AKRABJUARAAKRABJUARA
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu SosialAkrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu SosialCybercrime ada disekitar kita sebagai ancaman dalam melakukan setiap transaksi menggunakan elektronik. Cybercrime adalah isu global baik secara teknis melalui suatu sistem yang sudah terbangun dalam kemajuan teknologi dan sangat berpengaruh terhadap sosial ekonomi. Cybercrime memiliki banyak klasifikasi diantaranya phising, scam, hacking dan banyak jenisnya. Phising adalah tindakan kriminal dengan cara mengelabui korban untuk mendapatkan informasi seperti username, password Cybercrime pun terus mengembangkan kemampuan untuk menjangkau sesuatu yang berdampak besar lagi. Pengaruh serius Cybercrime secara global baik secara ekonomi, sosial dan budaya. Terutama faktor ekonomi akan berdampak secara global dalam Cybercrime. Bagaimana memperkuat Kerjasama Internasional Pemberantasan Phising dalam Kejahatan Siber Transnasional.
Phishing adalah tindakan ilegal yang merugikan orang lain.Cybercrime dalam bentuk phishing juga merupakan pelanggaran materi.Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di masa depan tidak menutup kemungkinan adanya perubahan mendesak terhadap bidang yang dianggap kurang.Kebutuhan mendesak untuk meningkatkan regulasi informasi dan transaksi elektronik juga harus mengikuti perkembangan global dan regulasi yang sudah ada secara internasional oleh negara-negara maju, karena cybercrime melibatkan aktivitas virtual dengan dampak nyata dan memerlukan bukti elektronik.Oleh karena itu, ketentuan UU ITE harus jelas dan terbuka untuk berbagai interpretasi agar menghindari salah tafsir.Konvensi Budapest tentang Cybercrime adalah perjanjian internasional yang bertujuan untuk mengatasi cybercrime.Secara global, Konvensi Budapest menawarkan banyak manfaat, terutama bagi negara-negara yang telah meratifikasinya.Sayangnya, pemerintah Indonesia belum meratifikasi Konvensi Budapest.Oleh karena itu, Indonesia perlu meratifikasi Konvensi Budapest atau konvensi cybercrime lainnya, sehingga kemudian Indonesia akan mendapatkan banyak manfaat yang akan terikat oleh hak dan kewajiban yang sama seperti peserta konvensi lainnya, sehingga memfasilitasi posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama internasional seperti terkait ekstradisi, penyelidikan, bukti, pengungkapan informasi dari negara yang dilaporkan, dan penerapan efektif prinsip yurisdiksi eksteritorial.
Untuk memperkuat kerjasama internasional dalam memerangi phishing di kejahatan siber transnasional, Indonesia perlu meratifikasi Konvensi Budapest atau konvensi cybercrime lainnya. Hal ini akan memberikan manfaat bagi Indonesia dalam hal hak dan kewajiban yang sama seperti peserta konvensi lainnya, serta memfasilitasi posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama internasional. Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan regulasi informasi dan transaksi elektronik yang mengikuti perkembangan global dan regulasi internasional yang sudah ada. Dengan demikian, Indonesia dapat lebih efektif dalam menangani cybercrime dan melindungi warganya dari ancaman phishing.
- KAJIAN SOSIOLOGI KRIMINAL TERHADAP PENANGGULANGAN CYBERCRIME MELALUI PHISING | JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran... doi.org/10.59259/jd.v1i1.4KAJIAN SOSIOLOGI KRIMINAL TERHADAP PENANGGULANGAN CYBERCRIME MELALUI PHISING JURNAL DARUSSALAM Pemikiran doi 10 59259 jd v1i1 4
- Peran Interpol dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Siber Berdasarkan Konvensi Budapest On Cybercrimes... doi.org/10.31004/joe.v5i4.2822Peran Interpol dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Siber Berdasarkan Konvensi Budapest On Cybercrimes doi 10 31004 joe v5i4 2822
- Development Legal Theory and Progressive Legal Theory: A Review, In Indonesia’s Contemporary Legal... jurnal.peradabanpublishing.com/index.php/PJLS/article/view/22Development Legal Theory and Progressive Legal Theory A Review In IndonesiaAos Contemporary Legal jurnal peradabanpublishing index php PJLS article view 22
| File size | 329.71 KB |
| Pages | 25 |
| DMCA | Report |
Related /
MKRIMKRI Temuan ini menegaskan perlunya sebuah kerangka hukum yang dapat menjadi penuntun dalam membangun ekosistem pemilu digital yang aman dan dapat dipercaya.Temuan ini menegaskan perlunya sebuah kerangka hukum yang dapat menjadi penuntun dalam membangun ekosistem pemilu digital yang aman dan dapat dipercaya.
UntikaUntika Dengan terpenuhinya ketentuan formil dan materiil sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut, tanda tangan digital dapat digunakan sebagai dasar pembuktianDengan terpenuhinya ketentuan formil dan materiil sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut, tanda tangan digital dapat digunakan sebagai dasar pembuktian
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan perkara penganiayaan ringan dapat dilakukan melalui mekanisme acara pemeriksaan cepat sebagaimana diaturHasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan perkara penganiayaan ringan dapat dilakukan melalui mekanisme acara pemeriksaan cepat sebagaimana diatur
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Akta yang belum dilaporkan tersebut yang mengakibatkan akta daluarsa tersebut tetap berfungsi sebagai alat bukti bagi para pihaknya dan dapat dilakuanAkta yang belum dilaporkan tersebut yang mengakibatkan akta daluarsa tersebut tetap berfungsi sebagai alat bukti bagi para pihaknya dan dapat dilakuan
UNRIUNRI Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-Court membawa dampak positif terhadap percepatan administrasi perkara, penghematan biaya litigasi, dan peningkatanHasil penelitian menunjukkan bahwa e-Court membawa dampak positif terhadap percepatan administrasi perkara, penghematan biaya litigasi, dan peningkatan
TIGA MUTIARATIGA MUTIARA Kekosongan norma ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat desa akibat lemahnya mekanisme pertanggungjawaban. Kajian terhadap Undang-Undang NomorKekosongan norma ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat desa akibat lemahnya mekanisme pertanggungjawaban. Kajian terhadap Undang-Undang Nomor
SINOMICSJOURNALSINOMICSJOURNAL Sertifikat elektronik diharapkan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, meskipun belum ada regulasi utama sepertiSertifikat elektronik diharapkan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, meskipun belum ada regulasi utama seperti
UJBUJB Kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dalam UU No. 20 tahun 2001 terdapat dalam hukum materil dan hukum formil. Kebijakan kriminalKebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dalam UU No. 20 tahun 2001 terdapat dalam hukum materil dan hukum formil. Kebijakan kriminal
Useful /
UNRIUNRI Tujuan utama penelitian ini adalah mengkaji efektivitas kebijakan yang diterapkan dalam melindungi hak-hak pengungsi sekaligus menjaga stabilitas sosialTujuan utama penelitian ini adalah mengkaji efektivitas kebijakan yang diterapkan dalam melindungi hak-hak pengungsi sekaligus menjaga stabilitas sosial
E JOURNALLPPMUNSAE JOURNALLPPMUNSA Metode pembelajaran simulasi secara signifikan meningkatkan keterampilan dan efikasi diri mahasiswa dalam Bantuan Hidup Dasar (BHD). Hasil ini dapat menjadiMetode pembelajaran simulasi secara signifikan meningkatkan keterampilan dan efikasi diri mahasiswa dalam Bantuan Hidup Dasar (BHD). Hasil ini dapat menjadi
UAJMUAJM Demikian pula, tingkat literasi asuransi kesehatan untuk milenial juga cukup baik. Dari analisis faktor diketahui bahwa milenial mempersepsikan asuransiDemikian pula, tingkat literasi asuransi kesehatan untuk milenial juga cukup baik. Dari analisis faktor diketahui bahwa milenial mempersepsikan asuransi
UAJMUAJM Pendidikan kewirausahaan kesehatan mampu meningkatkan motivasi mahasiswa untuk memilih berwirausaha sebagai karier melalui pembentukan sikap, kreativitas,Pendidikan kewirausahaan kesehatan mampu meningkatkan motivasi mahasiswa untuk memilih berwirausaha sebagai karier melalui pembentukan sikap, kreativitas,