UMCUMC
SOSFILKOM : Jurnal Sosial, Filsafat dan KomunikasiSOSFILKOM : Jurnal Sosial, Filsafat dan KomunikasiPernikahan merupakan institusi mendalam dan kaya akan nilai-nilai dan agama dalam masyarakat. Di tingkat Desa, Pernikahan menjadi pilar utama yang membangun dan memperkuat hubungan antara individu, keluarga dan komunitas secara keseluruhan. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan perempuan dan laki-laki yang berumur di bawah 19 Tahun.
Berdasarkan uraian penulis, maka dalam bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan pokok permasalahana, Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Desa Citemu sebagai berikut.
Bagi Pemerintah Desa Citemu hendaknya memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang Undang-undang Perkawinan dan dampak negatif yang ditimbulkan akibat pernikahan dini. Lebih ditingkatkan lagi kerjasama antara instasi pemerintah daerah dengan lembaga kemasyarakatan dalam melakukan kegiatan atau memberikan pemahaman kepada masyarakat. Seharusnya dengan tingginya angka pernikahan dini di Desa Citemu menjadi prioritas Pemerintah Desa agar dapat dilakukan penggaran khusus terkait kegiatan sosialisasi undang-undang perkawinan kepada masyarakat atau remaja.
- Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dalam Upaya Mencegah Perkawinan Usia Anak... jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1723Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 PUU XV 2017 dalam Upaya Mencegah Perkawinan Usia Anak jurnalkonstitusi mkri index php jk article view 1723
- Fakultas Hukum – UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA. fakultas universitas webmail pendaftaran mahasiswa... doi.org/10.37893/jbh.v11i2.717Fakultas Hukum Ae UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA fakultas universitas webmail pendaftaran mahasiswa doi 10 37893 jbh v11i2 717
- Vol. 11 No. 1 (2022): Binamulia Hukum | Binamulia Hukum. vol binamulia doi https jbh v11i1 published... doi.org/10.37893/jbh.v11i1Vol 11 No 1 2022 Binamulia Hukum Binamulia Hukum vol binamulia doi https jbh v11i1 published doi 10 37893 jbh v11i1
| File size | 152.83 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
STISIPOLRAJAHAJISTISIPOLRAJAHAJI Pertanyaan penelitian dan hal yang dianalisis dalam penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana implementasi Perppu Nomor 2 Tahun 2022 dan membahas mengenaiPertanyaan penelitian dan hal yang dianalisis dalam penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana implementasi Perppu Nomor 2 Tahun 2022 dan membahas mengenai
UNIGRESUNIGRES Dengan demikian, kombinasi antara regulasi substantif dan regulasi pelaksana memberikan kerangka hukum yang lebih menyeluruh untuk melindungi hak‑hakDengan demikian, kombinasi antara regulasi substantif dan regulasi pelaksana memberikan kerangka hukum yang lebih menyeluruh untuk melindungi hak‑hak
LENTERANUSALENTERANUSA Distribusi kategori pengetahuan juga mengalami pergeseran dari mayoritas berada pada kategori kurang sebelum intervensi menjadi mayoritas pada kategoriDistribusi kategori pengetahuan juga mengalami pergeseran dari mayoritas berada pada kategori kurang sebelum intervensi menjadi mayoritas pada kategori
RESEARCHHUBRESEARCHHUB Penyakit ini bersifat progresif dan belum dapat disembuhkan sepenuhnya, sehingga sering menimbulkan beban psikologis yang signifikan, termasuk kecemasanPenyakit ini bersifat progresif dan belum dapat disembuhkan sepenuhnya, sehingga sering menimbulkan beban psikologis yang signifikan, termasuk kecemasan
AIPKEMAAIPKEMA Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan remaja mengenai kontrasepsi bervariasi, dengan banyak yang hanya mengetahui metode. Sikap positif terhadapHasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan remaja mengenai kontrasepsi bervariasi, dengan banyak yang hanya mengetahui metode. Sikap positif terhadap
STIKESADVAITAMEDIKASTIKESADVAITAMEDIKA Hasil: Sebagian besar responden memiliki kemampuan koping baik (80 orang, 48,2%) dan kesehatan mental normal (128 orang, 77,1%). Sebanyak 38 respondenHasil: Sebagian besar responden memiliki kemampuan koping baik (80 orang, 48,2%) dan kesehatan mental normal (128 orang, 77,1%). Sebanyak 38 responden
MKRIMKRI Selain itu, wakil menteri yang rangkap jabatan juga dapat diberikan sanksi berupa kewajiban mengganti kerugian keuangan negara karena mendapatkan gajiSelain itu, wakil menteri yang rangkap jabatan juga dapat diberikan sanksi berupa kewajiban mengganti kerugian keuangan negara karena mendapatkan gaji
NEWINERANEWINERA Putusan ini memperkuat posisi hak tenaga kerja yang pembayarannya didahulukan daripada utang pajak dalam kebangkrutan. Upaya hukum yang dapat diajukanPutusan ini memperkuat posisi hak tenaga kerja yang pembayarannya didahulukan daripada utang pajak dalam kebangkrutan. Upaya hukum yang dapat diajukan
Useful /
HTPHTP Di Indonesia masalah kesehatan termasuk penyakit menular dan penyakit tak menular masih cukup tinggi, yang perlu diatasi dengan pelayanan kesehatan primerDi Indonesia masalah kesehatan termasuk penyakit menular dan penyakit tak menular masih cukup tinggi, yang perlu diatasi dengan pelayanan kesehatan primer
HTPHTP Jenis penelitian Kuantitatif Analitik Observasional dengan disain Kasus Kontrol. Jumlah sampel 400 responden terdiri dari 200 Kasus (penderita DBD) danJenis penelitian Kuantitatif Analitik Observasional dengan disain Kasus Kontrol. Jumlah sampel 400 responden terdiri dari 200 Kasus (penderita DBD) dan
UMCUMC Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat oleh Kepala Desa dan BUM Desa Arya Kamuning Kaduela dalamTujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat oleh Kepala Desa dan BUM Desa Arya Kamuning Kaduela dalam
UMPRUMPR Bahan ajar yang selama ini digunakan dalam kegiatan pembelajaran merupakan bahan ajar sederhana yang dibuat oleh dosen dengan menggunakan referensi dariBahan ajar yang selama ini digunakan dalam kegiatan pembelajaran merupakan bahan ajar sederhana yang dibuat oleh dosen dengan menggunakan referensi dari