FHUKIFHUKI
Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi MasyarakatJurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi MasyarakatPerkembangan teknologi informasi yang pesat telah meningkatkan insiden kejahatan siber, khususnya hacking, yang menimbulkan risiko serius terhadap keamanan data individu dan ketahanan nasional. Aktivitas hacking terkait Bjorka menunjukkan kerentanan kerangka kerja perlindungan data Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki lingkup tanggung jawab pidana yang dikenakan pada pelaku hacking di bawah hukum pidana Indonesia, serta menilai efektivitas pemerintah dalam mengurangi kejahatan tersebut. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini mengadopsi pendekatan statuta, konseptual, dan kasus, dengan menganalisis sumber data primer, sekunder, dan tersier melalui teknik kualitatif. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang terlibat dalam hacking dapat dituntut berdasarkan Pasal 30 dan 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), menghadapi hukuman penjara hingga enam hingga delapan tahun dan/atau denda antara IDR 600 hingga 800 juta, serta sanksi tambahan potensial. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah dengan menetapkan regulasi seperti UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, dan UU Telekomunikasi, serta meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, pelatihan forensik digital, dan kerja sama internasional.
Pelaku hacking dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).Ketentuan ini menegaskan pelarangan terhadap tindakan memasuki, menggunakan, atau mengakses komputer maupun sistem elektronik milik pihak lain secara tanpa izin atau bertentangan dengan ketentuan hukum.Larangan tersebut mencakup upaya memperoleh informasi elektronik ataupun dokumen elektronik secara tidak sah, serta tindakan yang ditujukan untuk menimbulkan kerugian bagi pihak lain.Pelanggaran atas ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara dengan durasi maksimum 6 hingga 8 tahun dan/atau denda yang mencapai Rp600 juta hingga Rp800 juta, bergantung pada unsur pelanggaran yang terbukti.Selain sanksi pidana pokok, pelaku juga dapat dikenai sanksi tambahan seperti penyitaan barang bukti, ganti rugi secara perdata, dan pencabutan hak-hak tertentu.Pertanggungjawaban pidana ini tetap berlaku meskipun pelaku beroperasi secara anonim atau lintas yurisdiksi, selama dapat dibuktikan memenuhi unsur delik dan asas legalitas sebagaimana diatur dalam KUHP.Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah melalui pembentukan regulasi seperti UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, dan UU Telekomunikasi, serta melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pelatihan forensik digital, dan kerja sama internasional.Namun, efektivitas penegakan hukum masih terkendala oleh faktor teknis seperti kesulitan mengungkap identitas pelaku, keterbatasan sumber daya manusia, dan lemahnya koordinasi lintas negara.Ke depan, dibutuhkan pendekatan terpadu yang menggabungkan instrumen hukum, teknologi, diplomasi internasional, dan literasi siber masyarakat untuk menanggulangi kejahatan hacking secara berkelanjutan.
Untuk meningkatkan efektivitas penanganan kejahatan hacking, penelitian selanjutnya dapat fokus pada pengembangan strategi pencegahan dan penindakan yang lebih komprehensif. Hal ini dapat mencakup peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam bidang forensik digital, serta penguatan kerja sama internasional dalam penanganan kejahatan siber. Selain itu, penelitian juga dapat mengeksplorasi peran teknologi dalam pencegahan dan deteksi dini kejahatan hacking, seperti penggunaan sistem keamanan siber yang canggih dan terintegrasi. Dengan menggabungkan aspek hukum, teknologi, dan kerja sama internasional, diharapkan dapat menciptakan lingkungan siber yang lebih aman dan terjamin bagi masyarakat Indonesia.
| File size | 1.07 MB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
SMARTPUBLISHERSMARTPUBLISHER Sebanyak 44 bisnis, yang mencakup tahun pengamatan 2021–2024, dipilih sebagai sampel penelitian. Purposive sampling adalah strategi sampel yang digunakan,Sebanyak 44 bisnis, yang mencakup tahun pengamatan 2021–2024, dipilih sebagai sampel penelitian. Purposive sampling adalah strategi sampel yang digunakan,
JOURNAL STIEHIDAYATULLAHJOURNAL STIEHIDAYATULLAH Keberlanjutan program ini terjaga dengan adanya pelatihan lanjutan dan pembentukan kader lokal untuk melanjutkan pengembangan usaha. Secara keseluruhan,Keberlanjutan program ini terjaga dengan adanya pelatihan lanjutan dan pembentukan kader lokal untuk melanjutkan pengembangan usaha. Secara keseluruhan,
FHUKIFHUKI Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia harus didasarkan pada adanya kesepakatan atau pembuktian wanprestasiPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia harus didasarkan pada adanya kesepakatan atau pembuktian wanprestasi
FHUKIFHUKI Penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja merupakan masalah sosial yang semakin serius, karena tidak hanya mengancam kesehatan fisik dan mental tetapiPenyalahgunaan narkotika di kalangan remaja merupakan masalah sosial yang semakin serius, karena tidak hanya mengancam kesehatan fisik dan mental tetapi
UINFASBENGKULUUINFASBENGKULU Penelitian selanjutnya perlu mengeksplorasi pengembangan kurikulum dan integrasi kebijakan untuk menginstitusionalisasikan literasi ekologi berbasis tauhid,Penelitian selanjutnya perlu mengeksplorasi pengembangan kurikulum dan integrasi kebijakan untuk menginstitusionalisasikan literasi ekologi berbasis tauhid,
SARI MUTIARASARI MUTIARA Peserta kegiatan berjumlah 30 orang perawat. Hasil pre-test menunjukkan bahwa 60% peserta memiliki tingkat pemahaman yang terhadap budaya organisasi danPeserta kegiatan berjumlah 30 orang perawat. Hasil pre-test menunjukkan bahwa 60% peserta memiliki tingkat pemahaman yang terhadap budaya organisasi dan
SARI MUTIARASARI MUTIARA Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mensosialisasikan dan memperkuat peran organisasi eksternal mahasiswa dalam proses pembentukan karakter generasiPengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mensosialisasikan dan memperkuat peran organisasi eksternal mahasiswa dalam proses pembentukan karakter generasi
AREAIAREAI Penelitian ini bertujuan untuk membahas strategi pengembangan wilayah dengan menekankan pada pemanfaatan sektor-sektor unggulan sebagai penggerak utamaPenelitian ini bertujuan untuk membahas strategi pengembangan wilayah dengan menekankan pada pemanfaatan sektor-sektor unggulan sebagai penggerak utama
Useful /
UIRUIR Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya dan peran unit usaha pesantren sebagai penggerak ekosistem halal yang mampu menciptakan perubahan sosial danPenelitian ini bertujuan menganalisis upaya dan peran unit usaha pesantren sebagai penggerak ekosistem halal yang mampu menciptakan perubahan sosial dan
UIRUIR Studi ini mengkaji dokumen kebijakan, silabus akademik, serta publikasi terkait guna mengeksplorasi bagaimana prinsip CEFR diterapkan dalam kurikulum bahasaStudi ini mengkaji dokumen kebijakan, silabus akademik, serta publikasi terkait guna mengeksplorasi bagaimana prinsip CEFR diterapkan dalam kurikulum bahasa
AREAIAREAI Countries with robust renewable energy policies, such as China and India, have demonstrated higher economic growth rates. Increased government and privateCountries with robust renewable energy policies, such as China and India, have demonstrated higher economic growth rates. Increased government and private
AREAIAREAI Pendekatan LQ digunakan untuk menentukan sektor basis berdasarkan keunggulan struktural, sementara shift share mengukur keunggulan kompetitif sektor-sektorPendekatan LQ digunakan untuk menentukan sektor basis berdasarkan keunggulan struktural, sementara shift share mengukur keunggulan kompetitif sektor-sektor