PENCERAHPENCERAH
Journal of Social and Policy IssuesJournal of Social and Policy IssuesPenelitian ini bertujuan menganalisis dampak perubahan regulasi terhadap penanganan wewenang diskresi dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia. Secara khusus, penelitian mengevaluasi bagaimana status hukum diskresi sebagai objek sengketa telah berkembang setelah berlakunya Undang‑Undang No. 6 Tahun 2023 yang mengamandemen Perppu Cipta Kerja, serta pengaruh reformasi legislatif tersebut terhadap penerimaan dan penyelesaian gugatan yang berkaitan dengan keputusan diskresif pejabat publik. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, analisis statistik, studi kasus keputusan PTUN, dan perbandingan internasional, temuan menunjukkan bahwa UU No. 6/2023 memperkuat pengawasan yudisial atas tindakan diskresif dengan memungkinkan tantangan baik atas dasar prosedural maupun substantif, menetapkan batas yang lebih jelas, serta menuntut transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan publik dalam setiap keputusan administratif.
6 Tahun 2023 memberikan kepastian hukum dengan memperjelas batas‑batas wewenang diskresi pejabat publik dan memperkuat yurisdiksi PTUN, sehingga meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan hak warga.Namun, pelaksanaan reformasi ini menimbulkan tantangan dalam menyeimbangkan pengawasan yudisial yang ketat dengan kebutuhan fleksibilitas keputusan administratif, khususnya pada situasi darurat atau kebijakan ekonomi yang memerlukan respons cepat.Selain itu, peningkatan jumlah perkara yang diajukan ke PTUN berpotensi membebani sistem peradilan, sehingga diperlukan penelitian lanjutan untuk menilai dampak praktis reformasi terhadap efisiensi tata kelola administrasi.
Penelitian selanjutnya dapat (1) melakukan studi empiris mengenai pengaruh Undang‑Undang No. 6/2023 terhadap lama penyelesaian kasus di PTUN pada berbagai provinsi, guna mengidentifikasi faktor‑faktor yang memperlambat atau mempercepat proses peradilan; (2) membandingkan kerangka regulasi diskresi administratif di Indonesia dengan negara‑negara lain yang memiliki sistem pengawasan yudisial serupa, untuk menemukan praktik terbaik yang dapat diadaptasi dalam konteks lokal; (3) meneliti tingkat kepatuhan pejabat publik dalam menyusun justifikasi hukum atas keputusan diskresif pasca‑reformasi, termasuk kualitas dokumen pendukung dan dampaknya terhadap persepsi publik tentang akuntabilitas, sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang memperkuat transparansi sekaligus menjaga kelincahan administratif. Penelitian‑penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan komprehensif bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan akademisi dalam mengoptimalkan keseimbangan antara kontrol yudisial dan kebebasan administratif, serta mengurangi beban litigasi yang berpotensi menghambat pelayanan publik.
- Connectivity of Discretionary Status in State Administrative Court Lawsuit: Implications After Law Number... journal.pencerah.org/index.php/jspi/article/view/382Connectivity of Discretionary Status in State Administrative Court Lawsuit Implications After Law Number journal pencerah index php jspi article view 382
- Administrative Discretion in Indonesia & Netherland Administrative Court: Authorities and Regulations... doi.org/10.53955/jhcls.v4i1.189Administrative Discretion in Indonesia Netherland Administrative Court Authorities and Regulations doi 10 53955 jhcls v4i1 189
- General Principles of Good Governance in Administrative Court Decision Regarding Request for Review of... dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/3070General Principles of Good Governance in Administrative Court Decision Regarding Request for Review of dinamikahukum fh unsoed ac index php JDH article view 3070
| File size | 207.5 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIMUNIM Analisis kuantitatif yang dilakukan oleh penulis meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji analisis korelasi, uji koefisien determinasi,Analisis kuantitatif yang dilakukan oleh penulis meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji analisis korelasi, uji koefisien determinasi,
UMSJUMSJ Selain sebagai pengajar, beliau juga menjadi teladan dalam akhlak, kepemimpinan, dan penyelesaian konflik. Penanganan terhadap kasus bullying dilakukanSelain sebagai pengajar, beliau juga menjadi teladan dalam akhlak, kepemimpinan, dan penyelesaian konflik. Penanganan terhadap kasus bullying dilakukan
UntikaUntika Temuan studi menunjukkan bahwa ketentuan mengenai Hak Pengelolaan atas tanah negara dalam UUPA tidak diformulasikan secara eksplisit, dan posisi hukumnyaTemuan studi menunjukkan bahwa ketentuan mengenai Hak Pengelolaan atas tanah negara dalam UUPA tidak diformulasikan secara eksplisit, dan posisi hukumnya
UntikaUntika Hak Cipta berorientasi pada kepemilikan individu yang lahir dari prinsip orisinalitas personal, sedangkan EBT bersifat komunal, diwariskan lintas generasi,Hak Cipta berorientasi pada kepemilikan individu yang lahir dari prinsip orisinalitas personal, sedangkan EBT bersifat komunal, diwariskan lintas generasi,
IAIN CURUPIAIN CURUP Penelitian ini menawarkan model integrasi hukum tiga dimensi sebagai solusi konseptual untuk mewujudkan digitalisasi sertifikasi tanah yang efektif, inklusif,Penelitian ini menawarkan model integrasi hukum tiga dimensi sebagai solusi konseptual untuk mewujudkan digitalisasi sertifikasi tanah yang efektif, inklusif,
BAJANGJOURNALBAJANGJOURNAL Hasil meta‑analisis menunjukkan hubungan signifikan antara semua variabel tersebut dengan tingkat evasi pajak, dengan dampak berbeda tergantung padaHasil meta‑analisis menunjukkan hubungan signifikan antara semua variabel tersebut dengan tingkat evasi pajak, dengan dampak berbeda tergantung pada
IBSIBS Data diolah menggunakan aplikasi Eviews v. 10. Pengujian hipotesis menggunakan uji parsial (uji statistik t). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PerputaranData diolah menggunakan aplikasi Eviews v. 10. Pengujian hipotesis menggunakan uji parsial (uji statistik t). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perputaran
UBBGUBBG Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi oleh guru Bahasa Inggris untuk melegitimasi setiap materi yang disajikan guna memotivasi siswa menjadi pembelajarPenelitian ini juga dapat dijadikan referensi oleh guru Bahasa Inggris untuk melegitimasi setiap materi yang disajikan guna memotivasi siswa menjadi pembelajar
Useful /
UMCUMC Temuan utama mengonfirmasi bahwa elemen People, Process, dan Place dalam bentuk kanal digital berfungsi sebagai mekanisme kompensasi yang efektif untukTemuan utama mengonfirmasi bahwa elemen People, Process, dan Place dalam bentuk kanal digital berfungsi sebagai mekanisme kompensasi yang efektif untuk
IBRAHIMYIBRAHIMY Selain itu, penelitian ini mengungkapkan adanya kesenjangan nyata antara kurikulum yang ada dengan tuntutan linguistik yang sesungguhnya dalam praktikSelain itu, penelitian ini mengungkapkan adanya kesenjangan nyata antara kurikulum yang ada dengan tuntutan linguistik yang sesungguhnya dalam praktik
APPIHIAPPIHI Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus pemalsuan uang yang dilakukan oleh anak, denganPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus pemalsuan uang yang dilakukan oleh anak, dengan
AMSIRAMSIR Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada unsur yuridis dan non-yuridis, dan bahwa penerapan hukum materiil sesuai dengan PasalHasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada unsur yuridis dan non-yuridis, dan bahwa penerapan hukum materiil sesuai dengan Pasal