik secara ekonomi, sosial dan budaya. Terutama faktor ekonomi akan berdampak secara global dalam Cybercrime. Bagaimana memperkuat Kerjasama Internasional Pemberantasan Phising dalam Kejahatan Siber Transnasional.
Phishing adalah tindakan ilegal yang merugikan orang lain.Cybercrime dalam bentuk phishing juga merupakan pelanggaran materi.Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di masa depan tidak menutup kemungkinan adanya perubahan mendesak terhadap bidang yang dianggap kurang.Kebutuhan mendesak untuk meningkatkan regulasi informasi dan transaksi elektronik juga harus mengikuti perkembangan global dan regulasi yang sudah ada secara internasional oleh negara-negara maju, karena cybercrime melibatkan aktivitas virtual dengan dampak nyata dan memerlukan bukti elektronik.Oleh karena itu, ketentuan UU ITE harus jelas dan terbuka untuk berbagai interpretasi agar menghindari salah tafsir.Konvensi Budapest tentang Cybercrime adalah perjanjian internasional yang bertujuan untuk mengatasi cybercrime.Secara global, Konvensi Budapest menawarkan banyak manfaat, terutama bagi negara-negara yang telah meratifikasinya.Sayangnya, pemerintah Indonesia belum meratifikasi Konvensi Budapest.Oleh karena itu, Indonesia perlu meratifikasi Konvensi Budapest atau konvensi cybercrime lainnya, sehingga kemudian Indonesia akan mendapatkan banyak manfaat yang akan terikat oleh hak dan kewajiban yang sama seperti peserta konvensi lainnya, sehingga memfasilitasi posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama internasional seperti terkait ekstradisi, penyelidikan, bukti, pengungkapan informasi dari negara yang dilaporkan, dan penerapan efektif prinsip yurisdiksi eksteritorial.
Untuk memperkuat kerjasama internasional dalam memerangi phishing di kejahatan siber transnasional, Indonesia perlu meratifikasi Konvensi Budapest atau konvensi cybercrime lainnya. Hal ini akan memberikan manfaat bagi Indonesia dalam hal hak dan kewajiban yang sama seperti peserta konvensi lainnya, serta memfasilitasi posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama internasional. Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan regulasi informasi dan transaksi elektronik yang mengikuti perkembangan global dan regulasi internasional yang sudah ada. Dengan demikian, Indonesia dapat lebih efektif dalam menangani cybercrime dan melindungi warganya dari ancaman phishing.
- KAJIAN SOSIOLOGI KRIMINAL TERHADAP PENANGGULANGAN CYBERCRIME MELALUI PHISING | JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran... doi.org/10.59259/jd.v1i1.4KAJIAN SOSIOLOGI KRIMINAL TERHADAP PENANGGULANGAN CYBERCRIME MELALUI PHISING JURNAL DARUSSALAM Pemikiran doi 10 59259 jd v1i1 4
- Peran Interpol dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Siber Berdasarkan Konvensi Budapest On Cybercrimes... doi.org/10.31004/joe.v5i4.2822Peran Interpol dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Siber Berdasarkan Konvensi Budapest On Cybercrimes doi 10 31004 joe v5i4 2822
- Development Legal Theory and Progressive Legal Theory: A Review, In Indonesia’s Contemporary Legal... jurnal.peradabanpublishing.com/index.php/PJLS/article/view/22Development Legal Theory and Progressive Legal Theory A Review In IndonesiaAos Contemporary Legal jurnal peradabanpublishing index php PJLS article view 22
| File size | 329.71 KB |
| Pages | 25 |
| DMCA | Report |
Related /
UntikaUntika Hasil penelitian mengindikasikan bahwa perjanjian nominee merupakan bentuk pelanggaran hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUHasil penelitian mengindikasikan bahwa perjanjian nominee merupakan bentuk pelanggaran hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UU
UntikaUntika Penegakan hukum terhadap influencer yang melakukan overclaim ini penting untuk memberikan perlindungan konsumen yang lebih efektif. Praktik promosi produkPenegakan hukum terhadap influencer yang melakukan overclaim ini penting untuk memberikan perlindungan konsumen yang lebih efektif. Praktik promosi produk
UntikaUntika Partisipasi masyarakat yang bermakna masih terbatas, namun kelompok tani menunjukkan potensi sebagai agen informal dalam pengawasan akuntabilitas danaPartisipasi masyarakat yang bermakna masih terbatas, namun kelompok tani menunjukkan potensi sebagai agen informal dalam pengawasan akuntabilitas dana
UntikaUntika Domestik violence (KDRT) di Indonesia diakui sebagai pelanggaran hak asasi dan masalah sosial yang memerlukan respons多层次. 23 Tahun 2004 berfungsiDomestik violence (KDRT) di Indonesia diakui sebagai pelanggaran hak asasi dan masalah sosial yang memerlukan respons多层次. 23 Tahun 2004 berfungsi
UntikaUntika Putusan ini menyatakan beberapa norma dalam UU Pemilu dan UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat jika tidak dimaknai dengan memberikanPutusan ini menyatakan beberapa norma dalam UU Pemilu dan UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat jika tidak dimaknai dengan memberikan
KALBISKALBIS Perbandingan antar generasi menunjukkan bahwa literasi digital memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Generasi Z, tetapi tidak berpengaruh signifikanPerbandingan antar generasi menunjukkan bahwa literasi digital memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Generasi Z, tetapi tidak berpengaruh signifikan
MANDALANURSAMANDALANURSA Selain itu, kerentanan sistemik meningkat karena kebijakan sektoral tidak selaras dengan strategi nasional. Kasus peretasan data BPJS Kesehatan pada tahunSelain itu, kerentanan sistemik meningkat karena kebijakan sektoral tidak selaras dengan strategi nasional. Kasus peretasan data BPJS Kesehatan pada tahun
SUMBARPROVSUMBARPROV Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara analisis regresi linier bergandaData yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara analisis regresi linier berganda
Useful /
AKRABJUARAAKRABJUARA Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan poster model assesmen talent scounting menurut Ahli desain, Ahli Materi dan Guru pengguna dinyatakkan kategoriHasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan poster model assesmen talent scounting menurut Ahli desain, Ahli Materi dan Guru pengguna dinyatakkan kategori
AKRABJUARAAKRABJUARA Populasi dan sampel yang digunakan keseluruhan sebanyak 8 mahasiswa semester 5 Universitas Karimun. Instrumen berupa lembar kuesioner. Teknik analisisPopulasi dan sampel yang digunakan keseluruhan sebanyak 8 mahasiswa semester 5 Universitas Karimun. Instrumen berupa lembar kuesioner. Teknik analisis
AKRABJUARAAKRABJUARA Masyarakat menganggap bahwa kelompok gay tidak sesuai dengan norma agama dan adat yang ada. Penelitian ini menggunakan teori Dramaturgi dari Erving Goffman,Masyarakat menganggap bahwa kelompok gay tidak sesuai dengan norma agama dan adat yang ada. Penelitian ini menggunakan teori Dramaturgi dari Erving Goffman,
KALBISKALBIS Kami mensurvei literatur tentang AI dalam pemasaran, menganalisis kerangka kerja inovasi, dan memanfaatkan studi kasus (baik dari UKM maupun organisasiKami mensurvei literatur tentang AI dalam pemasaran, menganalisis kerangka kerja inovasi, dan memanfaatkan studi kasus (baik dari UKM maupun organisasi