UntikaUntika
Jurnal Media HukumJurnal Media HukumPenentuan keadaan yang meringankan dalam putusan hakim sering dianggap tidak rasional karena dipengaruhi sentimen pribadi, seperti sikap sopan terdakwa di persidangan. Praktik ini memicu ketidakpastian hukum dan mengurangi rasa keadilan masyarakat. Penelitian ini menggambarkan praktik keadaan meringankan di Indonesia melalui analisis hukum pidana dan teori rasional mitigasi pemidanaan dari Mirko Bagaric. Metode yuridis normatif menggunakan data KUHAP, Perma Pedoman Pemidanaan Korupsi, 35 putusan kasus korupsi 2024, dan literatur akademik. Hasil menunjukkan variasi praktik seperti sikap sopan, pengabdian sebagai pegawai negeri, dan pengembalian kerugian negara. Analisis teoretis menegaskan pentingnya pertimbangan rasional untuk pemidanaan yang adil dan efisien.
Penelitian menemukan bahwa keadaan meringankan dalam putusan hakim Indonesia masih ditentukan secara variatif dan irasional, seperti sikap sopan dan usia terdakwa.Analisis dengan teori rasional Bagaric mengidentifikasi keadaan meringankan yang valid.pengembalian kerugian, kooperatif dalam persidangan, dan terpaksa melaksanakan perintah atasan.Temuan ini menegaskan perlunya pendekatan berbasis teori hukum dan bukti empiris untuk memperkuat legitimasi pemidanaan.
Penelitian lanjutan dapat membandingkan penerapan teori rasional mitigasi pemidanaan di sistem hukum pidana negara lain untuk mengkaji konsistensi teori ini di berbagai konteks. Studi empiris tentang persepsi masyarakat terhadap faktor-faktor meringankan yang diterima hakim bisa mengeksplorasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik. Selain itu, perlu merancang kerangka kerja standar berbasis data empiris untuk mengevaluasi keadilan putusan hakim dalam menentukan keadaan meringankan, terutama dalam kasus korupsi.
| File size | 375.58 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
UntikaUntika Eksistensi Hak Pengelolaan (HPL) di Kota Palu dan Kabupaten Donggala mengalami perubahan signifikan setelah diberlakukannya Undang‑Undang Cipta Kerja,Eksistensi Hak Pengelolaan (HPL) di Kota Palu dan Kabupaten Donggala mengalami perubahan signifikan setelah diberlakukannya Undang‑Undang Cipta Kerja,
UntikaUntika Sebab dalam KUHP yang berlaku saat ini, tindak pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi tidak dikenal di dalamnya, melainkan melalui UU Pidana diluarSebab dalam KUHP yang berlaku saat ini, tindak pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi tidak dikenal di dalamnya, melainkan melalui UU Pidana diluar
UntikaUntika Faktor utama yang mempengaruhi disiplin meliputi ketepatan waktu, pemanfaatan sarana kerja, tanggung jawab tinggi, dan ketaatan terhadap regulasi instansi.Faktor utama yang mempengaruhi disiplin meliputi ketepatan waktu, pemanfaatan sarana kerja, tanggung jawab tinggi, dan ketaatan terhadap regulasi instansi.
UntikaUntika Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2) UUPA. Perjanjian ini dianggap batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat objektif, yaitu sebab yang halal,Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2) UUPA. Perjanjian ini dianggap batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat objektif, yaitu sebab yang halal,
UntikaUntika Kejahatan siber yang dipicu oleh kecerdasan buatan (AI) telah menciptakan pola serangan digital baru yang rumit, terstruktur, dan menargetkan kelompokKejahatan siber yang dipicu oleh kecerdasan buatan (AI) telah menciptakan pola serangan digital baru yang rumit, terstruktur, dan menargetkan kelompok
UntikaUntika Influencer sebagai bagian dari sistem pemasaran dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara perdata, pidana, hingga administrasi. Sehingga hasil analisisInfluencer sebagai bagian dari sistem pemasaran dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara perdata, pidana, hingga administrasi. Sehingga hasil analisis
UntikaUntika Temuan ini mengindikasikan bahwa keterlibatan mereka dalam memantau proyek fisik dan melaporkan ketidaksesuaian anggaran mampu menekan celah terjadinyaTemuan ini mengindikasikan bahwa keterlibatan mereka dalam memantau proyek fisik dan melaporkan ketidaksesuaian anggaran mampu menekan celah terjadinya
UntikaUntika Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun hasil penelitian ini pertama, mekanisme penyelesaianPenelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun hasil penelitian ini pertama, mekanisme penyelesaian
Useful /
UMSBUMSB Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor keberhasilan pada elemen support meliputi komitmen pimpinan, perkembangan teknologi, dan kebijakan pemerintahHasil penelitian menunjukkan bahwa faktor keberhasilan pada elemen support meliputi komitmen pimpinan, perkembangan teknologi, dan kebijakan pemerintah
UntikaUntika Kontrak kekuasaan dalam pemilihan umum adalah sarana demokrasi yang digunakan untuk membatasi kekuasaan. Pembatasan dimaksud adalah periodisasi kekuasaanKontrak kekuasaan dalam pemilihan umum adalah sarana demokrasi yang digunakan untuk membatasi kekuasaan. Pembatasan dimaksud adalah periodisasi kekuasaan
UntikaUntika Penting bagi lembaga legislatif dan eksekutif untuk segera menindaklanjuti putusan ini melalui perubahan peraturan perundang-undangan terkait kepemiluanPenting bagi lembaga legislatif dan eksekutif untuk segera menindaklanjuti putusan ini melalui perubahan peraturan perundang-undangan terkait kepemiluan
UntikaUntika Penyelesaian sengketa HKI harus mampu membedakan antara ciptaan individual yang layak mendapat perlindungan hak cipta dan ekspresi budaya yang tidak dapatPenyelesaian sengketa HKI harus mampu membedakan antara ciptaan individual yang layak mendapat perlindungan hak cipta dan ekspresi budaya yang tidak dapat