JURNALKUJURNALKU
Journal of Law, Administration, and Social ScienceJournal of Law, Administration, and Social SciencePandemi Covid-19 merebak di Indonesia di awal tahun 2020. World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa virus ini menjadi pandemi global. Penyebarannya yang sangat cepat dan mudah menyebabkan seluruh negara harus segera memberlakukan kebijakan-kebijakan baru untuk melindungi warga negaranya, termasuk Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengelaborasi sanksi pidana bagi tindakan pejabat yang merugikan keuangan negara di masa pandemi Covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis. Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Rujukan data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dan dilakukan analisis dengan cara penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menghadapi pandemi covid-19 dan sebagai upaya pemulihan semua sektor yang terdampak akibat pandemi. Pemerintah telah melakukan Refocusing dan Realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk melindungi masyarakat. Pejabat yang menyalahgunakan wewenang dan merugikan keuangan negara di masa pandemi Covid-19 selayaknya mendapatkan sanksi pidana yang sesuai atas tindakannya.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa korupsi telah menjadi masalah serius di Indonesia, dan tindakan korupsi oleh pejabat negara di masa pandemi COVID-19 merupakan tindakan kejahatan luar biasa.Pemerintah perlu melakukan perubahan normatif dan pemaknaan untuk menerapkan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor selama pandemi COVID-19.Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan pendekatan wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan terkait dengan sanksi atas tindak pidana korupsi.
Penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk menggali lebih dalam efektivitas sanksi pidana yang diterapkan terhadap korupsi di masa pandemi, dengan mempertimbangkan perspektif hukum pidana dan dampak sosialnya. Selain itu, perlu diteliti mengenai peran pengawasan internal dan eksternal dalam mencegah korupsi, serta efektivitas mekanisme pelaporan dan perlindungan bagi pelapor (whistleblower). Selanjutnya, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan model pemberantasan korupsi yang adaptif terhadap situasi krisis seperti pandemi, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta melindungi keuangan negara dari praktik korupsi di masa depan. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta sistem yang lebih baik dalam mencegah dan menindak korupsi, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintah.
- Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang... doi.org/10.31869/plj.v3i2.1876Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang doi 10 31869 plj v3i2 1876
- Does power corrupt? The moderating effect of status - Gu - 2020 - International Journal of Psychology... onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijop.12629Does power corrupt The moderating effect of status Gu 2020 International Journal of Psychology onlinelibrary wiley doi 10 1002 ijop 12629
- Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Untuk Mengatur Penerimaan dan Pengeluaran Negara Dalam... doi.org/10.36778/jesya.v3i2.193Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Untuk Mengatur Penerimaan dan Pengeluaran Negara Dalam doi 10 36778 jesya v3i2 193
| File size | 186.81 KB |
| Pages | 9 |
| Short Link | https://juris.id/p-2ew |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual, serta analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitianPenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual, serta analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak sah secara hukum disebut anak luar kawin. Anak luar kawin menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 TahunAnak yang lahir dalam perkawinan yang tidak sah secara hukum disebut anak luar kawin. Anak luar kawin menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Peraturan yang saat ini dapat mengakomodir perlindungan konsumen dianggap belum mampu untuk mengakomodir aspek-aspek yang ada pada pemberi pinjaman sebagaiPeraturan yang saat ini dapat mengakomodir perlindungan konsumen dianggap belum mampu untuk mengakomodir aspek-aspek yang ada pada pemberi pinjaman sebagai
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Untuk itu, perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan atau Penyedia Jasa Keuangan mempunyai peran yang sangat strategis dalam hal melakukan pencegahanUntuk itu, perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan atau Penyedia Jasa Keuangan mempunyai peran yang sangat strategis dalam hal melakukan pencegahan
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Sektor pertambangan mineral dan batubara memiliki peran sentral dalam mewujudkan kesejahteraan berkeadilan, sehingga perlu adanya rekonstruksi hukum yangSektor pertambangan mineral dan batubara memiliki peran sentral dalam mewujudkan kesejahteraan berkeadilan, sehingga perlu adanya rekonstruksi hukum yang
UNSAUNSA Akibat wanprestasi yang dilakukan debitor atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditorAkibat wanprestasi yang dilakukan debitor atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditor
STIA LK DUMAISTIA LK DUMAI Melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini telah memberikan wawasan dan informasi baru kepada masyarakat tentang pentingnya penguatan manajemenMelalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini telah memberikan wawasan dan informasi baru kepada masyarakat tentang pentingnya penguatan manajemen
UNISMAUNISMA Secara materiil, kedudukan rekam medis sebagai alat bukti keterangan ahli maupun sebagai alat bukti surat merupakan alat bukti bebas, artinya hakim tidakSecara materiil, kedudukan rekam medis sebagai alat bukti keterangan ahli maupun sebagai alat bukti surat merupakan alat bukti bebas, artinya hakim tidak
Useful /
UNIVMEDUNIVMED Penelitian translasional berdiri sebagai fondasi utama dalam pengobatan modern, berperan sebagai jembatan antara penemuan ilmiah dasar dan dampak nyatanyaPenelitian translasional berdiri sebagai fondasi utama dalam pengobatan modern, berperan sebagai jembatan antara penemuan ilmiah dasar dan dampak nyatanya
JURNALKUJURNALKU 2023 dan mengandung kata kunci “sustainability policy. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa saat ini tidak terlalu banyak artikel dengan kata kunci2023 dan mengandung kata kunci “sustainability policy. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa saat ini tidak terlalu banyak artikel dengan kata kunci
JURNALKUJURNALKU 07/2021. Didukung dengan fakta bahwa Jawa Timur merupakan provinsi penerima dana alokasi umum terbesar pada tahun 2019, penelitian ini bertujuan untuk07/2021. Didukung dengan fakta bahwa Jawa Timur merupakan provinsi penerima dana alokasi umum terbesar pada tahun 2019, penelitian ini bertujuan untuk
UNKRISWINAUNKRISWINA Permasalahan yang dihadapi oleh kelompok ialah keterbatasan sumber daya manusia dalam diversifikasi rumput laut Eucheuma spinosum. Oleh sebab itu, kegiatanPermasalahan yang dihadapi oleh kelompok ialah keterbatasan sumber daya manusia dalam diversifikasi rumput laut Eucheuma spinosum. Oleh sebab itu, kegiatan