UNEJUNEJ
Journal of Southeast Asian Human RightsJournal of Southeast Asian Human RightsPenelitian ini bertujuan untuk menelaah kewajiban Negara dalam menjamin hak-hak dasar dalam situasi darurat dengan menilai penerapan standar hak asasi manusia dalam manajemen dan penanggulangan bencana di Indonesia. Kajian ini mengkaji apakah standar hak asasi manusia telah dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan manajemen bencana Indonesia dan bagaimana penerapannya pasca-tragedi Palu pada 28 September 2018. Penelitian dilakukan melalui riset lapangan dengan instrumen kuesioner standar berdasarkan kriteria implementasi hak asasi manusia sesuai dengan Core Humanitarian Standard on Quality and Accountability (CHS) 2014. Sebelum riset lapangan, diskusi kelompok terfokus (FGD) dilaksanakan untuk memperoleh informasi lebih mendalam dan objektif antara aktor pemerintah dan korban bencana. Temuan menunjukkan bahwa standar hak asasi manusia belum diterapkan dalam manajemen bencana di Palu, terbukti dari perlakuan tidak adil terhadap korban dan keterbatasan pemenuhan kebutuhan dasar. Hasil penelitian juga mengungkap adanya konflik antara kecenderungan otoritas negara yang mengedepankan regulasi legalistik positif dalam penanggulangan bencana dengan lemahnya perlindungan hak asasi manusia dalam regulasi tersebut.
Negara Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia seluruh individu, termasuk korban bencana, sebagaimana tercermin dalam ratifikasi instrumen hak asasi manusia internasional dan peraturan nasional terkait manajemen bencana.Meskipun Indonesia telah menerbitkan undang-undang dan peraturan pelaksana untuk penanggulangan bencana, regulasi tersebut masih kurang memuat ketentuan khusus mengenai perlindungan hak asasi manusia dan menghadapi kesenjangan dalam pelaksanaan oleh lembaga berwenang.Akibatnya, implementasi manajemen bencana di Palu menunjukkan berbagai kendala operasional dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap korban.
Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi bagaimana kearifan lokal dan sistem nilai masyarakat Palu berkontribusi dalam memperkuat pelaksanaan prinsip hak asasi manusia pada setiap tahapan manajemen bencana, dengan metode etnografi dan wawancara mendalam kepada tokoh masyarakat, pemerintah daerah, dan korban untuk menggali praktik budaya lokal dalam protokol evakuasi, bantuan, dan rehabilitasi guna menjamin akses yang adil dan bermartabat bagi korban. Selain itu, penting diadakan studi evaluatif mengenai efektivitas koordinasi antara BNPB, BPBD, TNI, pemerintah daerah, dan lembaga sipil dalam menerjemahkan standar internasional hak asasi manusia ke dalam kebijakan dan prosedur penanganan bencana; penelitian ini dapat menggunakan analisis jaringan antarlembaga dan studi kasus komparatif untuk mengidentifikasi hambatan birokrasi serta merumuskan model koordinasi yang lebih responsif dan akuntabel. Terakhir, perlu dilakukan studi kebijakan terapan berupa analisis komparatif regulasi turunan seperti Peraturan Kepala BNPB dan Perda tentang standar pelayanan minimum bencana, diikuti penyusunan rancangan prototipe peraturan baru yang secara spesifik mengatur perlindungan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, ibu hamil, dan lansia, dengan memanfaatkan kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif untuk menghasilkan rekomendasi konkret bagi pembuat kebijakan nasional dan daerah.
| File size | 606.8 KB |
| Pages | 41 |
| DMCA | Report |
Related /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Dampak dari adanya tumpang tindih tersebut berakibat pada tersebarnya pihak penegak hukum dan kesulitannya dalam penyediaan sarana dan prasarana bagi penegakanDampak dari adanya tumpang tindih tersebut berakibat pada tersebarnya pihak penegak hukum dan kesulitannya dalam penyediaan sarana dan prasarana bagi penegakan
UMMUMM Besarnya kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah tersebut diharapkan tidak menimbulkan rasa kedaerahan yang berlebihan sehingga dapat membahayakanBesarnya kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah tersebut diharapkan tidak menimbulkan rasa kedaerahan yang berlebihan sehingga dapat membahayakan
UNEJUNEJ 105, menunjukkan ketidaksesuaian penting antara regulasi nasional dan standar internasional. Ditemukan inkonsistensi antara Kode Ketenagakerjaan 2019 yang105, menunjukkan ketidaksesuaian penting antara regulasi nasional dan standar internasional. Ditemukan inkonsistensi antara Kode Ketenagakerjaan 2019 yang
UNPAMUNPAM Perbandingan antara Desa Jubung dan Karangpring menunjukkan betapa pentingnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam mendukung pembangunanPerbandingan antara Desa Jubung dan Karangpring menunjukkan betapa pentingnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam mendukung pembangunan
UMMUMM Analisis menunjukkan bahwa di negara-negara yang diteliti, penundaan pemilihan umum dapat terjadi dalam keadaan darurat atau ketika negara dalam bahaya.Analisis menunjukkan bahwa di negara-negara yang diteliti, penundaan pemilihan umum dapat terjadi dalam keadaan darurat atau ketika negara dalam bahaya.
DINASTIREVDINASTIREV Hal tersebut menyebabkan suatu hambatan bagi kendaraan-kendaraan prioritas yang ingin melintas karena alasan kedaduratan. Salah satu solusi dari pemerintahHal tersebut menyebabkan suatu hambatan bagi kendaraan-kendaraan prioritas yang ingin melintas karena alasan kedaduratan. Salah satu solusi dari pemerintah
UNYUNY Populasi penelitian sebanyak 152 orang dan sampel 110 yang diambil dengan teknik proportional random sampling. Data komitmen organisasi, budaya organisasi,Populasi penelitian sebanyak 152 orang dan sampel 110 yang diambil dengan teknik proportional random sampling. Data komitmen organisasi, budaya organisasi,
UNYUNY Pengukuran dilakukan sebanyak empat kali secara periodik. Populasi penelitian ini adalah pesilat remaja yang berjumlah 35 orang, sedangkan sampel berjumlahPengukuran dilakukan sebanyak empat kali secara periodik. Populasi penelitian ini adalah pesilat remaja yang berjumlah 35 orang, sedangkan sampel berjumlah
Useful /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Syarat untuk mencapai jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah. Pendaftaran tanah selain berfungsi untuk melindungi si pemilik,jugaSyarat untuk mencapai jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah. Pendaftaran tanah selain berfungsi untuk melindungi si pemilik,juga
UPIUPI Kedua, kesalahan antara jarak terukur dan jarak yang diinginkan dari sensor ultrasonik diminimalkan melalui metode klasik dan POA, menghasilkan perbaikanKedua, kesalahan antara jarak terukur dan jarak yang diinginkan dari sensor ultrasonik diminimalkan melalui metode klasik dan POA, menghasilkan perbaikan
YBPINDOYBPINDO Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan kadar karbohidrat menggunakan metode Luff Schoorl efektif dan dapat diandalkan. Selain itu, penentuan kadarHasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan kadar karbohidrat menggunakan metode Luff Schoorl efektif dan dapat diandalkan. Selain itu, penentuan kadar
YBPINDOYBPINDO Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk santan instan Tyang sesuai dengan standar SNI 3816-2020, dengan kadar logam Timbal (Pb) sebesar 0,16 mg/kg, kadarHasil penelitian menunjukkan bahwa produk santan instan Tyang sesuai dengan standar SNI 3816-2020, dengan kadar logam Timbal (Pb) sebesar 0,16 mg/kg, kadar