UNISSULAUNISSULA
The 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe governments ambition to form a model of legislation such as the omnibus law raises much public opposition. The Omnibus Law will cut down existing regulations and will create 493 (four hundred ninety three) Government Regulations, 19 (nineteen) Presidential Regulations, and 4 (four) new Regional Regulations so that they can be able to run. Many advantages and disadvantages that will occur. The omnibus Law on job creation bill will bring social harm for labor. The zemiology approach is part of critical criminology. The approach will provide a new perspective in assessing plans for making omnibus law in Indonesia. Structural violence is one of the themes being discussed. Public rejection of the omnibus law is not related to the promise of improvement in the peoples economy but rather to the actual structural violence that will occur. Denial and violation of human rights is the price exchanged from the making of the omnibus law. The government as the organizer of the State should protect the interests of the people rather than protecting the interests of investors. That is the promise that must be fulfilled by the State administrators, as in the 1945 Constitution.
Utilizing the perspective of zemiology is the best way to prevent exploitative practices and social hazards that will occur.Labor exploitation should be minimized even eliminated.The interests of entrepreneurs and workers need to be facilitated collaboratively in an aspirational law product.Democratically formed laws will produce a comfortable and profitable business climate.
Further research should investigate the long-term impacts of the Omnibus Law on specific vulnerable worker groups, such as women and those in informal sectors, to understand the nuanced ways in which structural violence manifests. Another avenue for research could explore the effectiveness of alternative regulatory frameworks, such as participatory governance models, in balancing economic development with worker protection and environmental sustainability. Finally, a comparative study examining the implementation of similar omnibus laws in other countries could provide valuable insights into best practices and potential pitfalls, informing future policy decisions in Indonesia and contributing to a more just and equitable legal system. These studies should be conducted with a focus on qualitative data collection, including interviews with affected workers and community stakeholders, to ensure a comprehensive understanding of the lived experiences and challenges arising from the new legislation.
| File size | 896.78 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana pencerminan konstitusi negara hadir dalam penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi serta menilai efektivitasPenelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana pencerminan konstitusi negara hadir dalam penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi serta menilai efektivitas
UntikaUntika Tujuan artikel ini adalah untuk mengidentifikasi dan memahami ketentuan hukum yang mengatur Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah negara berdasarkan Undang‑UndangTujuan artikel ini adalah untuk mengidentifikasi dan memahami ketentuan hukum yang mengatur Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah negara berdasarkan Undang‑Undang
UntikaUntika Dalam rumusan tindak pidana dan rumusan pertanggungjawaban pidana pada KUHP Nasional, mengadopsi yang namanya Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan. BerlakunyaDalam rumusan tindak pidana dan rumusan pertanggungjawaban pidana pada KUHP Nasional, mengadopsi yang namanya Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan. Berlakunya
UntikaUntika Penelitian ini berangkat dari dua permasalahan utama yaitu; Bagaimakah penerapan serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Peraturan Pemerintah NomorPenelitian ini berangkat dari dua permasalahan utama yaitu; Bagaimakah penerapan serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor
UntikaUntika 5 Tahun 1960) yang membatasi hak milik tanah hanya bagi WNI. Akibat hukumnya adalah pembatalan hak atas tanah yang diperoleh secara tidak sah dan pengembalian5 Tahun 1960) yang membatasi hak milik tanah hanya bagi WNI. Akibat hukumnya adalah pembatalan hak atas tanah yang diperoleh secara tidak sah dan pengembalian
UntikaUntika Sebaliknya, sistem hukum pidana di Indonesia, termasuk KUHP dan UU ITE, belum mampu mencakup aspek teknologis dan gender dari kejahatan tersebut secaraSebaliknya, sistem hukum pidana di Indonesia, termasuk KUHP dan UU ITE, belum mampu mencakup aspek teknologis dan gender dari kejahatan tersebut secara
UntikaUntika Influencer sebagai bagian dari sistem pemasaran dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara perdata, pidana, hingga administrasi. Sehingga hasil analisisInfluencer sebagai bagian dari sistem pemasaran dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara perdata, pidana, hingga administrasi. Sehingga hasil analisis
UBBGUBBG UU Cipta Kerja yang disahkan pada tahun 2021 oleh Pemerintah Indonesia memicu protes nasional dari berbagai elemen masyarakat. Dalam hal ini, dengan keyakinanUU Cipta Kerja yang disahkan pada tahun 2021 oleh Pemerintah Indonesia memicu protes nasional dari berbagai elemen masyarakat. Dalam hal ini, dengan keyakinan
Useful /
UINSAIZUUINSAIZU Alternatif penyelesaian sengketa atau ADR merupakan metode untuk menyelesaikan konflik secara damai dan sepakat yang telah menjadi tradisi panjang di Indonesia.Alternatif penyelesaian sengketa atau ADR merupakan metode untuk menyelesaikan konflik secara damai dan sepakat yang telah menjadi tradisi panjang di Indonesia.
UNISSULAUNISSULA Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Omnibus Law dalam Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia. Ide Omnibus Law langsung menuaiPermasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Omnibus Law dalam Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia. Ide Omnibus Law langsung menuai
UNISSULAUNISSULA Pancasila as the basis of the state or state philosophy has until now been maintained and is still considered important for the Indonesian state. Pancasila,Pancasila as the basis of the state or state philosophy has until now been maintained and is still considered important for the Indonesian state. Pancasila,
UNISSULAUNISSULA Dari sisi pemerintah, terdapat setidaknya tiga manfaat penerapan Omnibus Law, yaitu: pertama, menghilangkan tumpang‑tindih antara peraturan perundang‑undangan;Dari sisi pemerintah, terdapat setidaknya tiga manfaat penerapan Omnibus Law, yaitu: pertama, menghilangkan tumpang‑tindih antara peraturan perundang‑undangan;