AKRABJUARAAKRABJUARA
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu SosialAkrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu SosialCybercrime ada disekitar kita sebagai ancaman dalam melakukan setiap transaksi menggunakan elektronik. Cybercrime adalah isu global baik secara teknis melalui suatu sistem yang sudah terbangun dalam kemajuan teknologi dan sangat berpengaruh terhadap sosial ekonomi. Cybercrime memiliki banyak klasifikasi diantaranya phising, scam, hacking dan banyak jenisnya. Phising adalah tindakan kriminal dengan cara mengelabui korban untuk mendapatkan informasi seperti username, password Cybercrime pun terus mengembangkan kemampuan untuk menjangkau sesuatu yang berdampak besar lagi. Pengaruh serius Cybercrime secara global baik secara ekonomi, sosial dan budaya. Terutama faktor ekonomi akan berdampak secara global dalam Cybercrime. Bagaimana memperkuat Kerjasama Internasional Pemberantasan Phising dalam Kejahatan Siber Transnasional.
Phishing adalah tindakan ilegal yang merugikan orang lain.Cybercrime dalam bentuk phishing juga merupakan pelanggaran materi.Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di masa depan tidak menutup kemungkinan adanya perubahan mendesak terhadap bidang yang dianggap kurang.Kebutuhan mendesak untuk meningkatkan regulasi informasi dan transaksi elektronik juga harus mengikuti perkembangan global dan regulasi yang sudah ada secara internasional oleh negara-negara maju, karena cybercrime melibatkan aktivitas virtual dengan dampak nyata dan memerlukan bukti elektronik.Oleh karena itu, ketentuan UU ITE harus jelas dan terbuka untuk berbagai interpretasi agar menghindari salah tafsir.Konvensi Budapest tentang Cybercrime adalah perjanjian internasional yang bertujuan untuk mengatasi cybercrime.Secara global, Konvensi Budapest menawarkan banyak manfaat, terutama bagi negara-negara yang telah meratifikasinya.Sayangnya, pemerintah Indonesia belum meratifikasi Konvensi Budapest.Oleh karena itu, Indonesia perlu meratifikasi Konvensi Budapest atau konvensi cybercrime lainnya, sehingga kemudian Indonesia akan mendapatkan banyak manfaat yang akan terikat oleh hak dan kewajiban yang sama seperti peserta konvensi lainnya, sehingga memfasilitasi posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama internasional seperti terkait ekstradisi, penyelidikan, bukti, pengungkapan informasi dari negara yang dilaporkan, dan penerapan efektif prinsip yurisdiksi eksteritorial.
Untuk memperkuat kerjasama internasional dalam memerangi phishing di kejahatan siber transnasional, Indonesia perlu meratifikasi Konvensi Budapest atau konvensi cybercrime lainnya. Hal ini akan memberikan manfaat bagi Indonesia dalam hal hak dan kewajiban yang sama seperti peserta konvensi lainnya, serta memfasilitasi posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama internasional. Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan regulasi informasi dan transaksi elektronik yang mengikuti perkembangan global dan regulasi internasional yang sudah ada. Dengan demikian, Indonesia dapat lebih efektif dalam menangani cybercrime dan melindungi warganya dari ancaman phishing.
- KAJIAN SOSIOLOGI KRIMINAL TERHADAP PENANGGULANGAN CYBERCRIME MELALUI PHISING | JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran... doi.org/10.59259/jd.v1i1.4KAJIAN SOSIOLOGI KRIMINAL TERHADAP PENANGGULANGAN CYBERCRIME MELALUI PHISING JURNAL DARUSSALAM Pemikiran doi 10 59259 jd v1i1 4
- Peran Interpol dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Siber Berdasarkan Konvensi Budapest On Cybercrimes... doi.org/10.31004/joe.v5i4.2822Peran Interpol dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Siber Berdasarkan Konvensi Budapest On Cybercrimes doi 10 31004 joe v5i4 2822
- Development Legal Theory and Progressive Legal Theory: A Review, In Indonesia’s Contemporary Legal... jurnal.peradabanpublishing.com/index.php/PJLS/article/view/22Development Legal Theory and Progressive Legal Theory A Review In IndonesiaAos Contemporary Legal jurnal peradabanpublishing index php PJLS article view 22
| File size | 329.71 KB |
| Pages | 25 |
| DMCA | Report |
Related /
UNBARIUNBARI Sebagai bentuk komitmen negara dalam merespons perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memunculkan berbagai bentuk kejahatan siber, termasukSebagai bentuk komitmen negara dalam merespons perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memunculkan berbagai bentuk kejahatan siber, termasuk
UntikaUntika Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan implementasi yang efektif, mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang, dan memperkuat kapasitas masyarakatOleh karena itu, pemerintah harus memastikan implementasi yang efektif, mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang, dan memperkuat kapasitas masyarakat
UntikaUntika Proses penyelesaian perkara pidana di rumah restorative justice dilaksanakan melalui musyawarah mufakat dan asas kekeluargaan, mencerminkan nilai solidartasProses penyelesaian perkara pidana di rumah restorative justice dilaksanakan melalui musyawarah mufakat dan asas kekeluargaan, mencerminkan nilai solidartas
UntikaUntika Untuk itu langkah perbaikan perlu dilakukan dan dimulai dengan penguatan kapasitas kelembagaan, antara lain meningkatkan profesionalisme, intensitas komunikasiUntuk itu langkah perbaikan perlu dilakukan dan dimulai dengan penguatan kapasitas kelembagaan, antara lain meningkatkan profesionalisme, intensitas komunikasi
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA B/2024/PN Kbu. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil ini menunjukkan bahwa semua unsurB/2024/PN Kbu. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil ini menunjukkan bahwa semua unsur
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH 0 telah membawa dampak signifikan terhadap kemudahan transaksi keuangan melalui layanan perbankan digital. Namun, kemajuan ini juga membuka celah terhadap0 telah membawa dampak signifikan terhadap kemudahan transaksi keuangan melalui layanan perbankan digital. Namun, kemajuan ini juga membuka celah terhadap
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Oleh karena itu, mendesak untuk mengamandemen Undang-Undang ITE agar mencakup kriminalisasi terhadap tindakan pembuatan dan distribusi aplikasi ilegal,Oleh karena itu, mendesak untuk mengamandemen Undang-Undang ITE agar mencakup kriminalisasi terhadap tindakan pembuatan dan distribusi aplikasi ilegal,
DINASTIREVDINASTIREV Hal ini disebabkan oleh pengaruh lingkungan yang kuat terhadap pembentukan karakter individu. Sistem peradilan pidana di Indonesia harus ditegakkan denganHal ini disebabkan oleh pengaruh lingkungan yang kuat terhadap pembentukan karakter individu. Sistem peradilan pidana di Indonesia harus ditegakkan dengan
Useful /
UINMYBATUSANGKARUINMYBATUSANGKAR Inovasi berkelanjutan, adaptabilitas institusional, dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, serta perusahaan teknologi merupakan beberapa syaratInovasi berkelanjutan, adaptabilitas institusional, dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, serta perusahaan teknologi merupakan beberapa syarat
UMSBUMSB Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor keberhasilan pada elemen support meliputi komitmen pimpinan, perkembangan teknologi, dan kebijakan pemerintahHasil penelitian menunjukkan bahwa faktor keberhasilan pada elemen support meliputi komitmen pimpinan, perkembangan teknologi, dan kebijakan pemerintah
UntikaUntika Faktor-faktor yang mempengaruhi meliputi ketepatan waktu, pemanfaatan sarana, tanggung jawab tinggi, dan ketaatan terhadap aturan instansi. PelaksanaanFaktor-faktor yang mempengaruhi meliputi ketepatan waktu, pemanfaatan sarana, tanggung jawab tinggi, dan ketaatan terhadap aturan instansi. Pelaksanaan
UntikaUntika Berdasarkan analisis, perjanjian nominee terkait kepemilikan hak atas tanah oleh WNA di Indonesia tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan PasalBerdasarkan analisis, perjanjian nominee terkait kepemilikan hak atas tanah oleh WNA di Indonesia tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal