UNEJUNEJ
Journal of Southeast Asian Human RightsJournal of Southeast Asian Human RightsAnalisis ini menjelaskan berbagai kerangka hukum internasional dan nasional yang dirancang untuk melindungi pekerja migran, dengan penekanan pada pentingnya perlindungan bagi para pekerja dan keluarganya. Prosesnya mencakup pelaksanaan perjanjian internasional terkait perlindungan pekerja migran dan keluarganya, peningkatan penegakan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta pengusulan Peraturan Desa untuk melindungi warga negara yang bekerja di luar negeri. Studi ini mengusulkan pentingnya perjanjian bilateral dengan negara penerima yang mencakup elemen esensial ICMW sebagai pendekatan optimal untuk perlindungan.
Perlindungan hukum yang ideal bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya harus dilakukan secara lokal dan internasional.Di tingkat nasional, Peraturan Desa harus selaras dengan ICMW.Di tingkat internasional, perjanjian bilateral dengan negara penerima dan transit diperlukan untuk memastikan perlindungan.Studi ini menyarankan revisi UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk mencakup perlindungan di negara transit.
Penelitian lanjutan tentang efektivitas Peraturan Desa dalam mencegah eksploitasi pekerja migran di daerah asal. Studi tentang dampak faktor budaya dan ekonomi terhadap penerapan Perjanjian Bilateral di negara penerima. Penelitian kaitan antara UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan target SDG8 tentang pekerjaan layak.
- "ASEAN’S HUMAN RIGHTS BODY: NEW BREAKTHROUGH FOR HUMAN RIGHTS PROTECTIO" by Arie Afriansyah.... doi.org/10.15742/ilrev.v1n2.80ASEANAoS HUMAN RIGHTS BODY NEW BREAKTHROUGH FOR HUMAN RIGHTS PROTECTIO by Arie Afriansyah doi 10 15742 ilrev v1n2 80
- Empowering Indonesian Migrant Workers: Human Rights-Based Legal Protection Through Village Regulations... jseahr.jurnal.unej.ac.id/index.php/JSEAHR/article/view/53034Empowering Indonesian Migrant Workers Human Rights Based Legal Protection Through Village Regulations jseahr jurnal unej ac index php JSEAHR article view 53034
- Frontiers | Intercultural communicative competence among Indonesian migrant workers in Malaysia: a qualitative... doi.org/10.3389/fsoc.2024.1321451Frontiers Intercultural communicative competence among Indonesian migrant workers in Malaysia a qualitative doi 10 3389 fsoc 2024 1321451
| File size | 280.23 KB |
| Pages | 25 |
| DMCA | Report |
Related /
KEMENDAGRIKEMENDAGRI Selain itu, penerapan aplikasi OSS serta sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah memperkuat iklim investasi yang kondusif, menjadikanSelain itu, penerapan aplikasi OSS serta sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah memperkuat iklim investasi yang kondusif, menjadikan
KEMENDAGRIKEMENDAGRI Sebagai tanggapan, Pemerintah Kota Malang telah menerapkan kebijakan yang fokus pada pelestarian dan pengembangan, termasuk pengurangan kawasan kumuh,Sebagai tanggapan, Pemerintah Kota Malang telah menerapkan kebijakan yang fokus pada pelestarian dan pengembangan, termasuk pengurangan kawasan kumuh,
KEMENDAGRIKEMENDAGRI Memperkuat sumber daya, pendidikan, dan penegakan hukum sangat penting untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dalam mencegah stunting. Penelitian iniMemperkuat sumber daya, pendidikan, dan penegakan hukum sangat penting untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dalam mencegah stunting. Penelitian ini
KEMENDAGRIKEMENDAGRI Kerangka Penta‑Helix menyediakan landasan teoretis yang komprehensif, dan Integrated Border Governance Model (IBGM) mengoperasionalkannya melalui satuKerangka Penta‑Helix menyediakan landasan teoretis yang komprehensif, dan Integrated Border Governance Model (IBGM) mengoperasionalkannya melalui satu
UNEJUNEJ Artikel menunjukkan adanya inkonsistensi dan kurangnya spesifikasi dalam hukum Vietnam bila dibandingkan dengan Konvensi Organisasi Buruh InternasionalArtikel menunjukkan adanya inkonsistensi dan kurangnya spesifikasi dalam hukum Vietnam bila dibandingkan dengan Konvensi Organisasi Buruh Internasional
UNEJUNEJ Kajian ini mengkaji apakah standar hak asasi manusia telah dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan manajemen bencana Indonesia dan bagaimana penerapannyaKajian ini mengkaji apakah standar hak asasi manusia telah dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan manajemen bencana Indonesia dan bagaimana penerapannya
UMMUMM selain itu, penting untuk meneliti dampak praktis dari wacana akademik ini terhadap kebijakan publik, misalnya apakah temuan bibliometrik tentang keterkaitanselain itu, penting untuk meneliti dampak praktis dari wacana akademik ini terhadap kebijakan publik, misalnya apakah temuan bibliometrik tentang keterkaitan
UMMUMM Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan konseptual, kasus, dan peraturan perundang-undangan. Analisis menunjukkan bahwa putusan MahkamahPenelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan konseptual, kasus, dan peraturan perundang-undangan. Analisis menunjukkan bahwa putusan Mahkamah
Useful /
UNEJUNEJ Three European and three non-Western countries are included in the study based on a review of national policies and practices around secularism, analyzedThree European and three non-Western countries are included in the study based on a review of national policies and practices around secularism, analyzed
UMMUMM Disarankan adopsi kotak pasir regulasi dan penerapan prinsip FEAT di Indonesia. Regulasi AI di sektor perbankan dan fintech menunjukkan perbedaan signifikanDisarankan adopsi kotak pasir regulasi dan penerapan prinsip FEAT di Indonesia. Regulasi AI di sektor perbankan dan fintech menunjukkan perbedaan signifikan
UMMUMM Eksklusivitas semacam itu menyangkal pekerja migran tidak berdokumen jaminan hak-hak dasar mereka. Dapat dikatakan, penyediaan hak dan perlindungan dasarEksklusivitas semacam itu menyangkal pekerja migran tidak berdokumen jaminan hak-hak dasar mereka. Dapat dikatakan, penyediaan hak dan perlindungan dasar
UMMUMM Sumber data terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Masalah pelanggaran proses pemilihan dan sengketa hasilSumber data terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Masalah pelanggaran proses pemilihan dan sengketa hasil