UNISSULAUNISSULA
The 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe governments ambition to form a model of legislation such as the omnibus law raises much public opposition. The Omnibus Law will cut down existing regulations and will create 493 (four hundred ninety three) Government Regulations, 19 (nineteen) Presidential Regulations, and 4 (four) new Regional Regulations so that they can be able to run. Many advantages and disadvantages that will occur. The omnibus Law on job creation bill will bring social harm for labor. The zemiology approach is part of critical criminology. The approach will provide a new perspective in assessing plans for making omnibus law in Indonesia. Structural violence is one of the themes being discussed. Public rejection of the omnibus law is not related to the promise of improvement in the peoples economy but rather to the actual structural violence that will occur. Denial and violation of human rights is the price exchanged from the making of the omnibus law. The government as the organizer of the State should protect the interests of the people rather than protecting the interests of investors. That is the promise that must be fulfilled by the State administrators, as in the 1945 Constitution.
Utilizing the perspective of zemiology is the best way to prevent exploitative practices and social hazards that will occur.Labor exploitation should be minimized even eliminated.The interests of entrepreneurs and workers need to be facilitated collaboratively in an aspirational law product.Democratically formed laws will produce a comfortable and profitable business climate.
Further research should investigate the long-term impacts of the Omnibus Law on specific vulnerable worker groups, such as women and those in informal sectors, to understand the nuanced ways in which structural violence manifests. Another avenue for research could explore the effectiveness of alternative regulatory frameworks, such as participatory governance models, in balancing economic development with worker protection and environmental sustainability. Finally, a comparative study examining the implementation of similar omnibus laws in other countries could provide valuable insights into best practices and potential pitfalls, informing future policy decisions in Indonesia and contributing to a more just and equitable legal system. These studies should be conducted with a focus on qualitative data collection, including interviews with affected workers and community stakeholders, to ensure a comprehensive understanding of the lived experiences and challenges arising from the new legislation.
| File size | 896.78 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Perlindungan hukum terhadap pekerja Indonesia dalam konteks integrasi budaya dan norma terhadap tenaga kerja asing, khususnya dari perusahaan China, merupakanPerlindungan hukum terhadap pekerja Indonesia dalam konteks integrasi budaya dan norma terhadap tenaga kerja asing, khususnya dari perusahaan China, merupakan
MKRIMKRI Artikel ini bertujuan melakukan kritik terhadap metode Omnibus dalam Pasal 64 (1) huruf b UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penerapannyaArtikel ini bertujuan melakukan kritik terhadap metode Omnibus dalam Pasal 64 (1) huruf b UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penerapannya
UntikaUntika Perubahan regulasi ini bertujuan menciptakan tata kelola lahan yang lebih baik, namun menimbulkan tantangan terkait pengawasan, penanganan konflik, danPerubahan regulasi ini bertujuan menciptakan tata kelola lahan yang lebih baik, namun menimbulkan tantangan terkait pengawasan, penanganan konflik, dan
UntikaUntika Mekanisme penyelesaian perkara pidana di kabupaten Jember pada rumah restorative justice dilakukan melalui mediasi penal yang melibatkan pihak terkaitMekanisme penyelesaian perkara pidana di kabupaten Jember pada rumah restorative justice dilakukan melalui mediasi penal yang melibatkan pihak terkait
UntikaUntika Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara dengan unsur Forkopimcam, tokoh adat, dan tokoh pemuda. Temuan penelitian menunjukkanPenelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara dengan unsur Forkopimcam, tokoh adat, dan tokoh pemuda. Temuan penelitian menunjukkan
UMMUMM Hal ini menghambat upaya untuk menjadikan investasi domestik Indonesia sebagai investasi utama dalam ekonomi Indonesia. Sebagai negara berkembang, IndonesiaHal ini menghambat upaya untuk menjadikan investasi domestik Indonesia sebagai investasi utama dalam ekonomi Indonesia. Sebagai negara berkembang, Indonesia
UMMUMM Makalah ini membahas mekanisme perizinan pendirian rumah ibadah. Dalam praktik, mekanisme perizinan di kedua negara menunjukkan perbedaan signifikan. DiMakalah ini membahas mekanisme perizinan pendirian rumah ibadah. Dalam praktik, mekanisme perizinan di kedua negara menunjukkan perbedaan signifikan. Di
IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA Muhammadiyah menawarkan tiga poin konsep, yaitu mencabut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU), menunda pelaksanaannya, dilakukanMuhammadiyah menawarkan tiga poin konsep, yaitu mencabut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU), menunda pelaksanaannya, dilakukan
Useful /
UMMUMM Kudus dapat berfungsi sebagai laboratorium sosial, menunjukkan bahwa tradisi dan hukum dapat bekerja bersama untuk menciptakan keadilan substantif bagiKudus dapat berfungsi sebagai laboratorium sosial, menunjukkan bahwa tradisi dan hukum dapat bekerja bersama untuk menciptakan keadilan substantif bagi
UNISSULAUNISSULA Proses perumusan RUU Cipta Kerja yang telah mencapai pembahasan di DPR menimbulkan keprihatinan terutama bagi pekerja, karena isinya dianggap mengancamProses perumusan RUU Cipta Kerja yang telah mencapai pembahasan di DPR menimbulkan keprihatinan terutama bagi pekerja, karena isinya dianggap mengancam
UNISSULAUNISSULA Pancasila sebagai dasar negara atau filsafat negara telah dijaga hingga kini dan tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Pancasila, yang merupakanPancasila sebagai dasar negara atau filsafat negara telah dijaga hingga kini dan tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Pancasila, yang merupakan
UNISSULAUNISSULA The manifestation of Pancasila Values on the application of the Omnibus law must be in line with the view of justice in national law based on the basisThe manifestation of Pancasila Values on the application of the Omnibus law must be in line with the view of justice in national law based on the basis