UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumArtikel ini membahas transformasi digital sebagai paradigma efektif dan efisien dalam layanan peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung telah menerapkan transformasi digital sejak 2018 dengan sistem e-court, namun menghadapi hambatan hukum terkait persidangan elektronik. Perkembangan online dispute resolution (ODR) harus sejalan dengan prinsip due process dan netralitas peradilan. Penelitian ini menunjukkan kebijakan transformasi digital perlu dipercepat untuk meningkatkan efisiensi sistem peradilan, meski tantangan infrastruktur seperti stabilitas internet dan keterbatasan ruang sidang dengan fasilitas elektronik masih menjadi kendala signifikan.
Paradigma efektivitas dan efisiensi peradilan tercipta sebagai respons atas ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan hukum.Transformasi digital melalui e-court di Indonesia telah berhasil mempercepat akses keadilan, tetapi sistem perlu peningkatan infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia untuk mengatasi hambatan teknis.Regulasi hukum harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi peradilan digital agar tetap memenuhi prinsip transparansi dan kesetaraan hukum.
Masa depan penelitian perlu mengeksplorasi dampak teknologi blockchain pada keamanan data persidangan digital, serta pengembangan kerangka hukum khusus untuk persidangan tindak pidana cybercrime. Selain itu, penelitian lanjutan bisa mengkaji model pelatihan digital literacy bagi hakim dan staf peradilan untuk meningkatkan adaptasi terhadap perubahan teknologis. Studi tentang pengaruh kualitas infrastruktur internet terhadap kesetaraan akses layanan peradilan di wilayah terpencil juga menjadi prioritas.
- http://journal.uad.ac.id/index.php/Novelty. protection hara platform users service electronic data interchange... doi.org/10.26555/NOVELTY.V14I1.A25547journal uad ac index php Novelty protection hara platform users service electronic data interchange doi 10 26555 NOVELTY V14I1 A25547
- View of Issues Of Introducing Digital Technologies Into The Activities Of Courts. view issues introducing... theamericanjournals.com/index.php/tajpslc/article/view/2413/2260View of Issues Of Introducing Digital Technologies Into The Activities Of Courts view issues introducing theamericanjournals index php tajpslc article view 2413 2260
- The Application of e-Court as an Effort to Modernize the Justice Administration in Indonesia: Challenges... doi.org/10.15294/ijals.v2i1.37718The Application of e Court as an Effort to Modernize the Justice Administration in Indonesia Challenges doi 10 15294 ijals v2i1 37718
| File size | 305.65 KB |
| Pages | 19 |
| Short Link | https://juris.id/p-em |
| DMCA | Report |
Related /
CAHAYA ICCAHAYA IC Hasyim Asyari serta mengevaluasi relevansinya di era digital. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan berbasis literatur dengan analisis konten danHasyim Asyari serta mengevaluasi relevansinya di era digital. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan berbasis literatur dengan analisis konten dan
UMMUMM Kontribusi hukum Islam terhadap pengangguran homoseksualitas di Indonesia didorong oleh norma religius, budaya, dan hukum yang saling terkait. KebijakanKontribusi hukum Islam terhadap pengangguran homoseksualitas di Indonesia didorong oleh norma religius, budaya, dan hukum yang saling terkait. Kebijakan
UMMUMM Salah satu cara memastikan pertumbuhan industri halal adalah melalui perlindungan IPR yang memfasilitasi kerangka hukum. Dengan menggunakan metode normatifSalah satu cara memastikan pertumbuhan industri halal adalah melalui perlindungan IPR yang memfasilitasi kerangka hukum. Dengan menggunakan metode normatif
UMMUMM Pengalaman NCB Interpol Indonesia menyediakan studi kasus yang menarik tentang bagaimana biro nasional berinteraksi dengan prinsip hukum global, yang menuntutPengalaman NCB Interpol Indonesia menyediakan studi kasus yang menarik tentang bagaimana biro nasional berinteraksi dengan prinsip hukum global, yang menuntut
UMMUMM Artikel ini membahas pengelolaan limbah padat perkotaan (Municipal Solid Waste/MSW) di Indonesia yang dilihat dari konsep kota cerdas (smart city) danArtikel ini membahas pengelolaan limbah padat perkotaan (Municipal Solid Waste/MSW) di Indonesia yang dilihat dari konsep kota cerdas (smart city) dan
UMMUMM Studi ini meninjau regulasi Presiden Nomor 9/2009, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK‑010/2012, serta Peraturan OJK Nomor 34/POJK‑05/2015, danStudi ini meninjau regulasi Presiden Nomor 9/2009, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK‑010/2012, serta Peraturan OJK Nomor 34/POJK‑05/2015, dan
UIDUID Polemik dan perdebatan antara perlindungan hukum jabatan notaris dengan kepentingan penegakan hukum pidana akan berlarut‑larut apabila tidak ditemukanPolemik dan perdebatan antara perlindungan hukum jabatan notaris dengan kepentingan penegakan hukum pidana akan berlarut‑larut apabila tidak ditemukan
UIDUID Faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya perkawinan anak di tengah pandemi antara lain karena masalah ekonomi mengingat para orang tua mereka banyakFaktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya perkawinan anak di tengah pandemi antara lain karena masalah ekonomi mengingat para orang tua mereka banyak
Useful /
UMMUMM Perbedaan utama ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional terletak pada ideologi yang berbasis nilai-nilai Al-Quran dan Hadis. Hukum ekonomi syariah berdiriPerbedaan utama ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional terletak pada ideologi yang berbasis nilai-nilai Al-Quran dan Hadis. Hukum ekonomi syariah berdiri
UMMUMM Mediasi juga mampu melahirkan kesepakatan perdamaian dari kedua belah pihak sehingga bisa memberikan manfaat untuk keduanya. Upaya-upaya penyelesaian sengketaMediasi juga mampu melahirkan kesepakatan perdamaian dari kedua belah pihak sehingga bisa memberikan manfaat untuk keduanya. Upaya-upaya penyelesaian sengketa
UIDUID Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum sosiologi/empiris. Hasil analisis mencatat adanya 4. 061 sengketa yang menjadi tunggakanMetode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum sosiologi/empiris. Hasil analisis mencatat adanya 4. 061 sengketa yang menjadi tunggakan
UIDUID RUU PDP mengatur sanksi pidana bagi pelaku kebocoran data SMS dana cepat, termasuk hukuman penjara hingga lima tahun dan denda hingga lima puluh miliarRUU PDP mengatur sanksi pidana bagi pelaku kebocoran data SMS dana cepat, termasuk hukuman penjara hingga lima tahun dan denda hingga lima puluh miliar