UntikaUntika
Jurnal Media HukumJurnal Media HukumArtikel ini membahas peran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dalam pencegahan konflik sosial di Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara dengan unsur Forkopimcam, tokoh adat, dan tokoh pemuda. Temuan penelitian menunjukkan peran Forkopimcam Kintom dalam pencegahan konflik sosial dilakukan melalui koordinasi lintas sektor, deteksi dini, mediasi, dan edukasi kepada masyarakat, sebagaimana mandat normatif PP Nomor 12 Tahun 2022. Namun, Forkopimcam Kintom juga mengalami kendala struktural, sosial, dan kultural. Untuk memperkuat perannya dalam mencegah konflik sosial secara efektif dan berkelanjutan, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, perluasan partisipasi publik, serta pengembangan inovasi dan literasi informasi digital. Temuan ini berkontribusi pada diskursus hukum dan kebijakan tata kelola Forkopimcam dan memberikan wawasan tentang implementasi praktis kerangka kerja pencegahan konflik di tingkat lokal.
Forkopimcam Kintom sebagai pelindung dan pengayom masyarakat memainkan peran penting dalam pencegahan konflik sosial melalui koordinasi lintas sektor, deteksi dini kerawanan sosial, mediasi perselisihan, dan edukasi kesadaran hukum dan kerukunan sosial, sebagaimana telah diamanatkan secara normatif dalam PP No.12 Tahun 2022 dan peraturan perundang-undangan terkait.Namun, Forkopimcam Kintom belum optimal dalam melaksanakan tugasnya karena menghadapi kendala koordinasi, keterbatasan kemampuan deteksi dini dan komunikasi sosial aparat desa, rendahnya kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat, serta disinformasi di media sosial.Forkopimcam menghadapi tantangan yang tidak hanya bersifat teknis dan struktural, tetapi juga berdimensi sosial dan kultural.Untuk itu langkah perbaikan perlu dilakukan dan dimulai dengan penguatan kapasitas kelembagaan, antara lain meningkatkan profesionalisme, intensitas komunikasi dan koordinasi antar unsur Forkopimcam, dukungan anggaran, serta membangun sinergi dan kolaborasi dengan aparat desa, tokoh agama, tokoh adat, organisasi pemuda, serta masyarakat luas.Pelatihan deteksi dini dan respons cepat konflik sosial juga perlu diberikan kepada aparat desa dan dapat diperluas dengan melibatkan kelompok agama, perempuan, dan pemuda.Inovasi pemanfaatan media sosial dan teknologi informasi deteksi dini konflik juga menjadi hal penting yang perlu didorong.Dengan demikian, Forkopimcam Kintom diharapkan dapat menjalankan perannya secara efektif dan berkelanjutan dalam upaya pencegahan konflik sosial sebagai mata rantai pertama penanganan konflik sosial.
Untuk memperkuat peran Forkopimcam dalam pencegahan konflik sosial, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, perluasan partisipasi publik, dan pengembangan inovasi. Pertama, perlu dilakukan pelatihan deteksi dini dan respons cepat konflik sosial bagi aparat desa, serta melibatkan kelompok agama, perempuan, dan pemuda. Kedua, penting untuk mendorong inovasi pemanfaatan media sosial dan teknologi informasi dalam deteksi dini konflik. Ketiga, membangun sinergi dan kolaborasi dengan aparat desa, tokoh agama, tokoh adat, organisasi pemuda, dan masyarakat luas dapat meningkatkan efektivitas pencegahan konflik sosial. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan Forkopimcam dapat menjalankan perannya secara efektif dan berkelanjutan dalam mencegah konflik sosial di tingkat lokal.
- PERUBAHAN SOSIAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL: TANTANGAN BAGI PENELITI... doi.org/10.24198/focus.v7i2.60229PERUBAHAN SOSIAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL TANTANGAN BAGI PENELITI doi 10 24198 focus v7i2 60229
- The Relationship between Conflict and Social Change in the Perspective of Expert Theory: A Literature... doi.org/10.32996/bjahs.2022.2.1.2The Relationship between Conflict and Social Change in the Perspective of Expert Theory A Literature doi 10 32996 bjahs 2022 2 1 2
- SOCIAL CONFLICT RESOLUTION THROUGH EMPOWERMENT OF LOCAL WISDOMS | Jamin | Yustisia. social conflict resolution... doi.org/10.20961/yustisia.v9i1.39430SOCIAL CONFLICT RESOLUTION THROUGH EMPOWERMENT OF LOCAL WISDOMS Jamin Yustisia social conflict resolution doi 10 20961 yustisia v9i1 39430
- Social Media for Conflict Escalation and De –Escalation: Two Sides of a Coin | Intercontinental... doi.org/10.62583/24ybh184Social Media for Conflict Escalation and De AeEscalation Two Sides of a Coin Intercontinental doi 10 62583 24ybh184
- Dinamika Dalam Penanganan Konflik Sosial di Era Internet | Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan... jurnalpps.uinsa.ac.id/index.php/sosioyustisia/article/view/578Dinamika Dalam Penanganan Konflik Sosial di Era Internet Sosio Yustisia Jurnal Hukum dan Perubahan jurnalpps uinsa ac index php sosioyustisia article view 578
| File size | 311.12 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
UntikaUntika Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis‑empiris dan dilakukan di kota Palu serta Kabupaten Donggala. Temuan studi menunjukkan bahwa ketentuan mengenaiPenelitian ini menggunakan pendekatan yuridis‑empiris dan dilakukan di kota Palu serta Kabupaten Donggala. Temuan studi menunjukkan bahwa ketentuan mengenai
UntikaUntika Kodifikasi tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana Korporasi dalam KUHP di Indonesia merupakan sesuatu yang baru. Sebab dalam KUHP yang berlaku saatKodifikasi tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana Korporasi dalam KUHP di Indonesia merupakan sesuatu yang baru. Sebab dalam KUHP yang berlaku saat
UntikaUntika Faktor-faktor yang mempengaruhi meliputi ketepatan waktu, pemanfaatan sarana, tanggung jawab tinggi, dan ketaatan terhadap aturan instansi. PelaksanaanFaktor-faktor yang mempengaruhi meliputi ketepatan waktu, pemanfaatan sarana, tanggung jawab tinggi, dan ketaatan terhadap aturan instansi. Pelaksanaan
UntikaUntika Perjanjian ini dianggap batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat objektif, yaitu sebab yang halal, dan bertujuan untuk menyelundupkan hukum. TanahPerjanjian ini dianggap batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat objektif, yaitu sebab yang halal, dan bertujuan untuk menyelundupkan hukum. Tanah
UntikaUntika Sebaliknya, sistem hukum pidana di Indonesia, termasuk KUHP dan UU ITE, belum mampu mencakup aspek teknologis dan gender dari kejahatan tersebut secaraSebaliknya, sistem hukum pidana di Indonesia, termasuk KUHP dan UU ITE, belum mampu mencakup aspek teknologis dan gender dari kejahatan tersebut secara
UntikaUntika Influencer sebagai bagian dari sistem pemasaran dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara perdata, pidana, hingga administrasi. Sehingga hasil analisisInfluencer sebagai bagian dari sistem pemasaran dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara perdata, pidana, hingga administrasi. Sehingga hasil analisis
UntikaUntika Partisipasi masyarakat yang bermakna masih terbatas, namun kelompok tani menunjukkan potensi sebagai agen informal dalam pengawasan akuntabilitas danaPartisipasi masyarakat yang bermakna masih terbatas, namun kelompok tani menunjukkan potensi sebagai agen informal dalam pengawasan akuntabilitas dana
UBBGUBBG Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi oleh guru Bahasa Inggris untuk melegitimasi setiap materi yang disajikan guna memotivasi siswa menjadi pembelajarPenelitian ini juga dapat dijadikan referensi oleh guru Bahasa Inggris untuk melegitimasi setiap materi yang disajikan guna memotivasi siswa menjadi pembelajar
Useful /
APPIHIAPPIHI Sebuah negara dalam usahanya untuk mensejahterakan rakyat memerlukan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu diperlukan sumber daya keuangan untuk membiayaiSebuah negara dalam usahanya untuk mensejahterakan rakyat memerlukan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu diperlukan sumber daya keuangan untuk membiayai
UntikaUntika Terkait dengan itu, makna “kontrak dalam konsep yuridis dan politis menjadi kabur sebab patokan umur oleh pembuat undang-undang cenderung kompromistisTerkait dengan itu, makna “kontrak dalam konsep yuridis dan politis menjadi kabur sebab patokan umur oleh pembuat undang-undang cenderung kompromistis
UntikaUntika Penggunaan teknologi tidak hanya berkaitan dengan perangkat komputer, laptop, dan handphone. Tetapi berhubungan dengan pengelolaan data, sistem keuangan,Penggunaan teknologi tidak hanya berkaitan dengan perangkat komputer, laptop, dan handphone. Tetapi berhubungan dengan pengelolaan data, sistem keuangan,
UntikaUntika Penting bagi lembaga legislatif dan eksekutif untuk segera menindaklanjuti putusan ini melalui perubahan peraturan perundang-undangan terkait kepemiluanPenting bagi lembaga legislatif dan eksekutif untuk segera menindaklanjuti putusan ini melalui perubahan peraturan perundang-undangan terkait kepemiluan