UJBUJB
Jurnal Kajian HukumJurnal Kajian HukumKebijakan Pemberantasan Korupsi atau Kebijakan Penghapusan Korupsi di Indonesia harus dirancang sebagai kebijakan yang komprehensif, baik dari aspek non-penal, aspek penal, maupun aspek teladan dari para pemimpin yang berwenang membuat kebijakan tersebut. Kebijakan non-penal, dimaksudkan sebagai kebijakan pencegahan korupsi yang perlu mendapatkan perhatian dan dukungan anggaran yang cukup serta konsistensi yang tinggi untuk pelaksanaannya. Kebijakan penal melalui Rumusan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang dilengkapi dengan sistem saksi kriminal yang memadai perlu mendapatkan perhatian dan pertimbangan terhadap ancaman hukuman mati bagi pelaku yang melakukan kejahatan ini yang mengakibatkan gangguan terhadap peredaran ekonomi negara dan gangguan terhadap keseimbangan sosial. Sama pentingnya adalah teladan pemimpin di Indonesia yang merupakan memorandum di bawah pembuat kebijakan yang dimaksud, yaitu Eksekutif dan Legislatif. Figur yang bersih diperlukan, jujur dengan integritas moral yang tinggi, mampu menyampaikan hanya kata dan perbuatan. Jika ini terwujud, akan lebih mudah untuk mewujudkan cita-cita proklamasi negara yang aman, damai, adil, dan sejahtera bagi warganya.
Kebijakan pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana sudah dilakukan dengan mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan baru setelah kemerdekaan, hal ini dapat kita lihat sejarah pengaturan pemberantasan tindak pidana Korupsi di Indonesia.Kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dalam UU No.20 tahun 2001 terdapat dalam hukum materil dan hukum formil.Kebijakan kriminal pemberantasan tindak pidana korupsi yang selalu diupayakan perubahan dalam setiap produk perundang-undangan, kebijakan kriminal antara UU No.20 tahun 2001, terdapat hal-hal baru tentang pengakuan korporasi sebagai subyek, perluasan batasan PNS, perubahan sifat melawan hukum materil, perubahan delik menjadi delik formil, perluasan batasan keuangan Negara/perekonomian Negara, diaturnya ancaman minimum khusus, adanya pidana mati dan pidana seumur hidup serta diakuinya peradilan in absentia, serta mengakui alat bukti elektronik.
Penelitian lanjutan dapat diarahkan kepada penelitian mengenai bagaimana pengaruh pendidikan anti-korupsi terhadap perilaku pegawai negeri dalam menjalankan tugas mereka, apakah adanya pendidikan tersebut dapat mengurangi tingkat korupsi di kalangan mereka. Selain itu, perlu juga dilakukan studi tentang efektivitas sistem pengawasan anggaran oleh masyarakat dalam konteks peran serta LSM dalam mengawasi penggunaan dana publik. Terakhir, penelitian tentang implementasi teknologi informasi dalam mendeteksi praktik korupsi perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana inovasi digital dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
| File size | 185.39 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
IBRAHIMYIBRAHIMY Dana ini merupakan Dana Alokasi Umum (DAU) dalam Pengadaan Jasa Konsultasi Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yang terdapat UKL (UpayaDana ini merupakan Dana Alokasi Umum (DAU) dalam Pengadaan Jasa Konsultasi Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yang terdapat UKL (Upaya
AKRABJUARAAKRABJUARA Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompas.com mengadopsi kerangka moral-politik yang menekankan legitimasi dan krisis etika kekuasaan, sementara Tempo.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompas.com mengadopsi kerangka moral-politik yang menekankan legitimasi dan krisis etika kekuasaan, sementara Tempo.
YAYASANBHZYAYASANBHZ Kemudian penambahan posisi dewan pengawas yang ditetapkan pada Pasal 37A, membuat dewan pengawas kekuasaanya lebih dominan. Pasal 40, yang membatasi KPKKemudian penambahan posisi dewan pengawas yang ditetapkan pada Pasal 37A, membuat dewan pengawas kekuasaanya lebih dominan. Pasal 40, yang membatasi KPK
UINGUSDURUINGUSDUR Pertama, ulama fiqih klasik telah mengkaji korupsi dalam berbagai istilah seperti sariqah, risywah, dan ghulul. Kedua, nilai-nilai agama menjadi pilarPertama, ulama fiqih klasik telah mengkaji korupsi dalam berbagai istilah seperti sariqah, risywah, dan ghulul. Kedua, nilai-nilai agama menjadi pilar
MKRIMKRI 6 Tahun 2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bermakna sebagai pengendalian sosial yang mengubah perilaku yang6 Tahun 2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bermakna sebagai pengendalian sosial yang mengubah perilaku yang
MKRIMKRI Cara pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, sedangkan alat pengumpulan data menggunakan studi dokumen. Analisis data dilakukan secaraCara pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, sedangkan alat pengumpulan data menggunakan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara
STKIPPACITANSTKIPPACITAN Populasi dalam penelitian ini adalah semua semester ketiga Jurusan Bahasa Inggris IKIP PGRI Bojonegoro yang terdiri dari dua kelas. Jumlah siswa adalahPopulasi dalam penelitian ini adalah semua semester ketiga Jurusan Bahasa Inggris IKIP PGRI Bojonegoro yang terdiri dari dua kelas. Jumlah siswa adalah
UNISSULAUNISSULA Liability for criminal sanctions in the management of the Village Fund can be carried out in the event of a criminal act of corruption. In the case ofLiability for criminal sanctions in the management of the Village Fund can be carried out in the event of a criminal act of corruption. In the case of
Useful /
STIKES YRSDSSTIKES YRSDS Tingkat stres diukur dengan Perceived Stress Scale (PSS-10), yang terdiri dari 10 pertanyaan dan telah diuji validitasnya, menggunakan skala Likert untukTingkat stres diukur dengan Perceived Stress Scale (PSS-10), yang terdiri dari 10 pertanyaan dan telah diuji validitasnya, menggunakan skala Likert untuk
UDBUDB Kebijakan biometrik dinilai efektif dari sisi keamanan dan validasi data, namun belum efisien dalam pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, diperlukanKebijakan biometrik dinilai efektif dari sisi keamanan dan validasi data, namun belum efisien dalam pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan
ESDMESDM Interpretasi geo-listrik mengungkapkan tiga lapisan geo-listrik: tanah atas (1 - 144 Ω m), pasir (1 - 298 Ω m), dan tanah liat (1 - 82 Ω m). AkuiferInterpretasi geo-listrik mengungkapkan tiga lapisan geo-listrik: tanah atas (1 - 144 Ω m), pasir (1 - 298 Ω m), dan tanah liat (1 - 82 Ω m). Akuifer
ESDMESDM Penelitian dilakukan pada April – September 2019 dengan tujuan memetakan distribusi batuan andesit berdasarkan data anomali magnetik lokal. Data yangPenelitian dilakukan pada April – September 2019 dengan tujuan memetakan distribusi batuan andesit berdasarkan data anomali magnetik lokal. Data yang