UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumPenelitian ini membahas penerapan prinsip non-diskriminasi WTO untuk meningkatkan perekonomian global. Namun, penerapan ini tidak tanpa konsekuensi negatif yang mempengaruhi Indonesia. Banyak investor domestik, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), mengalami kebangkrutan karena tidak mampu bersaing dengan investor asing yang besar. Pengecualian terhadap banyak investor domestik dan kegagalan untuk mencapai tujuan menjadikan investasi domestik Indonesia sebagai investasi utama dalam ekonomi negara, setelah penerapan prinsip non-diskriminasi WTO berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, mendorong dilakukannya penelitian ini.
Penerapan prinsip non-diskriminasi WTO di Indonesia telah mengakibatkan perlakuan yang sama antara investasi asing dan investasi domestik Indonesia, sehingga banyak investor domestik, khususnya UMKM, tidak mampu bersaing dengan investor asing yang besar dan mengalami kebangkrutan.Hal ini menghambat upaya untuk menjadikan investasi domestik Indonesia sebagai investasi utama dalam ekonomi Indonesia.Sebagai negara berkembang, Indonesia seharusnya memanfaatkan ketentuan pengecualian dalam Perjanjian WTO untuk membatasi penerapan prinsip non-diskriminasi yang diperlukan untuk melindungi investasi domestik dan kepentingan ekonomi, termasuk sistem ekonominya.
Berdasarkan penelitian ini, disarankan agar pemerintah Indonesia memanfaatkan ketentuan pengecualian dalam Perjanjian WTO untuk melindungi kepentingan ekonomi negara, khususnya dalam hal investasi domestik dan UMKM. Pemerintah juga perlu menerapkan kebijakan yang melindungi investasi domestik, khususnya UMKM, dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Selain itu, penting untuk terus mengevaluasi dan menyesuaikan kebijakan investasi agar selaras dengan sistem ekonomi Pancasila dan kepentingan nasional Indonesia.
- Implementasi Prinsip Perlindungan Investasi Asing di Indonesia | Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik.... dinastirev.org/JIHHP/article/view/3148Implementasi Prinsip Perlindungan Investasi Asing di Indonesia Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik dinastirev JIHHP article view 3148
- Archives V16N1 (08). archives v16n1 home french journal editorial board issues submissions volume number... doi.org/10.14330/jeail.2023.16.1.08Archives V16N1 08 archives v16n1 home french journal editorial board issues submissions volume number doi 10 14330 jeail 2023 16 1 08
- "Human Rights Concerns in Investment Law" by Varun Chhachhar, Monika Negi et al.. human rights... scholarhub.ui.ac.id/ijil/vol22/iss3/5Human Rights Concerns in Investment Law by Varun Chhachhar Monika Negi et al human rights scholarhub ui ac ijil vol22 iss3 5
- The Implications of TRIMs Agreement on Domestic Economy in the 21st Century: A Study of Legal Development... jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v4n2-13The Implications of TRIMs Agreement on Domestic Economy in the 21st Century A Study of Legal Development jurnal penerbitsign index php sjh article view v4n2 13
- Redesign of Positive Fictitious Efforts After the Job Creation Law : Redesain Upaya Fiktif Positif Pasca... doi.org/10.31078/jk2029Redesign of Positive Fictitious Efforts After the Job Creation Law Redesain Upaya Fiktif Positif Pasca doi 10 31078 jk2029
| File size | 375.62 KB |
| Pages | 22 |
| DMCA | Report |
Related /
STIEJBSTIEJB Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran di Sumatera Utara selamaPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran di Sumatera Utara selama
SGTSGT Tantangan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di era Kurikulum Merdeka memerlukan kesiapan dan kompetensi guru. Untuk itu, dilaksanakan di MI HajiTantangan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di era Kurikulum Merdeka memerlukan kesiapan dan kompetensi guru. Untuk itu, dilaksanakan di MI Haji
SERAMBISERAMBI Dari dimensi manajemen pendidikan, internalisasi yang efektif didukung oleh manajemen kurikulum strategis, penyelarasan tujuan pembelajaran dengan pendidikanDari dimensi manajemen pendidikan, internalisasi yang efektif didukung oleh manajemen kurikulum strategis, penyelarasan tujuan pembelajaran dengan pendidikan
IITSSIITSS Transformasi guru merupakan elemen kunci dalam mencapai implementasi Kurikulum Merdeka yang sukses di lembaga pendidikan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisisTransformasi guru merupakan elemen kunci dalam mencapai implementasi Kurikulum Merdeka yang sukses di lembaga pendidikan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis
AFEKSIAFEKSI Upaya ini ditopang oleh payung hukum yang kuat, seperti UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 dan Perpres No. 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama.Upaya ini ditopang oleh payung hukum yang kuat, seperti UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 dan Perpres No. 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama.
STKIP PESSELSTKIP PESSEL Sekolah yang mengadopsi manajemen partisipatif terbukti lebih adaptif terhadap perubahan, meningkatkan rasa memiliki, serta memperkuat kolaborasi seluruhSekolah yang mengadopsi manajemen partisipatif terbukti lebih adaptif terhadap perubahan, meningkatkan rasa memiliki, serta memperkuat kolaborasi seluruh
UntikaUntika Perubahan regulasi ini bertujuan menciptakan tata kelola lahan yang lebih baik, namun menimbulkan tantangan terkait pengawasan, penanganan konflik, danPerubahan regulasi ini bertujuan menciptakan tata kelola lahan yang lebih baik, namun menimbulkan tantangan terkait pengawasan, penanganan konflik, dan
BAJANGJOURNALBAJANGJOURNAL Hasil menunjukkan guru kelas IV siap mengimplementasikan Kurikulum Merdeka melalui tahapan‑tahapan upaya, antara lain mencari informasi secara pribadiHasil menunjukkan guru kelas IV siap mengimplementasikan Kurikulum Merdeka melalui tahapan‑tahapan upaya, antara lain mencari informasi secara pribadi
Useful /
UntikaUntika Perjanjian ini dianggap batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat objektif, yaitu sebab yang halal, dan bertujuan untuk menyelundupkan hukum. TanahPerjanjian ini dianggap batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat objektif, yaitu sebab yang halal, dan bertujuan untuk menyelundupkan hukum. Tanah
UntikaUntika Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas PUPR Kabupaten Banggai dilakukan melalui mekanisme kontrolPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas PUPR Kabupaten Banggai dilakukan melalui mekanisme kontrol
OPENGLOBALSCIOPENGLOBALSCI Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menetapkan dosis optimal, mengklarifikasi mekanisme aksi spesifik, serta merancang strategi suplementasi yangDiperlukan penelitian lebih lanjut untuk menetapkan dosis optimal, mengklarifikasi mekanisme aksi spesifik, serta merancang strategi suplementasi yang
STIEJBSTIEJB In the era of globalization and economic dynamics, it is important for the government to control the increasingly crowded economy. Income is an importantIn the era of globalization and economic dynamics, it is important for the government to control the increasingly crowded economy. Income is an important