AKRABJUARAAKRABJUARA
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu SosialAkrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu SosialCybercrime ada disekitar kita sebagai ancaman dalam melakukan setiap transaksi menggunakan elektronik. Cybercrime adalah isu global baik secara teknis melalui suatu sistem yang sudah terbangun dalam kemajuan teknologi dan sangat berpengaruh terhadap sosial ekonomi. Cybercrime memiliki banyak klasifikasi diantaranya phising, scam, hacking dan banyak jenisnya. Phising adalah tindakan kriminal dengan cara mengelabui korban untuk mendapatkan informasi seperti username, password Cybercrime pun terus mengembangkan kemampuan untuk menjangkau sesuatu yang berdampak besar lagi. Pengaruh serius Cybercrime secara global baik secara ekonomi, sosial dan budaya. Terutama faktor ekonomi akan berdampak secara global dalam Cybercrime. Bagaimana memperkuat Kerjasama Internasional Pemberantasan Phising dalam Kejahatan Siber Transnasional.
Phishing adalah tindakan ilegal yang merugikan orang lain.Cybercrime dalam bentuk phishing juga merupakan pelanggaran materi.Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di masa depan tidak menutup kemungkinan adanya perubahan mendesak terhadap bidang yang dianggap kurang.Kebutuhan mendesak untuk meningkatkan regulasi informasi dan transaksi elektronik juga harus mengikuti perkembangan global dan regulasi yang sudah ada secara internasional oleh negara-negara maju, karena cybercrime melibatkan aktivitas virtual dengan dampak nyata dan memerlukan bukti elektronik.Oleh karena itu, ketentuan UU ITE harus jelas dan terbuka untuk berbagai interpretasi agar menghindari salah tafsir.Konvensi Budapest tentang Cybercrime adalah perjanjian internasional yang bertujuan untuk mengatasi cybercrime.Secara global, Konvensi Budapest menawarkan banyak manfaat, terutama bagi negara-negara yang telah meratifikasinya.Sayangnya, pemerintah Indonesia belum meratifikasi Konvensi Budapest.Oleh karena itu, Indonesia perlu meratifikasi Konvensi Budapest atau konvensi cybercrime lainnya, sehingga kemudian Indonesia akan mendapatkan banyak manfaat yang akan terikat oleh hak dan kewajiban yang sama seperti peserta konvensi lainnya, sehingga memfasilitasi posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama internasional seperti terkait ekstradisi, penyelidikan, bukti, pengungkapan informasi dari negara yang dilaporkan, dan penerapan efektif prinsip yurisdiksi eksteritorial.
Untuk memperkuat kerjasama internasional dalam memerangi phishing di kejahatan siber transnasional, Indonesia perlu meratifikasi Konvensi Budapest atau konvensi cybercrime lainnya. Hal ini akan memberikan manfaat bagi Indonesia dalam hal hak dan kewajiban yang sama seperti peserta konvensi lainnya, serta memfasilitasi posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama internasional. Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan regulasi informasi dan transaksi elektronik yang mengikuti perkembangan global dan regulasi internasional yang sudah ada. Dengan demikian, Indonesia dapat lebih efektif dalam menangani cybercrime dan melindungi warganya dari ancaman phishing.
- KAJIAN SOSIOLOGI KRIMINAL TERHADAP PENANGGULANGAN CYBERCRIME MELALUI PHISING | JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran... doi.org/10.59259/jd.v1i1.4KAJIAN SOSIOLOGI KRIMINAL TERHADAP PENANGGULANGAN CYBERCRIME MELALUI PHISING JURNAL DARUSSALAM Pemikiran doi 10 59259 jd v1i1 4
- Peran Interpol dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Siber Berdasarkan Konvensi Budapest On Cybercrimes... doi.org/10.31004/joe.v5i4.2822Peran Interpol dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Siber Berdasarkan Konvensi Budapest On Cybercrimes doi 10 31004 joe v5i4 2822
- Development Legal Theory and Progressive Legal Theory: A Review, In Indonesia’s Contemporary Legal... jurnal.peradabanpublishing.com/index.php/PJLS/article/view/22Development Legal Theory and Progressive Legal Theory A Review In IndonesiaAos Contemporary Legal jurnal peradabanpublishing index php PJLS article view 22
| File size | 329.71 KB |
| Pages | 25 |
| DMCA | Report |
Related /
GREENPUBGREENPUB Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya menjaga kesehatan psikologis serta kemampuan memanfaatkan teknologi digitalHasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya menjaga kesehatan psikologis serta kemampuan memanfaatkan teknologi digital
DINASTIREVDINASTIREV Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap doxing belum diatur secara spesifik dalam satu peraturan perundang-undangan, meskipun beberapaHasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap doxing belum diatur secara spesifik dalam satu peraturan perundang-undangan, meskipun beberapa
DINASTIREVDINASTIREV Temuan ini menekankan pentingnya pembaruan pemahaman para penegak hukum terhadap tindak pidana yang memanfaatkan teknologi digital. Secara hukum, penipuanTemuan ini menekankan pentingnya pembaruan pemahaman para penegak hukum terhadap tindak pidana yang memanfaatkan teknologi digital. Secara hukum, penipuan
DINASTIREVDINASTIREV Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa kerusuhan dalam ruang siber tidak dapat langsung dianggap sebagai perbuatan pidanaPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa kerusuhan dalam ruang siber tidak dapat langsung dianggap sebagai perbuatan pidana
DINASTIREVDINASTIREV Riset ini menggunakan metode normatif dalam menggali hukumnya dan dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual, serta mengkaji teoriRiset ini menggunakan metode normatif dalam menggali hukumnya dan dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual, serta mengkaji teori
IAIN MADURAIAIN MADURA Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam progresif di Malaysia efektif dalam mengelola perjudian daring, mendorong keadilan sosial, danHasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam progresif di Malaysia efektif dalam mengelola perjudian daring, mendorong keadilan sosial, dan
FHUKIFHUKI Indonesia adalah negara hukum yang menjamin hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, rasa aman, dan perlindunganIndonesia adalah negara hukum yang menjamin hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, rasa aman, dan perlindungan
FHUKIFHUKI Unsur perbuatan revenge porn memenuhi ketentuan Pasal 282 ayat (1) KUHP, Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, dan Pasal 45 ayat (1) jo. PenegakanUnsur perbuatan revenge porn memenuhi ketentuan Pasal 282 ayat (1) KUHP, Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, dan Pasal 45 ayat (1) jo. Penegakan
Useful /
ALMARHALAHALMARHALAH Melalui analisis perbandingan pendekatan Pendidikan di Indonesia, penelitian ini menyelidiki metode yang digunakan untuk menanamkan nilai-nilai agama dalamMelalui analisis perbandingan pendekatan Pendidikan di Indonesia, penelitian ini menyelidiki metode yang digunakan untuk menanamkan nilai-nilai agama dalam
ALMARHALAHALMARHALAH Perubahan informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam proses pembelajaran, termasuk mata pelajaran PAI. Pendekatan kualitatif digunakanPerubahan informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam proses pembelajaran, termasuk mata pelajaran PAI. Pendekatan kualitatif digunakan
ALMARHALAHALMARHALAH Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa Generasi Z berperan penting dalam membangun narasi ekoteologi yang religius sekaligus adaptif terhadapKesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa Generasi Z berperan penting dalam membangun narasi ekoteologi yang religius sekaligus adaptif terhadap
CERICCERIC Sebagian terdapat janda yang penghasilannya di bawah upah minimum regional (UMR) sehingga harus berjuang menghidupi dan merawat anak-anaknya. Selain itu,Sebagian terdapat janda yang penghasilannya di bawah upah minimum regional (UMR) sehingga harus berjuang menghidupi dan merawat anak-anaknya. Selain itu,