UJBUJB
Jurnal Kajian HukumJurnal Kajian HukumKebijakan Pemberantasan Korupsi atau Kebijakan Penghapusan Korupsi di Indonesia harus dirancang sebagai kebijakan yang komprehensif, baik dari aspek non-penal, aspek penal, maupun aspek teladan dari para pemimpin yang berwenang membuat kebijakan tersebut. Kebijakan non-penal, dimaksudkan sebagai kebijakan pencegahan korupsi yang perlu mendapatkan perhatian dan dukungan anggaran yang cukup serta konsistensi yang tinggi untuk pelaksanaannya. Kebijakan penal melalui Rumusan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang dilengkapi dengan sistem saksi kriminal yang memadai perlu mendapatkan perhatian dan pertimbangan terhadap ancaman hukuman mati bagi pelaku yang melakukan kejahatan ini yang mengakibatkan gangguan terhadap peredaran ekonomi negara dan gangguan terhadap keseimbangan sosial. Sama pentingnya adalah teladan pemimpin di Indonesia yang merupakan memorandum di bawah pembuat kebijakan yang dimaksud, yaitu Eksekutif dan Legislatif. Figur yang bersih diperlukan, jujur dengan integritas moral yang tinggi, mampu menyampaikan hanya kata dan perbuatan. Jika ini terwujud, akan lebih mudah untuk mewujudkan cita-cita proklamasi negara yang aman, damai, adil, dan sejahtera bagi warganya.
Kebijakan pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana sudah dilakukan dengan mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan baru setelah kemerdekaan, hal ini dapat kita lihat sejarah pengaturan pemberantasan tindak pidana Korupsi di Indonesia.Kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dalam UU No.20 tahun 2001 terdapat dalam hukum materil dan hukum formil.Kebijakan kriminal pemberantasan tindak pidana korupsi yang selalu diupayakan perubahan dalam setiap produk perundang-undangan, kebijakan kriminal antara UU No.20 tahun 2001, terdapat hal-hal baru tentang pengakuan korporasi sebagai subyek, perluasan batasan PNS, perubahan sifat melawan hukum materil, perubahan delik menjadi delik formil, perluasan batasan keuangan Negara/perekonomian Negara, diaturnya ancaman minimum khusus, adanya pidana mati dan pidana seumur hidup serta diakuinya peradilan in absentia, serta mengakui alat bukti elektronik.
Penelitian lanjutan dapat diarahkan kepada penelitian mengenai bagaimana pengaruh pendidikan anti-korupsi terhadap perilaku pegawai negeri dalam menjalankan tugas mereka, apakah adanya pendidikan tersebut dapat mengurangi tingkat korupsi di kalangan mereka. Selain itu, perlu juga dilakukan studi tentang efektivitas sistem pengawasan anggaran oleh masyarakat dalam konteks peran serta LSM dalam mengawasi penggunaan dana publik. Terakhir, penelitian tentang implementasi teknologi informasi dalam mendeteksi praktik korupsi perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana inovasi digital dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
| File size | 185.39 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
ASIANPUBLISHERASIANPUBLISHER Kegiatan penelitian dilaksanakan di Kota Kendari dengan fokus Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara selama dua bulan, yaitu Agustus hingga SeptemberKegiatan penelitian dilaksanakan di Kota Kendari dengan fokus Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara selama dua bulan, yaitu Agustus hingga September
DINASTIRESDINASTIRES Penelitian ini mengkaji pengaturan batas usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Penelitian iniPenelitian ini mengkaji pengaturan batas usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Penelitian ini
STIEMADANISTIEMADANI Penelitian ini juga menyoroti pentingnya peningkatan pengawasan dan partisipasi masyarakat untuk mencegah terjadinya fraud dalam pengelolaan dana desa.Penelitian ini juga menyoroti pentingnya peningkatan pengawasan dan partisipasi masyarakat untuk mencegah terjadinya fraud dalam pengelolaan dana desa.
SMARTPUBLISHERSMARTPUBLISHER Temuan ini mengimplikasikan perlunya peningkatan digitalisasi informasi, evaluasi dampak program, dan penguatan pengawasan partisipatif guna memperkuatTemuan ini mengimplikasikan perlunya peningkatan digitalisasi informasi, evaluasi dampak program, dan penguatan pengawasan partisipatif guna memperkuat
SINOMICSJOURNALSINOMICSJOURNAL Digitalisasi layanan dan sistem pengaduan masyarakat memperluas akses masyarakat terhadap informasi serta meningkatkan partisipasi dalam pengawasan layanan.Digitalisasi layanan dan sistem pengaduan masyarakat memperluas akses masyarakat terhadap informasi serta meningkatkan partisipasi dalam pengawasan layanan.
DINASTIREVDINASTIREV Namun, inkonsistensi regulasi sering kali memicu kebingungan bagi kepala daerah. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya kejelasan konsepNamun, inkonsistensi regulasi sering kali memicu kebingungan bagi kepala daerah. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya kejelasan konsep
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memiliki kelemahan dalam sinkronisasi peraturan dan pengaturan etika. Perbaikan perlu dilakukanUndang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memiliki kelemahan dalam sinkronisasi peraturan dan pengaturan etika. Perbaikan perlu dilakukan
NEWINERANEWINERA Penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem birokrasi menyebabkan kerugian negara yang signifikan, menyulitkan pelaksanaan anggaran daerah dan pusat, serta menundukkanPenyalahgunaan kekuasaan dalam sistem birokrasi menyebabkan kerugian negara yang signifikan, menyulitkan pelaksanaan anggaran daerah dan pusat, serta menundukkan
Useful /
SMARTPUBLISHERSMARTPUBLISHER Hasil penelitian bonus plan berpengaruh positif terhadap respon pasar, bonus plan berpengaruh positif terhadap income smoothing, income smoothing tidakHasil penelitian bonus plan berpengaruh positif terhadap respon pasar, bonus plan berpengaruh positif terhadap income smoothing, income smoothing tidak
SMARTPUBLISHERSMARTPUBLISHER Dalam konteks penelitian ini, perbedaan persepsi tidak muncul secara signifikan, kemungkinan karena pengalaman praktis mahasiswa senior, seperti magangDalam konteks penelitian ini, perbedaan persepsi tidak muncul secara signifikan, kemungkinan karena pengalaman praktis mahasiswa senior, seperti magang
SALNESIASALNESIA Metode kontrasepsi jangka panjang dirancang untuk mencegah kehamilan dalam jangka waktu yang lama. WHO (2019) mencatat 1,9 miliar wanita usia subur diMetode kontrasepsi jangka panjang dirancang untuk mencegah kehamilan dalam jangka waktu yang lama. WHO (2019) mencatat 1,9 miliar wanita usia subur di
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Nasr Hamid Abu Zayd menolak poligami berdasarkan analisis kontekstual terhadap ayat-ayat al-Quran, khususnya QS. 3 dan 129, dengan mempertimbangkan ketidakmungkinanNasr Hamid Abu Zayd menolak poligami berdasarkan analisis kontekstual terhadap ayat-ayat al-Quran, khususnya QS. 3 dan 129, dengan mempertimbangkan ketidakmungkinan