FHUKIFHUKI
Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi MasyarakatJurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi MasyarakatThis article examines the legal protection of copyrighted works on peer-to-peer file sharing sites under Indonesian Copyright Law No. 28 of 2014, employing legal protection theory and a statutory approach, thus constituting normative research. It identifies government blocking of these sites as the primary legal protection. For unauthorized distribution, copyright owners can pursue civil lawsuits, criminal reports, interim/arbitration orders (repressive measures), and report sites for blocking to the Ministry of Communication and Informatics (Kemkominfo) as a preventive measure.
28 Tahun 2014, Menkominfo memiliki kewajiban untuk secara proaktif mencari dan memblokir situs peer-to-peer ilegal.11 Tahun 2008 melindungi karya cipta digital sebagai informasi elektronik.Pemegang hak cipta dapat menggunakan berbagai upaya hukum represif seperti gugatan perdata, laporan pidana, penetapan sementara, dan arbitrase untuk melindungi hak mereka.
Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengeksplorasi efektivitas mekanisme pemblokiran situs peer-to-peer oleh pemerintah dalam mengurangi pelanggaran hak cipta, termasuk analisis dampak ekonomi dan sosial dari pemblokiran tersebut terhadap pengguna internet. Selain itu, studi komparatif mengenai implementasi perlindungan hak cipta di platform digital di berbagai negara dapat memberikan wawasan berharga untuk meningkatkan sistem hukum di Indonesia. Terakhir, penelitian mengenai kesadaran hukum masyarakat terkait hak cipta dan penggunaan platform digital secara legal perlu ditingkatkan, dengan fokus pada pengembangan strategi edukasi yang efektif untuk mendorong perilaku yang menghormati hak kekayaan intelektual, sehingga dapat menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi para pencipta dan pemegang hak cipta di Indonesia.
| File size | 930.63 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
UIDUID Pemekaran wilayah tidak bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang ada. Pembentukan daerah harus memenuhi persyaratanPemekaran wilayah tidak bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang ada. Pembentukan daerah harus memenuhi persyaratan
UNRUNR Kegiatan dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan pemahaman yang mendalam terkait perencanaan tata ruang dan tantangan transformasi Mangupura dari wilayahKegiatan dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan pemahaman yang mendalam terkait perencanaan tata ruang dan tantangan transformasi Mangupura dari wilayah
FHUKIFHUKI Penelitian ini membahas tentang pelanggaran hak cipta sinematografi melalui aplikasi Telegram berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang HakPenelitian ini membahas tentang pelanggaran hak cipta sinematografi melalui aplikasi Telegram berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak
FHUKIFHUKI sus/2020/pn. rtg, while legal materials secondary obtained from books, as well as other literature. From the results of this study it can be concludedsus/2020/pn. rtg, while legal materials secondary obtained from books, as well as other literature. From the results of this study it can be concluded
ECOJOINECOJOIN Analisis gender pada komisaris independen dan komite audit dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan dampaknya terhadap kualitas laba entitas merupakanAnalisis gender pada komisaris independen dan komite audit dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan dampaknya terhadap kualitas laba entitas merupakan
UNBARIUNBARI Sedangkan doktrin safe harbor merupakan pembatasan tanggung jawab dari gugatan pelanggaran hak cipta jika penyelenggara sistem elektronik telah melakukanSedangkan doktrin safe harbor merupakan pembatasan tanggung jawab dari gugatan pelanggaran hak cipta jika penyelenggara sistem elektronik telah melakukan
UADUAD Penelitian ini merupakan penelitian yuridis‑normatif dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan kasus dan pendekatan perundang‑undangan. PenelitianPenelitian ini merupakan penelitian yuridis‑normatif dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan kasus dan pendekatan perundang‑undangan. Penelitian
UADUAD Hal ini sesuai dengan kemanfaatan dari wakaf tersebut. Prosedur peralihan hak cipta sebagai objek wakaf secara teknis tidak jauh berbeda dengan wakaf padaHal ini sesuai dengan kemanfaatan dari wakaf tersebut. Prosedur peralihan hak cipta sebagai objek wakaf secara teknis tidak jauh berbeda dengan wakaf pada
Useful /
UNBARIUNBARI Oleh karena itu, pada akhir penelitian ini dimaksudkan agar mendorong pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dengan tetap memperhatikanOleh karena itu, pada akhir penelitian ini dimaksudkan agar mendorong pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dengan tetap memperhatikan
UNSUNS Pengelolaan waktu kerja yang efektif diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dengan mempertimbangkan karakteristik pekerja. Transisi ke model kerjaPengelolaan waktu kerja yang efektif diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dengan mempertimbangkan karakteristik pekerja. Transisi ke model kerja
UNBARIUNBARI Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan di Nagari Gurun PanjangPendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan di Nagari Gurun Panjang
UNBARIUNBARI Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan , kendala yang dihadapi, dan upaya penyelesaiannya. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salahTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan , kendala yang dihadapi, dan upaya penyelesaiannya. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah