UntikaUntika
Jurnal Media HukumJurnal Media HukumRumusan politik hukum terhadap teknologi dalam melindungi, memenuhi, dan menghormati HAM sangat dibutuhkan untuk mengontrol dan mencegah terjadinya penyalagunaan teknologi pada hal-hal yang bermuara pada rusaknya hubungan sosial. Penggunaan teknologi tidak hanya berkaitan dengan perangkat komputer, laptop, dan handphone. Tetapi berhubungan dengan pengelolaan data, sistem keuangan, implementasi pelayanan, mekanisme prosedur, dan partisipasi publik. Oleh karena itu ketika teknologi mulai digunakan maka secara tidak langsung akan bersinggungan dengan aspek etis, politis, ekonomis, dan hukum. Adapun permasalahan yang hendak dikaji dalam tulisan ini yaitu pertama Bagaimana Optimalisasi Hukum dan Tekonologi Dalam Realisasi Akses HAM?, Kedua Bagaimana Relevansi Antara Hukum Dan Teknologi Terhadap Perlindungan, Penghormatan dan Pemenuhan HAM?. Perkembangan teknologi harus selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Indonesia telah memiliki grondnorm dan staat fundamental norm yaitu Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai dasar atau pedoman yang didalamnya telah termuat perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Sehingga perkembangan teknologi harus diselaraskan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945.
Optimalisasi hukum dan teknologi perlu terus dibenahi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.Masih terdapat berbagai problematika yang disebabkan lahirnya teknologi.Pada dasarnya segala bentuk perkembangan yang hadir harus dapat terkontrol dengan baik termasuk kehadiran teknologi.Perkembangan teknologi harus selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan Indonesia telah memiliki Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai dasar perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia.
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai efektivitas implementasi UU Perlindungan Data Pribadi dalam melindungi hak-hak digital warga negara, khususnya terkait dengan penyalahgunaan data oleh platform digital. Kedua, penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada pengembangan model hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence), untuk memastikan bahwa inovasi teknologi tidak mengorbankan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ketiga, penting untuk mengkaji peran literasi digital dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban mereka di ruang siber, serta mengembangkan program pendidikan yang efektif untuk mengatasi kesenjangan digital dan mencegah penyebaran informasi palsu. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan tata kelola teknologi yang bertanggung jawab, inklusif, dan menghormati hak asasi manusia di Indonesia.
- PERAN SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE DALAM MENCIPTAKAN KEEFEKTIVITASAN HUKUM MELALUI LIVING LAW | Hernowo... doi.org/10.33087/legalitas.v13i1.243PERAN SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE DALAM MENCIPTAKAN KEEFEKTIVITASAN HUKUM MELALUI LIVING LAW Hernowo doi 10 33087 legalitas v13i1 243
- Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Budaya Sekolah Dasar di Era Digital | Jurnal Pendidikan Guru... edu.pubmedia.id/index.php/pgsd/article/view/518Implementasi Nilai Nilai Pancasila Melalui Budaya Sekolah Dasar di Era Digital Jurnal Pendidikan Guru edu pubmedia index php pgsd article view 518
| File size | 367.06 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
UntikaUntika Eksistensi Hak Pengelolaan (HPL) di Kota Palu dan Kabupaten Donggala mengalami perubahan signifikan setelah diberlakukannya Undang‑Undang Cipta Kerja,Eksistensi Hak Pengelolaan (HPL) di Kota Palu dan Kabupaten Donggala mengalami perubahan signifikan setelah diberlakukannya Undang‑Undang Cipta Kerja,
UntikaUntika Berlakunya asas ini memberi konsekwensi terhadap model penegakan hukum Pidana Korporasi di Indonesia. Pasal 49 mengatur bahwa pertanggungjawaban pidanaBerlakunya asas ini memberi konsekwensi terhadap model penegakan hukum Pidana Korporasi di Indonesia. Pasal 49 mengatur bahwa pertanggungjawaban pidana
UntikaUntika (3) Pelaksanaan sanksi kedisiplinan oleh Dinas PUPR Kabupaten Banggai melalui tahapan pembinaan sampai penindakan dengan melibatkan BKPSDM, Inspektorat,(3) Pelaksanaan sanksi kedisiplinan oleh Dinas PUPR Kabupaten Banggai melalui tahapan pembinaan sampai penindakan dengan melibatkan BKPSDM, Inspektorat,
UntikaUntika 5 Tahun 1960) yang membatasi hak milik tanah hanya bagi WNI. Akibat hukumnya adalah pembatalan hak atas tanah yang diperoleh secara tidak sah dan pengembalian5 Tahun 1960) yang membatasi hak milik tanah hanya bagi WNI. Akibat hukumnya adalah pembatalan hak atas tanah yang diperoleh secara tidak sah dan pengembalian
UntikaUntika Studi ini menyarankan peneguhan lembaga siber nasional, reformasi norma hukum pidana yang berorientasi pada AI, serta penyatuan perlindungan perempuanStudi ini menyarankan peneguhan lembaga siber nasional, reformasi norma hukum pidana yang berorientasi pada AI, serta penyatuan perlindungan perempuan
UntikaUntika Praktik promosi produk overclaim yang dilakukan oleh influencer dalam promosi produk merupakan bentuk pelanggaran hukum yang merugikan konsumen secaraPraktik promosi produk overclaim yang dilakukan oleh influencer dalam promosi produk merupakan bentuk pelanggaran hukum yang merugikan konsumen secara
UntikaUntika Studi ini mendorong pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan penguatan peran kelompok tani secara formal dalam sistem pengawasan dana desa, guna menciptakanStudi ini mendorong pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan penguatan peran kelompok tani secara formal dalam sistem pengawasan dana desa, guna menciptakan
UntikaUntika Mekanisme penyelesaian perkara pidana di kabupaten Jember pada rumah restorative justice dilakukan melalui mediasi penal yang melibatkan pihak terkaitMekanisme penyelesaian perkara pidana di kabupaten Jember pada rumah restorative justice dilakukan melalui mediasi penal yang melibatkan pihak terkait
Useful /
JOURNALSTKIPPGRISITUBONDOJOURNALSTKIPPGRISITUBONDO Namun, evaluasi pelayanan yang dilakukan selama ini cenderung berfokus pada penilaian teknis, sehingga berpotensi mengabaikan aspek pengalaman dan kebutuhanNamun, evaluasi pelayanan yang dilakukan selama ini cenderung berfokus pada penilaian teknis, sehingga berpotensi mengabaikan aspek pengalaman dan kebutuhan
UMSBUMSB PSU berdampak pada bertambahnya beban kerja KPU, resiko persepsi negatif terkait profesionalisme lembaga penyelenggara, dan intensifikasi pengawasan Bawaslu.PSU berdampak pada bertambahnya beban kerja KPU, resiko persepsi negatif terkait profesionalisme lembaga penyelenggara, dan intensifikasi pengawasan Bawaslu.
UntikaUntika Kontrak kekuasaan dalam pemilihan umum adalah sarana demokrasi yang digunakan untuk membatasi kekuasaan. Pembatasan dimaksud adalah periodisasi kekuasaanKontrak kekuasaan dalam pemilihan umum adalah sarana demokrasi yang digunakan untuk membatasi kekuasaan. Pembatasan dimaksud adalah periodisasi kekuasaan
UntikaUntika Untuk meningkatkan efektivitas penanganan KDRT, perlu penguatan kerja sama antara pemerintahan desa dan lembaga hukum serta pelatihan bagi kepala desaUntuk meningkatkan efektivitas penanganan KDRT, perlu penguatan kerja sama antara pemerintahan desa dan lembaga hukum serta pelatihan bagi kepala desa