STIAPEMBANGUNANPALUSTIAPEMBANGUNANPALU
Jurnal ADMINISTRATORJurnal ADMINISTRATORStunting merupakan salah satu permasalahan besar yang dihadapi Indonesia dan mendapat perhatian khusus di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Artikel ini mengulas menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengacu pada regulasi dan sumber ilmiah yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa intervensi yang terintegrasi lintas sektor, implementasi regulasi nasional dan daerah, serta peran aktif masyarakat menjadi kunci dalam percepatan penurunan stunting. Artikel ini diharapkan dapat memberikan gambaran kebijakan serta tantangan yang dihadapi dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Donggala.
Penanggulangan stunting di Kabupaten Donggala memerlukan implementasi kebijakan berbasis regulasi nasional dan daerah, pelibatan lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat.Keberhasilan sangat dipengaruhi oleh sistem monitoring yang akurat, dan penguatan pelayanan, edukasi gizi keluarga.Kolaborasi multi-sektor dan pelibatan tokoh masyarakat menjadi faktor pengungkit dalam percepatan penurunan stunting.Diperlukan upaya berkelanjutan, pembaharuan strategi berbasis data, dan penguatan kapasitas lokal untuk memastikan target bebas stunting di Donggala dapat tercapai.
Berdasarkan analisis, penelitian lanjutan dapat difokuskan pada evaluasi efektivitas program intervensi spesifik dan sensitif terhadap stunting di tingkat desa, dengan mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual seperti budaya dan ekonomi keluarga. Selain itu, perlu dilakukan studi komparatif antara Kabupaten Donggala dengan daerah lain yang berhasil menurunkan angka stunting untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat direplikasi. Terakhir, penelitian kualitatif mendalam mengenai persepsi dan pengalaman keluarga dalam mengikuti program penanggulangan stunting dapat memberikan wawasan berharga untuk meningkatkan kualitas layanan dan partisipasi masyarakat.
| File size | 265.17 KB |
| Pages | 5 |
| DMCA | Report |
Related /
UntikaUntika Tujuan artikel ini adalah untuk mengidentifikasi dan memahami ketentuan hukum yang mengatur Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah negara berdasarkan Undang‑UndangTujuan artikel ini adalah untuk mengidentifikasi dan memahami ketentuan hukum yang mengatur Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah negara berdasarkan Undang‑Undang
UntikaUntika Pasal 49 mengatur bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi bagi pemegang saham meliputi perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 45, 46, dan 48 baik dalamPasal 49 mengatur bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi bagi pemegang saham meliputi perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 45, 46, dan 48 baik dalam
UntikaUntika (2) Pemberian sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 seperti pemotongan tunjangan dan teguran. (3) Pelaksanaan sanksi kedisiplinan oleh(2) Pemberian sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 seperti pemotongan tunjangan dan teguran. (3) Pelaksanaan sanksi kedisiplinan oleh
UntikaUntika Berdasarkan analisis, perjanjian nominee terkait kepemilikan hak atas tanah oleh WNA di Indonesia tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan PasalBerdasarkan analisis, perjanjian nominee terkait kepemilikan hak atas tanah oleh WNA di Indonesia tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal
UntikaUntika Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tiga aspek penting yaitu tipe-tipe kejahatan siber yang didorong AI dengan perhatian pada perempuan sebagai korban;Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tiga aspek penting yaitu tipe-tipe kejahatan siber yang didorong AI dengan perhatian pada perempuan sebagai korban;
UntikaUntika Overclaim adalah salah satu bentuk praktik penyampaian klaim yang berlebihan dan tidak sesuai dengan fakta. Hal ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapiOverclaim adalah salah satu bentuk praktik penyampaian klaim yang berlebihan dan tidak sesuai dengan fakta. Hal ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi
UntikaUntika Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum yang mengatur penyaluran dan penggunaan dana desa telah dirancang dengan baik, implementasi praktisnyaPenelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum yang mengatur penyaluran dan penggunaan dana desa telah dirancang dengan baik, implementasi praktisnya
STKIP BIMASTKIP BIMA Keberadaan kewirausahaan di Desa Sumi memberikan dampak positif terhadap pengurangan pengangguran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptifKeberadaan kewirausahaan di Desa Sumi memberikan dampak positif terhadap pengurangan pengangguran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif
Useful /
STIAPEMBANGUNANPALUSTIAPEMBANGUNANPALU Pada Pemilu 2024 di Kota Batam, Komisi Pemilihan Umum menerapkan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) sebagai bentuk digitalisasi rekapitulasi suara.Pada Pemilu 2024 di Kota Batam, Komisi Pemilihan Umum menerapkan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) sebagai bentuk digitalisasi rekapitulasi suara.
STIAPEMBANGUNANPALUSTIAPEMBANGUNANPALU Penelitian ini menyimpulkan bahwa kinerja pegawai inspektorat dalam memberikan pembinaan administrasi pelaporan keuangan di Desa Todoli, Kecamatan Lede,Penelitian ini menyimpulkan bahwa kinerja pegawai inspektorat dalam memberikan pembinaan administrasi pelaporan keuangan di Desa Todoli, Kecamatan Lede,
PANCASILAPANCASILA Kualitas pelayanan, kualitas produk, dan harga secara parsial serta simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen di Restoran Yorichi BBQKualitas pelayanan, kualitas produk, dan harga secara parsial serta simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen di Restoran Yorichi BBQ
STKIP BIMASTKIP BIMA Orang tua sudah berperan dalam mendidik anak pada masa pandemi Covid-19 di Desa Sai Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima. Hal ini dikarenakan orang tua sudahOrang tua sudah berperan dalam mendidik anak pada masa pandemi Covid-19 di Desa Sai Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima. Hal ini dikarenakan orang tua sudah