UntikaUntika
Jurnal Media HukumJurnal Media HukumPenentuan keadaan yang meringankan dalam putusan hakim sering dianggap tidak rasional karena dipengaruhi sentimen pribadi, seperti sikap sopan terdakwa di persidangan. Praktik ini memicu ketidakpastian hukum dan mengurangi rasa keadilan masyarakat. Penelitian ini menggambarkan praktik keadaan meringankan di Indonesia melalui analisis hukum pidana dan teori rasional mitigasi pemidanaan dari Mirko Bagaric. Metode yuridis normatif menggunakan data KUHAP, Perma Pedoman Pemidanaan Korupsi, 35 putusan kasus korupsi 2024, dan literatur akademik. Hasil menunjukkan variasi praktik seperti sikap sopan, pengabdian sebagai pegawai negeri, dan pengembalian kerugian negara. Analisis teoretis menegaskan pentingnya pertimbangan rasional untuk pemidanaan yang adil dan efisien.
Penelitian menemukan bahwa keadaan meringankan dalam putusan hakim Indonesia masih ditentukan secara variatif dan irasional, seperti sikap sopan dan usia terdakwa.Analisis dengan teori rasional Bagaric mengidentifikasi keadaan meringankan yang valid.pengembalian kerugian, kooperatif dalam persidangan, dan terpaksa melaksanakan perintah atasan.Temuan ini menegaskan perlunya pendekatan berbasis teori hukum dan bukti empiris untuk memperkuat legitimasi pemidanaan.
Penelitian lanjutan dapat membandingkan penerapan teori rasional mitigasi pemidanaan di sistem hukum pidana negara lain untuk mengkaji konsistensi teori ini di berbagai konteks. Studi empiris tentang persepsi masyarakat terhadap faktor-faktor meringankan yang diterima hakim bisa mengeksplorasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik. Selain itu, perlu merancang kerangka kerja standar berbasis data empiris untuk mengevaluasi keadilan putusan hakim dalam menentukan keadaan meringankan, terutama dalam kasus korupsi.
| File size | 375.58 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
PENERBITGOODWOODPENERBITGOODWOOD Penguatan kapasitas kelembagaan dan promosi tata pemerintahan partisipatif sangat penting untuk meningkatkan administrasi tingkat distrik. Penelitian iniPenguatan kapasitas kelembagaan dan promosi tata pemerintahan partisipatif sangat penting untuk meningkatkan administrasi tingkat distrik. Penelitian ini
UntikaUntika Tujuan artikel ini adalah untuk mengidentifikasi dan memahami ketentuan hukum yang mengatur Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah negara berdasarkan Undang‑UndangTujuan artikel ini adalah untuk mengidentifikasi dan memahami ketentuan hukum yang mengatur Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah negara berdasarkan Undang‑Undang
UntikaUntika Dalam konteks hukum nasional, regulasi seperti UU ITE, UU TPKS, dan KUHP belum sepenuhnya responsif terhadap kemajuan teknologi AI. Ketiadaan regulasiDalam konteks hukum nasional, regulasi seperti UU ITE, UU TPKS, dan KUHP belum sepenuhnya responsif terhadap kemajuan teknologi AI. Ketiadaan regulasi
UntikaUntika Pendekatan ini berfokus pada pengkajian peraturan perundang-undangan dan putusan mahkamah konstitusi sebagai landasan analitis untuk memperoleh pengetahuanPendekatan ini berfokus pada pengkajian peraturan perundang-undangan dan putusan mahkamah konstitusi sebagai landasan analitis untuk memperoleh pengetahuan
UMMUMM Hal ini menghambat upaya untuk menjadikan investasi domestik Indonesia sebagai investasi utama dalam ekonomi Indonesia. Sebagai negara berkembang, IndonesiaHal ini menghambat upaya untuk menjadikan investasi domestik Indonesia sebagai investasi utama dalam ekonomi Indonesia. Sebagai negara berkembang, Indonesia
PENCERAHPENCERAH Secara khusus, penelitian mengevaluasi bagaimana status hukum diskresi sebagai objek sengketa telah berkembang setelah berlakunya Undang‑Undang No. 6Secara khusus, penelitian mengevaluasi bagaimana status hukum diskresi sebagai objek sengketa telah berkembang setelah berlakunya Undang‑Undang No. 6
IUSIUS Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis orientasi dan implikasi pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-UndangPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis orientasi dan implikasi pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang
UBBGUBBG Dari ketiga strategi tersebut, evaluasi moral—yakni legitimasi yang dibangun dengan merujuk pada berbagai nilai moral—digunakan secara dominan. PenelitianDari ketiga strategi tersebut, evaluasi moral—yakni legitimasi yang dibangun dengan merujuk pada berbagai nilai moral—digunakan secara dominan. Penelitian
Useful /
NEWINERANEWINERA Kinerja karyawan muncul sebagai variabel mediator kunci yang secara signifikan memengaruhi peningkatan penjualan. Model persamaan struktural mendukungKinerja karyawan muncul sebagai variabel mediator kunci yang secara signifikan memengaruhi peningkatan penjualan. Model persamaan struktural mendukung
UMMUMM Temuan mengungkap bahwa proses integrasi menimbulkan ambiguitas struktural, jurisdiksi yang tumpang tindih, dan penerimaan masyarakat yang tidak merata,Temuan mengungkap bahwa proses integrasi menimbulkan ambiguitas struktural, jurisdiksi yang tumpang tindih, dan penerimaan masyarakat yang tidak merata,
UINSALATIGAUINSALATIGA NU Salatiga melalui kebijakan dan program yang terstruktur dengan baik. Penelitian ini memberikan implikasi teoretis dengan memperkuat dan memperluas konsepNU Salatiga melalui kebijakan dan program yang terstruktur dengan baik. Penelitian ini memberikan implikasi teoretis dengan memperkuat dan memperluas konsep
UINSALATIGAUINSALATIGA Efektivitas upaya ini dipengaruhi oleh faktor penghambat seperti motivasi siswa yang rendah dan lingkungan yang tidak mendukung, serta faktor pendukungEfektivitas upaya ini dipengaruhi oleh faktor penghambat seperti motivasi siswa yang rendah dan lingkungan yang tidak mendukung, serta faktor pendukung