UNIFLORUNIFLOR
Prima Magistra: Jurnal Ilmiah KependidikanPrima Magistra: Jurnal Ilmiah KependidikanThis study originates from the issue of weak human resource development (HRD) among productive teachers in Palu City, characterized by an imbalance between the number of productive teachers and the ideal needs, resulting in a heavy workload that diminishes motivation for self-development. The comfortable status of teachers as civil servants and their financial stability through regular salaries and professional allowances further weaken both internal and external incentives to improve competencies. In contrast, the absence of economic incentives, rewards, or sanctions related to professional development activities reduces teachers commitment to responding to the evolving demands of vocational education. The study aims to analyze HRD among productive teachers using Swansons theoretical framework, which consists of three levels of analysis: individual, process, and organizational. A qualitative approach is employed to understand how individual motivation, capacity, readiness to develop, learning processes, and organizational policies influence teachers competency development. The findings indicate that the application of Swansons framework has not operated effectively due to fundamental weaknesses at the individual level, which hinder the optimal functioning of learning processes and organizational support. Overall, HRD among productive teachers in Palu City has not aligned with Swansons principles, highlighting the need for policy interventions in teacher staffing, strengthened professional development incentives, and the cultivation of an organizational culture that promotes continuous learning.
The study concludes that Swansons concept of human resource development is not optimally applied in the context of productive teachers in Palu City due to foundational weaknesses at the individual level.The imbalance between the number of teachers and the ideal requirement, coupled with heavy workloads, hinders teachers psychological readiness and motivation for professional growth.Furthermore, the lack of economic incentives and a supportive organizational culture diminishes the drive for continuous self-development, preventing the effective implementation of HRD principles as outlined by Swanson.
Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan. Pertama, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengidentifikasi secara spesifik faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya motivasi pengembangan diri pada guru produktif di Palu City, termasuk analisis mendalam mengenai persepsi mereka terhadap manfaat pengembangan profesional dan pengaruh status sebagai pegawai negeri sipil. Kedua, studi komparatif dapat dilakukan dengan membandingkan implementasi HRD pada SMK di Palu City dengan daerah lain yang memiliki karakteristik serupa, namun berhasil menerapkan model pengembangan guru yang lebih efektif. Hal ini akan membantu mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat diadopsi. Ketiga, penelitian tindakan (action research) dapat dilakukan untuk menguji efektivitas intervensi yang dirancang untuk meningkatkan motivasi dan kapasitas guru produktif, seperti pemberian insentif finansial, program mentoring, atau pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri. Penelitian ini harus melibatkan partisipasi aktif dari guru, kepala sekolah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan keberhasilan implementasi dan keberlanjutan program.
- A process for conducting mixed methods data analysis - Creswell - 2025 - Journal of General and Family... onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jgf2.736A process for conducting mixed methods data analysis Creswell 2025 Journal of General and Family onlinelibrary wiley doi 10 1002 jgf2 736
- Teacher Resilience in the Aftermath of the 2022 Balochistan Floods: Coping Strategies and Educational... doi.org/10.52214/cice.v27i1.13329Teacher Resilience in the Aftermath of the 2022 Balochistan Floods Coping Strategies and Educational doi 10 52214 cice v27i1 13329
- LAW ENFORCEMENT BASED ON THE ENVIRONMENT: SOLUTION OF LAND PROBLEMS AFTER TSUNAMI, LIQUEFACTION, AND... ejournal.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/28244LAW ENFORCEMENT BASED ON THE ENVIRONMENT SOLUTION OF LAND PROBLEMS AFTER TSUNAMI LIQUEFACTION AND ejournal undip ac index php dlr article view 28244
| File size | 351.07 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
PENERBITGOODWOODPENERBITGOODWOOD Penelitian menyimpulkan bahwa meskipun terdapat komitmen yang jelas dalam peran administratif, sosial, dan pembangunan, efektivitasnya terhambat oleh keterbatasanPenelitian menyimpulkan bahwa meskipun terdapat komitmen yang jelas dalam peran administratif, sosial, dan pembangunan, efektivitasnya terhambat oleh keterbatasan
PENERBITGOODWOODPENERBITGOODWOOD Tantangan utama meliputi pemahaman terbatas terhadap regulasi oleh unit kepegawaian perangkat daerah, kurangnya pemetaan kebutuhan organisasi, lemahnyaTantangan utama meliputi pemahaman terbatas terhadap regulasi oleh unit kepegawaian perangkat daerah, kurangnya pemetaan kebutuhan organisasi, lemahnya
PENERBITGOODWOODPENERBITGOODWOOD Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pencegahan pernikahan anak di bawah umur di Kabupaten Garut, mengidentifikasi faktorPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pencegahan pernikahan anak di bawah umur di Kabupaten Garut, mengidentifikasi faktor
PENERBITGOODWOODPENERBITGOODWOOD Teknik pengambilan sampel purposif digunakan untuk memilih 52 responden yang memahami perencanaan dan implementasi dana kampung. Hasil/temuan: Temuan menunjukkanTeknik pengambilan sampel purposif digunakan untuk memilih 52 responden yang memahami perencanaan dan implementasi dana kampung. Hasil/temuan: Temuan menunjukkan
PENERBITGOODWOODPENERBITGOODWOOD Penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam pengelolaan APBDes di empat desa di Kecamatan Teluk Bayur telah menunjukkan kemajuan,Penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam pengelolaan APBDes di empat desa di Kecamatan Teluk Bayur telah menunjukkan kemajuan,
UNTAGUNTAG Salah satu agenda reformasi birokrasi adalah meningkatkan kinerja aparatur sebagai penyelenggara pelayanan publik, melalui penerapan prinsip merit sebagaiSalah satu agenda reformasi birokrasi adalah meningkatkan kinerja aparatur sebagai penyelenggara pelayanan publik, melalui penerapan prinsip merit sebagai
UMMUMM Sedangkan faktor eksternal meliputi kurangnya kesadaran masyarakat dalam mencegah terjadinya tindak pidana perikanan, kurangnya fasilitas pendukung bagiSedangkan faktor eksternal meliputi kurangnya kesadaran masyarakat dalam mencegah terjadinya tindak pidana perikanan, kurangnya fasilitas pendukung bagi
UMPRUMPR Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah: a) Tenik analisa Prosentase, untuk mencapai atau diperolehnya kejelasan tentang hasil UAN SMP denganAdapun teknik analisis data yang digunakan adalah: a) Tenik analisa Prosentase, untuk mencapai atau diperolehnya kejelasan tentang hasil UAN SMP dengan
Useful /
JMI UPIYPTKJMI UPIYPTK Namun, peningkatan permintaan belum diimbangi dengan kualitas ternak, keterampilan manajemen, jaringan distribusi, serta pemenuhan standar kualitas dagingNamun, peningkatan permintaan belum diimbangi dengan kualitas ternak, keterampilan manajemen, jaringan distribusi, serta pemenuhan standar kualitas daging
JMI UPIYPTKJMI UPIYPTK Program pelayanan masyarakat berkontribusi pada peningkatan kompetensi guru vokasi dalam menerapkan SNI 03-2834-2000 melalui pelatihan langsung dan bimbinganProgram pelayanan masyarakat berkontribusi pada peningkatan kompetensi guru vokasi dalam menerapkan SNI 03-2834-2000 melalui pelatihan langsung dan bimbingan
APPERTANIAPPERTANI J. VAN BARNEVELD. 2003. Konsumsi dan kecernaan jerami padi tanpa perlakuan dan diberi perlakuan urea untuk pakan basal domba. JITV 8(1): 8-16. Jerami padiJ. VAN BARNEVELD. 2003. Konsumsi dan kecernaan jerami padi tanpa perlakuan dan diberi perlakuan urea untuk pakan basal domba. JITV 8(1): 8-16. Jerami padi
UIN ANTASARIUIN ANTASARI 4 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, masih menghadapi persoalan degradasi lingkungan, fragmentasi regulasi, dan distribusi sumber daya yang4 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, masih menghadapi persoalan degradasi lingkungan, fragmentasi regulasi, dan distribusi sumber daya yang