STIAPEMBANGUNANPALUSTIAPEMBANGUNANPALU

Jurnal ADMINISTRATORJurnal ADMINISTRATOR

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan pengaduan kasus kekerasan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palu dalam mendukung upaya perlindungan anak. Penelitian ini berfokus pada lima dimensi kualitas pelayanan, yaitu responsiveness, assurance, tangible, empathy, dan reliability. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang kasus kekerasan anak, staf pelayanan, dan operator data sebagai pihak yang berperan langsung dalam proses penerimaan dan penanganan pengaduan. Analisis data dilakukan melalui kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek responsiveness, assurance, tangible, dan empathy telah berjalan cukup efektif. Petugas mampu memberikan respons awal, menjelaskan prosedur layanan, serta menunjukkan kepedulian kepada pelapor dan korban. Fasilitas seperti ruang layanan dan ruang konseling juga tersedia meskipun masih perlu peningkatan kenyamanan. Namun, reliability belum optimal karena adanya keterlambatan tindak lanjut kasus, ketidakkonsistenan informasi perkembangan, serta hambatan koordinasi lintas sektor yang menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan pengaduan kasus kekerasan anak di DP3A Kota Palu belum optimal.

Kualitas pelayanan pengaduan kasus kekerasan anak di DP3A Kota Palu cukup baik pada aspek daya tanggap, jaminan, bukti fisik, dan empati, dengan petugas yang responsif dan fasilitas tersedia.Namun, keandalan (reliability) belum optimal karena keterlambatan tindak lanjut, inkonsistensi informasi, dan hambatan koordinasi lintas sektor, yang mengurangi kepercayaan masyarakat.Oleh karena itu, peningkatan konsistensi prosedur, manajemen waktu, dan penguatan koordinasi antarinstansi sangat diperlukan untuk mencapai pelayanan yang lebih efektif dan terpercaya.

Penelitian selanjutnya dapat memfokuskan pada evaluasi mendalam terhadap dampak konkret dari upaya peningkatan fasilitas dan sistem komunikasi yang disarankan. Salah satu arah studi yang menarik adalah meneliti bagaimana implementasi perbaikan privasi ruang konseling, penyediaan ruang tunggu yang lebih ramah anak, serta optimalisasi sistem notifikasi digital dan komunikasi berkala memengaruhi kualitas keandalan pelayanan di DP3A Kota Palu. Penting untuk mengukur sejauh mana peningkatan ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan rasa aman, kenyamanan, dan kepercayaan masyarakat, khususnya para pelapor dan korban anak. Selain itu, mengingat dimensi keandalan menjadi tantangan utama, penelitian berikutnya bisa lebih mendalami faktor-faktor penentu keandalan pelayanan. Pertanyaan penelitian dapat diarahkan untuk mengidentifikasi secara spesifik faktor internal seperti alokasi anggaran dan pelatihan staf, serta faktor eksternal berupa efektivitas koordinasi lintas sektor dengan pihak kepolisian, rumah sakit, dan tenaga psikolog, yang paling signifikan dalam menghambat atau mendukung proses penanganan kasus. Dengan memahami akar masalah ini, strategi intervensi yang lebih tepat sasaran dapat dikembangkan. Terakhir, untuk melengkapi perspektif dari korban, studi lanjutan bisa mengeksplorasi hubungan antara kualitas pelayanan yang diberikan DP3A dengan proses pemulihan psikologis dan pencapaian rasa aman jangka panjang bagi anak korban kekerasan dan keluarganya. Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih holistik mengenai dampak pelayanan bukan hanya dari sisi prosedural, tetapi juga dari sisi kesejahteraan emosional dan mental korban, sekaligus mengidentifikasi elemen-elemen pelayanan yang paling krusial untuk mendukung rehabilitasi mereka secara optimal.

  1. Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Bidang Hubungan Masyarakat dalam Meningkatkan Partisipasi... ijespgjournal.org/index.php/shkr/article/view/210Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Bidang Hubungan Masyarakat dalam Meningkatkan Partisipasi ijespgjournal index php shkr article view 210
  2. Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual Anak... ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/qosim/article/view/1110Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual Anak ejournal yayasanpendidikandzurriyatulquran index php qosim article view 1110
Read online
File size390.94 KB
Pages13
DMCAReport

Related /

JURIS Pemberdayaan Kegiatan Masyarakat Adat Melalui Psikoedukasi Untuk Pencegahan Sexual Harassment Pada Anak Dan Fungsi Pendidikan 2026More at 2026

UMSBUMSB Untuk itu diperlukan suatu edukasi terkait perilaku seksualitas agar anak-anak memiliki suatu pemahaman yang kuat untuk bersikap menolak, menghindari,Untuk itu diperlukan suatu edukasi terkait perilaku seksualitas agar anak-anak memiliki suatu pemahaman yang kuat untuk bersikap menolak, menghindari,

JURIS Pergeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada 2025More at 2025

MKRIMKRI Dalam perjalanannya, melalui proses pengujian undang-undang, paradigma dimaksud justru digeser ke arah menghilangkan pembatasan yang demikian, karena dinilaiDalam perjalanannya, melalui proses pengujian undang-undang, paradigma dimaksud justru digeser ke arah menghilangkan pembatasan yang demikian, karena dinilai

JURIS Measuring Accountability for Filling the Acting Regional Heads in Indonesia Menakar Akuntabilitas Pengisian Penjabat Kepala Daerah di Indonesia 2023More at 2023

MKRIMKRI Menjelang pemilihan kepala daerah, terdapat pengangkatan penjabat kepala daerah oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang menimbulkan diskursus mengenaiMenjelang pemilihan kepala daerah, terdapat pengangkatan penjabat kepala daerah oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang menimbulkan diskursus mengenai

JURIS Kedudukan Pidana Kebiri Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia Pasca Dikeluarkannya PERPPU No 1 Tahun 2016 2017More at 2017

UADUAD Hal ini relevan karena meningkatnya kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia, yang bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku dan pemulihan agarHal ini relevan karena meningkatnya kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia, yang bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku dan pemulihan agar

JURIS Kewajiban PT Arara Abadi Wilayah Operasional Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Sebagai Investor Hutan Tanaman Industri 2017More at 2017

UADUAD Kehadiran perusahaan PT Arara Abadi di Riau tidak jarang telah menimbulkan masalah dengan masyarakat tempatan seperti konflik dan sengketa lahan denganKehadiran perusahaan PT Arara Abadi di Riau tidak jarang telah menimbulkan masalah dengan masyarakat tempatan seperti konflik dan sengketa lahan dengan

JURIS Pergeseran Kompetensi Absolut PTUN Dalam Sistem Hukum Indonesia 2017More at 2017

UADUAD Namun di sisi lain, diskresi apabila tidak digunakan sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan akan membuka peluang terjadinya penyalahgunaanNamun di sisi lain, diskresi apabila tidak digunakan sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan akan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan

JURIS Pemurnian Sistem Presidensil dan Parlemen Dua Kamar di Indonesia Sebagai Gagasan Perubahan UUD 1945 2017More at 2017

UADUAD Selanjutnya, agar sistem parlemen dua kamar yang digagas menjadi lebih ideal, DPR dan DPD haruslah diposisikan dalam strata yang sama dalam hal fungsiSelanjutnya, agar sistem parlemen dua kamar yang digagas menjadi lebih ideal, DPR dan DPD haruslah diposisikan dalam strata yang sama dalam hal fungsi

JURIS Problematika Pengaturan Cuti Kampanye Bagi Incumbent Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia 2017More at 2017

UADUAD Pasal 70 ayat (3) UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada mewajibkan kepala daerah incumbent untuk cuti jika yang bersangkutan akan mencalonkan kembali pada daerahPasal 70 ayat (3) UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada mewajibkan kepala daerah incumbent untuk cuti jika yang bersangkutan akan mencalonkan kembali pada daerah

Useful /

JURIS Implementasi PLP Berbasis Media Inovatif Dalam Mendukung Kurikulum Merdeka dI SDIT Tiara Islamic School 2026More at 2026

UMSBUMSB PLP bertujuan untuk menggabungkan teori pendidikan dengan praktik pembelajaran nyata di sekolah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkanPLP bertujuan untuk menggabungkan teori pendidikan dengan praktik pembelajaran nyata di sekolah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan

JURIS Pendampingan Membaca Al Qur an melalui Metode Iqra dalam Meningkatkan Akurasi Tajwid Remaja di Lingkungan Masjid Asra Al Bakrie Olo Ladang 2026More at 2026

UMSBUMSB Tahap persiapan diawali dengan perkenalan antara pendamping dan remaja untuk membangun kedekatan, rasa nyaman, serta motivasi ketika belajar membaca Al-Quran.Tahap persiapan diawali dengan perkenalan antara pendamping dan remaja untuk membangun kedekatan, rasa nyaman, serta motivasi ketika belajar membaca Al-Quran.

JURIS Strategi Epidemiologi Dalam Pelayanan Kesehatan Primer 2025More at 2025

HTPHTP Namun inovasi ini mengalami hambatan sehubungan dengan kebijakan pemerintah dalam pelayanan kesehatan primer, pendidikan tinggi kesehatan masyarakat, desentralisasiNamun inovasi ini mengalami hambatan sehubungan dengan kebijakan pemerintah dalam pelayanan kesehatan primer, pendidikan tinggi kesehatan masyarakat, desentralisasi

JURIS Disregarding the Constitutional Court Decision Concerning the Prohibition of Concurrent Deputy Minister Positions Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri 2023More at 2023

MKRIMKRI Hal demikian dapat dikualifisir sebagai suatu bentuk ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Akibat hukum dan sanksi dari rangkap jabatanHal demikian dapat dikualifisir sebagai suatu bentuk ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Akibat hukum dan sanksi dari rangkap jabatan

ads-block-test