UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumPenelitian ini membahas penerapan prinsip non-diskriminasi WTO untuk meningkatkan perekonomian global. Namun, penerapan ini tidak tanpa konsekuensi negatif yang mempengaruhi Indonesia. Banyak investor domestik, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), mengalami kebangkrutan karena tidak mampu bersaing dengan investor asing yang besar. Pengecualian terhadap banyak investor domestik dan kegagalan untuk mencapai tujuan menjadikan investasi domestik Indonesia sebagai investasi utama dalam ekonomi negara, setelah penerapan prinsip non-diskriminasi WTO berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, mendorong dilakukannya penelitian ini.
Penerapan prinsip non-diskriminasi WTO di Indonesia telah mengakibatkan perlakuan yang sama antara investasi asing dan investasi domestik Indonesia, sehingga banyak investor domestik, khususnya UMKM, tidak mampu bersaing dengan investor asing yang besar dan mengalami kebangkrutan.Hal ini menghambat upaya untuk menjadikan investasi domestik Indonesia sebagai investasi utama dalam ekonomi Indonesia.Sebagai negara berkembang, Indonesia seharusnya memanfaatkan ketentuan pengecualian dalam Perjanjian WTO untuk membatasi penerapan prinsip non-diskriminasi yang diperlukan untuk melindungi investasi domestik dan kepentingan ekonomi, termasuk sistem ekonominya.
Berdasarkan penelitian ini, disarankan agar pemerintah Indonesia memanfaatkan ketentuan pengecualian dalam Perjanjian WTO untuk melindungi kepentingan ekonomi negara, khususnya dalam hal investasi domestik dan UMKM. Pemerintah juga perlu menerapkan kebijakan yang melindungi investasi domestik, khususnya UMKM, dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Selain itu, penting untuk terus mengevaluasi dan menyesuaikan kebijakan investasi agar selaras dengan sistem ekonomi Pancasila dan kepentingan nasional Indonesia.
- Implementasi Prinsip Perlindungan Investasi Asing di Indonesia | Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik.... dinastirev.org/JIHHP/article/view/3148Implementasi Prinsip Perlindungan Investasi Asing di Indonesia Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik dinastirev JIHHP article view 3148
- Archives V16N1 (08). archives v16n1 home french journal editorial board issues submissions volume number... doi.org/10.14330/jeail.2023.16.1.08Archives V16N1 08 archives v16n1 home french journal editorial board issues submissions volume number doi 10 14330 jeail 2023 16 1 08
- "Human Rights Concerns in Investment Law" by Varun Chhachhar, Monika Negi et al.. human rights... scholarhub.ui.ac.id/ijil/vol22/iss3/5Human Rights Concerns in Investment Law by Varun Chhachhar Monika Negi et al human rights scholarhub ui ac ijil vol22 iss3 5
- The Implications of TRIMs Agreement on Domestic Economy in the 21st Century: A Study of Legal Development... jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v4n2-13The Implications of TRIMs Agreement on Domestic Economy in the 21st Century A Study of Legal Development jurnal penerbitsign index php sjh article view v4n2 13
- Redesign of Positive Fictitious Efforts After the Job Creation Law : Redesain Upaya Fiktif Positif Pasca... doi.org/10.31078/jk2029Redesign of Positive Fictitious Efforts After the Job Creation Law Redesain Upaya Fiktif Positif Pasca doi 10 31078 jk2029
| File size | 375.62 KB |
| Pages | 22 |
| DMCA | Report |
Related /
STAI MUSADDADIYAHSTAI MUSADDADIYAH Rumusan masalahnya adalah: apa yang disebut dengan sosiologis, apa yang disebut dengan hukum, dan bagaimana kaitannya dengan. Metode dalam penulisan iniRumusan masalahnya adalah: apa yang disebut dengan sosiologis, apa yang disebut dengan hukum, dan bagaimana kaitannya dengan. Metode dalam penulisan ini
TYARLYTATYARLYTA Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Penelitian ini bertujuanSistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Penelitian ini bertujuan
DINASTIREVDINASTIREV Perlindungan hukum terhadap pekerja Indonesia dalam konteks integrasi budaya dan norma terhadap tenaga kerja asing, khususnya dari perusahaan China, merupakanPerlindungan hukum terhadap pekerja Indonesia dalam konteks integrasi budaya dan norma terhadap tenaga kerja asing, khususnya dari perusahaan China, merupakan
POLTEKKESDEPKES SBYPOLTEKKESDEPKES SBY Hasil menunjukkan penurunan signifikan pada COD (dari 350 mg/L menjadi 148 mg/L), BOD (dari 225 mg/L menjadi 82,4 mg/L), dan TSS (dari 180 mg/L menjadiHasil menunjukkan penurunan signifikan pada COD (dari 350 mg/L menjadi 148 mg/L), BOD (dari 225 mg/L menjadi 82,4 mg/L), dan TSS (dari 180 mg/L menjadi
SMARTPUBLISHERSMARTPUBLISHER Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan etika profesi dalam akuntansi, baik di Indonesia maupun pada tingkat internasional, memilikiBerdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan etika profesi dalam akuntansi, baik di Indonesia maupun pada tingkat internasional, memiliki
POLIMEDIAPOLIMEDIA Menjadikannya Badan Perencanaan Pembangunan yang terus berusaha meningkatkan kemakmuran masyarakat, khususnya pengembangan UMKM. Indonesia memiliki kekayaanMenjadikannya Badan Perencanaan Pembangunan yang terus berusaha meningkatkan kemakmuran masyarakat, khususnya pengembangan UMKM. Indonesia memiliki kekayaan
UKSWUKSW Penelitian ini menemukan bahwa selama pandemi COVID-19, nilai tukar USD/IDR menjadi lebih sensitif terhadap surprise component dari pengumuman indikatorPenelitian ini menemukan bahwa selama pandemi COVID-19, nilai tukar USD/IDR menjadi lebih sensitif terhadap surprise component dari pengumuman indikator
UNISSULAUNISSULA The interests of entrepreneurs and workers need to be facilitated collaboratively in an aspirational law product. Democratically formed laws will produceThe interests of entrepreneurs and workers need to be facilitated collaboratively in an aspirational law product. Democratically formed laws will produce
Useful /
UNISMUHUNISMUH Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Kesadaran hukum merupakan elemen fundamentalPendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Kesadaran hukum merupakan elemen fundamental
POLIMEDIAPOLIMEDIA Tim pengabdian dosen politeknik negeri media kreatif mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat di Kelurahan srengseng sawah dengan pendampingan penggunaaanTim pengabdian dosen politeknik negeri media kreatif mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat di Kelurahan srengseng sawah dengan pendampingan penggunaaan
UNISSULAUNISSULA Namun, jumlah dana domestik yang tersedia sangat terbatas, sehingga pemerintah memanfaatkan dana dari luar negeri. Salah satu sumber dana luar negeri yangNamun, jumlah dana domestik yang tersedia sangat terbatas, sehingga pemerintah memanfaatkan dana dari luar negeri. Salah satu sumber dana luar negeri yang
UNISSULAUNISSULA Ide Omnibus Law langsung menuai polemik di masyarakat karena dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, dasar sosiologisnya terkesan dibuat-buatIde Omnibus Law langsung menuai polemik di masyarakat karena dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, dasar sosiologisnya terkesan dibuat-buat