STHBSTHB

Jurnal Wawasan YuridikaJurnal Wawasan Yuridika

Penelitian ini mengkaji efektivitas sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan dana penanganan COVID-19 di Indonesia. Penelitian menganalisis peraturan perundang‑undangan terkait manajemen bencana dan dana bantuan sosial, dan mengungkap adanya ketidakpastian hukum akibat ketegangan normatif dalam kerangka hukum, seperti tidak adanya hukuman mati dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang‑Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2020. Metode yang digunakan bersifat deskriptif dengan pendekatan penelitian hukum normatif, memanfaatkan data sekunder yang mencakup sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan legislatif diterapkan melalui studi literatur, kemudian data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Studi kasus mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara, menyoroti kelemahan penegakan hukum. Penelitian ini menyarankan tinjauan konstitusional terhadap peraturan yang mengatur bencana non‑alami serta rekomendasi penerapan mekanisme regulasi yang lebih kuat dan sanksi pidana yang lebih tegas untuk memperkuat integritas kelembagaan dan menjaga kepercayaan publik terhadap proses peradilan.

Korupsi dana COVID‑19 menimbulkan ketidakpastian hukum yang signifikan akibat pertentangan antara Undang‑Undang Pemberantasan Korupsi dan Perpu No.Ketidakjelasan mengenai kerugian negara dan definisi niat baik memperumit penegakan hukum serta mengurangi efektivitas kerangka regulasi.Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunjukkan upaya menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan, namun tekanan publik untuk hukuman lebih berat tidak terpenuhi karena tidak adanya status darurat, sehingga diperlukan reformasi hukum termasuk revisi Undang‑Undang Darurat untuk mengatasi bencana non‑alami seperti pandemi.

Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi pertanyaan apakah penerapan tinjauan konstitusional terhadap peraturan yang mengatur bencana non‑alami dapat menghasilkan kerangka hukum yang lebih konsisten dalam menegakkan sanksi pidana korupsi; selanjutnya, studi komparatif antarnegara mengenai efektivitas mekanisme regulasi anti‑korupsi pada dana penanganan pandemi dapat mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadaptasi di Indonesia; terakhir, analisis empiris tentang dampak revisi Undang‑Undang Darurat terhadap kemampuan aparat penegak hukum dalam menegakkan hukuman yang lebih berat terhadap pelaku korupsi selama situasi darurat dapat memberikan dasar kebijakan yang lebih kuat untuk memperbaiki sistem peradilan.

  1. Eliminating Corruption Through A Criminological Perspective On Corruption Crime Strategies | Atlantis... doi.org/10.2991/978-2-38476-218-7_18Eliminating Corruption Through A Criminological Perspective On Corruption Crime Strategies Atlantis doi 10 2991 978 2 38476 218 7 18
  2. PELAKSANAAN ANGGARAN COVID-19: UPAYA PELAYANAN PUBLIK DAN PEMBERANTASAN KORUPSI PADA MASA PANDEMI | Jurnal... doi.org/10.56196/jta.v12i01.198PELAKSANAAN ANGGARAN COVID 19 UPAYA PELAYANAN PUBLIK DAN PEMBERANTASAN KORUPSI PADA MASA PANDEMI Jurnal doi 10 56196 jta v12i01 198
Read online
File size727.59 KB
Pages20
DMCAReport

Related /

ads-block-test