FHUKIFHUKI
Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi MasyarakatJurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi MasyarakatIndonesia adalah negara hukum yang menjamin hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, rasa aman, dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Penyadapan merupakan perbuatan yang dilarang menurut UU Telekomunikasi dan UU ITE, kecuali dilakukan oleh otoritas yang berwenang berdasarkan peraturan yang berlaku dan dilakukan demi kepentingan hukum.
Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah sebelum terjadinya kejahatan, sedangkan perlindungan hukum represif berupa pemberian sanksi terhadap pelaku sebagai akibat dari pelanggaran terhadap hak-hak korban.
Perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Undang-Undang ITE Pasal 31 ayat (1) untuk menambahkan kualifikasi minimal sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penyadapan. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi dan bahaya penyadapan. Pemerintah juga perlu meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus penyadapan dan melindungi hak-hak korban.
| File size | 967.36 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
UntikaUntika Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan implementasi yang efektif, mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang, dan memperkuat kapasitas masyarakatOleh karena itu, pemerintah harus memastikan implementasi yang efektif, mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang, dan memperkuat kapasitas masyarakat
FHUKIFHUKI Mrn, dikonfirmasi bahwa kasus KDRT telah terjadi. Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan tindak pidana yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004, yang meliputiMrn, dikonfirmasi bahwa kasus KDRT telah terjadi. Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan tindak pidana yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004, yang meliputi
FHUKIFHUKI Penyebaran film secara ilegal pada aplikasi telegram ini disebarkan oleh pengguna aplikasi sebagai pendiri public channel yang mana perbuatan tersebutPenyebaran film secara ilegal pada aplikasi telegram ini disebarkan oleh pengguna aplikasi sebagai pendiri public channel yang mana perbuatan tersebut
FHUKIFHUKI Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan publik tentang pentingnya memahami bahwa ini adalah tindak pidana. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah apakahHal ini disebabkan oleh ketidaktahuan publik tentang pentingnya memahami bahwa ini adalah tindak pidana. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah apakah
FHUKIFHUKI 28 Tahun 2014, Menkominfo memiliki kewajiban untuk secara proaktif mencari dan memblokir situs peer-to-peer ilegal. 11 Tahun 2008 melindungi karya cipta28 Tahun 2014, Menkominfo memiliki kewajiban untuk secara proaktif mencari dan memblokir situs peer-to-peer ilegal. 11 Tahun 2008 melindungi karya cipta
FHUKIFHUKI Human trafficking is a modern form of human slavery. Trafficking in Persons is also one of the worst forms of treatment as a violation of human dignity.Human trafficking is a modern form of human slavery. Trafficking in Persons is also one of the worst forms of treatment as a violation of human dignity.
IIKPELAMONIAIIKPELAMONIA Pengolahan data dilakukan secara komputerisasi menggunakan program SPSS 20 dan uji chi square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubunganPengolahan data dilakukan secara komputerisasi menggunakan program SPSS 20 dan uji chi square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan
AKRABJUARAAKRABJUARA Dalam Konsiderans landasan filosofis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan termaktub bahwa membangun peradaban bangsaDalam Konsiderans landasan filosofis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan termaktub bahwa membangun peradaban bangsa
Useful /
UMSBUMSB Temuan menunjukkan bahwa PSU di tiga TPS disebabkan murni kesalahan dari petugas KPPS yang salah menerapkan aturan atau prosedur khususnya kondisi dalamTemuan menunjukkan bahwa PSU di tiga TPS disebabkan murni kesalahan dari petugas KPPS yang salah menerapkan aturan atau prosedur khususnya kondisi dalam
IIKPELAMONIAIIKPELAMONIA Data dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner, pengolahan data dilakukan secara komputerisasi dengan program SPSS dengan uji chi square. HasilData dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner, pengolahan data dilakukan secara komputerisasi dengan program SPSS dengan uji chi square. Hasil
UMSBUMSB Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PBK yang ditetapkan pusat belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan daerah, khususnya dalam hal fleksibilitasHasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PBK yang ditetapkan pusat belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan daerah, khususnya dalam hal fleksibilitas
FHUKIFHUKI Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif serta data primer dan sekunder, studi menemukan bahwa perubahan tersebut memenuhi ketentuan Pasal 29‑43Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif serta data primer dan sekunder, studi menemukan bahwa perubahan tersebut memenuhi ketentuan Pasal 29‑43