DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikKewajiban notifikasi Pengambilalihan saham oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sangat tergantung sewaktu penentuan hari pelaksanaan efektif secara hukum dari transaksi tersebut. Pasal 133 UU Perseroan Terbatas menyatakan bahwa tanggal efektif akuisisi ditentukan berdasarkan pemberitahuan yang diterima atas nama Menteri Hukum dan HAM, sedangkan Pasal 40 ayat (1) UU Perasuransian mensyaratkan pemberian izin oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lebih dulu agar perubahan kepemilikan dianggap sah. Prinsip dasar Lex Specialis Derogat Legi Generali menyebutkan norma atau peraturan secara lebih spesifik (lex specialis) akan mengabaikan norma yang bersifat umum (lex generali) dalam hal terdapat pertentangan antara keduanya. Dalam konteks hukum, asas ini digunakan untuk menentukan mana peraturan yang harus diterapkan ketika melibatkan lebih dari satu ketentuan yang menggariskan pedoman substansi yang serupa tetapi dengan ketentuan berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konflik norma yang muncul dalam penetapan tanggal efektif, terutama dalam konteks akuisisi perusahaan asuransi, dengan mengambil analisis kasus dari Putusan KPPU No. 02/KPPU-M/2018.
Temuan penelitian menunjukkan adanya konflik norma yang bersifat unilateral dan parsial antara Pasal 133 Undang-Undang Perseroan Terbatas (yang mengacu pada pemberitahuan pelaporan perubahan AD/ART kepada Kementerian Hukum dan HAM sebagai dasar penetapan tanggal efektif) dan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian.Dengan menerapkan prinsip Lex Specialis Derogat Legi Generali, disimpulkan bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian, sebagai hukum yang khusus untuk sektor perasuransian, harus diutamakan.
Untuk meningkatkan kepastian hukum dan keadilan dalam regulasi akuisisi perusahaan asuransi, penting bagi KPPU untuk secara konsisten menerapkan asas Lex Specialis Derogat Legi Generali. Selain itu, sinkronisasi antara regulasi yang mengatur akuisisi di sektor perasuransian dan regulasi umum perlu dilakukan agar tidak terjadi konflik norma di masa mendatang. Pendekatan ini akan memperkuat integritas sistem hukum persaingan usaha di Indonesia dan memastikan bahwa regulasi yang ada dapat berfungsi secara efektif dalam melindungi kepentingan publik.
- View of Pertanggungjawaban Hukum atas Keterlambatan Pemberitahuan Akuisisi Asing kepada Komisi Pengawas... doi.org/10.20885/jlr.vol2.iss2.art9View of Pertanggungjawaban Hukum atas Keterlambatan Pemberitahuan Akuisisi Asing kepada Komisi Pengawas doi 10 20885 jlr vol2 iss2 art9
- Analisis Yuridis Terhadap Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham (Akuisisi) (Studi Putusan... doi.org/10.14710/nts.v16i3.42712Analisis Yuridis Terhadap Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Akuisisi Studi Putusan doi 10 14710 nts v16i3 42712
| File size | 490.05 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Perkembangan industri menimbulkan masalah serius berupa pencemaran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang mengancam ekosistem dan kesehatan masyarakat.Perkembangan industri menimbulkan masalah serius berupa pencemaran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang mengancam ekosistem dan kesehatan masyarakat.
DINASTIREVDINASTIREV Pertama, dari aspek komunikasi: komunikasi masih bersifat informal melalui WhatsApp dan telepon, serta kurangnya pemahaman wali murid terhadap mekanismePertama, dari aspek komunikasi: komunikasi masih bersifat informal melalui WhatsApp dan telepon, serta kurangnya pemahaman wali murid terhadap mekanisme
DINASTIREVDINASTIREV Harapannya, e-Tilang dapat menjadi solusi penegakan hukum yang efektif, edukatif, dan preventif dalam mewujudkan budaya tertib berlalu lintas di Kota Medan.Harapannya, e-Tilang dapat menjadi solusi penegakan hukum yang efektif, edukatif, dan preventif dalam mewujudkan budaya tertib berlalu lintas di Kota Medan.
DINASTIREVDINASTIREV Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi literatur dan tinjauan yuridis normatif terhadap peraturan perundang-undangan,Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi literatur dan tinjauan yuridis normatif terhadap peraturan perundang-undangan,
DINASTIREVDINASTIREV Selain itu, dilakukan analisis terhadap penelitian terdahulu yang membahas privasi pasien dalam layanan kesehatan digital untuk mengidentifikasi celahSelain itu, dilakukan analisis terhadap penelitian terdahulu yang membahas privasi pasien dalam layanan kesehatan digital untuk mengidentifikasi celah
DINASTIREVDINASTIREV Pemalsuan identitas dalam pembuatan akta notaris elektronik memiliki dampak hukum yang signifikan, baik terhadap keabsahan akta, tanggung jawab notaris,Pemalsuan identitas dalam pembuatan akta notaris elektronik memiliki dampak hukum yang signifikan, baik terhadap keabsahan akta, tanggung jawab notaris,
DINASTIREVDINASTIREV Anak merupakan kelompok rentan yang berhak atas perlindungan maksimal, termasuk dalam aspek kesehatan. Imunisasi menjadi salah satu bentuk intervensi kesehatanAnak merupakan kelompok rentan yang berhak atas perlindungan maksimal, termasuk dalam aspek kesehatan. Imunisasi menjadi salah satu bentuk intervensi kesehatan
DINASTIREVDINASTIREV Media sosial memiliki potensi besar sebagai wadah partisipasi politik masa kini, khususnya bagi generasi Z yang akrab dengan teknologi dan budaya digital.Media sosial memiliki potensi besar sebagai wadah partisipasi politik masa kini, khususnya bagi generasi Z yang akrab dengan teknologi dan budaya digital.
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Tujuan penelitian ini adalah menelaah dasar hukum, mengetahui pelaksanaan, dan hambatan dalam pelaksanaan fungsi pengamanan intelijen keimigrasian olehTujuan penelitian ini adalah menelaah dasar hukum, mengetahui pelaksanaan, dan hambatan dalam pelaksanaan fungsi pengamanan intelijen keimigrasian oleh
DINASTIREVDINASTIREV Perkawinan yang dilandasi salah sangka, baik dari pihak suami maupun istri, dapat dibatalkan karena dianggap tidak sah dan bertentangan dengan hukum. PenelitianPerkawinan yang dilandasi salah sangka, baik dari pihak suami maupun istri, dapat dibatalkan karena dianggap tidak sah dan bertentangan dengan hukum. Penelitian
DINASTIREVDINASTIREV Kolaborasi ini tidak hanya mencerminkan kemajuan dalam sektor teknologi finansial, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan diplomasi ekonomi digitalKolaborasi ini tidak hanya mencerminkan kemajuan dalam sektor teknologi finansial, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan diplomasi ekonomi digital
DINASTIREVDINASTIREV Namun demikian, masih terdapat hambatan terkait rendahnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan pemahaman mengenai peran BPD. Temuan ini diharapkan dapatNamun demikian, masih terdapat hambatan terkait rendahnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan pemahaman mengenai peran BPD. Temuan ini diharapkan dapat