Publisher

UNISRIUNISRI

Journal RESEARCH FAIR UNISRIRESEARCH FAIR UNISRI Abstract

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu negara hukum yang dinamis yang bertujuan untuk mewujudkan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, dan tertib. Misi PTUN adalah menyelesaikan perselisihan antara negara dan warganya. Sengketa sering muncul sebagai akibat dari kebijakan atau tindakan. Cita-cita kedaulatan manusia belum sepenuhnya terwujud karena penguasa terus melampaui kekuasaannya. Penguasa dapat menghapus kontrol sosial, yang mengarah ke konsentrasi kekuasaan. Metode penelitian hukum secara yuridis dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keragaman dan dinamika masalah sosial yang kompleks berarti bahwa standar etika administrasi publik dinaikkan untuk memasukkan kualitas inklusi dan didukung oleh batasan nilai, sikap dan standar perilaku dalam kebijakan dan tindakan pejabat pemerintah yang dapat membangun kepercayaan publik. Upaya untuk mematuhi standar etika pemerintah dapat dipertahankan melalui strategi yang meningkatkan kejelasan tujuan.

Conclusion

Yurisdiksi Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia masih terbatas, sehingga diperlukan reformasi birokrasi melalui Undang-Undang Administrasi Pemerintahan agar hukum administrasi dapat lebih diakui oleh pemerintah dan masyarakat.Dampak undang-undang ini terhadap sistem hukum administrasi sangat signifikan, termasuk perluasan pemahaman tentang Keputusan Tata Usaha Negara dan penyesuaian terhadap perkembangan hukum saat ini.Upaya pencapaian standar etika pemerintahan dapat dipertahanBMC dengan strategi yang memperkuat kejelasan tujuan, menyempurnakan aparatur gouvernementasi, serta memperkuat partisipasi masyarakat.

Future Research

Untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut tentang relevansi pengaturan dalam penyelesaian sengketa di Indonesia berdasarkan UU PTUN, satu studi bisa mengeksplorasi bagaimana dinamika kontrol sosial oleh penguasa mempengaruhi konsentrasi kekuasaan di berbagai wilayah, dengan fokus pada kasus-kasus spesifik yang melibatkan melampaui batas kekuasaan. Penelitian berikutnya bisa menguji strategi peningkatan standar etika administrasi publik melalui analisis empiris tentang bagaimana kebijakan dan tindakan pejabat pemerintah dapat lebih inklusif dan membangun kepercayaan masyarakat, seperti melalui survei terhadap masyarakat sipil di daerah-daerah dengan kompleksitas sosial tinggi. Selanjutnya, ide penelitian baru bisa menyelidiki dampak reformasi birokrasi melalui Undang-Undang Administrasi Pemerintahan terhadap yurisdiksi PTUN, dengan membandingkan yurisdiksi relatif dan absolut dalam kasus sengketa aktual, sementara juga memperhitungkan keterbatasan yuridis normatif yang saat ini masih bergantung pada analisis hukum tanpa data lapangan mendalam. Ini akan membantu memahami apakah perluasan sumber Keputusan Tata Usaha Negara benar-benar efektif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta mengembangkan saran untuk harmonisasi kewenangan pemerintah yang lebih kuat. Dengan mengintegrasikan aspek partisipasi masyarakat dan penguatan tanggung jawab publik, penelitian lanjutan ini dapat menghasilkan rekomendasi praktis untuk perubahan undang-undang yang sejalan dengan perkembangan hukum terkini. Bahkan, bisa disarankan studi longitudinal tentang bagaimana strategi kejelasan tujuan dalam etika pemerintah berkontribusi terhadap pengawasan sosial yang lebih baik di era digital. Selain itu, penelitian dapat dibuat untuk membandingkan implementasi good governance antara daerah pusat dan daerah, guna mengidentifikasi kesenjangan yang mungkin menyebabkan sengketa lebih sering terjadi. Untuk melengkapi, ide lain adalah mempelajari peran pluralisme kelompok masyarakat dalam mengontrol penguasa, membentuk alternatif penelitian yang mengoptimalkan kontrol horizontal antar kekuatan politik. Akhirnya, penelitian bisa menyoroti potensi diskresi administratif di dalam KTUN yang masih kurang diatur, dengan fokus pada pengaturan izin yang rawan sengketa. Semua ini mengalir dari kebutuhan akan harmonisasi hukum administrasi yang lebih responsif terhadap tantangan sosial terbaru, membawa total kata sekitar 450 untuk memberikan gambaran mendalam.

Subjects

1. #standar etika#standar etika
2. #negara masyarakat sipil#negara masyarakat sipil

Metadata

File size	464.76 KB
Pages	13
DMCA	Report