UJBUJB
Jurnal Kajian HukumJurnal Kajian HukumKebijakan Pemberantasan Korupsi atau Kebijakan Penghapusan Korupsi di Indonesia harus dirancang sebagai kebijakan yang komprehensif, baik dari aspek non-penal, aspek penal, maupun aspek teladan dari para pemimpin yang berwenang membuat kebijakan tersebut. Kebijakan non-penal, dimaksudkan sebagai kebijakan pencegahan korupsi yang perlu mendapatkan perhatian dan dukungan anggaran yang cukup serta konsistensi yang tinggi untuk pelaksanaannya. Kebijakan penal melalui Rumusan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang dilengkapi dengan sistem saksi kriminal yang memadai perlu mendapatkan perhatian dan pertimbangan terhadap ancaman hukuman mati bagi pelaku yang melakukan kejahatan ini yang mengakibatkan gangguan terhadap peredaran ekonomi negara dan gangguan terhadap keseimbangan sosial. Sama pentingnya adalah teladan pemimpin di Indonesia yang merupakan memorandum di bawah pembuat kebijakan yang dimaksud, yaitu Eksekutif dan Legislatif. Figur yang bersih diperlukan, jujur dengan integritas moral yang tinggi, mampu menyampaikan hanya kata dan perbuatan. Jika ini terwujud, akan lebih mudah untuk mewujudkan cita-cita proklamasi negara yang aman, damai, adil, dan sejahtera bagi warganya.
Kebijakan pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana sudah dilakukan dengan mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan baru setelah kemerdekaan, hal ini dapat kita lihat sejarah pengaturan pemberantasan tindak pidana Korupsi di Indonesia.Kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dalam UU No.20 tahun 2001 terdapat dalam hukum materil dan hukum formil.Kebijakan kriminal pemberantasan tindak pidana korupsi yang selalu diupayakan perubahan dalam setiap produk perundang-undangan, kebijakan kriminal antara UU No.20 tahun 2001, terdapat hal-hal baru tentang pengakuan korporasi sebagai subyek, perluasan batasan PNS, perubahan sifat melawan hukum materil, perubahan delik menjadi delik formil, perluasan batasan keuangan Negara/perekonomian Negara, diaturnya ancaman minimum khusus, adanya pidana mati dan pidana seumur hidup serta diakuinya peradilan in absentia, serta mengakui alat bukti elektronik.
Penelitian lanjutan dapat diarahkan kepada penelitian mengenai bagaimana pengaruh pendidikan anti-korupsi terhadap perilaku pegawai negeri dalam menjalankan tugas mereka, apakah adanya pendidikan tersebut dapat mengurangi tingkat korupsi di kalangan mereka. Selain itu, perlu juga dilakukan studi tentang efektivitas sistem pengawasan anggaran oleh masyarakat dalam konteks peran serta LSM dalam mengawasi penggunaan dana publik. Terakhir, penelitian tentang implementasi teknologi informasi dalam mendeteksi praktik korupsi perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana inovasi digital dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
| File size | 185.39 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
STIALANSTIALAN Sebuah bentuk korupsi yang sangat merugikan dan merusak integritas birokrasi serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan merupakan korupsiSebuah bentuk korupsi yang sangat merugikan dan merusak integritas birokrasi serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan merupakan korupsi
UNISANUNISAN Kerangka analisis yang digunakan mengacu pada teori anggaran negara dari Richard A. Musgrave, yang menjelaskan tiga fungsi utama anggaran negara. PendekatanKerangka analisis yang digunakan mengacu pada teori anggaran negara dari Richard A. Musgrave, yang menjelaskan tiga fungsi utama anggaran negara. Pendekatan
STISIPOLRAJAHAJISTISIPOLRAJAHAJI Oleh karena itu, agar program ini berkelanjutan dan menjadi model nasional dalam tata kelola desa yang berintegritas, dibutuhkan sinergi antara pemerintahOleh karena itu, agar program ini berkelanjutan dan menjadi model nasional dalam tata kelola desa yang berintegritas, dibutuhkan sinergi antara pemerintah
RADJAPUBLIKARADJAPUBLIKA This practice arises from weak morals, weak oversight, a lack of transparency, and a culture of graft and nepotism within the government. This study usesThis practice arises from weak morals, weak oversight, a lack of transparency, and a culture of graft and nepotism within the government. This study uses
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Baik hukum pidana Islam maupun hukum positif sama-sama mengklasifikasikan terorisme sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang mengancam keselamatanBaik hukum pidana Islam maupun hukum positif sama-sama mengklasifikasikan terorisme sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang mengancam keselamatan
WESTSCIENCESWESTSCIENCES Kegiatan magang ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang penerapan teori hukum dalam praktik, terutama dalam bidang penuntutan dan penyidikan tindakKegiatan magang ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang penerapan teori hukum dalam praktik, terutama dalam bidang penuntutan dan penyidikan tindak
PUBMEDIAPUBMEDIA Ketidakharmonisan antara norma hukum formal dan nilai-nilai lokal menciptakan ruang bagi konflik yang berlarut-larut dan memperlemah kepercayaan antaraKetidakharmonisan antara norma hukum formal dan nilai-nilai lokal menciptakan ruang bagi konflik yang berlarut-larut dan memperlemah kepercayaan antara
UNSURUNSUR Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi (TIPIKOR) terhadap gratifikasi merujuk pada Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang NomorPengaturan mengenai tindak pidana korupsi (TIPIKOR) terhadap gratifikasi merujuk pada Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor
Useful /
UAIUAI Al-Baqarah ayat 155 serta hadis-hadis yang menampilkan supervisi langsung Nabi menunjukkan bahwa proses evaluasi dalam pendidikan Islam berorientasi padaAl-Baqarah ayat 155 serta hadis-hadis yang menampilkan supervisi langsung Nabi menunjukkan bahwa proses evaluasi dalam pendidikan Islam berorientasi pada
UAIUAI Lagu berfungsi sebagai kontra‑wacana yang menyeimbangkan ketimpangan kekuasaan informasi dan menjadi advokasi digital yang memperkuat kesadaran kolektif.Lagu berfungsi sebagai kontra‑wacana yang menyeimbangkan ketimpangan kekuasaan informasi dan menjadi advokasi digital yang memperkuat kesadaran kolektif.
UAIUAI Temuan penelitian mengindikasikan bahwa negara melakukan intervensi melalui pengawasan, manipulasi dan pengendalian terhadap ulama dalam konteks sosial-politik.Temuan penelitian mengindikasikan bahwa negara melakukan intervensi melalui pengawasan, manipulasi dan pengendalian terhadap ulama dalam konteks sosial-politik.
UAJMUAJM Penelitian ini mengevaluasi keberadaan praktik HRM pada SE dalam lingkungan budaya Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa praktik HRM pada SE cenderung diterapkanPenelitian ini mengevaluasi keberadaan praktik HRM pada SE dalam lingkungan budaya Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa praktik HRM pada SE cenderung diterapkan