LAKPESDAMSALATIGALAKPESDAMSALATIGA
JNUSJNUSKematian Pegawai Negeri Sipil (PNS) sering memunculkan perdebatan di tengah keluarga terkait status dana pensiun: apakah termasuk tirkah (harta peninggalan) yang wajib dibagi menurut farāiḍ, ataukah merupakan hak penerima tertentu berdasarkan regulasi negara. Perbedaan pemahaman ini berpotensi menimbulkan konflik keluarga, terutama ketika dana pensiun dipersepsikan sebagai “hasil kerja yang harus dibagi seperti warisan, padahal mekanisme pensiun janda/duda/anak dalam sistem negara bersifat bersyarat dan penerimanya telah ditentukan. Berdasarkan latar tersebut, penelitian ini merumuskan dua masalah: (1) bagaimana status dana pensiun PNS pasca wafat menurut Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama apakah termasuk tirkah atau merupakan irzāq; dan (2) bagaimana dasar serta metode istinbāṭ Bahtsul Masail NU dalam menetapkan status dana pensiun PNS dalam kerangka pembedaan tirkah, ujrah, dan irzāq/rizq. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui penelitian kepustakaan (library research) dengan metode deskriptif-analitis, berbasis studi dokumentasi atas putusan-putusan Bahtsul Masail NU, literatur fikih kewarisan dan ushul fikih, serta peraturan perundang-undangan terkait pensiun PNS. Analisis dilakukan secara deduktif dengan menurunkan prinsip umum kewarisan dan definisi tirkah, lalu mengujinya pada karakteristik dana pensiun yang bersifat hak manfaat bersyarat serta ditentukan penerimanya oleh regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bahtsul Masail NU menetapkan dana pensiun PNS khususnya pensiun janda/duda/anak bukan termasuk tirkah dan karenanya tidak menjadi objek pembagian waris, melainkan diposisikan sebagai irzāq/rizq (pemberian/penjaminan) yang menjadi hak penerima tertentu sesuai ketentuan.
Penelitian menunjukkan bahwa dana pensiun PNS, khususnya pensiun janda/duda/anak, tidak termasuk tirkah dan oleh karena itu tidak menjadi objek pembagian waris menurut perspektif Bahtsul Masail NU.melainkan diposisikan sebagai irzāq/rizq yang haknya diberikan kepada penerima tertentu sesuai ketentuan regulasi.NU menekankan pemisahan tegas antara harta warisan (tirkah) dengan pensiun yang dianggap sebagai pemberian/penjaminan negara, sehingga pensiun tidak dapat dibagi melalui mekanisme farāiḍ dan dapat berakhir bila syarat administratif tidak terpenuhi.Metode istinbāṭ Bahtsul Masail NU menggunakan pendekatan mazhab empat dengan merujuk pada aqwāl al‑mujtahidīn dan penerapan tarjīḥ, sehingga menegaskan klasifikasi pensiun sebagai irzāq/rizq bukan tirkah.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji sejauh mana program penyuluhan terpadu yang menjelaskan perbedaan antara tirkah dan hak pensiun dapat mengurangi tingkat sengketa keluarga pada keluarga PNS di berbagai provinsi, dengan menggunakan pendekatan survei dan analisis statistik. Selain itu, diperlukan pengembangan dan uji coba kerangka pedoman praktis yang menggabungkan prinsip‑prinsip fiqh dan regulasi perundang‑undangan untuk mengklasifikasikan manfaat pensiun, serta menilai dampaknya terhadap kepastian hukum bagi penerima pensiun melalui studi kasus di beberapa instansi pemerintah. Selanjutnya, penelitian dapat meneliti penerapan metodologi istinbāṭ Bahtsul Masail NU pada manfaat jaminan sosial negara lainnya, seperti asuransi kesehatan atau tunjangan pengangguran, untuk menentukan apakah manfaat tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai irzāq atau tirkah, dengan melakukan analisis dokumen dan wawancara ahli. Ketiga arah studi ini diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang penataan hak pensiun dan manfaat sosial dalam kerangka hukum Islam serta regulasi negara, serta memberikan dasar yang kuat bagi kebijakan publik yang lebih adil dan transparan.
| File size | 921.83 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
UMDUMD Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan Bantuan Hukum dan Sanksi bagi ASN telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan Bantuan Hukum dan Sanksi bagi ASN telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014
STAINIDAELADABISTAINIDAELADABI Notaris, sebagai seorang pejabat berwenang dalam pembuatan akta otentik, wajib memperbarui pengetahuan dan keterampilannya seiring dengan perkembanganNotaris, sebagai seorang pejabat berwenang dalam pembuatan akta otentik, wajib memperbarui pengetahuan dan keterampilannya seiring dengan perkembangan
UNNESUNNES Karakteristik responden berjumlah 487 pegawai negeri sipil dan guru non-pegawai negeri sipil bersuku Jawa yang berasal dari berbagai provinsi di PulauKarakteristik responden berjumlah 487 pegawai negeri sipil dan guru non-pegawai negeri sipil bersuku Jawa yang berasal dari berbagai provinsi di Pulau
UNIFLORUNIFLOR The study concludes that Swansons concept of human resource development is not optimally applied in the context of productive teachers in Palu City dueThe study concludes that Swansons concept of human resource development is not optimally applied in the context of productive teachers in Palu City due
DAARULHUDADAARULHUDA Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran strategis dalam pemerintahan dan pembangunan, dan UU No. 5/2014 menuntut integritas serta kebebasan dari korupsi,Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran strategis dalam pemerintahan dan pembangunan, dan UU No. 5/2014 menuntut integritas serta kebebasan dari korupsi,
JURNALHUKUMDANPERADILANJURNALHUKUMDANPERADILAN Reformasi hukum keluarga Islam tidak hanya berkaitan dengan masalah hukum, tetapi juga dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang mengelilinginya. Di Indonesia,Reformasi hukum keluarga Islam tidak hanya berkaitan dengan masalah hukum, tetapi juga dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang mengelilinginya. Di Indonesia,
JOURNALKEBERLANJUTANJOURNALKEBERLANJUTAN Disiplin kerja memiliki pengaruh negatif tetapi signifikan terhadap kinerja pegawai. Disiplin kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap komitmenDisiplin kerja memiliki pengaruh negatif tetapi signifikan terhadap kinerja pegawai. Disiplin kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen
PUBMEDIAPUBMEDIA Kasus di Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa tindakan pengawasan cenderung reaktif, bukan preventif. Oleh karena itu, perlu penguatan peran APIP melaluiKasus di Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa tindakan pengawasan cenderung reaktif, bukan preventif. Oleh karena itu, perlu penguatan peran APIP melalui
Useful /
UMDUMD Faktor pendukung pelaksanaan peraturan ini ialah adanya komunikasi dan kerjasama yang baik antara aktor pelaksana, potensi penataan tata ruang, dan potensiFaktor pendukung pelaksanaan peraturan ini ialah adanya komunikasi dan kerjasama yang baik antara aktor pelaksana, potensi penataan tata ruang, dan potensi
UMDUMD Perubahan sosial budaya yang mendasar terjadi pada masyarakat Bali akibat gelombang modernisasi dan teknologi, yang memperkenalkan nilai-nilai baru danPerubahan sosial budaya yang mendasar terjadi pada masyarakat Bali akibat gelombang modernisasi dan teknologi, yang memperkenalkan nilai-nilai baru dan
PUSKOMCERIAPUSKOMCERIA Sampel diolah sesuai dengan protokol Organisasi Kesehatan Dunia. Basili asam cepat dideteksi menggunakan teknik pewarnaan Ziehl-Neelsen. Hasil: Dua dariSampel diolah sesuai dengan protokol Organisasi Kesehatan Dunia. Basili asam cepat dideteksi menggunakan teknik pewarnaan Ziehl-Neelsen. Hasil: Dua dari
IAINU KEBUMENIAINU KEBUMEN Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan kepala sekolah, kepala TU, dan staf operator, serta observasi langsung di lapangan dan analisis dokumenData dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan kepala sekolah, kepala TU, dan staf operator, serta observasi langsung di lapangan dan analisis dokumen