UNISSULAUNISSULA
The 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe 1st Proceeding International Conference And Call PaperSumber utama dana pembangunan nasional di Indonesia adalah dana domestik. Namun, jumlah dana domestik yang tersedia sangat terbatas, sehingga pemerintah memanfaatkan dana dari luar negeri. Salah satu sumber dana luar negeri yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan nasional Indonesia adalah investasi asing. Investasi asing sebagai bentuk aliran modal memiliki peran penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara, khususnya negara berkembang. Hal ini disebabkan investor asing tidak hanya mentransfer barang modal, melainkan juga pengetahuan dan sumber daya manusia. Bagi Indonesia dan negara berkembang lainnya, investasi asing memberikan kontribusi langsung terhadap pembangunan nasional yang direncanakan. Berdasarkan latar belakang tersebut, muncul permasalahan tentang bagaimana menerapkan omnibus law bagi investor asing di Indonesia. Indonesia dapat mengadopsi omnibus law untuk menciptakan instrumen hukum investasi yang dapat meningkatkan minat investasi di Indonesia. Hal ini dikarenakan permasalahan yang diatur dalam hukum investasi sangat kompleks, mencakup ketenagakerjaan, infrastruktur, insentif fiskal dan non‑fiskal, serta aspek‑aspek terkait lainnya yang belum diatur secara memadai dalam Undang‑Undang Investasi.
Pemerintah telah menggunakan berbagai instrumen regulasi seperti PP, Perpres, dan Perda, namun fragmentasi ini menyebabkan ketidakharmonisan hukum sehingga diperlukan kesadaran untuk menciptakan undang‑undang investasi yang lengkap, sederhana, efisien, dan efektif.Menciptakan iklim investasi yang kondusif memerlukan landasan hukum yang dapat menampung kepentingan investor tanpa mengabaikan kepentingan nasional, serta memerlukan pengaturan terintegrasi daripada regulasi terpisah.Oleh karena itu, Indonesia dapat mengadopsi omnibus law sebagai instrumen hukum yang mampu mengatasi kompleksitas masalah investasi yang meliputi ketenagakerjaan, infrastruktur, dan insentif fiskal maupun non‑fiskal yang belum diatur secara menyeluruh dalam Undang‑Undang Investasi.
Penelitian selanjutnya dapat menguji pengaruh penerapan omnibus law terhadap persepsi investor asing serta aliran realisasi investasi di Indonesia melalui survei kuantitatif yang melibatkan perusahaan multinasional. Selanjutnya, dilakukan analisis komparatif kerangka omnibus law di Filipina, Amerika Serikat, dan Indonesia untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam harmonisasi regulasi investasi serta implikasinya terhadap efisiensi legislasi. Terakhir, evaluasi efektivitas instrumen hukum terintegrasi berbasis omnibus law dalam mengurangi fragmentasi regulasi dapat dilakukan dengan studi kasus sektoral, misalnya pada industri infrastruktur dan energi, guna menilai peningkatan iklim investasi dan kepatuhan hukum secara menyeluruh.
| File size | 779.24 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
JAYABAYAJAYABAYA Pandemi COVID-19 di Indonesia telah membawa perubahan pada birokrasi dan aksesibilitas pelayanan publik. Perlu ada perubahan perspektif administrasi, meninggalkanPandemi COVID-19 di Indonesia telah membawa perubahan pada birokrasi dan aksesibilitas pelayanan publik. Perlu ada perubahan perspektif administrasi, meninggalkan
JAYABAYAJAYABAYA Mulai dari bungkus belanjaan, sisa makanan hingga barang-barang yang sudah tidak kita gunakan. Membuang sampah bukan pada tempatnya rupanya masih menjadiMulai dari bungkus belanjaan, sisa makanan hingga barang-barang yang sudah tidak kita gunakan. Membuang sampah bukan pada tempatnya rupanya masih menjadi
JAYABAYAJAYABAYA Peran kepemimpinan di kantor Walikota Sibolga masih belum maksimal karena faktor internal, sehingga pengaruhnya belum optimal. Kinerja Aparatur Sipil NegaraPeran kepemimpinan di kantor Walikota Sibolga masih belum maksimal karena faktor internal, sehingga pengaruhnya belum optimal. Kinerja Aparatur Sipil Negara
JAYABAYAJAYABAYA Untuk mengatasi kondisi darurat ini, beberapa universitas di Indonesia telah mengembangkan “platform pembelajaran seluler sebagai alat baru untuk pengajaranUntuk mengatasi kondisi darurat ini, beberapa universitas di Indonesia telah mengembangkan “platform pembelajaran seluler sebagai alat baru untuk pengajaran
JAYABAYAJAYABAYA Kedua, terdapat pengaruh human relations terhadap kinerja pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lebak. Ketiga, terdapat pengaruh. BerdasarkanKedua, terdapat pengaruh human relations terhadap kinerja pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lebak. Ketiga, terdapat pengaruh. Berdasarkan
JAYABAYAJAYABAYA Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam Mewujudkan “Sport and Tourism bertujuan untuk mem-branding kembali Kabupaten Bogor agar menjadi KabupatenKebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam Mewujudkan “Sport and Tourism bertujuan untuk mem-branding kembali Kabupaten Bogor agar menjadi Kabupaten
JAYABAYAJAYABAYA Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah mengenai Kartu Identitas Anak (KIA) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaHasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah mengenai Kartu Identitas Anak (KIA) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
UNISSULAUNISSULA Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 hingga kini telah diubah menjadi undang-undang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, menjadi serangkaian lembagaUndang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 hingga kini telah diubah menjadi undang-undang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, menjadi serangkaian lembaga
Useful /
JAYABAYAJAYABAYA Disparitas ekonomi menyebabkan kesenjangan antara kaya dan miskin, baik di perkotaan maupun perdesaan. Disparitas sosial disebabkan dominasi monokulturDisparitas ekonomi menyebabkan kesenjangan antara kaya dan miskin, baik di perkotaan maupun perdesaan. Disparitas sosial disebabkan dominasi monokultur
JAYABAYAJAYABAYA Namun, implementasi dan pematuhan terhadap prinsip-prinsip ini oleh negara-negara yang terlibat tetap merupakan tantangan yang harus diatasi untuk mencapaiNamun, implementasi dan pematuhan terhadap prinsip-prinsip ini oleh negara-negara yang terlibat tetap merupakan tantangan yang harus diatasi untuk mencapai
MEDIKASUHERMANMEDIKASUHERMAN IDF mencatat 1 dari 10 orang hidup yang menderita diabetes di seluruh dunia. prevalensi diabetes di Indonesia sebesar 10,6 % , di Jawa Barat sekitar 1IDF mencatat 1 dari 10 orang hidup yang menderita diabetes di seluruh dunia. prevalensi diabetes di Indonesia sebesar 10,6 % , di Jawa Barat sekitar 1
UNISSULAUNISSULA Berdasarkan pendekatan teoretis dan konseptual, artikel ini menunjukkan bahwa regulasi hak konstitusional pekerja dalam RUU Cipta Kerja tidak sejalan denganBerdasarkan pendekatan teoretis dan konseptual, artikel ini menunjukkan bahwa regulasi hak konstitusional pekerja dalam RUU Cipta Kerja tidak sejalan dengan