UntikaUntika
Jurnal Media HukumJurnal Media HukumPenelitian ini mengkaji peran kepala desa dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di tingkat lokal. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah menyediakan kerangka hukum formal, kasus KDRT masih marak di masyarakat pedesaan seperti Desa Ngarum, Kabupaten Lamongan. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, studi ini menganalisis KDRT sebagai lex specialis yang berbeda dari penganiayaan umum dalam KUHP serta mengevaluasi kontribusi kepala desa dalam mediasi awal dan rekonsiliasi masyarakat. Temuan menunjukkan bahwa kepala desa berperan strategis dalam memfasilitasi mekanisme preventif dan restoratif, sehingga memperkuat tata kelola lokal dalam menangani isu hukum yang sensitif. Hal ini menegaskan pentingnya integrasi pendekatan berbasis komunitas dengan perlindungan hukum formal guna meningkatkan keadilan dan perlindungan bagi korban.
Domestik violence (KDRT) di Indonesia diakui sebagai pelanggaran hak asasi dan masalah sosial yang memerlukan respons多层次.23 Tahun 2004 berfungsi sebagai lex specialis yang menyediakan kerangka hukum yang komprehensif dan berfokus pada korban dibandingkan ketentuan umum KUHP.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa berperan signifikan dalam menangani kasus KDRT di pedesaan melalui mediasi dan intervensi awal yang sesuai prinsip restorative justice.Keterlibatan kepala desa ini menjadi kunci dalam memutuskan apakah kasus diselesaikan secara informal atau masuk ke sistem hukum formal.Untuk meningkatkan efektivitas penanganan KDRT, perlu penguatan kerja sama antara pemerintahan desa dan lembaga hukum serta pelatihan bagi kepala desa tentang perlindungan korban dan pendekatan gender.
Pertama, perlu penelitian lanjutan tentang efektivitas pelatihan hak asasi manusia dan pendekatan gender bagi kepala desa dalam korelasi dengan keberhasilan mediasi KDRT di pedesaan. Kedua, kajian terhadap model integrasi antara penyelesaian informal oleh pemerintahan desa dan sistem hukum formal untuk memastikan perlindungan korban tanpa melanggar hak secara komprehensif. Ketiga, studi eksploratori tentang peran komunitas adat atau keagamaan dalam memperkuat intervensi awal terhadap kasus KDRT di daerah tertentu yang memiliki kekuatan soft law kuat.
| File size | 333.63 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang humanis dan dialog antara pekerja lokal dan tenaga kerja asing. Saran yang dapat diberikan adalah pemerintahOleh karena itu, diperlukan pendekatan yang humanis dan dialog antara pekerja lokal dan tenaga kerja asing. Saran yang dapat diberikan adalah pemerintah
UntikaUntika Berdasarkan analisis hukum, influencer yang melakukan overclaim dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata melalui Pasal 1365 KUHPerdata dan secaraBerdasarkan analisis hukum, influencer yang melakukan overclaim dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata melalui Pasal 1365 KUHPerdata dan secara
UntikaUntika Mekanisme penyelesaian perkara pidana di kabupaten Jember pada rumah restorative justice dilakukan melalui mediasi penal yang melibatkan pihak terkaitMekanisme penyelesaian perkara pidana di kabupaten Jember pada rumah restorative justice dilakukan melalui mediasi penal yang melibatkan pihak terkait
UntikaUntika Penting bagi lembaga legislatif dan eksekutif untuk segera menindaklanjuti putusan ini melalui perubahan peraturan perundang-undangan terkait kepemiluanPenting bagi lembaga legislatif dan eksekutif untuk segera menindaklanjuti putusan ini melalui perubahan peraturan perundang-undangan terkait kepemiluan
UntikaUntika Untuk memperkuat perannya dalam mencegah konflik sosial secara efektif dan berkelanjutan, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, perluasan partisipasiUntuk memperkuat perannya dalam mencegah konflik sosial secara efektif dan berkelanjutan, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, perluasan partisipasi
UMMUMM Namun, penerapan ini tidak tanpa konsekuensi negatif yang mempengaruhi Indonesia. Banyak investor domestik, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),Namun, penerapan ini tidak tanpa konsekuensi negatif yang mempengaruhi Indonesia. Banyak investor domestik, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),
IAIN CURUPIAIN CURUP Studi ini menyimpulkan bahwa digitalisasi sertifikasi tanah di Indonesia menunjukkan harmonisasi signifikan antara hukum Islam, hukum positif, dan praktikStudi ini menyimpulkan bahwa digitalisasi sertifikasi tanah di Indonesia menunjukkan harmonisasi signifikan antara hukum Islam, hukum positif, dan praktik
IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA Dalam konsepnya, Muhammadiyah menegaskan pentingnya sinkronisasi antara lembaga dengan mengedepankan transparansi, membuat undang-undang harus serius dalamDalam konsepnya, Muhammadiyah menegaskan pentingnya sinkronisasi antara lembaga dengan mengedepankan transparansi, membuat undang-undang harus serius dalam
Useful /
UntikaUntika Perkembangan teknologi harus selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan Indonesia telah memiliki Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai dasar perlindungan,Perkembangan teknologi harus selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan Indonesia telah memiliki Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai dasar perlindungan,
UntikaUntika Penyelesaian sengketa HKI harus mampu membedakan antara ciptaan individual yang layak mendapat perlindungan hak cipta dan ekspresi budaya yang tidak dapatPenyelesaian sengketa HKI harus mampu membedakan antara ciptaan individual yang layak mendapat perlindungan hak cipta dan ekspresi budaya yang tidak dapat
STTII AMBONSTTII AMBON Meskipun bergerak dalam urusan kerohanian, tidak menutup kemungkinan timbul konflik di dalamnya. Seringkali gembala sidang harus menyelesaikan konflikMeskipun bergerak dalam urusan kerohanian, tidak menutup kemungkinan timbul konflik di dalamnya. Seringkali gembala sidang harus menyelesaikan konflik
IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA Tujuan dari kajian ini adalah menganalisis dengan basis eistemologi fikih minoritas terhadap hak-hak konstitusional penghayat kepercayaan. Berbeda denganTujuan dari kajian ini adalah menganalisis dengan basis eistemologi fikih minoritas terhadap hak-hak konstitusional penghayat kepercayaan. Berbeda dengan