DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikTindak kejahatan penipuan yang terjadi melalui platform digital memerlukan pendekatan hukum yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Studi ini mengkaji teori pemidanaan dalam kasus arisan online yang tertuang diputusan No.: 37/Pid. B/2024/PN Madiun. Melalui pengunaan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menilai kecocokan antara dasar hukum yang diterapkan oleh hakim dengan sifat kejahatan yang berbasis elektronik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hakim hanya merujuk di Pasal 378 KUHP tanpa mempertimbangkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE, meskipun semua tindakan dilakukan melalui media sosial. Ini menggambarkan penerapan hukum yang masih tradisional dan belum beradaptasi dengan jenis kejahatan digital. Namun, kejahatan siber memerlukan penanganan hukum yang lebih peka dan berbasis pada prinsip kepastian serta perlindungan hukum. Temuan ini menekankan pentingnya pembaruan pemahaman para penegak hukum terhadap tindak pidana yang memanfaatkan teknologi digital.
Secara hukum, penipuan yang dilakukan lewat media elektronik seharusnya dikenakan Pasal 28 ayat (1) UU ITE, yang melarang siapapun dengan tidak sengaja serta sengaja memberikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan apabila hal itu menyebabkan kerugian dalam transaksi elektronik.Penerapan hukum dalam putusan ini belum mencerminkan pendekatan yang komprehensif terhadap kejahatan digital, karena hakim hanya mempergunakan Pasal 378 KUHP tanpa mempertimbangkan Pasal 28 ayat (1) UU ITE, padahal seluruh tindakan terdakwa dilakukan di ruang siber melalui platform digital.Ketidakhadiran UU ITE dalam dasar pertimbangan menunjukkan masih lemahnya kesadaran aparat penegak hukum dalam merespons kejahatan berbasis teknologi.
Berdasarkan analisis terhadap kasus penipuan arisan online ini, terdapat beberapa arah penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas UU ITE dalam menanggulangi kejahatan penipuan yang terjadi melalui media sosial, dengan fokus pada identifikasi celah hukum dan hambatan dalam penegakan hukum. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan model pelatihan bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim dan penyidik, untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang karakteristik kejahatan siber dan penerapan hukum yang tepat. Ketiga, penting untuk meneliti bagaimana literasi digital dapat ditingkatkan di kalangan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti ibu rumah tangga dan lansia, agar mereka lebih waspada terhadap modus penipuan online dan mampu melindungi diri dari kerugian finansial. Dengan demikian, penanganan kejahatan penipuan online dapat dilakukan secara lebih efektif dan terintegrasi, sehingga memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat.
| File size | 290.81 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, Metode penelitian hukum tidak dapat dilepaskan dengan sifatMetode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, Metode penelitian hukum tidak dapat dilepaskan dengan sifat
IPBIPB Penilaian kerentanan ini merupakan bagian dari penilaian risiko bencana, yang bertujuan menunjukkan potensi dampak negatif bencana yang terjadi di suatuPenilaian kerentanan ini merupakan bagian dari penilaian risiko bencana, yang bertujuan menunjukkan potensi dampak negatif bencana yang terjadi di suatu
IPBIPB 743,73 hektar. Sementara itu, penggunaan lahan berupa vegetasi kerapatan tinggi meningkat sebesar 672,76 hektar, dan vegetasi kerapatan rendah meningkat743,73 hektar. Sementara itu, penggunaan lahan berupa vegetasi kerapatan tinggi meningkat sebesar 672,76 hektar, dan vegetasi kerapatan rendah meningkat
DINASTIREVDINASTIREV 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menetapkan kerangka peraturan yang terperinci. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdiri sebagai otoritas40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menetapkan kerangka peraturan yang terperinci. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdiri sebagai otoritas
DINASTIREVDINASTIREV Untuk mewujudkannya, Mahkamah Konstitusi perlu mempertimbangkan batasan koalisi rasional dalam putusan mendatang, pemerintah dan legislatif harus merevisiUntuk mewujudkannya, Mahkamah Konstitusi perlu mempertimbangkan batasan koalisi rasional dalam putusan mendatang, pemerintah dan legislatif harus merevisi
UPN VeteranUPN Veteran Peluang eksternal meliputi kemitraan strategis dengan universitas dan lembaga riset dan peningkatan kesadaran masyarakat, sedangkan ancaman terbesar adalahPeluang eksternal meliputi kemitraan strategis dengan universitas dan lembaga riset dan peningkatan kesadaran masyarakat, sedangkan ancaman terbesar adalah
IRPIIRPI Berdasarkan data dari Jabar Open Data pada periode 2019, provinsi jawa barat mengalami 609 peristiwa tanah longsor. Badan Penanggulangan Bencana DaerahBerdasarkan data dari Jabar Open Data pada periode 2019, provinsi jawa barat mengalami 609 peristiwa tanah longsor. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
CERICCERIC Paska terjadinya bencana, penyintas mengalami beberapa fase bencana yang dapat mengarah pada masalah psikologis akibat peristiwa traumatik. Kemampuan resiliensiPaska terjadinya bencana, penyintas mengalami beberapa fase bencana yang dapat mengarah pada masalah psikologis akibat peristiwa traumatik. Kemampuan resiliensi
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Masalah utama meliputi komunikasi informal, keterbatasan pelatihan, sikap pasif pelaksana, serta keterlambatan pencairan dana. Perlu perbaikan koordinasi,Masalah utama meliputi komunikasi informal, keterbatasan pelatihan, sikap pasif pelaksana, serta keterlambatan pencairan dana. Perlu perbaikan koordinasi,
DINASTIREVDINASTIREV Namun, putusan hakim menjatuhkan pidana yang relatif ringan, menunjukkan bahwa pertimbangan hakim lebih menekankan pada aspek non-yuridis. Dengan demikian,Namun, putusan hakim menjatuhkan pidana yang relatif ringan, menunjukkan bahwa pertimbangan hakim lebih menekankan pada aspek non-yuridis. Dengan demikian,
CAHAYA ICCAHAYA IC Keterbatasan seperti koneksi internet yang tidak stabil dan perangkat dianggap sebagai tantangan, tetapi respon keseluruhan terhadap media Powtoon positifKeterbatasan seperti koneksi internet yang tidak stabil dan perangkat dianggap sebagai tantangan, tetapi respon keseluruhan terhadap media Powtoon positif
IRPIIRPI Dari analisis dan hasil yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Analisis sentimen opini masyarakat tentang vaksinasi COVID-19 di Indonesia cenderungDari analisis dan hasil yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Analisis sentimen opini masyarakat tentang vaksinasi COVID-19 di Indonesia cenderung