UntikaUntika
Jurnal Media HukumJurnal Media HukumPenelitian ini mengkaji peran kepala desa dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di tingkat lokal. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah menyediakan kerangka hukum formal, kasus KDRT masih marak di masyarakat pedesaan seperti Desa Ngarum, Kabupaten Lamongan. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, studi ini menganalisis KDRT sebagai lex specialis yang berbeda dari penganiayaan umum dalam KUHP serta mengevaluasi kontribusi kepala desa dalam mediasi awal dan rekonsiliasi masyarakat. Temuan menunjukkan bahwa kepala desa berperan strategis dalam memfasilitasi mekanisme preventif dan restoratif, sehingga memperkuat tata kelola lokal dalam menangani isu hukum yang sensitif. Hal ini menegaskan pentingnya integrasi pendekatan berbasis komunitas dengan perlindungan hukum formal guna meningkatkan keadilan dan perlindungan bagi korban.
Domestik violence (KDRT) di Indonesia diakui sebagai pelanggaran hak asasi dan masalah sosial yang memerlukan respons多层次.23 Tahun 2004 berfungsi sebagai lex specialis yang menyediakan kerangka hukum yang komprehensif dan berfokus pada korban dibandingkan ketentuan umum KUHP.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa berperan signifikan dalam menangani kasus KDRT di pedesaan melalui mediasi dan intervensi awal yang sesuai prinsip restorative justice.Keterlibatan kepala desa ini menjadi kunci dalam memutuskan apakah kasus diselesaikan secara informal atau masuk ke sistem hukum formal.Untuk meningkatkan efektivitas penanganan KDRT, perlu penguatan kerja sama antara pemerintahan desa dan lembaga hukum serta pelatihan bagi kepala desa tentang perlindungan korban dan pendekatan gender.
Pertama, perlu penelitian lanjutan tentang efektivitas pelatihan hak asasi manusia dan pendekatan gender bagi kepala desa dalam korelasi dengan keberhasilan mediasi KDRT di pedesaan. Kedua, kajian terhadap model integrasi antara penyelesaian informal oleh pemerintahan desa dan sistem hukum formal untuk memastikan perlindungan korban tanpa melanggar hak secara komprehensif. Ketiga, studi eksploratori tentang peran komunitas adat atau keagamaan dalam memperkuat intervensi awal terhadap kasus KDRT di daerah tertentu yang memiliki kekuatan soft law kuat.
| File size | 333.63 KB |
| Pages | 8 |
| Short Link | https://juris.id/p-36d |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
JOURNALWIDYAKARYAJOURNALWIDYAKARYA Artikel ini membahas pelaksanaan sosialisasi hukum di Desa Pematang Gajah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai upaya edukasi kepadaArtikel ini membahas pelaksanaan sosialisasi hukum di Desa Pematang Gajah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai upaya edukasi kepada
JOURNALKEBERLANJUTANJOURNALKEBERLANJUTAN Sementara itu, hasil pengujian kuantitatif mengidentifikasi bahwa pertumbuhan pendapatan pajak restoran di Kabupaten Sumedang dipengaruhi oleh PDRB sektorSementara itu, hasil pengujian kuantitatif mengidentifikasi bahwa pertumbuhan pendapatan pajak restoran di Kabupaten Sumedang dipengaruhi oleh PDRB sektor
AKABAAKABA Penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, yang dilakukan melalui observasi langsung dan studi kasus selama penulis menjalaniPenelitian ini bersifat yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, yang dilakukan melalui observasi langsung dan studi kasus selama penulis menjalani
POLTEKPELSULUTPOLTEKPELSULUT Dengan penerapan sistem ini, diharapkan bahwa semua pihak yang terlibat dalam operasi pelayaran dapat lebih efisien dalam pengelolaan dokumen kapal danDengan penerapan sistem ini, diharapkan bahwa semua pihak yang terlibat dalam operasi pelayaran dapat lebih efisien dalam pengelolaan dokumen kapal dan
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Dimana Terdakwa untuk sementara waktu diisolasi dari masyarakat dengan tujuan untuk dibina dan didik hingga nanti dapat kembali ke Masyarakat dengan baik,Dimana Terdakwa untuk sementara waktu diisolasi dari masyarakat dengan tujuan untuk dibina dan didik hingga nanti dapat kembali ke Masyarakat dengan baik,
STIA LK DUMAISTIA LK DUMAI Hal ini sangat penting dilaksanakan karena masih banyak ditemukan LKM yang mengalami permasalahan risiko kredit macet dan juga gagal bayar sehingga dapatHal ini sangat penting dilaksanakan karena masih banyak ditemukan LKM yang mengalami permasalahan risiko kredit macet dan juga gagal bayar sehingga dapat
UNIGHAUNIGHA Akibat hukumnya, akte kelahiran anak dari nikah siri tidak dapat dikeluarkan karena pernikahan tidak resmi menurut hukum positif Indonesia. Menurut HukumAkibat hukumnya, akte kelahiran anak dari nikah siri tidak dapat dikeluarkan karena pernikahan tidak resmi menurut hukum positif Indonesia. Menurut Hukum
UNISMAUNISMA Secara materiil kedudukan rekam medis sebagai alat bukti, baik sebagai alat bukti keterangan ahli maupun alat bukti surat merupakan alat bukti bebas, artinyaSecara materiil kedudukan rekam medis sebagai alat bukti, baik sebagai alat bukti keterangan ahli maupun alat bukti surat merupakan alat bukti bebas, artinya
Useful /
UntikaUntika Penentuan lama waktu menjabat suatu jabatan dalam organisasi kenegaraan merupakan konsekuensi logis normatif dari peraturan perundang-undangan yang menentukannya.Penentuan lama waktu menjabat suatu jabatan dalam organisasi kenegaraan merupakan konsekuensi logis normatif dari peraturan perundang-undangan yang menentukannya.
UntikaUntika Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim menyatakan norma Pasal 1 ayat (1), Pasal 167 ayat (3), dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017, sertaHasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim menyatakan norma Pasal 1 ayat (1), Pasal 167 ayat (3), dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017, serta
UntikaUntika Dengan memanfaatkan teknologi visual dan audio (seperti deepfake), manipulasi emosional berbasis chatbot, serta penyebaran konten otomatis yang menjatuhkanDengan memanfaatkan teknologi visual dan audio (seperti deepfake), manipulasi emosional berbasis chatbot, serta penyebaran konten otomatis yang menjatuhkan
UntikaUntika Metode yuridis normatif menggunakan data KUHAP, Perma Pedoman Pemidanaan Korupsi, 35 putusan kasus korupsi 2024, dan literatur akademik. Hasil menunjukkanMetode yuridis normatif menggunakan data KUHAP, Perma Pedoman Pemidanaan Korupsi, 35 putusan kasus korupsi 2024, dan literatur akademik. Hasil menunjukkan