UNISSULAUNISSULA
The 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe governments ambition to form a model of legislation such as the omnibus law raises much public opposition. The Omnibus Law will cut down existing regulations and will create 493 (four hundred ninety three) Government Regulations, 19 (nineteen) Presidential Regulations, and 4 (four) new Regional Regulations so that they can be able to run. Many advantages and disadvantages that will occur. The omnibus Law on job creation bill will bring social harm for labor. The zemiology approach is part of critical criminology. The approach will provide a new perspective in assessing plans for making omnibus law in Indonesia. Structural violence is one of the themes being discussed. Public rejection of the omnibus law is not related to the promise of improvement in the peoples economy but rather to the actual structural violence that will occur. Denial and violation of human rights is the price exchanged from the making of the omnibus law. The government as the organizer of the State should protect the interests of the people rather than protecting the interests of investors. That is the promise that must be fulfilled by the State administrators, as in the 1945 Constitution.
Utilizing the perspective of zemiology is the best way to prevent exploitative practices and social hazards that will occur.Labor exploitation should be minimized even eliminated.The interests of entrepreneurs and workers need to be facilitated collaboratively in an aspirational law product.Democratically formed laws will produce a comfortable and profitable business climate.
Further research should investigate the long-term impacts of the Omnibus Law on specific vulnerable worker groups, such as women and those in informal sectors, to understand the nuanced ways in which structural violence manifests. Another avenue for research could explore the effectiveness of alternative regulatory frameworks, such as participatory governance models, in balancing economic development with worker protection and environmental sustainability. Finally, a comparative study examining the implementation of similar omnibus laws in other countries could provide valuable insights into best practices and potential pitfalls, informing future policy decisions in Indonesia and contributing to a more just and equitable legal system. These studies should be conducted with a focus on qualitative data collection, including interviews with affected workers and community stakeholders, to ensure a comprehensive understanding of the lived experiences and challenges arising from the new legislation.
| File size | 896.78 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
RIAURIAU Studi ini bertujuan untuk menganalisis luas lahan perkebunan, tingkat produksi, dan pembentukan limbah kulit durian di Riau sambil mengevaluasi sikap danStudi ini bertujuan untuk menganalisis luas lahan perkebunan, tingkat produksi, dan pembentukan limbah kulit durian di Riau sambil mengevaluasi sikap dan
STIEMADANISTIEMADANI Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis bibliometrik dan Systematic Literature Review (SLR), yang bertujuan untuk mengidentifikasi tren,Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis bibliometrik dan Systematic Literature Review (SLR), yang bertujuan untuk mengidentifikasi tren,
SMARTPUBLISHERSMARTPUBLISHER Data diperoleh melalui kuesioner yang didistribusikan kepada mahasiswa akuntansi di Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Penelitian ini menggunakan analisisData diperoleh melalui kuesioner yang didistribusikan kepada mahasiswa akuntansi di Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Penelitian ini menggunakan analisis
IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA Tujuan dari kajian ini adalah menganalisis dengan basis eistemologi fikih minoritas terhadap hak-hak konstitusional penghayat kepercayaan. Berbeda denganTujuan dari kajian ini adalah menganalisis dengan basis eistemologi fikih minoritas terhadap hak-hak konstitusional penghayat kepercayaan. Berbeda dengan
UNISSULAUNISSULA Studi ini menggunakan pendekatan hukum normatif, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa transformasi kebijakan hukum Islam menjadi hukum nasional tidakStudi ini menggunakan pendekatan hukum normatif, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa transformasi kebijakan hukum Islam menjadi hukum nasional tidak
UNISSULAUNISSULA Transformasi kebijakan politik hukum Islam menjadi hukum nasional tidak ada kaitannya dengan perjuangan untuk negara Islam sebagai dasar negara. Di sisiTransformasi kebijakan politik hukum Islam menjadi hukum nasional tidak ada kaitannya dengan perjuangan untuk negara Islam sebagai dasar negara. Di sisi
UNISSULAUNISSULA Pancasila, yang merupakan fondasi fundamental bangsa Indonesia, harus direalisasikan karena Pancasila, filsafat kehidupan Indonesia, pada dasarnya adalahPancasila, yang merupakan fondasi fundamental bangsa Indonesia, harus direalisasikan karena Pancasila, filsafat kehidupan Indonesia, pada dasarnya adalah
UNISSULAUNISSULA Dalam draf RUU Omnibus Law terdapat artikel yang tidak berpihak pada isu lingkungan, sosial dan budaya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang UUPPLHDalam draf RUU Omnibus Law terdapat artikel yang tidak berpihak pada isu lingkungan, sosial dan budaya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang UUPPLH
Useful /
UNIVAUNIVA Misalnya dalam penanaman pohon. Proses pembelajaran peranan guru bukan semata-mata memberikan informasi, melainkan juga mengarahkan dan memberi fasilitasMisalnya dalam penanaman pohon. Proses pembelajaran peranan guru bukan semata-mata memberikan informasi, melainkan juga mengarahkan dan memberi fasilitas
UINMADURAUINMADURA Pentingnya manajemen aset yang efektif menjadi jelas, karena hal ini berkaitan langsung dengan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya. SelainPentingnya manajemen aset yang efektif menjadi jelas, karena hal ini berkaitan langsung dengan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya. Selain
RIAURIAU Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) Potensi dan produksi sagu pada dua kabupaten yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti dan Indragiri Hilir relatif cukupHasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) Potensi dan produksi sagu pada dua kabupaten yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti dan Indragiri Hilir relatif cukup
IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang‑Undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Pemerintah No. 33/2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang‑Undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Pemerintah No. 33/2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif.