FHUKIFHUKI
Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi MasyarakatJurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi MasyarakatEra globalisasi saat ini, internet sangat penting dan strategis dalam kehidupan manusia. Kebutuhan manusia akan internet semakin tinggi untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti berkomunikasi dan memperoleh informasi. Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan penyedia layanan internet ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha penyedia layanan internet kepada konsumen jika terjadi gangguan jaringan ditinjau dari segi hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan terhadap data primer seperti undang-undang, norma, atau aturan lain, serta bahan hukum sekunder dari buku-buku, jurnal dan literatur lainnya. Dari hasil penelitian ini, diinterpretasikan bahwa perlindungan hukum bagi pengguna penyedia layanan internet belum memiliki kepastian hukum dan akuntabilitas hukum yang dilaksanakan oleh Pelaku Usaha layanan penyedia internet masih belum optimal karena konsumen sering mengalami masalah dalam menggunakan jaringan internet dan pemenuhan hak mereka yang masih perlu mendapat perhatian.
Perlindungan hukum bagi konsumen pengguna layanan internet belum menunjukkan kepastian dan efektivitas yang optimal, dengan proses penyelesaian sengketa yang berbelit-belit dan membebani konsumen.Pelaku usaha memanfaatkan posisi dominan mereka untuk membuat perjanjian baku yang merugikan, memberikan informasi yang tidak jelas, dan menyediakan layanan pengaduan yang tidak memadai.Akibatnya, konsumen yang berada dalam posisi lemah mengalami kesulitan dalam memperoleh haknya, termasuk ganti rugi, akibat gangguan layanan yang tidak ditanggungjawabkan dengan baik oleh penyedia jasa.
Penelitian selanjutnya layak menggali beberapa arah baru untuk memperkuat perlindungan konsumen. Pertama, sebuah kajian dapat difokuskan untuk merancang model perjanjian elektronik yang seimbang, yang secara spesifik mencegah penyedia jasa memanfaatkan posisi dominan mereka melalui klausula baku yang merugikan, termasuk mekanisme persetujuan yang lebih transparan. Kedua, penelitian bisa mengkaji bagaimana bentuk standar ganti rugi yang adil dan efektif dapat diterapkan secara otomatis oleh penyedia layanan internet di Indonesia, khususnya saat terjadi gangguan jaringan sehingga konsumen terlindungi tanpa proses pengaduan yang rumit. Ketiga, sangat penting untuk meneliti reformasi substantif yang diperlukan pada struktur dan prosedur Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), agar lembaga ini menjadi lebih responsif dan memiliki kompetensi khusus dalam menangani kasus sengketa layanan digital dengan cepat dan tepat sasaran.
| File size | 1.04 MB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
UntikaUntika Dalam konteks hukum nasional, regulasi seperti UU ITE, UU TPKS, dan KUHP belum sepenuhnya responsif terhadap kemajuan teknologi AI. Ketiadaan regulasiDalam konteks hukum nasional, regulasi seperti UU ITE, UU TPKS, dan KUHP belum sepenuhnya responsif terhadap kemajuan teknologi AI. Ketiadaan regulasi
UntikaUntika Hal ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untukHal ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk
UntikaUntika Kelompok tani, yang selama ini diposisikan sebagai unit produksi pertanian, ternyata memiliki potensi sebagai agen informal dalam mengawasi pelaksanaanKelompok tani, yang selama ini diposisikan sebagai unit produksi pertanian, ternyata memiliki potensi sebagai agen informal dalam mengawasi pelaksanaan
UntikaUntika Penelitian ini mengkaji peran kepala desa dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di tingkat lokal. Meskipun Undang-Undang NomorPenelitian ini mengkaji peran kepala desa dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di tingkat lokal. Meskipun Undang-Undang Nomor
UntikaUntika Tetapi berhubungan dengan pengelolaan data, sistem keuangan, implementasi pelayanan, mekanisme prosedur, dan partisipasi publik. Oleh karena itu ketikaTetapi berhubungan dengan pengelolaan data, sistem keuangan, implementasi pelayanan, mekanisme prosedur, dan partisipasi publik. Oleh karena itu ketika
FHUKIFHUKI Penyadapan merupakan perbuatan yang dilarang menurut UU Telekomunikasi dan UU ITE, kecuali dilakukan oleh otoritas yang berwenang berdasarkan peraturanPenyadapan merupakan perbuatan yang dilarang menurut UU Telekomunikasi dan UU ITE, kecuali dilakukan oleh otoritas yang berwenang berdasarkan peraturan
FHUKIFHUKI Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor XXX/Pid. Mrn, dikonfirmasi bahwa kasus KDRT telah terjadi. Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan tindak pidanaBerdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor XXX/Pid. Mrn, dikonfirmasi bahwa kasus KDRT telah terjadi. Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan tindak pidana
FHUKIFHUKI Rumusan masalah dalam tesis ini adalah apakah pornografi dengan motif balas dendam termasuk dalam tindak pidana penyebaran pornografi atau tidak, dan pertimbanganRumusan masalah dalam tesis ini adalah apakah pornografi dengan motif balas dendam termasuk dalam tindak pidana penyebaran pornografi atau tidak, dan pertimbangan
Useful /
UntikaUntika Pendekatan ini berfokus pada pengkajian peraturan perundang-undangan dan putusan mahkamah konstitusi sebagai landasan analitis untuk memperoleh pengetahuanPendekatan ini berfokus pada pengkajian peraturan perundang-undangan dan putusan mahkamah konstitusi sebagai landasan analitis untuk memperoleh pengetahuan
UntikaUntika Eksistensi Hak Pengelolaan (HPL) di Kota Palu dan Kabupaten Donggala mengalami perubahan signifikan setelah diberlakukannya Undang‑Undang Cipta Kerja,Eksistensi Hak Pengelolaan (HPL) di Kota Palu dan Kabupaten Donggala mengalami perubahan signifikan setelah diberlakukannya Undang‑Undang Cipta Kerja,
FHUKIFHUKI For unauthorized distribution, copyright owners can pursue civil lawsuits, criminal reports, interim/arbitration orders (repressive measures), and reportFor unauthorized distribution, copyright owners can pursue civil lawsuits, criminal reports, interim/arbitration orders (repressive measures), and report
FHUKIFHUKI Trafficking in Persons is also one of the worst forms of treatment as a violation of human dignity. Many people experience the crime of trafficking inTrafficking in Persons is also one of the worst forms of treatment as a violation of human dignity. Many people experience the crime of trafficking in