UntikaUntika
Jurnal Media HukumJurnal Media HukumRumusan politik hukum terhadap teknologi dalam melindungi, memenuhi, dan menghormati HAM sangat dibutuhkan untuk mengontrol dan mencegah terjadinya penyalagunaan teknologi pada hal-hal yang bermuara pada rusaknya hubungan sosial. Penggunaan teknologi tidak hanya berkaitan dengan perangkat komputer, laptop, dan handphone. Tetapi berhubungan dengan pengelolaan data, sistem keuangan, implementasi pelayanan, mekanisme prosedur, dan partisipasi publik. Oleh karena itu ketika teknologi mulai digunakan maka secara tidak langsung akan bersinggungan dengan aspek etis, politis, ekonomis, dan hukum. Adapun permasalahan yang hendak dikaji dalam tulisan ini yaitu pertama Bagaimana Optimalisasi Hukum dan Tekonologi Dalam Realisasi Akses HAM?, Kedua Bagaimana Relevansi Antara Hukum Dan Teknologi Terhadap Perlindungan, Penghormatan dan Pemenuhan HAM?. Perkembangan teknologi harus selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Indonesia telah memiliki grondnorm dan staat fundamental norm yaitu Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai dasar atau pedoman yang didalamnya telah termuat perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Sehingga perkembangan teknologi harus diselaraskan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945.
Optimalisasi hukum dan teknologi perlu terus dibenahi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.Masih terdapat berbagai problematika yang disebabkan lahirnya teknologi.Pada dasarnya segala bentuk perkembangan yang hadir harus dapat terkontrol dengan baik termasuk kehadiran teknologi.Perkembangan teknologi harus selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan Indonesia telah memiliki Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai dasar perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia.
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai efektivitas implementasi UU Perlindungan Data Pribadi dalam melindungi hak-hak digital warga negara, khususnya terkait dengan penyalahgunaan data oleh platform digital. Kedua, penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada pengembangan model hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence), untuk memastikan bahwa inovasi teknologi tidak mengorbankan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ketiga, penting untuk mengkaji peran literasi digital dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban mereka di ruang siber, serta mengembangkan program pendidikan yang efektif untuk mengatasi kesenjangan digital dan mencegah penyebaran informasi palsu. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan tata kelola teknologi yang bertanggung jawab, inklusif, dan menghormati hak asasi manusia di Indonesia.
- PERAN SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE DALAM MENCIPTAKAN KEEFEKTIVITASAN HUKUM MELALUI LIVING LAW | Hernowo... doi.org/10.33087/legalitas.v13i1.243PERAN SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE DALAM MENCIPTAKAN KEEFEKTIVITASAN HUKUM MELALUI LIVING LAW Hernowo doi 10 33087 legalitas v13i1 243
- Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Budaya Sekolah Dasar di Era Digital | Jurnal Pendidikan Guru... edu.pubmedia.id/index.php/pgsd/article/view/518Implementasi Nilai Nilai Pancasila Melalui Budaya Sekolah Dasar di Era Digital Jurnal Pendidikan Guru edu pubmedia index php pgsd article view 518
| File size | 367.06 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
UntikaUntika Eksistensi Hak Pengelolaan (HPL) di Kota Palu dan Kabupaten Donggala mengalami perubahan signifikan setelah diberlakukannya Undang‑Undang Cipta Kerja,Eksistensi Hak Pengelolaan (HPL) di Kota Palu dan Kabupaten Donggala mengalami perubahan signifikan setelah diberlakukannya Undang‑Undang Cipta Kerja,
UntikaUntika Dalam rumusan tindak pidana dan rumusan pertanggungjawaban pidana pada KUHP Nasional, mengadopsi yang namanya Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan. BerlakunyaDalam rumusan tindak pidana dan rumusan pertanggungjawaban pidana pada KUHP Nasional, mengadopsi yang namanya Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan. Berlakunya
UntikaUntika Metode penelitian yuridis sosiologis. Pelaksanaan kedisiplinan dilakukan melalui tiga mekanisme: (1) Melalui tingkat kehadiran Pegawai Negeri Sipil padaMetode penelitian yuridis sosiologis. Pelaksanaan kedisiplinan dilakukan melalui tiga mekanisme: (1) Melalui tingkat kehadiran Pegawai Negeri Sipil pada
UntikaUntika Hasil penelitian mengindikasikan bahwa perjanjian nominee merupakan bentuk pelanggaran hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUHasil penelitian mengindikasikan bahwa perjanjian nominee merupakan bentuk pelanggaran hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UU
UntikaUntika Dengan memanfaatkan teknologi visual dan audio (seperti deepfake), manipulasi emosional berbasis chatbot, serta penyebaran konten otomatis yang menjatuhkanDengan memanfaatkan teknologi visual dan audio (seperti deepfake), manipulasi emosional berbasis chatbot, serta penyebaran konten otomatis yang menjatuhkan
UntikaUntika Hasil penelitian menunjukkan bahwa overclaim melanggar asas itikad baik, keadilan, transparansi, dan juga kepastian hukum. Influencer sebagai bagian dariHasil penelitian menunjukkan bahwa overclaim melanggar asas itikad baik, keadilan, transparansi, dan juga kepastian hukum. Influencer sebagai bagian dari
UntikaUntika Studi ini mendorong pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan penguatan peran kelompok tani secara formal dalam sistem pengawasan dana desa, guna menciptakanStudi ini mendorong pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan penguatan peran kelompok tani secara formal dalam sistem pengawasan dana desa, guna menciptakan
UBBGUBBG Penelitian ini menyarankan masyarakat untuk secara kritis mendengarkan, membaca, dan memahami bahasa pemerintah. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensiPenelitian ini menyarankan masyarakat untuk secara kritis mendengarkan, membaca, dan memahami bahasa pemerintah. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi
Useful /
UMSBUMSB Pelatihan telah diberikan untuk mengoptimalkan tenaga kerja yang ada dan mengalihkan layanan dari tatap muka ke daring. Untuk keberlanjutan jangka panjang,Pelatihan telah diberikan untuk mengoptimalkan tenaga kerja yang ada dan mengalihkan layanan dari tatap muka ke daring. Untuk keberlanjutan jangka panjang,
APPIHIAPPIHI Proses legislasi yang hanya berlangsung 42 hari tidak melibatkan partisipasi publik secara bermakna, mengabaikan transparansi, dan bertentangan denganProses legislasi yang hanya berlangsung 42 hari tidak melibatkan partisipasi publik secara bermakna, mengabaikan transparansi, dan bertentangan dengan
APPIHIAPPIHI Studi ini menyoroti Putusan Mahkamah Agung No. 648K/Pdt. Sus-Pailit/2021 yang mengesahkan perdamaian kedua dalam perkara PT Prospek Duta Sukses. PutusanStudi ini menyoroti Putusan Mahkamah Agung No. 648K/Pdt. Sus-Pailit/2021 yang mengesahkan perdamaian kedua dalam perkara PT Prospek Duta Sukses. Putusan
APPIHIAPPIHI Dalam kasus Pageant Miss Beauty Jatim 2022, MoU berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, serta pelanggarannya dapatDalam kasus Pageant Miss Beauty Jatim 2022, MoU berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, serta pelanggarannya dapat