STHBSTHB
Jurnal Wawasan YuridikaJurnal Wawasan YuridikaHukum darurat sering dikeluarkan oleh Presiden untuk mengatasi situasi darurat dan menjaga kesejahteraan publik. Namun, ini berisiko melanggar hak dasar dan hukum tanpa pengawasan yang tepat. Penelitian ini bertujuan menganalisis tren kemandirian yudisial Mahkamah Konstitusi dalam meninjau Perppu, khususnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. Metode penelitian menggunakan pendekatan doktrinal dengan fokus pada analisis ketentuan konstitusi dan statutory, prinsip hukum, putusan kasus, dan pendekatan komparatif. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, lalu dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan hukum darurat menjadi tantangan ganda bagi hakim, terutama saat hakim ditunjuk oleh Presiden. Uji yudisial terhadap hukum darurat memperlihatkan tensi lebih besar antara kekuasaan eksekutif dan pengawasan yudisial dibanding uji yudisial terhadap legislasi biasa. Hal ini membantu memperdalam pemahaman tentang bagaimana pengadilan menyeimbangkan prinsip konstitusi selama darurat dan memberikan wawasan berharga untuk yurisdiksi lain yang menghadapi tantangan serupa.
Selama darurat, pemerintah dapat memberlakukan pembatasan hak individu dan lembaga, termasuk Mahkamah Konstitusi, yang dapat merusak kemandirian yudisial.Namun, menjaga kemandirian pengadilan sangat penting untuk mempertahankan supremasi hukum dan fungsi tanpa campur tangan politik.Dalam kasus uji yudisial hukum darurat terkait pandemi, Mahkamah Konstitusi Indonesia memutuskan sebagian ketentuan Perppu No.Oleh karena itu, penting untuk memperkuat kemandirian Mahkamah Konstitusi dalam meninjau regulasi darurat, yang menjadi kunci melindungi hak konstitusi selama krisis kesehatan.
Penelitian lanjutan dapat menjelaskan pengaruh politik dalam penunjukan hakim konstitusi terhadap keputusan yudisial selama darurat. Studi perbandingan tentang metode yudisial negara lain dalam menyeimbangkan kebijakan darurat dan hak individu perlu dilakukan. Selain itu, dibutuhkan penelitian tentang kerangka hukum yang lebih efektif untuk membatasi kekuasaan darurat pemerintah, memastikan bahwa tindakan darurat tetap sesuai dengan prinsip konstitusi dan hak asasi manusia.
- Yuridika. judicial activism self restraint insight indonesian court yuridika article home current archives... doi.org/10.20473/ydk.v33i1.7279Yuridika judicial activism self restraint insight indonesian court yuridika article home current archives doi 10 20473 ydk v33i1 7279
- Kontroversi Pembentukan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi Dalam Ranah Kegentingan... journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/1454Kontroversi Pembentukan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi Dalam Ranah Kegentingan journal uinjkt ac index php citahukum article view 1454
- DOI Name 10.20473 Values. name values index type timestamp data serv crossref desc universitas airlangga... doi.org/10.20473DOI Name 10 20473 Values name values index type timestamp data serv crossref desc universitas airlangga doi 10 20473
| File size | 708.89 KB |
| Pages | 18 |
| Short Link | https://juris.id/p-24i |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
UNHASUNHAS Mahkamah Konstitusi Jerman memiliki yurisdiksi paling luas karena mencakup seluruh lembaga negara, baik pusat maupun daerah. Prosedur penyelesaian sengketaMahkamah Konstitusi Jerman memiliki yurisdiksi paling luas karena mencakup seluruh lembaga negara, baik pusat maupun daerah. Prosedur penyelesaian sengketa
UMMUMM Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang secara kontroversial mengubah persyaratan pencalonan kepala daerah dari berbasis kursi atau suaraPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang secara kontroversial mengubah persyaratan pencalonan kepala daerah dari berbasis kursi atau suara
UMMUMM hanya dalam waktu singkat beberapa bulan (penundaan terbatas waktu), karena faktor eksternal (seperti bencana alam), dan untuk penyelamatan kemanusiaanhanya dalam waktu singkat beberapa bulan (penundaan terbatas waktu), karena faktor eksternal (seperti bencana alam), dan untuk penyelamatan kemanusiaan
UMMUMM Analisis menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan 56/PUU-XIV/2016 menyebabkan penurunan signifikan dalam kualitas danAnalisis menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan 56/PUU-XIV/2016 menyebabkan penurunan signifikan dalam kualitas dan
UMMUMM Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Masalah pelanggaran proses pemilihan dan sengketa hasil pemilihan belum dapat diselesaikan secara memadai. 2)Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Masalah pelanggaran proses pemilihan dan sengketa hasil pemilihan belum dapat diselesaikan secara memadai. 2)
UNHASUNHAS Kesimpulannya, kedua institusi tersebut, meskipun memiliki ciri-ciri yang berbeda berdasarkan sejarah, asal usul, dan nilai inti masing-masing masyarakat,Kesimpulannya, kedua institusi tersebut, meskipun memiliki ciri-ciri yang berbeda berdasarkan sejarah, asal usul, dan nilai inti masing-masing masyarakat,
UMMUMM 20/PUU‑XIV/2016, video hanya dapat dipergunakan sebagai bukti apabila cara perolehannya memenuhi aturan hukum yang berlaku. Sementara itu, dalam hukum20/PUU‑XIV/2016, video hanya dapat dipergunakan sebagai bukti apabila cara perolehannya memenuhi aturan hukum yang berlaku. Sementara itu, dalam hukum
UGMUGM Namun, pada April 2009, permintaan tersebut ditolak. Menggunakan kasus CSR pasca gempa Yogyakarta 2006, penelitian ini bertujuan menguji apakah penerapanNamun, pada April 2009, permintaan tersebut ditolak. Menggunakan kasus CSR pasca gempa Yogyakarta 2006, penelitian ini bertujuan menguji apakah penerapan
Useful /
UNISSULAUNISSULA Responden dalam penelitian ini adalah pemilik warung kopi di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitianResponden dalam penelitian ini adalah pemilik warung kopi di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian
UMPPUMPP Pembaharuan teknologi dan derau arus informasi menggiring perubahan pada pola hidup masyarakat. Hal ini menjadi penyebab utama munculnya tuntutan padaPembaharuan teknologi dan derau arus informasi menggiring perubahan pada pola hidup masyarakat. Hal ini menjadi penyebab utama munculnya tuntutan pada
UMPPUMPP Aplikasi ini terdiri dari aplikasi website untuk admin yang mengelola data peserta KB, admin, user, bidan, dan tempat KB, serta aplikasi Android untukAplikasi ini terdiri dari aplikasi website untuk admin yang mengelola data peserta KB, admin, user, bidan, dan tempat KB, serta aplikasi Android untuk
UMPPUMPP Dalam membuat aplikasi Sistem Informasi Lowongan Pekerjaan ini penulis menggunakan metode observasi, metode wawancara dan studi pustaka. Aplikasi ini telahDalam membuat aplikasi Sistem Informasi Lowongan Pekerjaan ini penulis menggunakan metode observasi, metode wawancara dan studi pustaka. Aplikasi ini telah