UMCUMC
SOSFILKOM : Jurnal Sosial, Filsafat dan KomunikasiSOSFILKOM : Jurnal Sosial, Filsafat dan KomunikasiPernikahan merupakan institusi mendalam dan kaya akan nilai-nilai dan agama dalam masyarakat. Di tingkat Desa, Pernikahan menjadi pilar utama yang membangun dan memperkuat hubungan antara individu, keluarga dan komunitas secara keseluruhan. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan perempuan dan laki-laki yang berumur di bawah 19 Tahun.
Berdasarkan uraian penulis, maka dalam bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan pokok permasalahana, Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Desa Citemu sebagai berikut.
Bagi Pemerintah Desa Citemu hendaknya memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang Undang-undang Perkawinan dan dampak negatif yang ditimbulkan akibat pernikahan dini. Lebih ditingkatkan lagi kerjasama antara instasi pemerintah daerah dengan lembaga kemasyarakatan dalam melakukan kegiatan atau memberikan pemahaman kepada masyarakat. Seharusnya dengan tingginya angka pernikahan dini di Desa Citemu menjadi prioritas Pemerintah Desa agar dapat dilakukan penggaran khusus terkait kegiatan sosialisasi undang-undang perkawinan kepada masyarakat atau remaja.
- Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dalam Upaya Mencegah Perkawinan Usia Anak... jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1723Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 PUU XV 2017 dalam Upaya Mencegah Perkawinan Usia Anak jurnalkonstitusi mkri index php jk article view 1723
- Fakultas Hukum – UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA. fakultas universitas webmail pendaftaran mahasiswa... doi.org/10.37893/jbh.v11i2.717Fakultas Hukum Ae UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA fakultas universitas webmail pendaftaran mahasiswa doi 10 37893 jbh v11i2 717
- Vol. 11 No. 1 (2022): Binamulia Hukum | Binamulia Hukum. vol binamulia doi https jbh v11i1 published... doi.org/10.37893/jbh.v11i1Vol 11 No 1 2022 Binamulia Hukum Binamulia Hukum vol binamulia doi https jbh v11i1 published doi 10 37893 jbh v11i1
| File size | 152.83 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, serta pertimbangan hakim. Hasil penelitianMetode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, serta pertimbangan hakim. Hasil penelitian
FHUKIFHUKI Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi hukum pemegang jaminan fidusia sebagai kreditur separatis dalam proses kepailitan dan untuk mengujiPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi hukum pemegang jaminan fidusia sebagai kreditur separatis dalam proses kepailitan dan untuk menguji
AKRABJUARAAKRABJUARA Dengan mengarahkan kembali peninjauan kembali melalui sirkular internal daripada membenarkan konstitusional, Mahkamah Agung melahirkan alat birokratisDengan mengarahkan kembali peninjauan kembali melalui sirkular internal daripada membenarkan konstitusional, Mahkamah Agung melahirkan alat birokratis
AKRABJUARAAKRABJUARA Terdapat kesenjangan antara norma fiqih Islam dan implementasi hukum positif, terutama terkait status anak yang lahir di luar nikah, stigma terhadap anakTerdapat kesenjangan antara norma fiqih Islam dan implementasi hukum positif, terutama terkait status anak yang lahir di luar nikah, stigma terhadap anak
UMPRUMPR Memakai pendekatan yuridis-normatif dan analisis data empiris, tulisan ini menjelaskan bagaimana politik hukum PSU terkodifikasi, dijalankan, dan dirasakanMemakai pendekatan yuridis-normatif dan analisis data empiris, tulisan ini menjelaskan bagaimana politik hukum PSU terkodifikasi, dijalankan, dan dirasakan
UNTAG BANYUWANGIUNTAG BANYUWANGI Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepastian hukum perlindungan hak masyarakat hukum adat dalam pengambilalihan tanah untuk kepentingan umum di IKN masihPenelitian ini menyimpulkan bahwa kepastian hukum perlindungan hak masyarakat hukum adat dalam pengambilalihan tanah untuk kepentingan umum di IKN masih
UNTAG BANYUWANGIUNTAG BANYUWANGI A/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan. Perkara pidana anak yang dapat diselesaikan dengan cara diversi harus memenuhi syaratA/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan. Perkara pidana anak yang dapat diselesaikan dengan cara diversi harus memenuhi syarat
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Ekspansi peraturan daerah bercorak syariah (perda syariah) dan pengaruh hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan nasional menegaskan urgensi untukEkspansi peraturan daerah bercorak syariah (perda syariah) dan pengaruh hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan nasional menegaskan urgensi untuk
Useful /
UNTAG BANYUWANGIUNTAG BANYUWANGI Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang berkelanjutan, penguatan regulasi, dan kolaborasi multisektor untuk mencapai keberhasilan pembatasan plastikOleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang berkelanjutan, penguatan regulasi, dan kolaborasi multisektor untuk mencapai keberhasilan pembatasan plastik
UMCUMC Perkembangan penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi semakin pesat setelah internet dapat diakses melalui telepon seluler, bahkan kini masyarakatPerkembangan penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi semakin pesat setelah internet dapat diakses melalui telepon seluler, bahkan kini masyarakat
UMCUMC UMKM yang dijual berupa beberapa makanan, minuman dan hand made, tetapi belum ada ciri khas dari desa Kaduelanya sendiri. Jenis pekerjaannya beragam sepertiUMKM yang dijual berupa beberapa makanan, minuman dan hand made, tetapi belum ada ciri khas dari desa Kaduelanya sendiri. Jenis pekerjaannya beragam seperti
MSTI INDONESIAMSTI INDONESIA Hasil penelitian menunjukkan bahwa situasi konsumsi memiliki pengaruh langsung terhadap konsumen dalam mengadopsi produk baru, yaitu Shredded Tuna FishHasil penelitian menunjukkan bahwa situasi konsumsi memiliki pengaruh langsung terhadap konsumen dalam mengadopsi produk baru, yaitu Shredded Tuna Fish