Publisher

DINASTIREVDINASTIREV

Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan akuntabilitas politik dalam pelayanan pembuatan sertifikat tanah bagi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jambi, dengan melihat bagaimana akuntabilitas politik dan akuntabilitas politik BPN Kota Jambi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis pendekatan yang digunakan adalah studi kasus dengan format penelitian deskriptif. Pemilihan informan penelitian menggunakan teknik purposive sampling, dengan kriteria yang ditentukan sesuai dengan tujuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mengukur Akuntabilitas Politik dalam pelayanan pembuatan sertifikat tanah di Kantor Badan Pertanahan Kota Jambi belum berjalan sebagaimana mestinya, dilihat dari kesesuaian antara pelaksanaan dan prosedur pelaksanaan standar merupakan salah satu kediktatoran dalam menilai bagaimana kesesuaian dengan apa yang diinginkan, namun hal ini yang menjadi faktor yang membuat kesesuaian terkadang tidak sesuai, terkadang SOP yang telah dibuat secara detail masih menyalahi aturan atau SOP, yang pada penelitian ini peneliti menemukan ketidaksesuaian lebih awal.

Conclusion

Penelitian menemukan bahwa kesesuaian antara pelaksanaan layanan pembuatan sertifikat tanah dengan prosedur standar masih belum tercapai di BPN Kota Jambi.Meskipun SOP telah disusun secara detail, masih terdapat pelanggaran dan ketidaksesuaian yang menyebabkan pelayanan tidak sesuai harapan masyarakat.Akuntabilitas politik BPN Kota Jambi masih lemah karena tidak dapat menjamin kepatuhan SOP dan transparansi dalam pelayanannya.

Future Research

Penelitian selanjutnya dapat meneliti secara komparatif tingkat kepatuhan SOP pembuatan sertifikat tanah antara BPN Kota Jambi dengan BPN di kota‑kota lain di Indonesia untuk mengidentifikasi faktor‑faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut. Analisis perbandingan tersebut dapat mencakup variabel seperti sumber daya manusia, pelatihan pegawai, dan dukungan teknologi informasi. Penelitian lain dapat mengkaji peran lembaga pengawas eksternal, seperti Ombudsman, DPRD, dan lembaga swadaya masyarakat, dalam meningkatkan akuntabilitas politik BPN dengan mengembangkan model evaluasi berbasis indikator kinerja yang terukur. Model tersebut dapat diuji melalui studi kasus dan wawancara mendalam untuk menilai efektivitas mekanisme pengawasan yang ada. Selanjutnya, studi kuantitatif dapat dilakukan untuk mengukur dampak praktik korupsi dan pungutan liar terhadap kepuasan masyarakat serta kecepatan penyelesaian sertifikat tanah. Dengan mengumpulkan data survei dari pengguna layanan, peneliti dapat menghubungkan tingkat korupsi dengan persepsi transparansi dan kepercayaan publik. Hasilnya diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang kuat bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan reformasi prosedur dan sanksi yang lebih efektif. Kombinasi pendekatan komparatif, evaluatif, dan kuantitatif ini akan memperkaya literatur tentang akuntabilitas politik dalam pelayanan pertanahan dan memberikan dasar yang lebih solid untuk perbaikan praktis di masa depan.

References

1. Vol. 3 No. 2 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2023) | Jurnal Ilmu Hukum,... doi.org/10.38035/jihhp.v3i2Vol 3 No 2 2023 JIHHP Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik Februari 2023 Jurnal Ilmu Hukum doi 10 38035 jihhp v3i2

Metadata

File size	540.81 KB
Pages	9
DMCA	Report