UNISSULAUNISSULA
The 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe governments ambition to form a model of legislation such as the omnibus law raises much public opposition. The Omnibus Law will cut down existing regulations and will create 493 (four hundred ninety three) Government Regulations, 19 (nineteen) Presidential Regulations, and 4 (four) new Regional Regulations so that they can be able to run. Many advantages and disadvantages that will occur. The omnibus Law on job creation bill will bring social harm for labor. The zemiology approach is part of critical criminology. The approach will provide a new perspective in assessing plans for making omnibus law in Indonesia. Structural violence is one of the themes being discussed. Public rejection of the omnibus law is not related to the promise of improvement in the peoples economy but rather to the actual structural violence that will occur. Denial and violation of human rights is the price exchanged from the making of the omnibus law. The government as the organizer of the State should protect the interests of the people rather than protecting the interests of investors. That is the promise that must be fulfilled by the State administrators, as in the 1945 Constitution.
Utilizing the perspective of zemiology is the best way to prevent exploitative practices and social hazards that will occur.Labor exploitation should be minimized even eliminated.The interests of entrepreneurs and workers need to be facilitated collaboratively in an aspirational law product.Democratically formed laws will produce a comfortable and profitable business climate.
Further research should investigate the long-term impacts of the Omnibus Law on specific vulnerable worker groups, such as women and those in informal sectors, to understand the nuanced ways in which structural violence manifests. Another avenue for research could explore the effectiveness of alternative regulatory frameworks, such as participatory governance models, in balancing economic development with worker protection and environmental sustainability. Finally, a comparative study examining the implementation of similar omnibus laws in other countries could provide valuable insights into best practices and potential pitfalls, informing future policy decisions in Indonesia and contributing to a more just and equitable legal system. These studies should be conducted with a focus on qualitative data collection, including interviews with affected workers and community stakeholders, to ensure a comprehensive understanding of the lived experiences and challenges arising from the new legislation.
| File size | 896.78 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
CEREDINDONESIACEREDINDONESIA The research employs a descriptive qualitative method using a literature review of primary, secondary, and tertiary legal sources. The findings indicateThe research employs a descriptive qualitative method using a literature review of primary, secondary, and tertiary legal sources. The findings indicate
UntikaUntika Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan implementasi yang efektif, mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang, dan memperkuat kapasitas masyarakatOleh karena itu, pemerintah harus memastikan implementasi yang efektif, mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang, dan memperkuat kapasitas masyarakat
UntikaUntika Sebaliknya, sistem hukum pidana di Indonesia, termasuk KUHP dan UU ITE, belum mampu mencakup aspek teknologis dan gender dari kejahatan tersebut secaraSebaliknya, sistem hukum pidana di Indonesia, termasuk KUHP dan UU ITE, belum mampu mencakup aspek teknologis dan gender dari kejahatan tersebut secara
UntikaUntika Unsur copying dan plagiarism harus dipahami secara kontekstual, yaitu copying berkaitan dengan pelanggaran hukum atas reproduksi ekspresi yang konkret,Unsur copying dan plagiarism harus dipahami secara kontekstual, yaitu copying berkaitan dengan pelanggaran hukum atas reproduksi ekspresi yang konkret,
IAIN CURUPIAIN CURUP Melalui pendekatan yuridis normatif, studi ini mengeksplorasi titik temu dan potensi konflik antara prinsip-prinsip maqāṣid syarīah, prinsip-prinsipMelalui pendekatan yuridis normatif, studi ini mengeksplorasi titik temu dan potensi konflik antara prinsip-prinsip maqāṣid syarīah, prinsip-prinsip
UBBGUBBG Untuk mencapai tujuannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis wacana kritis sebagai metode dan kerangka kerja Leeuwen mengenaiUntuk mencapai tujuannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis wacana kritis sebagai metode dan kerangka kerja Leeuwen mengenai
IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA Muhammadiyah membentuk organisasi formal atau non-formal yang melibatkan Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), forum dekan fakultas hukum dan ketuaMuhammadiyah membentuk organisasi formal atau non-formal yang melibatkan Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), forum dekan fakultas hukum dan ketua
UNISSULAUNISSULA For the record, referring to many reports, the government is reported to have removed the EIA and IMB (building permits) obligations in the licensing processFor the record, referring to many reports, the government is reported to have removed the EIA and IMB (building permits) obligations in the licensing process
Useful /
APPIHIAPPIHI Penelitian ini menegaskan bahwa penyusunan MoU yang jelas dan sesuai prinsip hukum sangat penting untuk meminimalisir sengketa dan memberikan perlindunganPenelitian ini menegaskan bahwa penyusunan MoU yang jelas dan sesuai prinsip hukum sangat penting untuk meminimalisir sengketa dan memberikan perlindungan
APPIHIAPPIHI Hasil kajian menunjukkan bahwa keputusan pengesahan perdamaian kedua ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip dasar hukum yang ada, tetapi juga berpotensiHasil kajian menunjukkan bahwa keputusan pengesahan perdamaian kedua ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip dasar hukum yang ada, tetapi juga berpotensi
UNISSULAUNISSULA Ide Omnibus Law langsung menuai polemik di masyarakat karena dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, dasar sosiologisnya terkesan dibuat-buatIde Omnibus Law langsung menuai polemik di masyarakat karena dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, dasar sosiologisnya terkesan dibuat-buat
UNISSULAUNISSULA Pemerintah bersama Kadin telah membentuk Omnibus Law Task Force untuk meningkatkan peluang investasi baik dari investor domestik maupun asing demi kemajuanPemerintah bersama Kadin telah membentuk Omnibus Law Task Force untuk meningkatkan peluang investasi baik dari investor domestik maupun asing demi kemajuan