Publisher

SUMBARPROVSUMBARPROV

Journal Jurnal Pembangunan NagariJurnal Pembangunan Nagari Abstract

Penelitian ini menganalisis dinamika politik elektoral di Sumatera Barat sejak Reformasi 1998 hingga Pemilu 2024, dengan fokus pada hubungan antara konfigurasi partai politik, perilaku pemilih, dan arah pembangunan daerah. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur, data sekunder dari KPU, dan sumber-sumber akademik serta media, penelitian ini memberikan analisis longitudinal terhadap tren perolehan kursi legislatif, dominasi partai, dan strategi politik yang dijalankan aktor utama, termasuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai kekuatan dominan di eksekutif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik Sumatera Barat memiliki karakteristik unik yang dipengaruhi budaya Minangkabau, tradisi Islam, dan jaringan diaspora perantau. Sejak Pemilu 2014, penguatan partai nasionalis seperti Gerindra, Golkar, dan NasDem menunjukkan pergeseran orientasi politik masyarakat dari identitas ideologis ke rasionalitas elektoral. Fragmentasi di DPRD mendorong pengawasan dan akuntabilitas, namun memperlambat konsensus kebijakan pembangunan. Fenomena ini menegaskan bahwa demokrasi Sumatera Barat adalah produk interaksi nilai agama, budaya lokal, dan modernisasi politik nasional. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kajian demokrasi lokal di Indonesia dengan menawarkan kerangka analisis yang menyoroti keterkaitan erat antara politik dan pembangunan. Temuan ini juga merekomendasikan strategi tata kelola berbasis konsensus multi-stakeholder untuk memperkuat efektivitas pembangunan daerah. Sumatera Barat dapat dijadikan model politik nilai yang memadukan budaya, agama, dan modernisasi sebagai modal sosial dalam memperkuat demokrasi dan pembangunan berkelanjutan.

Conclusion

Dinamika politik elektoral Sumatera Barat pasca-reformasi menunjukkan karakter khas yang dibentuk oleh perpaduan nilai Islamisasi Minangkabau (ABS-SBK), budaya egalitarian, dan tradisi merantau.Temuan penelitian ini menegaskan bahwa ABS-SBK masih menjadi rujukan moral dan simbol politik, namun telah mengalami reinterpretasi seiring tuntutan modernisasi dan digitalisasi tata kelola.PKS mendominasi arena Pilkada karena basis religius dan kaderisasi yang kuat, tetapi tidak menguasai DPRD secara absolut.kondisi ini menciptakan fragmentasi legislatif yang justru memperkuat mekanisme musyawarah dan kontrol politik.Sejak 2014, meningkatnya kekuatan partai nasionalis seperti Gerindra, Golkar, dan NasDem menunjukkan pergeseran perilaku pemilih menuju rasionalitas berbasis isu pembangunan dan kinerja.Selain itu, diaspora Minangkabau terbukti menjadi aktor penting dalam politik dan pembangunan melalui dukungan finansial, jejaring sosial, serta pengaruh terhadap kebijakan lokal.Keseluruhan dinamika ini memperlihatkan bahwa demokrasi Sumatera Barat telah mencapai konsolidasi matang, dengan keseimbangan antara nilai budaya, rasionalitas politik, dan keterlibatan trans-lokal yang menjadikannya model demokrasi daerah yang adaptif dan berakar kuat pada tradisi.

Future Research

Berdasarkan temuan penelitian, berikut adalah saran penelitian lanjutan: Pertama, perlu dilakukan studi komparatif antara Sumatera Barat dengan provinsi lain di Indonesia, seperti Aceh dan Jawa Barat, untuk memahami bagaimana dinamika politik dan pembangunan di Sumatera Barat memiliki pola khusus sekaligus berbagi kemiripan maupun perbedaan dengan provinsi lain. Kedua, penelitian dapat fokus pada peran diaspora Minangkabau dalam politik dan pembangunan daerah, serta bagaimana jaringan sosial dan ekonomi mereka mempengaruhi arah kebijakan dan strategi partai politik. Ketiga, studi mendalam tentang bagaimana transformasi digital dalam pemilu dan pemerintahan dapat meningkatkan transparansi, partisipasi publik, dan efektivitas kebijakan di Sumatera Barat.

References

1. Media Iuris. peraturan daerah sumatera wisata halal investasi lokal iuris article home current archives... doi.org/10.20473/mi.v6i2.42092Media Iuris peraturan daerah sumatera wisata halal investasi lokal iuris article home current archives doi 10 20473 mi v6i2 42092
2. PELEMBAGAAN FILOSOFI ADAT BASANDI SYARA’, SYARA’ BASANDI KITABULLAH... swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/300PELEMBAGAAN FILOSOFI ADAT BASANDI SYARAyCE SYARAyCE BASANDI KITABULLAH swarajustisia unespadang ac index php UJSJ article view 300
3. Implementasi Etika Aperatur Sipil Negara dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan... ojs.stiami.ac.id/index.php/transparansi/article/view/1876Implementasi Etika Aperatur Sipil Negara dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan ojs stiami ac index php transparansi article view 1876

Metadata

File size	781.19 KB
Pages	16
DMCA	Report