UNEJUNEJ
Journal of Southeast Asian Human RightsJournal of Southeast Asian Human RightsPenelitian ini bertujuan untuk menelaah kewajiban Negara dalam menjamin hak-hak dasar dalam situasi darurat dengan menilai penerapan standar hak asasi manusia dalam manajemen dan penanggulangan bencana di Indonesia. Kajian ini mengkaji apakah standar hak asasi manusia telah dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan manajemen bencana Indonesia dan bagaimana penerapannya pasca-tragedi Palu pada 28 September 2018. Penelitian dilakukan melalui riset lapangan dengan instrumen kuesioner standar berdasarkan kriteria implementasi hak asasi manusia sesuai dengan Core Humanitarian Standard on Quality and Accountability (CHS) 2014. Sebelum riset lapangan, diskusi kelompok terfokus (FGD) dilaksanakan untuk memperoleh informasi lebih mendalam dan objektif antara aktor pemerintah dan korban bencana. Temuan menunjukkan bahwa standar hak asasi manusia belum diterapkan dalam manajemen bencana di Palu, terbukti dari perlakuan tidak adil terhadap korban dan keterbatasan pemenuhan kebutuhan dasar. Hasil penelitian juga mengungkap adanya konflik antara kecenderungan otoritas negara yang mengedepankan regulasi legalistik positif dalam penanggulangan bencana dengan lemahnya perlindungan hak asasi manusia dalam regulasi tersebut.
Negara Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia seluruh individu, termasuk korban bencana, sebagaimana tercermin dalam ratifikasi instrumen hak asasi manusia internasional dan peraturan nasional terkait manajemen bencana.Meskipun Indonesia telah menerbitkan undang-undang dan peraturan pelaksana untuk penanggulangan bencana, regulasi tersebut masih kurang memuat ketentuan khusus mengenai perlindungan hak asasi manusia dan menghadapi kesenjangan dalam pelaksanaan oleh lembaga berwenang.Akibatnya, implementasi manajemen bencana di Palu menunjukkan berbagai kendala operasional dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap korban.
Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi bagaimana kearifan lokal dan sistem nilai masyarakat Palu berkontribusi dalam memperkuat pelaksanaan prinsip hak asasi manusia pada setiap tahapan manajemen bencana, dengan metode etnografi dan wawancara mendalam kepada tokoh masyarakat, pemerintah daerah, dan korban untuk menggali praktik budaya lokal dalam protokol evakuasi, bantuan, dan rehabilitasi guna menjamin akses yang adil dan bermartabat bagi korban. Selain itu, penting diadakan studi evaluatif mengenai efektivitas koordinasi antara BNPB, BPBD, TNI, pemerintah daerah, dan lembaga sipil dalam menerjemahkan standar internasional hak asasi manusia ke dalam kebijakan dan prosedur penanganan bencana; penelitian ini dapat menggunakan analisis jaringan antarlembaga dan studi kasus komparatif untuk mengidentifikasi hambatan birokrasi serta merumuskan model koordinasi yang lebih responsif dan akuntabel. Terakhir, perlu dilakukan studi kebijakan terapan berupa analisis komparatif regulasi turunan seperti Peraturan Kepala BNPB dan Perda tentang standar pelayanan minimum bencana, diikuti penyusunan rancangan prototipe peraturan baru yang secara spesifik mengatur perlindungan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, ibu hamil, dan lansia, dengan memanfaatkan kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif untuk menghasilkan rekomendasi konkret bagi pembuat kebijakan nasional dan daerah.
| File size | 606.8 KB |
| Pages | 41 |
| DMCA | Report |
Related /
JURNALDIALEKTIKAJURNALDIALEKTIKA Sebaliknya, hambatan seperti komunikasi antar lembaga yang terbatas, ketidakseimbangan sumber daya, dan kondisi geografis dan cuaca ekstrem menjadi tantanganSebaliknya, hambatan seperti komunikasi antar lembaga yang terbatas, ketidakseimbangan sumber daya, dan kondisi geografis dan cuaca ekstrem menjadi tantangan
HTPHTP Tujuan penelitian ini yaitu untuk melihat faktor determinan perilaku deteksi dini kanker payudara dengan SADARI. Desain penelitian cross sectional, denganTujuan penelitian ini yaitu untuk melihat faktor determinan perilaku deteksi dini kanker payudara dengan SADARI. Desain penelitian cross sectional, dengan
MKRIMKRI Kedua, Pasal 28J(2) menempatkan individu—bukan pembentuk undang-undang—sebagai adresat utama klausula pembatasan, sehingga melemahkan fungsinya sebagaiKedua, Pasal 28J(2) menempatkan individu—bukan pembentuk undang-undang—sebagai adresat utama klausula pembatasan, sehingga melemahkan fungsinya sebagai
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Penelitian ini menekankan peran signifikan ulama sebagai aktor berpengaruh dalam komunikasi politik selama Pilkada di Kabupaten Mandailing Natal. DenganPenelitian ini menekankan peran signifikan ulama sebagai aktor berpengaruh dalam komunikasi politik selama Pilkada di Kabupaten Mandailing Natal. Dengan
UMMUMM Temuan menunjukkan bahwa Singapura proaktif dalam implementasi prinsip etika, transparansi, dan akuntabilitas, sementara regulasi AI Indonesia membutuhkanTemuan menunjukkan bahwa Singapura proaktif dalam implementasi prinsip etika, transparansi, dan akuntabilitas, sementara regulasi AI Indonesia membutuhkan
UMMUMM 1/PNPS/1965. Penelitian normatif berpendekatan historis ini bertujuan menghadirkan formulasi hukum baru dengan perspektif Rudolf Stammler. Berdasarkan1/PNPS/1965. Penelitian normatif berpendekatan historis ini bertujuan menghadirkan formulasi hukum baru dengan perspektif Rudolf Stammler. Berdasarkan
LSPRLSPR 3) Menggunakan media luar ruang kampanye seperti stiker dan kalender. 4) Efektivitas dari komunikasi politik Nasrul yaitu mendapat dukungan berupa pemberian3) Menggunakan media luar ruang kampanye seperti stiker dan kalender. 4) Efektivitas dari komunikasi politik Nasrul yaitu mendapat dukungan berupa pemberian
UNPARUNPAR Walau tampak agak prediktif, bahkan spekulatif, tulisan ini sepenuhnya bersifat deskriptif dengan mengandalkan argumentasi teoritis dan informasi yangWalau tampak agak prediktif, bahkan spekulatif, tulisan ini sepenuhnya bersifat deskriptif dengan mengandalkan argumentasi teoritis dan informasi yang
Useful /
UPIUPI Bisnis ini selaras dengan prinsip ekonomi sirkular serta mendukung SDG 7 dan SDG 11, namun keberhasilannya tergantung pada optimalisasi harga, dukunganBisnis ini selaras dengan prinsip ekonomi sirkular serta mendukung SDG 7 dan SDG 11, namun keberhasilannya tergantung pada optimalisasi harga, dukungan
UNIMALUNIMAL Tempat sampah otomatis menggunakan sensor ultrasonik bertujuan mempermudah penanganan limbah dan meningkatkan kesadaran kebersihan lingkungan. Sistem penelitianTempat sampah otomatis menggunakan sensor ultrasonik bertujuan mempermudah penanganan limbah dan meningkatkan kesadaran kebersihan lingkungan. Sistem penelitian
UKIUKI Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun pengguna memahami pentingnya perlindungan data pribadi, mereka belum sepenuhnya menerapkan langkah-langkah keamananHasil kajian menunjukkan bahwa meskipun pengguna memahami pentingnya perlindungan data pribadi, mereka belum sepenuhnya menerapkan langkah-langkah keamanan
UAJYUAJY Perkembangan teknologi telah memungkinkan penyebaran informasi menjadi lebih cepat dan mudah. Salah satu teknologi yang sering digunakan dalam menyebarkanPerkembangan teknologi telah memungkinkan penyebaran informasi menjadi lebih cepat dan mudah. Salah satu teknologi yang sering digunakan dalam menyebarkan