UNISSULAUNISSULA
The 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe 1st Proceeding International Conference And Call PaperDalam pidato yang disampaikan setelah pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 pada Sidang Pleno MPR Republik Indonesia tanggal 20 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo mengisyaratkan rencana penerapan Omnibus Law yang bertujuan menyederhanakan permasalahan regulasi terkait investasi di Indonesia yang rumit dan tumpang tindih. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Omnibus Law dalam Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia?.
Ide Omnibus Law langsung menuai polemik di masyarakat karena dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, dasar sosiologisnya terkesan dibuat-buat dan tidak mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat.Bahkan dapat dikatakan bahwa dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja kemungkinan besar terdapat perbedaan paradigma, yaitu paradigma untuk kepentingan rakyat atau untuk kepentingan negara.Paradigma untuk kepentingan rakyat memprioritaskan hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat, sedangkan paradigma pemerintah dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja lebih kepada penciptaan pertumbuhan ekonomi yang cepat.Hal ini dapat dilihat dari berbagai pernyataan pemerintah yang menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja adalah sarana untuk menyederhanakan dan menyelaraskan regulasi yang bertujuan mempermudah investasi di Indonesia dengan harapan memiliki dampak positif terhadap peningkatan investasi.
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian, serta saran penelitian lanjutan yang ada dalam paper, berikut adalah saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan:. . 1. Meneliti lebih lanjut tentang dampak implementasi Omnibus Law terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini dapat menganalisis apakah Omnibus Law berhasil mencapai tujuannya dalam meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja, serta mengukur dampak positif dan negatifnya terhadap ekonomi dan masyarakat.. . 2. Menganalisis aspek-aspek hukum dan regulasi yang terkait dengan Omnibus Law, termasuk kajian tentang konstitusionalitas, legalitas, dan legitimasi Omnibus Law. Penelitian ini dapat menyelidiki apakah Omnibus Law sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan konstitusi Indonesia, serta apakah proses penyusunannya melibatkan partisipasi masyarakat secara luas.. . 3. Mengeksplorasi alternatif-alternatif kebijakan dan strategi untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia tanpa perlu menerapkan Omnibus Law. Penelitian ini dapat mencari pendekatan-pendekatan inovatif yang lebih inklusif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mengkaji keberhasilan dan tantangan dari kebijakan-kebijakan serupa di negara lain.
| File size | 773.8 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
FHUKIFHUKI Penelitian ini merupakan studi hukum normatif yang menggunakan teknik kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004Penelitian ini merupakan studi hukum normatif yang menggunakan teknik kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
FHUKIFHUKI Penelitian ini bertujuan mengevaluasi apakah klausul Contestable Period sesuai dengan prinsip dan tujuan bisnis asuransi. Metode penelitian menggunakanPenelitian ini bertujuan mengevaluasi apakah klausul Contestable Period sesuai dengan prinsip dan tujuan bisnis asuransi. Metode penelitian menggunakan
FHUKIFHUKI Data yang digunakan berasal dari KUHP, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi,Data yang digunakan berasal dari KUHP, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi,
FHUKIFHUKI 11 Tahun 2008 melindungi karya cipta digital sebagai informasi elektronik. Pemegang hak cipta dapat menggunakan berbagai upaya hukum represif seperti gugatan11 Tahun 2008 melindungi karya cipta digital sebagai informasi elektronik. Pemegang hak cipta dapat menggunakan berbagai upaya hukum represif seperti gugatan
FHUKIFHUKI Mdn ialah tidak cukup hanya mengacu pada konstruksi norma yang tercantum didalam Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika akan tetapiMdn ialah tidak cukup hanya mengacu pada konstruksi norma yang tercantum didalam Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika akan tetapi
FHUKIFHUKI Konsekuensi hukum yang timbul meliputi pembagian kepemilikan menjadi saham Seri A Dwiwarna dan Seri B, serta PT Jamkrindo (Persero) menjadi subjek Undang‑UndangKonsekuensi hukum yang timbul meliputi pembagian kepemilikan menjadi saham Seri A Dwiwarna dan Seri B, serta PT Jamkrindo (Persero) menjadi subjek Undang‑Undang
FHUKIFHUKI Protection for victims, especially the victims right to obtain compensation, is part of the victims rights and social security through filing for restitutionProtection for victims, especially the victims right to obtain compensation, is part of the victims rights and social security through filing for restitution
UMMUMM Penelitian normatif-yuridis ini menggunakan pendekatan komparatif, konseptual, dan yuridis. Temuan utama menunjukkan bahwa kedua negara memiliki pendekatanPenelitian normatif-yuridis ini menggunakan pendekatan komparatif, konseptual, dan yuridis. Temuan utama menunjukkan bahwa kedua negara memiliki pendekatan
Useful /
UMMUMM Namun, beberapa tantangan kritis menghambat pelaksanaannya, termasuk infrastruktur yang tidak memadai, produk keuangan syariah yang terbatas, akses terbatasNamun, beberapa tantangan kritis menghambat pelaksanaannya, termasuk infrastruktur yang tidak memadai, produk keuangan syariah yang terbatas, akses terbatas
UMMUMM Mahkamah Konstitusi, sebagai penafsir konstitusi, khususnya dalam konteks pemilihan kepala daerah, memainkan peran penting dalam membentuk lanskap hukumMahkamah Konstitusi, sebagai penafsir konstitusi, khususnya dalam konteks pemilihan kepala daerah, memainkan peran penting dalam membentuk lanskap hukum
UNISSULAUNISSULA Undang-undang Omnibus Bill Cipta Kerja mengandung banyak masalah dari berbagai aspek, mulai dari konvensi hukum hingga artikel sektoral. Semakin banyakUndang-undang Omnibus Bill Cipta Kerja mengandung banyak masalah dari berbagai aspek, mulai dari konvensi hukum hingga artikel sektoral. Semakin banyak
UNISSULAUNISSULA Karena fakta, dua tradisi ini telah lama saling meminjam pengalaman (konvensi), konsep, dan praktik pembawaan konstitusi. Omnibus Law dapat berperan efektifKarena fakta, dua tradisi ini telah lama saling meminjam pengalaman (konvensi), konsep, dan praktik pembawaan konstitusi. Omnibus Law dapat berperan efektif