Publisher

IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH

Journal Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu HukumDeposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Abstract

Digitalisasi sektor perbankan yang dipicu oleh Revolusi Industri 4.0 telah membawa dampak signifikan terhadap kemudahan transaksi keuangan melalui layanan perbankan digital. Namun, kemajuan ini juga membuka celah terhadap ancaman kejahatan siber, khususnya phishing, yang bertujuan mencuri data pribadi nasabah melalui situs atau pesan palsu. Artikel ini menganalisis ketentuan hukum yang relevan, termasuk UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), KUHP, serta peraturan OJK seperti POJK No. 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital. Metode penelitian normatif kualitatif digunakan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap nasabah sebagai korban phishing dan tanggung jawab perbankan dalam mencegah serta menangani ancaman ini. Artikel ini merekomendasikan penguatan keamanan sistem teknologi bank, edukasi literasi digital nasabah, serta penegakan hukum yang lebih efektif guna menciptakan layanan perbankan digital yang aman dan terpercaya.

Conclusion

Dari uraian pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa artikel ini mengulas perlindungan hukum bagi nasabah terhadap kejahatan phishing dalam layanan perbankan digital di Indonesia.Digitalisasi sektor perbankan yang dipicu oleh Revolusi Industri 4.0 membawa kemudahan dan efisiensi dalam transaksi keuangan, terutama melalui layanan seperti internet banking dan mobile banking.Namun, perubahan ini juga meningkatkan risiko kejahatan siber, salah satunya phishing, yaitu modus penipuan dengan cara mencuri data sensitif nasabah seperti PIN, password, atau nomor rekening melalui situs palsu, email, atau pesan elektronik yang menyerupai pihak resmi.Beberapa kasus di Indonesia menunjukkan modus yang beragam, seperti penggunaan tautan palsu yang menyerupai situs bank hingga penyebaran malware melalui file PDF, yang dapat mencuri data nasabah secara otomatis.Dalam kerangka hukum, kejahatan phishing diatur dalam UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang merupakan revisi dari UU No.Pasal-pasal penting seperti Pasal 28 ayat (1) mengatur tentang larangan penyebaran informasi elektronik yang menyesatkan, sementara Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 35 jo.Pasal 51 ayat (1) memberikan sanksi terhadap akses ilegal dan pemalsuan data elektronik dengan ancaman hukuman hingga 12 tahun penjara atau denda maksimal Rp12 miliar.Selain itu, ketentuan dalam KUHP, seperti Pasal 362 dan 378 tentang pencurian dan penipuan, serta Pasal 263 tentang pemalsuan dokumen, juga dapat diterapkan untuk menjerat pelaku phishing.Perlindungan hukum bagi nasabah juga didukung oleh regulasi perbankan, seperti UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang mewajibkan bank menjaga kerahasiaan data nasabah (Pasal 40 ayat (1) dan (2)) dan memberikan edukasi mengenai risiko transaksi digital (Pasal 29 ayat (4)).03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital dan POJK No.11 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi mewajibkan bank untuk menerapkan sistem keamanan berbasis teknologi, melaksanakan literasi keuangan, dan menyediakan layanan pengaduan yang responsif.Edukasi kepada nasabah juga menjadi fokus dalam POJK No.3 Tahun 2023 tentang Literasi dan Inklusi Keuangan, di mana bank diwajibkan melibatkan masyarakat dalam program literasi guna meningkatkan pemahaman terhadap risiko phishing dan keamanan transaksi digital.Dengan dasar hukum yang kuat, seperti UU ITE, KUHP, dan berbagai regulasi OJK, upaya melindungi nasabah dari kejahatan phishing terus diperkuat.Namun, tanggung jawab tidak hanya berada pada pihak bank yang harus memastikan keamanan sistem dan memberikan edukasi, tetapi juga pada nasabah yang perlu meningkatkan literasi digital dan kewaspadaan.Kombinasi langkah preventif, penegakan hukum yang tegas, dan kolaborasi antara pemerintah, bank, serta masyarakat diharapkan mampu menciptakan layanan perbankan digital yang aman dan terpercaya di Indonesia.

Future Research

Untuk memperkuat perlindungan hukum nasabah terhadap kejahatan phishing dalam layanan perbankan digital, diperlukan langkah-langkah strategis. Pertama, bank perlu meningkatkan keamanan sistem informasi mereka dengan teknologi canggih seperti enkripsi data, otentikasi multi-faktor, dan deteksi aktivitas mencurigakan secara otomatis. Literasi digital nasabah harus menjadi prioritas melalui program edukasi yang berkesinambungan. Bank dapat menggunakan media sosial, email, dan aplikasi mobile banking untuk memberikan informasi tentang modus phishing dan cara pencegahannya. Pemerintah perlu memastikan implementasi hukum yang efektif dengan memperkuat koordinasi antara lembaga penegak hukum dan regulator keuangan. Nasabah juga harus dilibatkan secara aktif dalam melindungi data pribadi mereka. Pemerintah dan lembaga perbankan dapat berkolaborasi untuk mengadakan pelatihan atau simulasi tentang cara mengenali dan menghindari upaya phishing. Pengawasan terhadap aktivitas perbankan digital perlu ditingkatkan, terutama dalam mengidentifikasi celah keamanan. Regulasi yang ada, seperti UU ITE dan POJK terkait, perlu ditinjau secara berkala untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan modus kejahatan yang semakin kompleks. Sinergi antara bank, pemerintah, dan masyarakat diharapkan dapat meminimalkan risiko kejahatan phishing dan meningkatkan kepercayaan terhadap layanan perbankan digital.

References

1. Perlindungan Hukum Nasabah dari Kejahatan Phising dalam Layanan Perbankan Digital di Indonesia | Deposisi:... ifrelresearch.org/index.php/Deposisi-widyakarya/article/view/4214Perlindungan Hukum Nasabah dari Kejahatan Phising dalam Layanan Perbankan Digital di Indonesia Deposisi ifrelresearch index php Deposisi widyakarya article view 4214

Metadata

File size	1.03 MB
Pages	17
DMCA	Report