STHB Files

/ HomeHome / University FilesUniversity Files / STHB
JURIS The Ineffectiveness of Criminal Sanctions in Corruption Cases of COVID 19 Handling Funds in Indonesia 2026More at 2026

Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunjukkan upaya menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan, namun tekanan publik untuk hukuman lebih beratKeputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunjukkan upaya menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan, namun tekanan publik untuk hukuman lebih berat

JURIS State Responsibility in Post Judgment Reforestation Following Environmental Fines 2026More at 2026

Peran negara dalam fase pasca-putusan terbatas pada pengumpulan denda, mencerminkan artikulasi yang tidak lengkap tentang tanggung jawab ekologisnya diPeran negara dalam fase pasca-putusan terbatas pada pengumpulan denda, mencerminkan artikulasi yang tidak lengkap tentang tanggung jawab ekologisnya di

JURIS Judicial Review on Health Emergency Law The Challenge to Judicial Independence of Indonesian Constitutional Court 2025More at 2025

Selama darurat, pemerintah dapat memberlakukan pembatasan hak individu dan lembaga, termasuk Mahkamah Konstitusi, yang dapat merusak kemandirian yudisial.Selama darurat, pemerintah dapat memberlakukan pembatasan hak individu dan lembaga, termasuk Mahkamah Konstitusi, yang dapat merusak kemandirian yudisial.

JURIS Alternatives to Imprisonment as an Effort to Overcome Overcrowding in Correctional Institutions 2025More at 2025

The high crime rate and overcapacity in correctional institutions underscore the necessity of examining the effectiveness of prison sentences and exploringThe high crime rate and overcapacity in correctional institutions underscore the necessity of examining the effectiveness of prison sentences and exploring

Useful /

JURIS Analisis Dampak Investasi Sektor Unggulan Terhadap Perekonomian Di Sumatera Barat Pendekatan Input Output 2025More at 2025

SUMBARPROVSUMBARPROV Shock investasi ke sektor‑sektor tersebut meningkatkan total output sebesar Rp643,346,59 juta dan menambah 1. Namun, alokasi anggaran daerah untuk sektor‑sektorShock investasi ke sektor‑sektor tersebut meningkatkan total output sebesar Rp643,346,59 juta dan menambah 1. Namun, alokasi anggaran daerah untuk sektor‑sektor

JURIS Response Surface Methodology for Optimized Concentration of Gum Arabic Maltodextrin and Whey Protein Isolate in Arthrospira platensis Phycocyanin Microcapsules 2025More at 2025

UNAIRUNAIR Formula optimal yang dipilih terdiri atas 8,3% gum arabic, 11,7% maltodekstrin, dan 5,2% whey protein isolate. Nilai respons yang diprediksi adalah yieldFormula optimal yang dipilih terdiri atas 8,3% gum arabic, 11,7% maltodekstrin, dan 5,2% whey protein isolate. Nilai respons yang diprediksi adalah yield

JURIS Pengenalan Pelatihan dan Meningkatkan Pendapatan Tambahan Masyarakat Desa Bonandolok III dalam Budidaya Maggot sebagai Alternatif Pakan Ternak Rumahan 2025More at 2025

SAMUDRAJURNALSAMUDRAJURNAL Program pengabdian masyarakat ini meningkatkan pengenalan, pengertian, dan sikap peserta tentang pentingnya pengolahan limbah untuk budidaya maggot sebagaiProgram pengabdian masyarakat ini meningkatkan pengenalan, pengertian, dan sikap peserta tentang pentingnya pengolahan limbah untuk budidaya maggot sebagai

JURIS Sosialisasi Pelatihan Literasi Keuangan 2025More at 2025

SAMUDRAJURNALSAMUDRAJURNAL Kegiatan ini menyasar berbagai kalangan masyarakat, khususnya pelajar, mahasiswa, pelaku UMKM, dan ibu rumah tangga yang selama ini masih memiliki keterbatasanKegiatan ini menyasar berbagai kalangan masyarakat, khususnya pelajar, mahasiswa, pelaku UMKM, dan ibu rumah tangga yang selama ini masih memiliki keterbatasan

Related /

JURIS Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Studi Putusan Nomor 36 Pid B 2013 PN Sgt 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Penerapan hukuman mati menimbulkan perdebatan karena bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Kasus Musliadi Kataren Als Musli Bin Banta KatarenPenerapan hukuman mati menimbulkan perdebatan karena bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Kasus Musliadi Kataren Als Musli Bin Banta Kataren

JURIS Antikorupsi melalui Reformasi Dinamika Transformasi Birokrasi di Tangerang Selatan 2025More at 2025

IDEREACHIDEREACH Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aktor kunci, analisis dokumen kebijakan, serta observasi partisipatif. Temuan penelitian menunjukkanData dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aktor kunci, analisis dokumen kebijakan, serta observasi partisipatif. Temuan penelitian menunjukkan

JURIS Collaborative efforts in ASEAN for global asset recovery frameworks to combat corruption in the digital era 2023More at 2023

UMMUMM Kerangka hukum seperti ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty (AMLAT) dan peran diplomatik menjadi kunci keberhasilan repatriasi aset hasil korupsi, meskipunKerangka hukum seperti ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty (AMLAT) dan peran diplomatik menjadi kunci keberhasilan repatriasi aset hasil korupsi, meskipun

JURIS Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi 2022More at 2022

UJBUJB Kebijakan Pemberantasan Korupsi atau Kebijakan Penghapusan Korupsi di Indonesia harus dirancang sebagai kebijakan yang komprehensif, baik dari aspek non-penal,Kebijakan Pemberantasan Korupsi atau Kebijakan Penghapusan Korupsi di Indonesia harus dirancang sebagai kebijakan yang komprehensif, baik dari aspek non-penal,

ads-block-test