Publisher

JURNALKUJURNALKU

Journal Journal of Law, Administration, and Social ScienceJournal of Law, Administration, and Social Science Abstract

Pandemi Covid-19 merebak di Indonesia di awal tahun 2020. World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa virus ini menjadi pandemi global. Penyebarannya yang sangat cepat dan mudah menyebabkan seluruh negara harus segera memberlakukan kebijakan-kebijakan baru untuk melindungi warga negaranya, termasuk Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengelaborasi sanksi pidana bagi tindakan pejabat yang merugikan keuangan negara di masa pandemi Covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis. Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Rujukan data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dan dilakukan analisis dengan cara penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menghadapi pandemi covid-19 dan sebagai upaya pemulihan semua sektor yang terdampak akibat pandemi. Pemerintah telah melakukan Refocusing dan Realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk melindungi masyarakat. Pejabat yang menyalahgunakan wewenang dan merugikan keuangan negara di masa pandemi Covid-19 selayaknya mendapatkan sanksi pidana yang sesuai atas tindakannya.

Conclusion

Penelitian ini menyimpulkan bahwa korupsi telah menjadi masalah serius di Indonesia, dan tindakan korupsi oleh pejabat negara di masa pandemi COVID-19 merupakan tindakan kejahatan luar biasa.Pemerintah perlu melakukan perubahan normatif dan pemaknaan untuk menerapkan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor selama pandemi COVID-19.Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan pendekatan wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan terkait dengan sanksi atas tindak pidana korupsi.

Future Research

Penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk menggali lebih dalam efektivitas sanksi pidana yang diterapkan terhadap korupsi di masa pandemi, dengan mempertimbangkan perspektif hukum pidana dan dampak sosialnya. Selain itu, perlu diteliti mengenai peran pengawasan internal dan eksternal dalam mencegah korupsi, serta efektivitas mekanisme pelaporan dan perlindungan bagi pelapor (whistleblower). Selanjutnya, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan model pemberantasan korupsi yang adaptif terhadap situasi krisis seperti pandemi, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta melindungi keuangan negara dari praktik korupsi di masa depan. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta sistem yang lebih baik dalam mencegah dan menindak korupsi, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintah.

References

1. Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang... doi.org/10.31869/plj.v3i2.1876Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang doi 10 31869 plj v3i2 1876
2. Does power corrupt? The moderating effect of status - Gu - 2020 - International Journal of Psychology... onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijop.12629Does power corrupt The moderating effect of status Gu 2020 International Journal of Psychology onlinelibrary wiley doi 10 1002 ijop 12629
3. Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Untuk Mengatur Penerimaan dan Pengeluaran Negara Dalam... doi.org/10.36778/jesya.v3i2.193Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Untuk Mengatur Penerimaan dan Pengeluaran Negara Dalam doi 10 36778 jesya v3i2 193

Metadata

File size	186.81 KB
Pages	9
DMCA	Report