STISIPWIDYAPURI SMISTISIPWIDYAPURI SMI

Jurnal Dialektika PolitikJurnal Dialektika Politik

Tujuan tulisan ilmiah ini adalah untuk melihat dan mengetahui bagaimana peran pemerintahan dalam penanganan eksploitasi pekerja migran Indonesia di Singapura. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintahan dalam penanganan eksploitasi pekerja migran Indonesia di Singapura berjalan dengan baik. Hal tersebut terlihat dalam kebijakan pemerintah dalam mengeluarkan berbagai instrumen hukum mulai dari konsitusi hingga peraturan pelaksananya, melakukan kerjasama baik itu secara bilateral, regional, maupun multilateral dengan negara-negara lain, terutama negara tujuan penempatan TKI. Serta bersama dengan bantuan dari lembaga nonpemerintah seperti LSM baik lokal, nasional maupun individu-individu untuk selalu meberikan penyuluhan, pelatihan hingga bantuan perlindungan hukum kepada TKI.

Upaya pemerintah Indonesia dalam memberantas perdagangan manusia terhadap tenaga kerja Indonesia melibatkan serangkaian langkah strategis dan komprehensif.Pertama, pemerintah telah mengeluarkan berbagai instrumen hukum, mulai dari konstitusi hingga peraturan pelaksanaan, yang bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam penanggulangan perdagangan manusia.Selain itu, pemerintah aktif melakukan kerjasama bilateral, regional, dan multilateral dengan negara-negara tujuan penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI), guna meningkatkan perlindungan dan penanganan masalah yang dihadapi TKI di luar negeri.Diplomasi perlindungan juga dijalankan melalui bantuan konsuler dan program-program KBRI Singapura, yang berfokus pada pendekatan pencegahan, deteksi dini, dan penanganan tanggap terhadap kasus-kasus yang melibatkan hukum.

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa arah penelitian lanjutan dapat dieksplorasi. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai efektivitas implementasi perjanjian bilateral dan multilateral antara Indonesia dan Singapura dalam perlindungan pekerja migran, khususnya dalam mekanisme penyelesaian sengketa dan akses terhadap keadilan. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada peran serta dan efektivitas lembaga non-pemerintah (LSM) dalam memberikan pendampingan hukum dan advokasi bagi pekerja migran yang mengalami eksploitasi, serta bagaimana meningkatkan sinergi antara pemerintah dan LSM dalam upaya perlindungan. Ketiga, penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai dampak psikologis dan sosial yang dialami oleh pekerja migran korban eksploitasi, serta mengembangkan program rehabilitasi dan reintegrasi yang komprehensif untuk membantu mereka kembali beradaptasi dengan kehidupan normal. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam perumusan kebijakan dan program perlindungan pekerja migran yang lebih efektif dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan dan harkat martabat mereka.

Read online
File size170.36 KB
Pages11
DMCAReport

Related /

ads-block-test