UJBUJB
Jurnal Kajian HukumJurnal Kajian HukumKebijakan Pemberantasan Korupsi atau Kebijakan Penghapusan Korupsi di Indonesia harus dirancang sebagai kebijakan yang komprehensif, baik dari aspek non-penal, aspek penal, maupun aspek teladan dari para pemimpin yang berwenang membuat kebijakan tersebut. Kebijakan non-penal, dimaksudkan sebagai kebijakan pencegahan korupsi yang perlu mendapatkan perhatian dan dukungan anggaran yang cukup serta konsistensi yang tinggi untuk pelaksanaannya. Kebijakan penal melalui Rumusan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang dilengkapi dengan sistem saksi kriminal yang memadai perlu mendapatkan perhatian dan pertimbangan terhadap ancaman hukuman mati bagi pelaku yang melakukan kejahatan ini yang mengakibatkan gangguan terhadap peredaran ekonomi negara dan gangguan terhadap keseimbangan sosial. Sama pentingnya adalah teladan pemimpin di Indonesia yang merupakan memorandum di bawah pembuat kebijakan yang dimaksud, yaitu Eksekutif dan Legislatif. Figur yang bersih diperlukan, jujur dengan integritas moral yang tinggi, mampu menyampaikan hanya kata dan perbuatan. Jika ini terwujud, akan lebih mudah untuk mewujudkan cita-cita proklamasi negara yang aman, damai, adil, dan sejahtera bagi warganya.
Kebijakan pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana sudah dilakukan dengan mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan baru setelah kemerdekaan, hal ini dapat kita lihat sejarah pengaturan pemberantasan tindak pidana Korupsi di Indonesia.Kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dalam UU No.20 tahun 2001 terdapat dalam hukum materil dan hukum formil.Kebijakan kriminal pemberantasan tindak pidana korupsi yang selalu diupayakan perubahan dalam setiap produk perundang-undangan, kebijakan kriminal antara UU No.20 tahun 2001, terdapat hal-hal baru tentang pengakuan korporasi sebagai subyek, perluasan batasan PNS, perubahan sifat melawan hukum materil, perubahan delik menjadi delik formil, perluasan batasan keuangan Negara/perekonomian Negara, diaturnya ancaman minimum khusus, adanya pidana mati dan pidana seumur hidup serta diakuinya peradilan in absentia, serta mengakui alat bukti elektronik.
Penelitian lanjutan dapat diarahkan kepada penelitian mengenai bagaimana pengaruh pendidikan anti-korupsi terhadap perilaku pegawai negeri dalam menjalankan tugas mereka, apakah adanya pendidikan tersebut dapat mengurangi tingkat korupsi di kalangan mereka. Selain itu, perlu juga dilakukan studi tentang efektivitas sistem pengawasan anggaran oleh masyarakat dalam konteks peran serta LSM dalam mengawasi penggunaan dana publik. Terakhir, penelitian tentang implementasi teknologi informasi dalam mendeteksi praktik korupsi perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana inovasi digital dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
| File size | 185.39 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
APPIHIAPPIHI Dan pihak-pihak yang bertanggung jawab serta terkait dengan bidang bea dan cukai harus lebih selektif dalam memeriksa barang ekspor dan impor yang masukDan pihak-pihak yang bertanggung jawab serta terkait dengan bidang bea dan cukai harus lebih selektif dalam memeriksa barang ekspor dan impor yang masuk
APPIHIAPPIHI BBPOM Gorontalo melaksanakan perlindungan hukum melalui dua jalur, yaitu preventif berupa sosialisasi, edukasi, dan inspeksi rutin, serta represif berupaBBPOM Gorontalo melaksanakan perlindungan hukum melalui dua jalur, yaitu preventif berupa sosialisasi, edukasi, dan inspeksi rutin, serta represif berupa
APPIHIAPPIHI Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim mengenai penerapan pembuktian sederhana dalam Putusan Nomor 20/Pdt. Sus-Pailit/2022/PN.Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim mengenai penerapan pembuktian sederhana dalam Putusan Nomor 20/Pdt. Sus-Pailit/2022/PN.
APPIHIAPPIHI Perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan mekanisme hukum dan politik yang esensial dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia. Amandemen dipahamiPerubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan mekanisme hukum dan politik yang esensial dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia. Amandemen dipahami
APPIHIAPPIHI Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan agar penerapan hukum yang lebih konsisten dan sesuai dengan ketentuan yang ada diterapkan untuk menjaga asasOleh karena itu, penelitian ini menyarankan agar penerapan hukum yang lebih konsisten dan sesuai dengan ketentuan yang ada diterapkan untuk menjaga asas
APPIHIAPPIHI Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara dilakukan secara tergesa-gesa dan tidak sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan menurutPembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara dilakukan secara tergesa-gesa dan tidak sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan menurut
APPIHIAPPIHI Dalam kasus Pageant Miss Beauty Jatim 2022, MoU berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, serta pelanggarannya dapatDalam kasus Pageant Miss Beauty Jatim 2022, MoU berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, serta pelanggarannya dapat
APPIHIAPPIHI Kebijakan ini dapat diwujudkan apabila pemerintah dan aparat penegak hukum menyusun pedoman teknis khusus mengenai diversi pada tindak pidana ekonomi,Kebijakan ini dapat diwujudkan apabila pemerintah dan aparat penegak hukum menyusun pedoman teknis khusus mengenai diversi pada tindak pidana ekonomi,
Useful /
UBBGUBBG Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran orang tua dalam berbicara bahasa Aceh sebagai bahasa ibu kepada anak-anak mereka dan bagaimana berbicaraPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran orang tua dalam berbicara bahasa Aceh sebagai bahasa ibu kepada anak-anak mereka dan bagaimana berbicara
UBBGUBBG Penelitian ini bertujuan untuk menjawab strategi legitimasi yang digunakan pemerintah untuk meyakinkan masyarakat mengenai sisi positif dari implementasiPenelitian ini bertujuan untuk menjawab strategi legitimasi yang digunakan pemerintah untuk meyakinkan masyarakat mengenai sisi positif dari implementasi
UMJAMBIUMJAMBI Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan software SPSS versi 23. Data kuesioner dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan analisis dekriptifData yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan software SPSS versi 23. Data kuesioner dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan analisis dekriptif
INABJINABJ Perubahan biologis, struktural, dan mekanis pada proses penuaan sistem kardiovaskular memiliki peran pada peningkatan kejadian penyakit kardiovaskularPerubahan biologis, struktural, dan mekanis pada proses penuaan sistem kardiovaskular memiliki peran pada peningkatan kejadian penyakit kardiovaskular