UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumPernikahan anak di era digital merupakan fenomena yang menarik karena jenis pernikahan ini dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Namun demikian, pernikahan anak sangat umum terjadi di Indonesia karena berbagai faktor. Pernikahan anak di era digital diketahui telah memicu banyak masalah, seperti masalah kesehatan reproduksi, kekerasan dalam rumah tangga, dan perceraian. Akan tetapi, menganggap pernikahan anak sebagai tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tidaklah bijaksana. Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini mengidentifikasi tiga alasan mengapa pernikahan anak tidak dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual di era digital. Hasil dari makalah ini menunjukkan bahwa pernikahan anak di Indonesia tidak dapat dihindarkan karena tiga argumen utama yaitu ajaran Islam yang mengizinkan pernikahan anak, tingginya jumlah dispensasi pernikahan, dan fokus Undang-Undang TPKS lebih pada melindungi perempuan, bukan pasangan pernikahan anak. Penyebab lain dari pernikahan anak adalah rendahnya pendidikan di era digital, yang berdampak pada kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya melindungi diri dari pergaulan bebas di era digital. Pendidikan tentang kesetaraan gender dan reproduksi juga belum diterapkan secara optimal. Terakhir, bimbingan pernikahan bagi remaja dan calon pengantin di era digital belum dilaksanakan.
Pernikahan anak, sebagaimana disajikan dalam makalah ini, bukan hanya tentang menjadikannya sebagai tindak pidana dalam kekerasan seksual, tetapi seharusnya lebih kepada proses pendidikan masyarakat agar dapat menghindari perilaku pernikahan anak di era digital.Menjadikan pernikahan anak sebagai bagian dari kekerasan seksual di era digital tidak akan berhasil menurunkan angka pernikahan anak selama faktor penyebabnya tidak diatasi.Perilaku permisif remaja merupakan faktor penyebab utama yang paling mencolok yang memicu pernikahan anak.
Berdasarkan hasil penelitian ini, perlindungan terhadap pernikahan anak di masa depan sebaiknya difokuskan pada peningkatan pendidikan dan kesadaran masyarakat. Pertama, perlu dilakukan studi lebih lanjut tentang bagaimana efektivitas pendidikan agama dan moral dalam mencegah remaja melakukan pergaulan bebas yang berujung pada pernikahan anak. Kedua, penelitian mendalam diperlukan mengenai pengaruh kebijakan pendidikan terhadap penundaan usia pernikahan, khususnya dalam konteks sosial masyarakat yang mendukung pernikahan dini. Ketiga, penting untuk mengevaluasi secara empiris dampak psikologis jangka panjang dari dispensasi pernikahan terhadap perkembangan mental anak-anak yang menikah di bawah umur, agar kebijakan yang ada dapat disesuaikan dengan kebutuhan mereka.
- 20 Years of the Evidence Base on What Works to Prevent Child Marriage: A Systematic Review - Journal... linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1054139X2030686820AYears of the Evidence Base on What Works to Prevent Child Marriage A Systematic Review Journal linkinghub elsevier retrieve pii S1054139X20306868
- Validate User. validate user sorry experiencing unusual traffic time please help confirm robot take content... academic.oup.com/ije/article-lookup/doi/10.1093/ije/dyw225Validate User validate user sorry experiencing unusual traffic time please help confirm robot take content academic oup ije article lookup doi 10 1093 ije dyw225
| File size | 287.92 KB |
| Pages | 19 |
| Short Link | https://juris.id/p-eo |
| DMCA | Report |
Related /
UMMUMM Hasil analisis menunjukkan bahwa pengadilan dapat menegakkan pasal‑pasal CEDAW untuk menegakkan hak, kecuali ketentuan yang Oman sudi kata akan dipungutkan.Hasil analisis menunjukkan bahwa pengadilan dapat menegakkan pasal‑pasal CEDAW untuk menegakkan hak, kecuali ketentuan yang Oman sudi kata akan dipungutkan.
UMMUMM Studi ini menekankan pentingnya reformasi hukum, pembentukan lembaga khusus, serta integrasi digital dalam mempercepat pengembalian aset kepada negaraStudi ini menekankan pentingnya reformasi hukum, pembentukan lembaga khusus, serta integrasi digital dalam mempercepat pengembalian aset kepada negara
UMMUMM Di beberapa negara seperti Myanmar dan Filipina, konflik internal dan militer menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, termasuk kekerasanDi beberapa negara seperti Myanmar dan Filipina, konflik internal dan militer menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, termasuk kekerasan
UMMUMM Hasil observasi, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terarah dianalisis menggunakan metode SWOT untuk merumuskan strategi pengembangan desa pariwisataHasil observasi, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terarah dianalisis menggunakan metode SWOT untuk merumuskan strategi pengembangan desa pariwisata
UIDUID Polemik dan perdebatan antara perlindungan hukum jabatan notaris dengan kepentingan penegakan hukum pidana akan berlarut‑larut apabila tidak ditemukanPolemik dan perdebatan antara perlindungan hukum jabatan notaris dengan kepentingan penegakan hukum pidana akan berlarut‑larut apabila tidak ditemukan
UIDUID Merek terkenal yang telah memiliki citranya masing-masing seringkali mengadakan kolaborasi dengan merek terkenal lainnya untuk menghasilkan produk yangMerek terkenal yang telah memiliki citranya masing-masing seringkali mengadakan kolaborasi dengan merek terkenal lainnya untuk menghasilkan produk yang
UIDUID Konsiliasi merupakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan para pihak dalam meminta bantuan konsiliator sebagai pihak ketiga yang netralKonsiliasi merupakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan para pihak dalam meminta bantuan konsiliator sebagai pihak ketiga yang netral
UIDUID Perkawinan dini didasari paksaan dari orangtua untuk lepas dari permasalahan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Akibat hukum terhadap perkawinan dini yangPerkawinan dini didasari paksaan dari orangtua untuk lepas dari permasalahan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Akibat hukum terhadap perkawinan dini yang
Useful /
UGMUGM Studi ini bertujuan memeriksa pengaruh suku dan generasi terhadap perilaku pengaduan konsumen di Indonesia. Variabel yang digunakan adalah perilaku pengaduan,Studi ini bertujuan memeriksa pengaruh suku dan generasi terhadap perilaku pengaduan konsumen di Indonesia. Variabel yang digunakan adalah perilaku pengaduan,
UMMUMM Namun, tantangan seperti xenofobia, hambatan bahasa, dan ketidakadilan regulasi masih muncul. Negara-negara harus menjamin hak kerja pengungsi secara adil,Namun, tantangan seperti xenofobia, hambatan bahasa, dan ketidakadilan regulasi masih muncul. Negara-negara harus menjamin hak kerja pengungsi secara adil,
UMMUMM Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan perlindungan hukum hak upah pekerja di perusahaan yang bangkrut belum berlandaskan keadilanHasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan perlindungan hukum hak upah pekerja di perusahaan yang bangkrut belum berlandaskan keadilan
UMMUMM Sementara konsep ekonomi sirkular merujuk pada prinsip 10R yang meliputi menolak (refuse), memikirkan kembali (rethink), mengurangi (reduce), menggunakanSementara konsep ekonomi sirkular merujuk pada prinsip 10R yang meliputi menolak (refuse), memikirkan kembali (rethink), mengurangi (reduce), menggunakan