UntikaUntika
Jurnal Media HukumJurnal Media HukumPenentuan keadaan yang meringankan dalam putusan hakim sering dianggap tidak rasional karena dipengaruhi sentimen pribadi, seperti sikap sopan terdakwa di persidangan. Praktik ini memicu ketidakpastian hukum dan mengurangi rasa keadilan masyarakat. Penelitian ini menggambarkan praktik keadaan meringankan di Indonesia melalui analisis hukum pidana dan teori rasional mitigasi pemidanaan dari Mirko Bagaric. Metode yuridis normatif menggunakan data KUHAP, Perma Pedoman Pemidanaan Korupsi, 35 putusan kasus korupsi 2024, dan literatur akademik. Hasil menunjukkan variasi praktik seperti sikap sopan, pengabdian sebagai pegawai negeri, dan pengembalian kerugian negara. Analisis teoretis menegaskan pentingnya pertimbangan rasional untuk pemidanaan yang adil dan efisien.
Penelitian menemukan bahwa keadaan meringankan dalam putusan hakim Indonesia masih ditentukan secara variatif dan irasional, seperti sikap sopan dan usia terdakwa.Analisis dengan teori rasional Bagaric mengidentifikasi keadaan meringankan yang valid.pengembalian kerugian, kooperatif dalam persidangan, dan terpaksa melaksanakan perintah atasan.Temuan ini menegaskan perlunya pendekatan berbasis teori hukum dan bukti empiris untuk memperkuat legitimasi pemidanaan.
Penelitian lanjutan dapat membandingkan penerapan teori rasional mitigasi pemidanaan di sistem hukum pidana negara lain untuk mengkaji konsistensi teori ini di berbagai konteks. Studi empiris tentang persepsi masyarakat terhadap faktor-faktor meringankan yang diterima hakim bisa mengeksplorasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik. Selain itu, perlu merancang kerangka kerja standar berbasis data empiris untuk mengevaluasi keadilan putusan hakim dalam menentukan keadaan meringankan, terutama dalam kasus korupsi.
| File size | 375.58 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
UntikaUntika Perubahan regulasi ini bertujuan menciptakan tata kelola lahan yang lebih baik, namun menimbulkan tantangan terkait pengawasan, penanganan konflik, danPerubahan regulasi ini bertujuan menciptakan tata kelola lahan yang lebih baik, namun menimbulkan tantangan terkait pengawasan, penanganan konflik, dan
UntikaUntika Hal ini berlandaskan asas tiada pidana tanpa kesalahan, sehingga partisipasi pemegang saham dalam tindakan pidana atau pembantuan dapat menimbulkan pertanggungjawabanHal ini berlandaskan asas tiada pidana tanpa kesalahan, sehingga partisipasi pemegang saham dalam tindakan pidana atau pembantuan dapat menimbulkan pertanggungjawaban
UntikaUntika (3) Pelaksanaan sanksi kedisiplinan oleh Dinas PUPR Kabupaten Banggai melalui tahapan pembinaan sampai penindakan dengan melibatkan BKPSDM, Inspektorat,(3) Pelaksanaan sanksi kedisiplinan oleh Dinas PUPR Kabupaten Banggai melalui tahapan pembinaan sampai penindakan dengan melibatkan BKPSDM, Inspektorat,
UntikaUntika Akibat hukumnya adalah pembatalan hak atas tanah yang diperoleh secara tidak sah dan pengembalian status tanah tersebut kepada negara. Berdasarkan analisis,Akibat hukumnya adalah pembatalan hak atas tanah yang diperoleh secara tidak sah dan pengembalian status tanah tersebut kepada negara. Berdasarkan analisis,
UntikaUntika Fenomena seperti pornografi deepfake, pemalsuan identitas digital, hingga algoritma predator menjadi bentuk kejahatan siber gender yang semakin rumit danFenomena seperti pornografi deepfake, pemalsuan identitas digital, hingga algoritma predator menjadi bentuk kejahatan siber gender yang semakin rumit dan
UntikaUntika Praktik promosi produk overclaim yang dilakukan oleh influencer dalam promosi produk merupakan bentuk pelanggaran hukum yang merugikan konsumen secaraPraktik promosi produk overclaim yang dilakukan oleh influencer dalam promosi produk merupakan bentuk pelanggaran hukum yang merugikan konsumen secara
UntikaUntika Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum yang mengatur penyaluran dan penggunaan dana desa telah dirancang dengan baik, implementasi praktisnyaPenelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum yang mengatur penyaluran dan penggunaan dana desa telah dirancang dengan baik, implementasi praktisnya
UBBGUBBG Penelitian ini menyarankan masyarakat untuk secara kritis mendengarkan, membaca, dan memahami bahasa pemerintah. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensiPenelitian ini menyarankan masyarakat untuk secara kritis mendengarkan, membaca, dan memahami bahasa pemerintah. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi
Useful /
APPIHIAPPIHI Untuk itu diperlukan sumber daya keuangan untuk membiayai negara, yang berasal dari pungutan Bea Cukai serta pungutan lain yang sah. Tindak pidana penyelundupanUntuk itu diperlukan sumber daya keuangan untuk membiayai negara, yang berasal dari pungutan Bea Cukai serta pungutan lain yang sah. Tindak pidana penyelundupan
UntikaUntika Peraturan perundang-undangan dimaksud merupakan “kontrak normatif yang menjadi acuan konstitusional yang terealisasi dalam “kontrak politis ketikaPeraturan perundang-undangan dimaksud merupakan “kontrak normatif yang menjadi acuan konstitusional yang terealisasi dalam “kontrak politis ketika
UntikaUntika Mekanisme penyelesaian perkara pidana di kabupaten Jember pada rumah restorative justice dilakukan melalui mediasi penal yang melibatkan pihak terkaitMekanisme penyelesaian perkara pidana di kabupaten Jember pada rumah restorative justice dilakukan melalui mediasi penal yang melibatkan pihak terkait
UntikaUntika Perkembangan teknologi harus selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan Indonesia telah memiliki Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai dasar perlindungan,Perkembangan teknologi harus selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan Indonesia telah memiliki Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai dasar perlindungan,