Publisher

POLITEKNIKACEHPOLITEKNIKACEH

Journal Jurnal Ilmiah AkuntansiJurnal Ilmiah Akuntansi Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi maqashid syariah dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di sektor pendidikan Kabupaten Aceh Besar. Penelitian bertujuan untuk mengetahui maqasyid Syariah dalam pengeloaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menemukan bahwa APBD telah diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemenuhan lima indikator maqashid Syariah yaitu hifz Al-din, Hifz Al-nafs, Hifz Al-aql, Hifz Al-nasl, dan Hifz Al-mal. Namun, meski ada kemajuan, distribusi anggaran belum sepenuhnya merata, transparansi dan pengawasan masih lemah, serta hirarki maqashid belum optimal. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan tata kelola berbasis syariah agar pendidikan lebih adil, efektif, dan berkelanjutan.

Conclusion

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.Pengelolaan APBD sektor pendidikan di Kabupaten Aceh Besar telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan, baik dari sisi pemerataan akses, peningkatan mutu pembelajaran, maupun keberlanjutan operasional sekolah.Implementasi maqashid syariah dapat ditemukan dalam kebijakan anggaran pendidikan, khususnya pada aspek hifz al-aql, hifz al-nafs, hifz al-nasl, hifz al-mal, dan hifz al-din, meskipun penerapannya belum sepenuhnya optimal.Kelemahan masih terdapat pada distribusi anggaran yang belum merata, lemahnya transparansi dan akuntabilitas, serta belum konsistennya penerapan hirarki maqashid syariah dalam kebijakan pendidikan.Secara keseluruhan, APBD pendidikan Aceh Besar tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga merupakan instrumen strategis untuk mencapai keadilan, kemaslahatan, dan pembangunan manusia berkelanjutan.

Future Research

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Aceh Besar, diperlukan reformasi tata kelola yang lebih transparan dan sesuai dengan hirarki maqashid syariah. Pemerintah daerah perlu memastikan distribusi anggaran pendidikan lebih merata hingga ke wilayah pedesaan agar akses pendidikan adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Transparansi dan pengawasan anggaran harus diperkuat melalui partisipasi masyarakat dan DPRD dalam setiap tahap perencanaan hingga evaluasi. Hirarki maqashid syariah perlu dijadikan pedoman utama dalam penentuan prioritas program pendidikan agar manfaatnya lebih substantif. Investasi pada infrastruktur sekolah dan peningkatan kapasitas guru harus terus ditingkatkan guna mendukung mutu pendidikan yang berdaya saing.

Metadata

File size	130 KB
Pages	7
DMCA	Report