MEJAILMIAHMEJAILMIAH
Adagium: Jurnal Ilmiah HukumAdagium: Jurnal Ilmiah HukumPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terkait kebijakan batas usia di Indonesia, dengan mengkaji dualisme antara dasar hukum dan potensi diskriminasi dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dianalisis secara kualitatif dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017, serta bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penetapan batas usia memiliki landasan hukum yang kuat dan rasionalitas administratif untuk efisiensi dan produktivitas, kebijakan ini secara inheren berisiko menciptakan diskriminasi berbasis usia. Kebijakan yang kaku ini berbenturan dengan prinsip non-diskriminasi dalam HAM karena berpotensi mengecualikan kandidat kompeten berdasarkan stereotip usia. Dampak dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan yang ada menuju sistem rekrutmen yang lebih fleksibel, substantif, dan berfokus pada kompetensi untuk menjamin keadilan dan kesetaraan kesempatan bagi seluruh warga negara.
Kebijakan batas usia dalam rekrutmen CPNS di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, tetapi berpotensi menciptakan diskriminasi berdasarkan usia.Evaluasi kebijakan ini diperlukan untuk menyeimbangkan efisiensi administratif dengan prinsip HAM.Rekomendasi utama mencakup penyesuaian batas usia yang lebih fleksibel dan fokus pada kompetensi, bukan hanya usia kronologis.Selain itu, perlu dilakukan studi lanjutan untuk mengevaluasi dampak kebijakan terhadap produktivitas jangka panjang dan membandingkan dengan praktik internasional.
Saran penelitian lanjutan meliputi: (1) Menganalisis dampak kebijakan batas usia terhadap produktivitas dan kinerja jangka panjang pegawai negeri sipil melalui studi empiris; (2) Menyusun kerangka hukum yang lebih inklusif dengan mempertimbangkan faktor kompetensi dan pengalaman, bukan hanya usia; (3) Membandingkan kebijakan rekrutmen CPNS Indonesia dengan negara-negara lain untuk menemukan praktik terbaik yang sejalan dengan prinsip HAM dan keadilan. Penelitian ini dapat membuka ruang untuk inovasi dalam sistem rekrutmen yang lebih adil dan berkelanjutan.
- Perlindungan Hukum bagi Pelamar CPNS Terkait Batas Usia dalam Hukum Kepegawaian | Adagium: Jurnal Ilmiah... doi.org/10.70308/adagium.v3i2.235Perlindungan Hukum bagi Pelamar CPNS Terkait Batas Usia dalam Hukum Kepegawaian Adagium Jurnal Ilmiah doi 10 70308 adagium v3i2 235
- TINJAUAN YURIDIS NORMATIF UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA KEPEGAWAIAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR... unisbank.ac.id/ojs/index.php/fh1/article/view/9342TINJAUAN YURIDIS NORMATIF UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA KEPEGAWAIAN DI INDONESIA STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR unisbank ac ojs index php fh1 article view 9342
| File size | 303.49 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Peraturan yang ada belum menjelaskan mekanisme pemberian sanksi dan kategorisasi tingkat pelanggaran, menyebabkan ketidakpastian hukum. Perlindungan hukumPeraturan yang ada belum menjelaskan mekanisme pemberian sanksi dan kategorisasi tingkat pelanggaran, menyebabkan ketidakpastian hukum. Perlindungan hukum
FEB UMIFEB UMI Analisis dilakukan dengan teknik interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang memungkinkan temuan dikaji secara berlapis dan kontekstual. Hasil penelitianAnalisis dilakukan dengan teknik interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang memungkinkan temuan dikaji secara berlapis dan kontekstual. Hasil penelitian
DINASTIRESDINASTIRES Analisis deskriptif digunakan sebagai metodologi penelitian. Data sekunder dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primerAnalisis deskriptif digunakan sebagai metodologi penelitian. Data sekunder dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer
DINASTIRESDINASTIRES Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statuta dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan batasPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statuta dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan batas
UNIVERSITAS BTHUNIVERSITAS BTH Olahraga merupakan komponen penting dalam upaya promotif dan preventif kesehatan masyarakat, dan aktivitas fisik yang moderat, rutin, serta sesuai kapasitasOlahraga merupakan komponen penting dalam upaya promotif dan preventif kesehatan masyarakat, dan aktivitas fisik yang moderat, rutin, serta sesuai kapasitas
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Setiap individu berhak membentuk keluarga melalui institusi pernikahan, dan anak yang tumbuh dalam struktur keluarga diharapkan menjadi generasi berkualitasSetiap individu berhak membentuk keluarga melalui institusi pernikahan, dan anak yang tumbuh dalam struktur keluarga diharapkan menjadi generasi berkualitas
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Diperlukan kajian lebih mendalam mengenai dinamika relasi kuasa dalam keluarga tiri, efektivitas intervensi berbasis komunitas, serta optimalisasi pemanfaatanDiperlukan kajian lebih mendalam mengenai dinamika relasi kuasa dalam keluarga tiri, efektivitas intervensi berbasis komunitas, serta optimalisasi pemanfaatan
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Namun, dalam praktiknya, proses penyusunan Prolegnas dan Prolegda masih cenderung elitis dan tertutup, sehingga menimbulkan kesenjangan antara produk hukumNamun, dalam praktiknya, proses penyusunan Prolegnas dan Prolegda masih cenderung elitis dan tertutup, sehingga menimbulkan kesenjangan antara produk hukum
Useful /
DINASTIRESDINASTIRES This model is designed to bridge the gap by synergistically integrating the strengths of formal law and operational innovation, emphasising a victim-centredThis model is designed to bridge the gap by synergistically integrating the strengths of formal law and operational innovation, emphasising a victim-centred
DINASTIRESDINASTIRES Arbitrase adalah cara menyelesaikan masalah perdagangan yang menarik karena bersifat final dan mengikat. Pasal 30 undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentangArbitrase adalah cara menyelesaikan masalah perdagangan yang menarik karena bersifat final dan mengikat. Pasal 30 undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang
DINASTIRESDINASTIRES Penanganan pecandu narkoba di Indonesia masih menghadapi masalah serius akibat ketidakselarasan antara norma hukum yang menekankan rehabilitasi denganPenanganan pecandu narkoba di Indonesia masih menghadapi masalah serius akibat ketidakselarasan antara norma hukum yang menekankan rehabilitasi dengan
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Secara keseluruhan, implikasi yuridis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 terhadap kewenangan BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan desa adalah perluasanSecara keseluruhan, implikasi yuridis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 terhadap kewenangan BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan desa adalah perluasan