Publisher

DINASTIREVDINASTIREV

Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Abstract

Penelitian ini membahas pelindungan hukum terhadap data pribadi pelanggan PT. PLN dalam konteks pemberian surat pemutusan sementara arus listrik secara fisik, yang dinilai rentan terhadap kebocoran data. Surat tersebut mencantumkan informasi sensitif seperti nama, alamat, ID pelanggan, dan jumlah tagihan yang dapat diakses oleh pihak tidak berkepentingan karena disampaikan tanpa pengamanan memadai. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung data lapangan, dengan tujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik PLN dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan PLN dalam menyampaikan surat tanpa perlindungan layak dapat dikategorikan sebagai kelalaian dalam pemrosesan data pribadi dan berpotensi melanggar prinsip-prinsip UU PDP. Diperlukan penguatan regulasi internal, peningkatan kesadaran petugas PLN, serta perbaikan mekanisme distribusi surat agar perlindungan hak privasi pelanggan dapat terjamin sesuai asas hukum yang berlaku.

Conclusion

Upaya PLN menjaga pengelolaan data pribadi pelanggan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi pelanggan yang dilakukan PLN masih lebih dominan bersifat preventif, meskipun belum optimal, dan upaya represif hampir belum terbentuk secara sistematis.Dalam aspek preventif, PLN telah memulai digitalisasi layanan seperti penggunaan aplikasi PLN Mobile yang dilengkapi sistem login dan kontrol akses internal sebagai bagian dari pengamanan data secara teknis.Selain itu, upaya preventif juga dapat diarahkan melalui pelatihan khusus kepada petugas lapangan, dalam hal ini Billman, agar memahami pentingnya menjaga kerahasiaan data pelanggan ketika menyampaikan tagihan ataupun surat pemberitahuan pemutusan.Namun pada praktiknya, edukasi ini masih sangat terbatas.Di samping pelatihan, pembenahan administratif juga penting, salah satunya melalui penggunaan amplop tertutup dalam menyampaikan surat pemberitahuan pemutusan sementara arus listrik.Selama ini, penyampaian surat secara terbuka dengan mencantumkan data pribadi pelanggan (nama lengkap, alamat, ID pelanggan, dan jumlah tunggakan) menjadi celah nyata yang berpotensi menyebabkan pelanggaran terhadap prinsip keamanan dan kerahasiaan dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.Upaya perbaikan seperti mengubah metode distribusi surat menjadi lebih tertutup dan aman akan sangat mendukung perlindungan hukum preventif dan memperkecil risiko kebocoran.Sementara itu, upaya represif PLN masih belum terstruktur.Belum tersedia mekanisme pelaporan insiden kebocoran data, sistem kompensasi terhadap pelanggan yang dirugikan, maupun kanal aduan khusus yang dapat diakses publik terkait pelanggaran perlindungan data pribadi.Ketidaksiapan ini menunjukkan bahwa apabila terjadi pelanggaran serius, pelanggan belum memiliki jalur pemulihan atau pengaduan yang jelas.Oleh karena itu, PLN perlu menyusun kebijakan penanganan insiden, menyediakan pelatihan reguler terkait kepatuhan hukum, dan membentuk unit respons kebocoran data agar perlindungan hukum preventif dan represif dapat berjalan secara seimbang dan terpadu.

Future Research

Untuk meningkatkan perlindungan data pribadi pelanggan, PLN dapat mempertimbangkan beberapa langkah strategis. Pertama, perlu dilakukan penguatan regulasi internal yang mencakup penunjukan pejabat perlindungan data pribadi (DPO) secara formal dan publikasi mekanisme tanggap darurat data. Kedua, PLN harus menerapkan prinsip-prinsip pelindungan data pribadi secara menyeluruh, termasuk prinsip akuntabilitas dan pembatasan tujuan. Ketiga, PLN harus konsisten menerapkan pengamanan data secara menyeluruh, baik digital maupun fisik, terutama dalam layanan non-digital di lapangan. Keempat, PLN harus membangun sistem pelaporan insiden kebocoran data yang dapat diakses oleh publik dan pelanggan, serta menyediakan mekanisme kompensasi bagi pelanggan yang dirugikan akibat pelanggaran data pribadi. Kelima, PLN perlu membentuk unit respons kebocoran data dan menyediakan pelatihan reguler terkait kepatuhan hukum untuk memastikan bahwa upaya preventif dan represif dalam perlindungan data pribadi berjalan secara seimbang dan terpadu.

Metadata

File size	334.85 KB
Pages	10
DMCA	Report