UMMUMM

Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah Hukum

Penelitian ini membahas penerapan prinsip non-diskriminasi WTO untuk meningkatkan perekonomian global. Namun, penerapan ini tidak tanpa konsekuensi negatif yang mempengaruhi Indonesia. Banyak investor domestik, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), mengalami kebangkrutan karena tidak mampu bersaing dengan investor asing yang besar. Pengecualian terhadap banyak investor domestik dan kegagalan untuk mencapai tujuan menjadikan investasi domestik Indonesia sebagai investasi utama dalam ekonomi negara, setelah penerapan prinsip non-diskriminasi WTO berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, mendorong dilakukannya penelitian ini.

Penerapan prinsip non-diskriminasi WTO di Indonesia telah mengakibatkan perlakuan yang sama antara investasi asing dan investasi domestik Indonesia, sehingga banyak investor domestik, khususnya UMKM, tidak mampu bersaing dengan investor asing yang besar dan mengalami kebangkrutan.Hal ini menghambat upaya untuk menjadikan investasi domestik Indonesia sebagai investasi utama dalam ekonomi Indonesia.Sebagai negara berkembang, Indonesia seharusnya memanfaatkan ketentuan pengecualian dalam Perjanjian WTO untuk membatasi penerapan prinsip non-diskriminasi yang diperlukan untuk melindungi investasi domestik dan kepentingan ekonomi, termasuk sistem ekonominya.

Berdasarkan penelitian ini, disarankan agar pemerintah Indonesia memanfaatkan ketentuan pengecualian dalam Perjanjian WTO untuk melindungi kepentingan ekonomi negara, khususnya dalam hal investasi domestik dan UMKM. Pemerintah juga perlu menerapkan kebijakan yang melindungi investasi domestik, khususnya UMKM, dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Selain itu, penting untuk terus mengevaluasi dan menyesuaikan kebijakan investasi agar selaras dengan sistem ekonomi Pancasila dan kepentingan nasional Indonesia.

  1. Implementasi Prinsip Perlindungan Investasi Asing di Indonesia | Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik.... dinastirev.org/JIHHP/article/view/3148Implementasi Prinsip Perlindungan Investasi Asing di Indonesia Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik dinastirev JIHHP article view 3148
  2. Archives V16N1 (08). archives v16n1 home french journal editorial board issues submissions volume number... doi.org/10.14330/jeail.2023.16.1.08Archives V16N1 08 archives v16n1 home french journal editorial board issues submissions volume number doi 10 14330 jeail 2023 16 1 08
  3. "Human Rights Concerns in Investment Law" by Varun Chhachhar, Monika Negi et al.. human rights... scholarhub.ui.ac.id/ijil/vol22/iss3/5Human Rights Concerns in Investment Law by Varun Chhachhar Monika Negi et al human rights scholarhub ui ac ijil vol22 iss3 5
  4. The Implications of TRIMs Agreement on Domestic Economy in the 21st Century: A Study of Legal Development... jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v4n2-13The Implications of TRIMs Agreement on Domestic Economy in the 21st Century A Study of Legal Development jurnal penerbitsign index php sjh article view v4n2 13
  5. Redesign of Positive Fictitious Efforts After the Job Creation Law : Redesain Upaya Fiktif Positif Pasca... doi.org/10.31078/jk2029Redesign of Positive Fictitious Efforts After the Job Creation Law Redesain Upaya Fiktif Positif Pasca doi 10 31078 jk2029
Read online
File size375.62 KB
Pages22
DMCAReport

Related /

JURIS The Efforts of Islamic Religious Education Teachers in Internalizing Students Social Politics at TMII Roudlotul Qur an Metro 2026More at 2026

STAI AL-FURQANSTAI AL-FURQAN Dalam hal internalisasi, pendidik menggunakan metode untuk menginternalisasikannya, yaitu dengan menggunakan beberapa tahap di TMII Roudhotul Quran MiddleDalam hal internalisasi, pendidik menggunakan metode untuk menginternalisasikannya, yaitu dengan menggunakan beberapa tahap di TMII Roudhotul Quran Middle

JURIS Development Of Student Worksheets Based On Religious Moderation Values At Junior High Schools In Pesawaran Regency Analysis Of Effectiveness And Implementation 2025More at 2025

ASY SYUKRIYYAHASY SYUKRIYYAH The novelty of this research lies in the development of Islamic Religious Education (PAI) LKPDs that effectively instill the values of religious moderationThe novelty of this research lies in the development of Islamic Religious Education (PAI) LKPDs that effectively instill the values of religious moderation

JURIS Perlindungan Hukum Pekerja Indonesia dalam Konteks Integrasi Budaya dan Norma Terhadap Tenaga Kerja Asing dari Perusahaan China di Indonesia 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami fenomena jaminan secara yuridis bagi pekerja Indonesia dalam konteksPenelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami fenomena jaminan secara yuridis bagi pekerja Indonesia dalam konteks

JURIS Empirical History of Local Wisdom in Digital Learning Within Islamic Education Management 2025More at 2025

UNUJAUNUJA Pemodelan persamaan struktural berbasis partial least squares (PLS) digunakan dalam analisis data, bersama dengan analisis deskriptif dan korelasional.Pemodelan persamaan struktural berbasis partial least squares (PLS) digunakan dalam analisis data, bersama dengan analisis deskriptif dan korelasional.

JURIS Kompromi Umur Dan Relevansinya Dengan Kontrak Kekuasaan Dalam Pemilihan Umum Age Compromise and Its Relevance to Power Contracts in General Elections 2025More at 2025

UntikaUntika Kontrak kekuasaan dalam pemilihan umum adalah sarana demokrasi yang digunakan untuk membatasi kekuasaan. Pembatasan dimaksud adalah periodisasi kekuasaanKontrak kekuasaan dalam pemilihan umum adalah sarana demokrasi yang digunakan untuk membatasi kekuasaan. Pembatasan dimaksud adalah periodisasi kekuasaan

JURIS Eksistensi Hak Pengelolaan Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja di Kota Palu dan Kabupaten Donggala The Existence of Land Management Rights after the Job Creation Law in Palu City and Donggala Regency 2025More at 2025

UntikaUntika Eksistensi Hak Pengelolaan (HPL) di Kota Palu dan Kabupaten Donggala mengalami perubahan signifikan setelah diberlakukannya Undang‑Undang Cipta Kerja,Eksistensi Hak Pengelolaan (HPL) di Kota Palu dan Kabupaten Donggala mengalami perubahan signifikan setelah diberlakukannya Undang‑Undang Cipta Kerja,

JURIS Building religious moderation through islamic religious education a study of high school teachers in Banten Indonesia 2025More at 2025

IICETIICET Keberagaman agama telah menjadi isu penting dalam konteks pendidikan Indonesia, terutama dalam menumbuhkan toleransi dan mencegah radikalisme di kalanganKeberagaman agama telah menjadi isu penting dalam konteks pendidikan Indonesia, terutama dalam menumbuhkan toleransi dan mencegah radikalisme di kalangan

JURIS The Application of Scaffolding in PAI Learning Based on Socio Cultural Theory 2025More at 2025

UMSUUMSU Teknik seperti modeling, contextualization, schema building, re‑presentasi materi, dan pengembangan metakognisi terbukti efektif menuntun siswa menjadiTeknik seperti modeling, contextualization, schema building, re‑presentasi materi, dan pengembangan metakognisi terbukti efektif menuntun siswa menjadi

Useful /

JURIS Analysis of Work Engagement on the Indonesian Broadcasting Commission Staff 2025More at 2025

NEWINERANEWINERA Studi ini menekankan pentingnya manajemen beban kerja yang efektif dan lingkungan yang mendukung untuk mempertahankan motivasi. Rekomendasi meliputi peningkatanStudi ini menekankan pentingnya manajemen beban kerja yang efektif dan lingkungan yang mendukung untuk mempertahankan motivasi. Rekomendasi meliputi peningkatan

JURIS Implementation of Civil Servant Discipline to The Public Works and Spatial Planning of Banggai Regency Based On Government Regulation Number 94 2021 Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Di 2025More at 2025

UntikaUntika (3) Pelaksanaan sanksi kedisiplinan oleh Dinas PUPR Kabupaten Banggai melalui tahapan pembinaan sampai penindakan dengan melibatkan BKPSDM, Inspektorat,(3) Pelaksanaan sanksi kedisiplinan oleh Dinas PUPR Kabupaten Banggai melalui tahapan pembinaan sampai penindakan dengan melibatkan BKPSDM, Inspektorat,

JURIS Optimalisasi Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Siber Berbasis AI terhadap Perempuan Kajian Hukum Pidana dan Kebijakan Digital Optimizing Law Enforcement against AI Based Cybercrimes against Women 2025More at 2025

UntikaUntika Kemajuan teknologi kecerdasan buatan (AI) telah menciptakan tantangan baru di area hukum pidana, terutama mengenai kejahatan siber yang menargetkan perempuanKemajuan teknologi kecerdasan buatan (AI) telah menciptakan tantangan baru di area hukum pidana, terutama mengenai kejahatan siber yang menargetkan perempuan

JURIS Politik Hukum Pidana Penerapan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Kepada Pemegang Saham Berdasarkan Kuhp Nasional Criminal Law Policy Application of the Pri 2025More at 2025

UntikaUntika Namun demikian, Politik Hukum Pidana melalui KUHP Nasional yang baru saja disahkan oleh legislatif dan eksekutif untuk berlaku pada tanggal 2 Januari tahunNamun demikian, Politik Hukum Pidana melalui KUHP Nasional yang baru saja disahkan oleh legislatif dan eksekutif untuk berlaku pada tanggal 2 Januari tahun

ads-block-test