UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumKorupsi dalam era digital telah menjadi ancaman transnasional yang memicu perluasan upaya penanganan melalui ASEAN. Penelitian ini mengkaji evolusi korupsi sebagai tindak kejahatan lintas batas serta kontribusi ASEAN dalam memperkuat kerja sama internasional untuk pemulihan aset (asset recovery). Kerangka hukum seperti ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty (AMLAT) dan peran diplomatik menjadi kunci keberhasilan repatriasi aset hasil korupsi, meskipun tantangan teknis, hukum, dan politik terus muncul. Studi ini menekankan pentingnya reformasi hukum, pembentukan lembaga khusus, serta integrasi digital dalam mempercepat pengembalian aset kepada negara asal.
Efektivitas kerja sama ASEAN dalam pemulihan aset korupsi masih terganjal oleh ketidakkonsistenan hukum nasional, hambatan diplomatik, dan kurangnya lembaga khusus.Studi ini menyarankan harmonisasi regulasi internasional, pembentukan badan independen untuk asset recovery, serta penguatan kerja sama sipil-informal antarnegara.Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan pemanfaatan teknologi digital menjadi prioritas untuk menangani praktik korupsi lintas batas.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada evaluasi kelayakan pembentukan lembaga independen ASEAN khusus pemulihan aset korupsi. Selain itu, perlu diselidiki efektivitas integrasi teknologi blockchain dalam pelacakan aset digital lintas batas. Studi juga bisa mengeksplorasi dampak harmonisasi hukum nasional terhadap koordinasi asset recovery di kawasan. Pertanyaan penelitian terkait peran media sosial dalam mempercepat proses repatriasi aset korupsi juga layak dikaji.
- View of Formulasi Pengaturan Intersepsi Dalam Pemberantasan Korupsi Di Era Digital Oleh Kejaksaan Republik... doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss3.art1View of Formulasi Pengaturan Intersepsi Dalam Pemberantasan Korupsi Di Era Digital Oleh Kejaksaan Republik doi 10 20885 JLR vol5 iss3 art1
- http://journal.uad.ac.id/index.php/Novelty. abuse authority meaning jurnal novelty http journal index... doi.org/10.26555/novelty.v11i2.a17697journal uad ac index php Novelty abuse authority meaning jurnal novelty http journal index doi 10 26555 novelty v11i2 a17697
- Jurnal Hukum dan Peradilan. asas pembalikan beban pembuktian korupsi sistem dihubungkan konvensi perserikatan... jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/77Jurnal Hukum dan Peradilan asas pembalikan beban pembuktian korupsi sistem dihubungkan konvensi perserikatan jurnalhukumdanperadilan index php jurnalhukumperadilan article view 77
- Discourse on Legal Expression in Arrangements of Corruption Eradication in Indonesia | Journal of Indonesian... doi.org/10.15294/jils.v5i2.40670Discourse on Legal Expression in Arrangements of Corruption Eradication in Indonesia Journal of Indonesian doi 10 15294 jils v5i2 40670
| File size | 331.08 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Kerangka hukum mengenai sanksi terhadap PNS korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN serta peraturan turunannya, yang menetapkanKerangka hukum mengenai sanksi terhadap PNS korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN serta peraturan turunannya, yang menetapkan
DAARULHUDADAARULHUDA Temuan penelitian mengindikasikan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditentukan oleh kedudukan jabatan, tetapi juga kontribusi aktif dalam terjadinyaTemuan penelitian mengindikasikan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditentukan oleh kedudukan jabatan, tetapi juga kontribusi aktif dalam terjadinya
STAI AL-HIDAYAHSTAI AL-HIDAYAH Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi deskriptif-analitis, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam,Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi deskriptif-analitis, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam,
DINASTIREVDINASTIREV Peradilan yang tunduk pada tekanan eksternal atau kepentingan elite akan memperbesar ruang impunitas, melemahkan kepercayaan publik, dan merusak legitimasiPeradilan yang tunduk pada tekanan eksternal atau kepentingan elite akan memperbesar ruang impunitas, melemahkan kepercayaan publik, dan merusak legitimasi
IUSIUS Kepastian hukum dapat dicapai melalui revisi UU Perdagangan Berjangka Komoditi dan permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Pengaturan Expert AdvisorKepastian hukum dapat dicapai melalui revisi UU Perdagangan Berjangka Komoditi dan permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Pengaturan Expert Advisor
UMMUMM Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan fatwa di antara para ulama di Timur Tengah dan Asia Tenggara (Indonesia dan Malaysia) terhadap berbagaiPenelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan fatwa di antara para ulama di Timur Tengah dan Asia Tenggara (Indonesia dan Malaysia) terhadap berbagai
UMMUMM Selanjutnya, Oman secara efektif melaksanakan beberapa ketentuan Konvensi guna memperkuat hak perempuan dengan mengubah undang‑undang dalam negeri. Kesimpulannya,Selanjutnya, Oman secara efektif melaksanakan beberapa ketentuan Konvensi guna memperkuat hak perempuan dengan mengubah undang‑undang dalam negeri. Kesimpulannya,
UMMUMM Otoritas OJK secara khusus berwenang memberikan izin untuk perusahaan modal ventura, menggantikan fungsi kementerian keuangan dalam hal regulasi dan pengawasan.Otoritas OJK secara khusus berwenang memberikan izin untuk perusahaan modal ventura, menggantikan fungsi kementerian keuangan dalam hal regulasi dan pengawasan.
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Sementara itu, korporasi yang terlibat dalam kegiatan impor, distribusi, atau pemasaran STB ilegal dapat dikenai pidana apabila terbukti memperoleh keuntunganSementara itu, korporasi yang terlibat dalam kegiatan impor, distribusi, atau pemasaran STB ilegal dapat dikenai pidana apabila terbukti memperoleh keuntungan
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini mengkaji konflik antara hak mendahului negara atas utang pajak dan kedudukan pemegang hak jaminan dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan,Penelitian ini mengkaji konflik antara hak mendahului negara atas utang pajak dan kedudukan pemegang hak jaminan dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan,
DAARULHUDADAARULHUDA Mekanisme delik aduan juga belum cukup melindungi hak atas privasi karena memberikan ruang bagi keluarga untuk menentukan apakah negara dapat masuk keMekanisme delik aduan juga belum cukup melindungi hak atas privasi karena memberikan ruang bagi keluarga untuk menentukan apakah negara dapat masuk ke
KKPKKP Marker mikrosatelit ini dapat digunakan dalam program pemuliaan ikan lele striped untuk meningkatkan sifat pertumbuhan. Penelitian ini juga memberikanMarker mikrosatelit ini dapat digunakan dalam program pemuliaan ikan lele striped untuk meningkatkan sifat pertumbuhan. Penelitian ini juga memberikan