UntikaUntika
Jurnal Media HukumJurnal Media HukumPenelitian ini mengkaji peran kepala desa dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di tingkat lokal. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah menyediakan kerangka hukum formal, kasus KDRT masih marak di masyarakat pedesaan seperti Desa Ngarum, Kabupaten Lamongan. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, studi ini menganalisis KDRT sebagai lex specialis yang berbeda dari penganiayaan umum dalam KUHP serta mengevaluasi kontribusi kepala desa dalam mediasi awal dan rekonsiliasi masyarakat. Temuan menunjukkan bahwa kepala desa berperan strategis dalam memfasilitasi mekanisme preventif dan restoratif, sehingga memperkuat tata kelola lokal dalam menangani isu hukum yang sensitif. Hal ini menegaskan pentingnya integrasi pendekatan berbasis komunitas dengan perlindungan hukum formal guna meningkatkan keadilan dan perlindungan bagi korban.
Domestik violence (KDRT) di Indonesia diakui sebagai pelanggaran hak asasi dan masalah sosial yang memerlukan respons多层次.23 Tahun 2004 berfungsi sebagai lex specialis yang menyediakan kerangka hukum yang komprehensif dan berfokus pada korban dibandingkan ketentuan umum KUHP.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa berperan signifikan dalam menangani kasus KDRT di pedesaan melalui mediasi dan intervensi awal yang sesuai prinsip restorative justice.Keterlibatan kepala desa ini menjadi kunci dalam memutuskan apakah kasus diselesaikan secara informal atau masuk ke sistem hukum formal.Untuk meningkatkan efektivitas penanganan KDRT, perlu penguatan kerja sama antara pemerintahan desa dan lembaga hukum serta pelatihan bagi kepala desa tentang perlindungan korban dan pendekatan gender.
Pertama, perlu penelitian lanjutan tentang efektivitas pelatihan hak asasi manusia dan pendekatan gender bagi kepala desa dalam korelasi dengan keberhasilan mediasi KDRT di pedesaan. Kedua, kajian terhadap model integrasi antara penyelesaian informal oleh pemerintahan desa dan sistem hukum formal untuk memastikan perlindungan korban tanpa melanggar hak secara komprehensif. Ketiga, studi eksploratori tentang peran komunitas adat atau keagamaan dalam memperkuat intervensi awal terhadap kasus KDRT di daerah tertentu yang memiliki kekuatan soft law kuat.
| File size | 333.63 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
PENERBITGOODWOODPENERBITGOODWOOD Hasil penelitian mengidentifikasi enam fungsi utama: (1) pengembangan kesadaran nasional melalui seminar dengan partisipasi masyarakat terbatas, (2) promosiHasil penelitian mengidentifikasi enam fungsi utama: (1) pengembangan kesadaran nasional melalui seminar dengan partisipasi masyarakat terbatas, (2) promosi
DINASTIREVDINASTIREV Saran yang dapat diberikan adalah pemerintah perlu memperkuat regulasi dan penegakan hukum yang konsisten untuk melindungi hak-hak pekerja lokal, termasukSaran yang dapat diberikan adalah pemerintah perlu memperkuat regulasi dan penegakan hukum yang konsisten untuk melindungi hak-hak pekerja lokal, termasuk
UntikaUntika Terkait dengan itu, makna “kontrak dalam konsep yuridis dan politis menjadi kabur sebab patokan umur oleh pembuat undang-undang cenderung kompromistisTerkait dengan itu, makna “kontrak dalam konsep yuridis dan politis menjadi kabur sebab patokan umur oleh pembuat undang-undang cenderung kompromistis
UntikaUntika Perubahan regulasi ini bertujuan menciptakan tata kelola lahan yang lebih baik, namun menimbulkan tantangan terkait pengawasan, penanganan konflik, danPerubahan regulasi ini bertujuan menciptakan tata kelola lahan yang lebih baik, namun menimbulkan tantangan terkait pengawasan, penanganan konflik, dan
UntikaUntika Hak Cipta berorientasi pada kepemilikan individu yang lahir dari prinsip orisinalitas personal, sedangkan EBT bersifat komunal, diwariskan lintas generasi,Hak Cipta berorientasi pada kepemilikan individu yang lahir dari prinsip orisinalitas personal, sedangkan EBT bersifat komunal, diwariskan lintas generasi,
UntikaUntika Penelitian ini menggambarkan praktik keadaan meringankan di Indonesia melalui analisis hukum pidana dan teori rasional mitigasi pemidanaan dari Mirko Bagaric.Penelitian ini menggambarkan praktik keadaan meringankan di Indonesia melalui analisis hukum pidana dan teori rasional mitigasi pemidanaan dari Mirko Bagaric.
UMMUMM Sebagai negara berkembang, Indonesia seharusnya memanfaatkan ketentuan pengecualian dalam Perjanjian WTO untuk membatasi penerapan prinsip non-diskriminasiSebagai negara berkembang, Indonesia seharusnya memanfaatkan ketentuan pengecualian dalam Perjanjian WTO untuk membatasi penerapan prinsip non-diskriminasi
IAIN CURUPIAIN CURUP Model ini relevan bagi negara dengan sistem hukum majemuk atau populasi Muslim yang besar, dan menjadi acuan bagi lembaga internasional dalam merumuskanModel ini relevan bagi negara dengan sistem hukum majemuk atau populasi Muslim yang besar, dan menjadi acuan bagi lembaga internasional dalam merumuskan
Useful /
NEWINERANEWINERA Sendy Leather. Desain penelitian kuantitatif diterapkan menggunakan metode Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) melalui perangkatSendy Leather. Desain penelitian kuantitatif diterapkan menggunakan metode Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) melalui perangkat
ESDMESDM Kajian ini mengeksplorasi hubungan antara deformasi tektonik, proses pelapukan, dan mineralisasi, dengan fokus pada sektor Rantedoda. Analisis geomorfikKajian ini mengeksplorasi hubungan antara deformasi tektonik, proses pelapukan, dan mineralisasi, dengan fokus pada sektor Rantedoda. Analisis geomorfik
PENERBITGOODWOODPENERBITGOODWOOD Analisis difokuskan pada lima aspek kunci: standar kriteria, kebutuhan riil, formasi kepegawaian, tujuan pelaksanaan, serta objektivitas yang dapat dipertanggungjawabkan.Analisis difokuskan pada lima aspek kunci: standar kriteria, kebutuhan riil, formasi kepegawaian, tujuan pelaksanaan, serta objektivitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
AKABAAKABA Gugatan cerai ghoib merupakan jalur hukum yang dapat ditempuh oleh istri untuk mengakhiri perkawinan dengan suami yang tidak diketahui keberadaannya, terutamaGugatan cerai ghoib merupakan jalur hukum yang dapat ditempuh oleh istri untuk mengakhiri perkawinan dengan suami yang tidak diketahui keberadaannya, terutama