DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikKewajiban notifikasi Pengambilalihan saham oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sangat tergantung sewaktu penentuan hari pelaksanaan efektif secara hukum dari transaksi tersebut. Pasal 133 UU Perseroan Terbatas menyatakan bahwa tanggal efektif akuisisi ditentukan berdasarkan pemberitahuan yang diterima atas nama Menteri Hukum dan HAM, sedangkan Pasal 40 ayat (1) UU Perasuransian mensyaratkan pemberian izin oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lebih dulu agar perubahan kepemilikan dianggap sah. Prinsip dasar Lex Specialis Derogat Legi Generali menyebutkan norma atau peraturan secara lebih spesifik (lex specialis) akan mengabaikan norma yang bersifat umum (lex generali) dalam hal terdapat pertentangan antara keduanya. Dalam konteks hukum, asas ini digunakan untuk menentukan mana peraturan yang harus diterapkan ketika melibatkan lebih dari satu ketentuan yang menggariskan pedoman substansi yang serupa tetapi dengan ketentuan berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konflik norma yang muncul dalam penetapan tanggal efektif, terutama dalam konteks akuisisi perusahaan asuransi, dengan mengambil analisis kasus dari Putusan KPPU No. 02/KPPU-M/2018.
Temuan penelitian menunjukkan adanya konflik norma yang bersifat unilateral dan parsial antara Pasal 133 Undang-Undang Perseroan Terbatas (yang mengacu pada pemberitahuan pelaporan perubahan AD/ART kepada Kementerian Hukum dan HAM sebagai dasar penetapan tanggal efektif) dan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian.Dengan menerapkan prinsip Lex Specialis Derogat Legi Generali, disimpulkan bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian, sebagai hukum yang khusus untuk sektor perasuransian, harus diutamakan.
Untuk meningkatkan kepastian hukum dan keadilan dalam regulasi akuisisi perusahaan asuransi, penting bagi KPPU untuk secara konsisten menerapkan asas Lex Specialis Derogat Legi Generali. Selain itu, sinkronisasi antara regulasi yang mengatur akuisisi di sektor perasuransian dan regulasi umum perlu dilakukan agar tidak terjadi konflik norma di masa mendatang. Pendekatan ini akan memperkuat integritas sistem hukum persaingan usaha di Indonesia dan memastikan bahwa regulasi yang ada dapat berfungsi secara efektif dalam melindungi kepentingan publik.
- View of Pertanggungjawaban Hukum atas Keterlambatan Pemberitahuan Akuisisi Asing kepada Komisi Pengawas... doi.org/10.20885/jlr.vol2.iss2.art9View of Pertanggungjawaban Hukum atas Keterlambatan Pemberitahuan Akuisisi Asing kepada Komisi Pengawas doi 10 20885 jlr vol2 iss2 art9
- Analisis Yuridis Terhadap Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham (Akuisisi) (Studi Putusan... doi.org/10.14710/nts.v16i3.42712Analisis Yuridis Terhadap Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Akuisisi Studi Putusan doi 10 14710 nts v16i3 42712
| File size | 490.05 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
IPDNIPDN Penelitian ini merekomendasikan peningkatan alokasi anggaran, penguatan kapasitas SDM, serta penyempurnaan koordinasi antarinstansi untuk meningkatkanPenelitian ini merekomendasikan peningkatan alokasi anggaran, penguatan kapasitas SDM, serta penyempurnaan koordinasi antarinstansi untuk meningkatkan
IPDNIPDN 245 hektar dan dominasi komoditas hortikultura yang masih belum optimal, pembinaan kelompok tani menjadi strategi utama yang diterapkan pemerintah daerah245 hektar dan dominasi komoditas hortikultura yang masih belum optimal, pembinaan kelompok tani menjadi strategi utama yang diterapkan pemerintah daerah
DINASTIREVDINASTIREV Kegiatan usaha memiliki dampak yang jauh lebih luas dibanding sekadar aturan penyelenggaraan formal. Aktivitas ekonomi berimplikasi pada berbagai aspekKegiatan usaha memiliki dampak yang jauh lebih luas dibanding sekadar aturan penyelenggaraan formal. Aktivitas ekonomi berimplikasi pada berbagai aspek
DINASTIREVDINASTIREV Data primer yang diperoleh dari putusan BPSK dan Pengadilan Negeri Karawang, sedangkan untuk data sekunder berupa literatur hukum dan jurnal ilmiah. AnalisisData primer yang diperoleh dari putusan BPSK dan Pengadilan Negeri Karawang, sedangkan untuk data sekunder berupa literatur hukum dan jurnal ilmiah. Analisis
DINASTIREVDINASTIREV 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta Permenkes No. 36 Tahun 2012 mengenai11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta Permenkes No. 36 Tahun 2012 mengenai
DINASTIREVDINASTIREV Peran ini mencakup verifikasi legalitas, pembimbingan hukum bagi klien, serta memastikan bahwa akta hibah wasiat disusun sesuai dengan ketentuan hukumPeran ini mencakup verifikasi legalitas, pembimbingan hukum bagi klien, serta memastikan bahwa akta hibah wasiat disusun sesuai dengan ketentuan hukum
DINASTIREVDINASTIREV Situasi ini berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam perlakuan terhadap pekerja lokal, yang seharusnya dilindungi oleh regulasi ketenagakerjaan yangSituasi ini berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam perlakuan terhadap pekerja lokal, yang seharusnya dilindungi oleh regulasi ketenagakerjaan yang
LMULMU Untuk menyikapi hal tersebut Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah melakukan pendekatan fisik, ekonomi dan sosial budaya dalam pembangunan rumah wargaUntuk menyikapi hal tersebut Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah melakukan pendekatan fisik, ekonomi dan sosial budaya dalam pembangunan rumah warga
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Peradilan yang tunduk pada tekanan eksternal atau kepentingan elite akan memperbesar ruang impunitas, melemahkan kepercayaan publik, dan merusak legitimasiPeradilan yang tunduk pada tekanan eksternal atau kepentingan elite akan memperbesar ruang impunitas, melemahkan kepercayaan publik, dan merusak legitimasi
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual untuk menganalisis strategi harmonisasiPenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual untuk menganalisis strategi harmonisasi
UNWAHAUNWAHA Analisis data menggunakan analisis tematik dan identifikasi pola, mengaitkan temuan dengan kerangka teori yang relevan dalam manajemen SDM, operasional,Analisis data menggunakan analisis tematik dan identifikasi pola, mengaitkan temuan dengan kerangka teori yang relevan dalam manajemen SDM, operasional,
UNWAHAUNWAHA Dan partisipasi aktif peserta didik dalam kegiatan keagamaan, seperti tadarus Al-Quran, kajian Islam dan ceramah. Edukasi, meliputi kemampuan peserta didikDan partisipasi aktif peserta didik dalam kegiatan keagamaan, seperti tadarus Al-Quran, kajian Islam dan ceramah. Edukasi, meliputi kemampuan peserta didik