DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikPembentukan peraturan daerah merupakan wujud konkret pelaksanaan otonomi daerah dalam negara hukum yang demokratis. Salah satu asas penting dalam proses legislasi adalah asas demokratis yang mengharuskan adanya partisipasi publik dalam setiap tahapan pembentukan peraturan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas demokratis dalam pembentukan perda serta mengidentifikasi kendala yang menghambat keterlibatan masyarakat secara substansial. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan asas demokratis dalam pembentukan perda masih belum optimal. Masyarakat sering kali tidak dilibatkan secara aktif, konsultasi publik bersifat formalitas, dan mekanisme akuntabilitas belum berjalan efektif. Hambatan struktural dan kultural turut memperkuat lemahnya partisipasi publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya penguatan regulasi teknis, komitmen politik, dan edukasi hukum agar prinsip demokratis benar-benar terwujud dalam legislasi daerah.
Meskipun secara normatif regulasi telah mengakomodasi asas demokratis dalam pembentukan peraturan daerah, kenyataan di lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan signifikan antara norma dan praktik.Hambatan struktural maupun kultural, seperti rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi, terbatasnya akses informasi, lemahnya kapasitas teknis warga, serta dominasi kelompok elit dalam proses legislasi, menjadi tantangan nyata bagi terwujudnya legislasi yang inklusif dan demokratis.Selain itu, kendala anggaran dan sumber daya turut membatasi pelaksanaan konsultasi publik yang optimal di berbagai daerah.Menjawab persoalan tersebut, diperlukan pembaruan pendekatan dan penguatan sistem yang mampu menjamin partisipasi publik secara substantif.Penguatan kapasitas kelembagaan, pengembangan platform digital legislasi daerah, pelibatan aktif media dan masyarakat sipil, serta penerapan audit partisipasi sebagai alat ukur keterlibatan publik dalam proses legislasi, menjadi langkah strategis yang harus segera diimplementasikan.Upaya tersebut harus dilandasi oleh komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menempatkan prinsip demokrasi partisipatif bukan sekadar simbol prosedural, melainkan sebagai praktik nyata dalam setiap tahapan pembentukan peraturan daerah.Dengan demikian, pembentukan perda tidak hanya sah secara formal, tetapi juga memiliki legitimasi substansial yang berakar dari aspirasi masyarakat yang dilayani.
Untuk meningkatkan partisipasi publik dalam legislasi daerah, diperlukan penguatan regulasi teknis, komitmen politik, dan edukasi hukum. Reformasi hukum yang merinci prosedur partisipatif secara tegas dalam setiap tahapan pembentukan peraturan daerah sangat penting. Selain itu, penguatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan hukum, pelatihan advokasi kebijakan, dan pengembangan kesadaran hukum berbasis komunitas dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memahami substansi regulasi dan menumbuhkan kepercayaan bahwa suara publik memiliki nilai dalam proses pengambilan keputusan. Infrastruktur yang mendukung partisipasi masyarakat, seperti platform digital legislasi daerah, juga perlu dikembangkan. Dukungan terhadap keberadaan lembaga-lembaga penghubung antara masyarakat dan legislator, termasuk media lokal dan organisasi masyarakat sipil, harus diinstitusionalisasi agar proses legislasi lebih terbuka dan responsif terhadap aspirasi publik.
| File size | 322.02 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
UM SURABAYAUM SURABAYA Peneliti mendapakan temuan bahwa dalam hal pembangunan demokrasi kedua tokoh sepakat tidak menentukan bentuk negara secara pasti, tapi memberikan karakteristikPeneliti mendapakan temuan bahwa dalam hal pembangunan demokrasi kedua tokoh sepakat tidak menentukan bentuk negara secara pasti, tapi memberikan karakteristik
STIALANMAKASSARSTIALANMAKASSAR Penelitian ini bertujuan menganalisis secara kritis kesenjangan normatif antara kerangka regulasi pemberdayaan MSME, khususnya Undang-Undang Nomor 20 TahunPenelitian ini bertujuan menganalisis secara kritis kesenjangan normatif antara kerangka regulasi pemberdayaan MSME, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun
GOVERNMENTJOURNALGOVERNMENTJOURNAL Dari perspektif Generasi Z di tingkat universitas, proses penyusunan undang-undang dianggap kurang transparan, menutup ruang partisipasi publik, dan melemahkanDari perspektif Generasi Z di tingkat universitas, proses penyusunan undang-undang dianggap kurang transparan, menutup ruang partisipasi publik, dan melemahkan
IAIN CURUPIAIN CURUP Sebagai sintesis dari masalah-masalah ini, Kerangka Kerja Governance Syariah Terpadu (ISGF) diusulkan sebagai model reformasi yang memungkinkan integrasiSebagai sintesis dari masalah-masalah ini, Kerangka Kerja Governance Syariah Terpadu (ISGF) diusulkan sebagai model reformasi yang memungkinkan integrasi
UNTADUNTAD Namun, implementasi prinsip partisipasi masih menghadapi tantangan serius.meskipun forum Musrenbang menjadi wadah formal untuk menyuarakan aspirasi, banyakNamun, implementasi prinsip partisipasi masih menghadapi tantangan serius.meskipun forum Musrenbang menjadi wadah formal untuk menyuarakan aspirasi, banyak
UNESUNES dan penelitian lanjutan harus mengeksplorasi cara meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui program literasi yang lebih inovatif dan terukur mengurangidan penelitian lanjutan harus mengeksplorasi cara meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui program literasi yang lebih inovatif dan terukur mengurangi
OJSOJS serta, ketertarikan mahasiswa Universitan Pendidikan Indonesia dalam demokrasi. tentunya, dengan adanya penelitian para mahasiswa bisa lebih terbuka tentangserta, ketertarikan mahasiswa Universitan Pendidikan Indonesia dalam demokrasi. tentunya, dengan adanya penelitian para mahasiswa bisa lebih terbuka tentang
PERADABANPERADABAN Hak Asasi Manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi, berkaitan denganHak Asasi Manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi, berkaitan dengan
Useful /
PERADABANPERADABAN Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat keterpakaian (kepraktisan) dari aplikasi ethnomathematics mobile module pada siswa kelas VII. JenisPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat keterpakaian (kepraktisan) dari aplikasi ethnomathematics mobile module pada siswa kelas VII. Jenis
UAIUAI Penampilan dan komunikasi dengan mahasiswa cukup positif sehingga ikut mendorong dan memotivasi mahasiswa untuk mempelajari kemahiran bahasa Arab denganPenampilan dan komunikasi dengan mahasiswa cukup positif sehingga ikut mendorong dan memotivasi mahasiswa untuk mempelajari kemahiran bahasa Arab dengan
UAIUAI Pada kelompok menengah, strategi belajar yang kerap digunakan bervariasi, terutama pada kelompok menengah dengan kemampuan tinggi. Secara umum, semakinPada kelompok menengah, strategi belajar yang kerap digunakan bervariasi, terutama pada kelompok menengah dengan kemampuan tinggi. Secara umum, semakin
UAIUAI Terdapat satu kelompok Pengajian Hurinin dalam lingkungan tersebut, yang berupaya memberikan pencerahan kepada para remaja dengan kegiatan pendidikan Islam,Terdapat satu kelompok Pengajian Hurinin dalam lingkungan tersebut, yang berupaya memberikan pencerahan kepada para remaja dengan kegiatan pendidikan Islam,