UMMUMM

Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah Hukum

Masalah perlindungan hak-hak orang yang diberi status pengungsi relevan karena peningkatan jumlah pengungsi dan permasalahan politik, ekonomi, dan sosial membutuhkan penilaian ulang status hukum mereka. Artikel ini menganalisis norma hukum internasional dan nasional terkait hak kerja pengungsi serta aspek praktis tantangan yang dihadapi. Tujuan penelitian adalah mempelajari ciri khas pengajuan status pengungsi dan pelaksanaan hak kerja. Metode formal hukum digunakan untuk menilai kesesuaian hukum negara-negara Uni Eropa, Asia, dan Ukraina terhadap Konvensi 1951 dan Protokolnya.

Refugees harus diberikan hak kerja penuh berdasarkan hukum internasional.Namun, tantangan seperti xenofobia, hambatan bahasa, dan ketidakadilan regulasi masih muncul.Negara-negara harus menjamin hak kerja pengungsi secara adil, sementara Ukraina perlu memperbaiki kebijakan integrasi untuk mengatasi diskriminasi dan hambatan struktural.

Penelitian lanjutan perlu mempelajari dampak platform digital terhadap akses kerja pengungsi, perbandingan kerangka hukum perlindungan hak kerja di kawasan Asia dan Afrika dibandingkan Uni Eropa, serta strategi integrasi jangka panjang pengungsi di negara tuan rumah dengan fokus pada pelatihan keterampilan dan kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, perlu kajian tentang mekanisme hukum untuk mengatasi eksploitasi di sektor kerja digital terkait pengungsi.

  1. Development of a method for targeted financing of economy sectors through capital investment in the innovative... journals.uran.ua/eejet/article/view/243235Development of a method for targeted financing of economy sectors through capital investment in the innovative journals uran ua eejet article view 243235
  2. Definition of conceptual basics of nanoeconomics as inclusive society environment | Eastern-European... journals.uran.ua/eejet/article/view/243072Definition of conceptual basics of nanoeconomics as inclusive society environment Eastern European journals uran ua eejet article view 243072
  3. Legal Perspective on Effectiveness of Pre-Work Cards for Indonesian People | Zubaidi | BESTUUR. perspective... doi.org/10.20961/bestuur.v8i1.42722Legal Perspective on Effectiveness of Pre Work Cards for Indonesian People Zubaidi BESTUUR perspective doi 10 20961 bestuur v8i1 42722
  4. Legal protection of employee wage rights in bankrupt companies: evidence from China | Legality : Jurnal... ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/25874Legal protection of employee wage rights in bankrupt companies evidence from China Legality Jurnal ejournal umm ac index php legality article view 25874
Read online
File size319.19 KB
Pages21
Short Linkhttps://juris.id/p-ek
DMCAReport

Related /

juris Regulatory model for tourism villages in forest areas based on sustainable tourism 2025More at 2025

UMMUMM Namun, kerangka hukum yang lebih kuat, kolaborasi kelembagaan yang ditingkatkan, dan kesadaran masyarakat yang lebih tinggi sangat penting untuk mencapaiNamun, kerangka hukum yang lebih kuat, kolaborasi kelembagaan yang ditingkatkan, dan kesadaran masyarakat yang lebih tinggi sangat penting untuk mencapai

juris Rights of women in the establishment and dissolution of marriage in Oman between CEDAW and sharia perspective 2024More at 2024

UMMUMM Kesimpulannya, CEDAW merupakan bagian dari hukum Oman setelah ratifikasi pada 2005, namun penegakan pasal-pasalnya terhenti pada pasal 16 yang diritauKesimpulannya, CEDAW merupakan bagian dari hukum Oman setelah ratifikasi pada 2005, namun penegakan pasal-pasalnya terhenti pada pasal 16 yang diritau

juris Intellectual property synergies merging halal certification with Indonesian communal intellectual property rights laws 2024More at 2024

UMMUMM Salah satu cara memastikan pertumbuhan industri halal adalah melalui perlindungan IPR yang memfasilitasi kerangka hukum. Dengan menggunakan metode normatifSalah satu cara memastikan pertumbuhan industri halal adalah melalui perlindungan IPR yang memfasilitasi kerangka hukum. Dengan menggunakan metode normatif

juris Legal challenges of combating international cyberterrorism the NCB Interpol Indonesia and global cooperation 2023More at 2023

UMMUMM Makalah ini memberikan wawasan mengenai bagaimana NCB Interpol Indonesia mengelola lanskap yang rumit tersebut untuk melawan ancaman transnasional. PenelitianMakalah ini memberikan wawasan mengenai bagaimana NCB Interpol Indonesia mengelola lanskap yang rumit tersebut untuk melawan ancaman transnasional. Penelitian

juris Collaborative efforts in ASEAN for global asset recovery frameworks to combat corruption in the digital era 2023More at 2023

UMMUMM Studi ini menyarankan harmonisasi regulasi internasional, pembentukan badan independen untuk asset recovery, serta penguatan kerja sama sipil-informalStudi ini menyarankan harmonisasi regulasi internasional, pembentukan badan independen untuk asset recovery, serta penguatan kerja sama sipil-informal

juris Examining the complexity of child marriage as sexual violence in digital era 2023More at 2023

UMMUMM Namun demikian, pernikahan anak sangat umum terjadi di Indonesia karena berbagai faktor. Pernikahan anak di era digital diketahui telah memicu banyak masalah,Namun demikian, pernikahan anak sangat umum terjadi di Indonesia karena berbagai faktor. Pernikahan anak di era digital diketahui telah memicu banyak masalah,

juris Waste management without direction in Indonesia a proposed legal reform towards smart cities 2023More at 2023

UMMUMM Konsep ekonomi sirkular dipercaya penting untuk mencapai tujuan dekarbonisasi sebagaimana diamanahkan oleh Perjanjian Paris. Dengan pendekatan sosio-hukum,Konsep ekonomi sirkular dipercaya penting untuk mencapai tujuan dekarbonisasi sebagaimana diamanahkan oleh Perjanjian Paris. Dengan pendekatan sosio-hukum,

juris Efektivitas Penyelesaian Sengketa Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK Jakarta Melalui Proses Konsiliasi Dispute Settlement Effectiveness By The Jakarta Consumer Dispute Settlement Agenc 2022More at 2022

UIDUID Faktor-faktor penghambat BPSK Jakarta dalam proses penyelesaian sengketa konsumen adalah sengketa yang diadukan bukan wewenang BPSK Jakarta; memakan waktuFaktor-faktor penghambat BPSK Jakarta dalam proses penyelesaian sengketa konsumen adalah sengketa yang diadukan bukan wewenang BPSK Jakarta; memakan waktu

Useful /

juris Project Based Learning Evaluation from Students and Supervisors Perspectives A Qualitative Research at Polytechnic Malaysia 2025More at 2025

SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Mahasiswa hampir tidak setuju bahwa mesin dan peralatan di politeknik sesuai untuk proyek. Positifnya, Politeknik Kota Bharu harus memperkenalkan kursusMahasiswa hampir tidak setuju bahwa mesin dan peralatan di politeknik sesuai untuk proyek. Positifnya, Politeknik Kota Bharu harus memperkenalkan kursus

juris Democratic Citizenship of Teacher Movement in Indonesia Post Soeharto Between Democratic Citizenship and Civic Engagement 2025More at 2025

SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana gerakan guru di Indonesia mengalami transformasi dari rezim otoriter yang menutup gerakan menjadiTujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana gerakan guru di Indonesia mengalami transformasi dari rezim otoriter yang menutup gerakan menjadi

juris Problematika Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Pajak Dalam Rangka Perwujudan Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan The Problem of Disputes Settlement at The Tax Court in Realizing a Simple 2022More at 2022

UIDUID Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum sosiologi/empiris. Hasil analisis mencatat adanya 4. 061 sengketa yang menjadi tunggakanMetode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum sosiologi/empiris. Hasil analisis mencatat adanya 4. 061 sengketa yang menjadi tunggakan

juris Aspek Hukum Penjualan Produk Co branding pada Loka Pasar E commerce tanpa seizin Pemegang Hak Merek berdasarkan Legislasi di Indonesia Legal Aspect of Selling Co branding Products at Market Place 2022More at 2022

UIDUID Dalam menjawab rumusan masalah yang diangkat, akan dikaji dengan metode penelitian yuridis normatif melalui peraturan perundang-undangan yakni Undang-undangDalam menjawab rumusan masalah yang diangkat, akan dikaji dengan metode penelitian yuridis normatif melalui peraturan perundang-undangan yakni Undang-undang

Subjects /

  1. #sistem peradilan anak#sistem peradilan anak
  2. #proof land ownership#proof land ownership
  3. #matematika siswa smp#matematika siswa smp
  4. #hasil analisis data#hasil analisis data
  5. #motivasi sumber daya#motivasi sumber daya
  6. #mahasiswa bahasa inggris#mahasiswa bahasa inggris
  7. #grounded theory#grounded theory
  8. #konsumsi oksigen#konsumsi oksigen

ads-block-test