UNEJUNEJ
Journal of Southeast Asian Human RightsJournal of Southeast Asian Human RightsPenelitian ini bertujuan untuk menelaah kewajiban Negara dalam menjamin hak-hak dasar dalam situasi darurat dengan menilai penerapan standar hak asasi manusia dalam manajemen dan penanggulangan bencana di Indonesia. Kajian ini mengkaji apakah standar hak asasi manusia telah dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan manajemen bencana Indonesia dan bagaimana penerapannya pasca-tragedi Palu pada 28 September 2018. Penelitian dilakukan melalui riset lapangan dengan instrumen kuesioner standar berdasarkan kriteria implementasi hak asasi manusia sesuai dengan Core Humanitarian Standard on Quality and Accountability (CHS) 2014. Sebelum riset lapangan, diskusi kelompok terfokus (FGD) dilaksanakan untuk memperoleh informasi lebih mendalam dan objektif antara aktor pemerintah dan korban bencana. Temuan menunjukkan bahwa standar hak asasi manusia belum diterapkan dalam manajemen bencana di Palu, terbukti dari perlakuan tidak adil terhadap korban dan keterbatasan pemenuhan kebutuhan dasar. Hasil penelitian juga mengungkap adanya konflik antara kecenderungan otoritas negara yang mengedepankan regulasi legalistik positif dalam penanggulangan bencana dengan lemahnya perlindungan hak asasi manusia dalam regulasi tersebut.
Negara Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia seluruh individu, termasuk korban bencana, sebagaimana tercermin dalam ratifikasi instrumen hak asasi manusia internasional dan peraturan nasional terkait manajemen bencana.Meskipun Indonesia telah menerbitkan undang-undang dan peraturan pelaksana untuk penanggulangan bencana, regulasi tersebut masih kurang memuat ketentuan khusus mengenai perlindungan hak asasi manusia dan menghadapi kesenjangan dalam pelaksanaan oleh lembaga berwenang.Akibatnya, implementasi manajemen bencana di Palu menunjukkan berbagai kendala operasional dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap korban.
Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi bagaimana kearifan lokal dan sistem nilai masyarakat Palu berkontribusi dalam memperkuat pelaksanaan prinsip hak asasi manusia pada setiap tahapan manajemen bencana, dengan metode etnografi dan wawancara mendalam kepada tokoh masyarakat, pemerintah daerah, dan korban untuk menggali praktik budaya lokal dalam protokol evakuasi, bantuan, dan rehabilitasi guna menjamin akses yang adil dan bermartabat bagi korban. Selain itu, penting diadakan studi evaluatif mengenai efektivitas koordinasi antara BNPB, BPBD, TNI, pemerintah daerah, dan lembaga sipil dalam menerjemahkan standar internasional hak asasi manusia ke dalam kebijakan dan prosedur penanganan bencana; penelitian ini dapat menggunakan analisis jaringan antarlembaga dan studi kasus komparatif untuk mengidentifikasi hambatan birokrasi serta merumuskan model koordinasi yang lebih responsif dan akuntabel. Terakhir, perlu dilakukan studi kebijakan terapan berupa analisis komparatif regulasi turunan seperti Peraturan Kepala BNPB dan Perda tentang standar pelayanan minimum bencana, diikuti penyusunan rancangan prototipe peraturan baru yang secara spesifik mengatur perlindungan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, ibu hamil, dan lansia, dengan memanfaatkan kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif untuk menghasilkan rekomendasi konkret bagi pembuat kebijakan nasional dan daerah.
| File size | 606.8 KB |
| Pages | 41 |
| Short Link | https://juris.id/p-r5 |
| DMCA | Report |
Related /
UMMUMM Dari sudut pandang Al Farabi tentang konsep negara ideal, tanggung jawab untuk memenuhi kriteria utama negara ditentukan oleh pemimpin dan dukungan kerjaDari sudut pandang Al Farabi tentang konsep negara ideal, tanggung jawab untuk memenuhi kriteria utama negara ditentukan oleh pemimpin dan dukungan kerja
ALJAMIAHALJAMIAH Akhirnya, secara pragmatis penulis menjelaskan peran agama dalam pembangunan peradaban besar di dunia, termasuk peran agama dalam demokratisasi Indonesia.Akhirnya, secara pragmatis penulis menjelaskan peran agama dalam pembangunan peradaban besar di dunia, termasuk peran agama dalam demokratisasi Indonesia.
UMMUMM Pemerintah perlu meninjau kembali alasan pengecualian tanggung jawab pidana bagi anak dan lebih selektif dalam menentukan sanksi yang sesuai dengan jenisPemerintah perlu meninjau kembali alasan pengecualian tanggung jawab pidana bagi anak dan lebih selektif dalam menentukan sanksi yang sesuai dengan jenis
UMMUMM Tulisan ini menyimpulkan bahwa pemahaman hubungan antara hak asasi manusia dan keadilan restoratif di Indonesia memerlukan pemahaman tentang kolokasi.Tulisan ini menyimpulkan bahwa pemahaman hubungan antara hak asasi manusia dan keadilan restoratif di Indonesia memerlukan pemahaman tentang kolokasi.
UMMUMM Temuan kajian berkontribusi pada pemahaman kompleks tentang relevansi paten dengan hak asasi manusia sambil menyediakan dasar untuk pengembangan kebijakanTemuan kajian berkontribusi pada pemahaman kompleks tentang relevansi paten dengan hak asasi manusia sambil menyediakan dasar untuk pengembangan kebijakan
UMMUMM Sengketa tanah berasal dari kepemilikan tanah yang tidak jelas (tanpa sertifikat), mendorong kedua pihak untuk memulai pendaftaran tanah guna memastikanSengketa tanah berasal dari kepemilikan tanah yang tidak jelas (tanpa sertifikat), mendorong kedua pihak untuk memulai pendaftaran tanah guna memastikan
UNEJUNEJ Jurnal ini menyajikan berbagai artikel tentang hak asasi manusia di Asia Tenggara, termasuk tentang ruang politik yang menyusut di Indonesia, keragamanJurnal ini menyajikan berbagai artikel tentang hak asasi manusia di Asia Tenggara, termasuk tentang ruang politik yang menyusut di Indonesia, keragaman
UNPADUNPAD Dengan pemahaman tersebut, putusan arbitrase dapat dilaksanakan secara sukarela untuk menyelesaikan sengketa secara cepat, asalkan para pihak mengakuiDengan pemahaman tersebut, putusan arbitrase dapat dilaksanakan secara sukarela untuk menyelesaikan sengketa secara cepat, asalkan para pihak mengakui
Useful /
USAHIDUSAHID Hasil dalam penelitian ini bahwa destinasi wisata Alam Santosa memiliki potensi yang dapat menjadikan daya tarik wisata yang berada di Kabupaten Bandung.Hasil dalam penelitian ini bahwa destinasi wisata Alam Santosa memiliki potensi yang dapat menjadikan daya tarik wisata yang berada di Kabupaten Bandung.
UMMUMM Pertama-tama, pemikiran telah ditetapkan terkait triad politik dan Indonesia sendiri adalah negara demokratis. Demokrasi membebaskan rakyatnya untuk menyuarakanPertama-tama, pemikiran telah ditetapkan terkait triad politik dan Indonesia sendiri adalah negara demokratis. Demokrasi membebaskan rakyatnya untuk menyuarakan
UNEJUNEJ Negara-negara Asia Tenggara secara beragam telah mengalami transisi dari rezim totaliter dan otoriter menuju demokrasi yang berkembang. Namun, hak politikNegara-negara Asia Tenggara secara beragam telah mengalami transisi dari rezim totaliter dan otoriter menuju demokrasi yang berkembang. Namun, hak politik
UNILAUNILA Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian perlakuan fisik dan pemberian perlakuan kimiawi terhadap perkecambahan benih aren dan mengetahuiPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian perlakuan fisik dan pemberian perlakuan kimiawi terhadap perkecambahan benih aren dan mengetahui