UJBUJB
Jurnal Kajian HukumJurnal Kajian HukumKebijakan Pemberantasan Korupsi atau Kebijakan Penghapusan Korupsi di Indonesia harus dirancang sebagai kebijakan yang komprehensif, baik dari aspek non-penal, aspek penal, maupun aspek teladan dari para pemimpin yang berwenang membuat kebijakan tersebut. Kebijakan non-penal, dimaksudkan sebagai kebijakan pencegahan korupsi yang perlu mendapatkan perhatian dan dukungan anggaran yang cukup serta konsistensi yang tinggi untuk pelaksanaannya. Kebijakan penal melalui Rumusan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang dilengkapi dengan sistem saksi kriminal yang memadai perlu mendapatkan perhatian dan pertimbangan terhadap ancaman hukuman mati bagi pelaku yang melakukan kejahatan ini yang mengakibatkan gangguan terhadap peredaran ekonomi negara dan gangguan terhadap keseimbangan sosial. Sama pentingnya adalah teladan pemimpin di Indonesia yang merupakan memorandum di bawah pembuat kebijakan yang dimaksud, yaitu Eksekutif dan Legislatif. Figur yang bersih diperlukan, jujur dengan integritas moral yang tinggi, mampu menyampaikan hanya kata dan perbuatan. Jika ini terwujud, akan lebih mudah untuk mewujudkan cita-cita proklamasi negara yang aman, damai, adil, dan sejahtera bagi warganya.
Kebijakan pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana sudah dilakukan dengan mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan baru setelah kemerdekaan, hal ini dapat kita lihat sejarah pengaturan pemberantasan tindak pidana Korupsi di Indonesia.Kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dalam UU No.20 tahun 2001 terdapat dalam hukum materil dan hukum formil.Kebijakan kriminal pemberantasan tindak pidana korupsi yang selalu diupayakan perubahan dalam setiap produk perundang-undangan, kebijakan kriminal antara UU No.20 tahun 2001, terdapat hal-hal baru tentang pengakuan korporasi sebagai subyek, perluasan batasan PNS, perubahan sifat melawan hukum materil, perubahan delik menjadi delik formil, perluasan batasan keuangan Negara/perekonomian Negara, diaturnya ancaman minimum khusus, adanya pidana mati dan pidana seumur hidup serta diakuinya peradilan in absentia, serta mengakui alat bukti elektronik.
Penelitian lanjutan dapat diarahkan kepada penelitian mengenai bagaimana pengaruh pendidikan anti-korupsi terhadap perilaku pegawai negeri dalam menjalankan tugas mereka, apakah adanya pendidikan tersebut dapat mengurangi tingkat korupsi di kalangan mereka. Selain itu, perlu juga dilakukan studi tentang efektivitas sistem pengawasan anggaran oleh masyarakat dalam konteks peran serta LSM dalam mengawasi penggunaan dana publik. Terakhir, penelitian tentang implementasi teknologi informasi dalam mendeteksi praktik korupsi perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana inovasi digital dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
| File size | 185.39 KB |
| Pages | 10 |
| Short Link | https://juris.id/p-1jW |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
UMBIMAUMBIMA Pembuktian ilmiah berbeda dengan pembuktian langsung terhadap tersangka atau saksi, karena saksi manusia cenderung memberikan keterangan palsu, sementaraPembuktian ilmiah berbeda dengan pembuktian langsung terhadap tersangka atau saksi, karena saksi manusia cenderung memberikan keterangan palsu, sementara
UMBIMAUMBIMA Notaris pailit tetap bertanggung jawab atas akta yang mereka buat sesuai prosedur hukum. Kepailitan notaris berdampak pada kepercayaan publik dan perluNotaris pailit tetap bertanggung jawab atas akta yang mereka buat sesuai prosedur hukum. Kepailitan notaris berdampak pada kepercayaan publik dan perlu
PENCERAHPENCERAH Menggunakan pendekatan yuridis normatif, analisis statistik, studi kasus keputusan PTUN, dan perbandingan internasional, temuan menunjukkan bahwa UU No.Menggunakan pendekatan yuridis normatif, analisis statistik, studi kasus keputusan PTUN, dan perbandingan internasional, temuan menunjukkan bahwa UU No.
APPIHIAPPIHI Pendekatan ini melibatkan penggunaan berbagai media perpustakaan, seperti majalah, buku, dokumen hukum, kitab, dan jurnal keagamaan. Dengan demikian, penelitianPendekatan ini melibatkan penggunaan berbagai media perpustakaan, seperti majalah, buku, dokumen hukum, kitab, dan jurnal keagamaan. Dengan demikian, penelitian
APPIHIAPPIHI Kajian ini menangkap pendekatan pemeriksaan yang esensial dan komparatif untuk mengevaluasi persamaan dan perbedaan antara kedua perspektif ini. Temuan-temuanKajian ini menangkap pendekatan pemeriksaan yang esensial dan komparatif untuk mengevaluasi persamaan dan perbedaan antara kedua perspektif ini. Temuan-temuan
UNISRIUNISRI Upaya pencapaian standar etika pemerintahan dapat dipertahanBMC dengan strategi yang memperkuat kejelasan tujuan, menyempurnakan aparatur gouvernementasi,Upaya pencapaian standar etika pemerintahan dapat dipertahanBMC dengan strategi yang memperkuat kejelasan tujuan, menyempurnakan aparatur gouvernementasi,
UMJAMBIUMJAMBI Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perkembangan, serta pengaruh IPM dan PDRB perkapita terhadap Jumlah penduduk miskin di Kota Jambi Provinsi Jambi.Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perkembangan, serta pengaruh IPM dan PDRB perkapita terhadap Jumlah penduduk miskin di Kota Jambi Provinsi Jambi.
NEWINERANEWINERA Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif hukum dengan pendekatan statuta, dikombinasikan dengan analisis konsep dan studi kasus. Hasil penelitianMetode penelitian yang digunakan adalah metode normatif hukum dengan pendekatan statuta, dikombinasikan dengan analisis konsep dan studi kasus. Hasil penelitian
Useful /
STAINUPWRSTAINUPWR Pengelolaan kelas yang dilakukan guru MI Maarif NU Brunosari mampu menciptakan kondisi belajar yang optimal. Guru kelas bawah menggunakan pendekatan kekuasaan,Pengelolaan kelas yang dilakukan guru MI Maarif NU Brunosari mampu menciptakan kondisi belajar yang optimal. Guru kelas bawah menggunakan pendekatan kekuasaan,
BALIMEDICALJOURNALBALIMEDICALJOURNAL Efektivitas manajemenyalah yang mempengaruhi proses penyembuhan pasien dan kualitas hidupnya. Meskipun perawatan konservatif tradisional menawarkan beberapaEfektivitas manajemenyalah yang mempengaruhi proses penyembuhan pasien dan kualitas hidupnya. Meskipun perawatan konservatif tradisional menawarkan beberapa
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Ada tiga level konteks dalam metode ini, yaitu konteks keruntutan pewahyuan (siyaq tartib an-nuzul), konteks naratif (siyaq as sard), dan struktur kebahasaanAda tiga level konteks dalam metode ini, yaitu konteks keruntutan pewahyuan (siyaq tartib an-nuzul), konteks naratif (siyaq as sard), dan struktur kebahasaan
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Masyarakat Kota Langsa memahami bahwa ketika terjadinya wali adhal yang dianggap lebih kompeten menyelesaikannya adalah Kantor Urusan Agama karena dianggapMasyarakat Kota Langsa memahami bahwa ketika terjadinya wali adhal yang dianggap lebih kompeten menyelesaikannya adalah Kantor Urusan Agama karena dianggap