UntikaUntika
Jurnal Media HukumJurnal Media HukumArtikel ini membahas peran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dalam pencegahan konflik sosial di Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara dengan unsur Forkopimcam, tokoh adat, dan tokoh pemuda. Temuan penelitian menunjukkan peran Forkopimcam Kintom dalam pencegahan konflik sosial dilakukan melalui koordinasi lintas sektor, deteksi dini, mediasi, dan edukasi kepada masyarakat, sebagaimana mandat normatif PP Nomor 12 Tahun 2022. Namun, Forkopimcam Kintom juga mengalami kendala struktural, sosial, dan kultural. Untuk memperkuat perannya dalam mencegah konflik sosial secara efektif dan berkelanjutan, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, perluasan partisipasi publik, serta pengembangan inovasi dan literasi informasi digital. Temuan ini berkontribusi pada diskursus hukum dan kebijakan tata kelola Forkopimcam dan memberikan wawasan tentang implementasi praktis kerangka kerja pencegahan konflik di tingkat lokal.
Forkopimcam Kintom sebagai pelindung dan pengayom masyarakat memainkan peran penting dalam pencegahan konflik sosial melalui koordinasi lintas sektor, deteksi dini kerawanan sosial, mediasi perselisihan, dan edukasi kesadaran hukum dan kerukunan sosial, sebagaimana telah diamanatkan secara normatif dalam PP No.12 Tahun 2022 dan peraturan perundang-undangan terkait.Namun, Forkopimcam Kintom belum optimal dalam melaksanakan tugasnya karena menghadapi kendala koordinasi, keterbatasan kemampuan deteksi dini dan komunikasi sosial aparat desa, rendahnya kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat, serta disinformasi di media sosial.Forkopimcam menghadapi tantangan yang tidak hanya bersifat teknis dan struktural, tetapi juga berdimensi sosial dan kultural.Untuk itu langkah perbaikan perlu dilakukan dan dimulai dengan penguatan kapasitas kelembagaan, antara lain meningkatkan profesionalisme, intensitas komunikasi dan koordinasi antar unsur Forkopimcam, dukungan anggaran, serta membangun sinergi dan kolaborasi dengan aparat desa, tokoh agama, tokoh adat, organisasi pemuda, serta masyarakat luas.Pelatihan deteksi dini dan respons cepat konflik sosial juga perlu diberikan kepada aparat desa dan dapat diperluas dengan melibatkan kelompok agama, perempuan, dan pemuda.Inovasi pemanfaatan media sosial dan teknologi informasi deteksi dini konflik juga menjadi hal penting yang perlu didorong.Dengan demikian, Forkopimcam Kintom diharapkan dapat menjalankan perannya secara efektif dan berkelanjutan dalam upaya pencegahan konflik sosial sebagai mata rantai pertama penanganan konflik sosial.
Untuk memperkuat peran Forkopimcam dalam pencegahan konflik sosial, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, perluasan partisipasi publik, dan pengembangan inovasi. Pertama, perlu dilakukan pelatihan deteksi dini dan respons cepat konflik sosial bagi aparat desa, serta melibatkan kelompok agama, perempuan, dan pemuda. Kedua, penting untuk mendorong inovasi pemanfaatan media sosial dan teknologi informasi dalam deteksi dini konflik. Ketiga, membangun sinergi dan kolaborasi dengan aparat desa, tokoh agama, tokoh adat, organisasi pemuda, dan masyarakat luas dapat meningkatkan efektivitas pencegahan konflik sosial. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan Forkopimcam dapat menjalankan perannya secara efektif dan berkelanjutan dalam mencegah konflik sosial di tingkat lokal.
- PERUBAHAN SOSIAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL: TANTANGAN BAGI PENELITI... doi.org/10.24198/focus.v7i2.60229PERUBAHAN SOSIAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL TANTANGAN BAGI PENELITI doi 10 24198 focus v7i2 60229
- The Relationship between Conflict and Social Change in the Perspective of Expert Theory: A Literature... doi.org/10.32996/bjahs.2022.2.1.2The Relationship between Conflict and Social Change in the Perspective of Expert Theory A Literature doi 10 32996 bjahs 2022 2 1 2
- SOCIAL CONFLICT RESOLUTION THROUGH EMPOWERMENT OF LOCAL WISDOMS | Jamin | Yustisia. social conflict resolution... doi.org/10.20961/yustisia.v9i1.39430SOCIAL CONFLICT RESOLUTION THROUGH EMPOWERMENT OF LOCAL WISDOMS Jamin Yustisia social conflict resolution doi 10 20961 yustisia v9i1 39430
- Social Media for Conflict Escalation and De –Escalation: Two Sides of a Coin | Intercontinental... doi.org/10.62583/24ybh184Social Media for Conflict Escalation and De AeEscalation Two Sides of a Coin Intercontinental doi 10 62583 24ybh184
- Dinamika Dalam Penanganan Konflik Sosial di Era Internet | Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan... jurnalpps.uinsa.ac.id/index.php/sosioyustisia/article/view/578Dinamika Dalam Penanganan Konflik Sosial di Era Internet Sosio Yustisia Jurnal Hukum dan Perubahan jurnalpps uinsa ac index php sosioyustisia article view 578
| File size | 311.12 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
UntikaUntika Temuan studi menunjukkan bahwa ketentuan mengenai Hak Pengelolaan atas tanah negara dalam UUPA tidak diformulasikan secara eksplisit, dan posisi hukumnyaTemuan studi menunjukkan bahwa ketentuan mengenai Hak Pengelolaan atas tanah negara dalam UUPA tidak diformulasikan secara eksplisit, dan posisi hukumnya
UntikaUntika Sebab dalam KUHP yang berlaku saat ini, tindak pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi tidak dikenal di dalamnya, melainkan melalui UU Pidana diluarSebab dalam KUHP yang berlaku saat ini, tindak pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi tidak dikenal di dalamnya, melainkan melalui UU Pidana diluar
UntikaUntika Metode penelitian yuridis sosiologis. Pelaksanaan kedisiplinan dilakukan melalui tiga mekanisme: (1) Melalui tingkat kehadiran Pegawai Negeri Sipil padaMetode penelitian yuridis sosiologis. Pelaksanaan kedisiplinan dilakukan melalui tiga mekanisme: (1) Melalui tingkat kehadiran Pegawai Negeri Sipil pada
UntikaUntika Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah kasus konkret dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian mengindikasikanPenelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah kasus konkret dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian mengindikasikan
UntikaUntika Fenomena seperti pornografi deepfake, pemalsuan identitas digital, hingga algoritma predator menjadi bentuk kejahatan siber gender yang semakin rumit danFenomena seperti pornografi deepfake, pemalsuan identitas digital, hingga algoritma predator menjadi bentuk kejahatan siber gender yang semakin rumit dan
UntikaUntika Hal ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untukHal ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk
UntikaUntika Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara prosedural penyaluran dan penggunaan dana desa mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, partisipasi masyarakatHasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara prosedural penyaluran dan penggunaan dana desa mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, partisipasi masyarakat
UntikaUntika Penyelesaian perkara pidana pada rumah restorative justice merupakan upaya pengalihan penyelesaian perkara pidana di luar proses peradilan formal yangPenyelesaian perkara pidana pada rumah restorative justice merupakan upaya pengalihan penyelesaian perkara pidana di luar proses peradilan formal yang
Useful /
UMSBUMSB Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, mengacu pada teori Harvard JFK School of Government yang menyebutkan tiga elemenPenelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, mengacu pada teori Harvard JFK School of Government yang menyebutkan tiga elemen
UntikaUntika Sengketa yang menyangkut copying dan plagiarism harus dipahami tidak hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai persoalan etika dan keadilanSengketa yang menyangkut copying dan plagiarism harus dipahami tidak hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai persoalan etika dan keadilan
UntikaUntika Penggunaan teknologi tidak hanya berkaitan dengan perangkat komputer, laptop, dan handphone. Tetapi berhubungan dengan pengelolaan data, sistem keuangan,Penggunaan teknologi tidak hanya berkaitan dengan perangkat komputer, laptop, dan handphone. Tetapi berhubungan dengan pengelolaan data, sistem keuangan,
UntikaUntika Praktik ini memicu ketidakpastian hukum dan mengurangi rasa keadilan masyarakat. Penelitian ini menggambarkan praktik keadaan meringankan di IndonesiaPraktik ini memicu ketidakpastian hukum dan mengurangi rasa keadilan masyarakat. Penelitian ini menggambarkan praktik keadaan meringankan di Indonesia