STHB Files

/ HomeHome / University FilesUniversity Files / STHB
JURIS Judicial Review on Health Emergency Law The Challenge to Judicial Independence of Indonesian Constitutional Court 2025More at 2025

Selama darurat, pemerintah dapat memberlakukan pembatasan hak individu dan lembaga, termasuk Mahkamah Konstitusi, yang dapat merusak kemandirian yudisial.Selama darurat, pemerintah dapat memberlakukan pembatasan hak individu dan lembaga, termasuk Mahkamah Konstitusi, yang dapat merusak kemandirian yudisial.

JURIS State Responsibility in Post Judgment Reforestation Following Environmental Fines 2026More at 2026

Temuan menunjukkan bahwa absennya mekanisme alokasi, mandat institusional yang tidak jelas, dan kurangnya pelaporan publik yang terstandarisasi telah menghasilkanTemuan menunjukkan bahwa absennya mekanisme alokasi, mandat institusional yang tidak jelas, dan kurangnya pelaporan publik yang terstandarisasi telah menghasilkan

JURIS The Ineffectiveness of Criminal Sanctions in Corruption Cases of COVID 19 Handling Funds in Indonesia 2026More at 2026

Metode yang digunakan bersifat deskriptif dengan pendekatan penelitian hukum normatif, memanfaatkan data sekunder yang mencakup sumber hukum primer, sekunder,Metode yang digunakan bersifat deskriptif dengan pendekatan penelitian hukum normatif, memanfaatkan data sekunder yang mencakup sumber hukum primer, sekunder,

JURIS Alternatives to Imprisonment as an Effort to Overcome Overcrowding in Correctional Institutions 2025More at 2025

To enhance the effectiveness of law enforcement and realize justice, the study recommends adopting restorative justice approaches, strengthening preventiveTo enhance the effectiveness of law enforcement and realize justice, the study recommends adopting restorative justice approaches, strengthening preventive

Useful /

JURIS Analisis Daya Saing dan Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap Komoditas Karet di Kabupaten Pasaman 2025More at 2025

SUMBARPROVSUMBARPROV Kebijakan output karet berdampak pada harga privat karet lebih rendah dibandingkan dengan harga sosialnya, sedangkan kebijakan input produksi berdampakKebijakan output karet berdampak pada harga privat karet lebih rendah dibandingkan dengan harga sosialnya, sedangkan kebijakan input produksi berdampak

JURIS In silico and In vitro Antibacterial Activity of Centella asiatica Leaves Bioactive Compounds Against Aquaculture Pathogenic Bacteria 2025More at 2025

UNAIRUNAIR Kesimpulannya, senyawa bioaktif ekstrak daun C. asiatica berpotensi sebagai agen antibakteri untuk mengatasi infeksi bakteri patogen ikan. Analisis GC‑MSKesimpulannya, senyawa bioaktif ekstrak daun C. asiatica berpotensi sebagai agen antibakteri untuk mengatasi infeksi bakteri patogen ikan. Analisis GC‑MS

JURIS Response Surface Methodology for Optimized Concentration of Gum Arabic Maltodextrin and Whey Protein Isolate in Arthrospira platensis Phycocyanin Microcapsules 2025More at 2025

UNAIRUNAIR Karena sensitivitasnya terhadap pH, suhu, cahaya, oksigen, dan kelembaban, perlindungan biasanya dilakukan melalui mikroenkapsulasi dengan spray drying.Karena sensitivitasnya terhadap pH, suhu, cahaya, oksigen, dan kelembaban, perlindungan biasanya dilakukan melalui mikroenkapsulasi dengan spray drying.

JURIS Sosialisasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi 2025More at 2025

SAMUDRAJURNALSAMUDRAJURNAL Korupsi merupakan permasalahan krusial yang menghambat pembangunan nasional dan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam upaya pencegahannya,Korupsi merupakan permasalahan krusial yang menghambat pembangunan nasional dan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam upaya pencegahannya,

Related /

JURIS Perkawinan Lari Pakondang Yang Dilakukan Adat Sumba Barat Di Tinjau Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 2025More at 2025

UNIGRESUNIGRES Hasil penelitian ditemukan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dapat mencegah terjadinya perkawinan lari (pakondang) di wilayah kabupatenHasil penelitian ditemukan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dapat mencegah terjadinya perkawinan lari (pakondang) di wilayah kabupaten

JURIS Akibat Hukum Perbedaan Baku Mutu Udara Ambien Parameter Debu Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara Dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur 2025More at 2025

UNIGRESUNIGRES Baku mutu udara ambien ditetapkan pemerintah untuk mencegah dan mengontrol penurunan mutu udara ambien akibat pencemaran. Terdapat perbedaan baku mutuBaku mutu udara ambien ditetapkan pemerintah untuk mencegah dan mengontrol penurunan mutu udara ambien akibat pencemaran. Terdapat perbedaan baku mutu

JURIS Perjanjian Kerja Antara Atlet Sepakbola Profesional Dengan Klub Sepakbola 2025More at 2025

UNIGRESUNIGRES Dalam ketentuan FIFA, penyelesaian sengketa antara atlet sepakbola profesional dengan klub dapat diselesaikan melalui arbitrase yang disediakan oleh indukDalam ketentuan FIFA, penyelesaian sengketa antara atlet sepakbola profesional dengan klub dapat diselesaikan melalui arbitrase yang disediakan oleh induk

JURIS Pembaharuan Utang Kreditor Kepada Debitur Sebagai Bentuk Penjatuhan Putusan Pailit 2025More at 2025

UNIGRESUNIGRES Klausul dalam Pasal 230 UU Kepailitan dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan proses perdamaian oleh pihak-pihak yang sebenarnya mampu membayar utang,Klausul dalam Pasal 230 UU Kepailitan dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan proses perdamaian oleh pihak-pihak yang sebenarnya mampu membayar utang,

ads-block-test