STHBSTHB
Jurnal Wawasan YuridikaJurnal Wawasan YuridikaHukum darurat sering dikeluarkan oleh Presiden untuk mengatasi situasi darurat dan menjaga kesejahteraan publik. Namun, ini berisiko melanggar hak dasar dan hukum tanpa pengawasan yang tepat. Penelitian ini bertujuan menganalisis tren kemandirian yudisial Mahkamah Konstitusi dalam meninjau Perppu, khususnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. Metode penelitian menggunakan pendekatan doktrinal dengan fokus pada analisis ketentuan konstitusi dan statutory, prinsip hukum, putusan kasus, dan pendekatan komparatif. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, lalu dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan hukum darurat menjadi tantangan ganda bagi hakim, terutama saat hakim ditunjuk oleh Presiden. Uji yudisial terhadap hukum darurat memperlihatkan tensi lebih besar antara kekuasaan eksekutif dan pengawasan yudisial dibanding uji yudisial terhadap legislasi biasa. Hal ini membantu memperdalam pemahaman tentang bagaimana pengadilan menyeimbangkan prinsip konstitusi selama darurat dan memberikan wawasan berharga untuk yurisdiksi lain yang menghadapi tantangan serupa.
Selama darurat, pemerintah dapat memberlakukan pembatasan hak individu dan lembaga, termasuk Mahkamah Konstitusi, yang dapat merusak kemandirian yudisial.Namun, menjaga kemandirian pengadilan sangat penting untuk mempertahankan supremasi hukum dan fungsi tanpa campur tangan politik.Dalam kasus uji yudisial hukum darurat terkait pandemi, Mahkamah Konstitusi Indonesia memutuskan sebagian ketentuan Perppu No.Oleh karena itu, penting untuk memperkuat kemandirian Mahkamah Konstitusi dalam meninjau regulasi darurat, yang menjadi kunci melindungi hak konstitusi selama krisis kesehatan.
Penelitian lanjutan dapat menjelaskan pengaruh politik dalam penunjukan hakim konstitusi terhadap keputusan yudisial selama darurat. Studi perbandingan tentang metode yudisial negara lain dalam menyeimbangkan kebijakan darurat dan hak individu perlu dilakukan. Selain itu, dibutuhkan penelitian tentang kerangka hukum yang lebih efektif untuk membatasi kekuasaan darurat pemerintah, memastikan bahwa tindakan darurat tetap sesuai dengan prinsip konstitusi dan hak asasi manusia.
- Yuridika. judicial activism self restraint insight indonesian court yuridika article home current archives... doi.org/10.20473/ydk.v33i1.7279Yuridika judicial activism self restraint insight indonesian court yuridika article home current archives doi 10 20473 ydk v33i1 7279
- Kontroversi Pembentukan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi Dalam Ranah Kegentingan... journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/1454Kontroversi Pembentukan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi Dalam Ranah Kegentingan journal uinjkt ac index php citahukum article view 1454
- DOI Name 10.20473 Values. name values index type timestamp data serv crossref desc universitas airlangga... doi.org/10.20473DOI Name 10 20473 Values name values index type timestamp data serv crossref desc universitas airlangga doi 10 20473
| File size | 708.89 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIGRESUNIGRES Dengan demikian, sistem hukum olahraga menyediakan kerangka hukum yang khusus untuk mengatur hubungan kerja antara atlet dan klub, mengatasi kekosonganDengan demikian, sistem hukum olahraga menyediakan kerangka hukum yang khusus untuk mengatur hubungan kerja antara atlet dan klub, mengatasi kekosongan
UNIGRESUNIGRES Klausul dalam Pasal 230 UU Kepailitan dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan proses perdamaian oleh pihak-pihak yang sebenarnya mampu membayar utang,Klausul dalam Pasal 230 UU Kepailitan dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan proses perdamaian oleh pihak-pihak yang sebenarnya mampu membayar utang,
UNIGRESUNIGRES Karena dalam keterangan terdakwa yang dikemukakan dalam persidangan mengatakan adanya transaksi jual beli yang dilakukan oleh terdakwa dengan seseorangKarena dalam keterangan terdakwa yang dikemukakan dalam persidangan mengatakan adanya transaksi jual beli yang dilakukan oleh terdakwa dengan seseorang
MKRIMKRI Doktrin Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya dipandang hanya sebagai legislatur negatif telah beralih menjadi legislatur positif. Pertanyaannya adalah apakahDoktrin Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya dipandang hanya sebagai legislatur negatif telah beralih menjadi legislatur positif. Pertanyaannya adalah apakah
IAINPTKIAINPTK Temuan yang didapatkan ialah adanya kerancuan dan inkonsistensi pada UU ASN tahun 2014. Pelaksanaan open promotion Sekda Kabupaten Sambas tahun 2017 telahTemuan yang didapatkan ialah adanya kerancuan dan inkonsistensi pada UU ASN tahun 2014. Pelaksanaan open promotion Sekda Kabupaten Sambas tahun 2017 telah
MKRIMKRI Penerapan judicial activism didukung oleh konstitusi, nilai kedaulatan rakyat, supremasi konstitusi, dan semangat UUD 1945 yang dinamis, serta pentingPenerapan judicial activism didukung oleh konstitusi, nilai kedaulatan rakyat, supremasi konstitusi, dan semangat UUD 1945 yang dinamis, serta penting
APPIHIAPPIHI Namun, prinsip-prinsip hukum Islam seperti adl, maslahah, dan hifz al-haqq dapat menjadi fondasi untuk membangun model kewarganegaraan yang inklusif, adil,Namun, prinsip-prinsip hukum Islam seperti adl, maslahah, dan hifz al-haqq dapat menjadi fondasi untuk membangun model kewarganegaraan yang inklusif, adil,
UNIGRESUNIGRES Perusahaan asuransi yang dalam penjualan produk unit link ini sangat besar, juga tersimpan risiko yang besar dengan banyaknya fakta kasus gagal bayar perusahaanPerusahaan asuransi yang dalam penjualan produk unit link ini sangat besar, juga tersimpan risiko yang besar dengan banyaknya fakta kasus gagal bayar perusahaan
Useful /
IAINPTKIAINPTK Dalam kehidupan masyarakat Pekal, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sering dijumpai adanya pernikahan tanpa melalui KUA (Kantor Urusan Agama),Dalam kehidupan masyarakat Pekal, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sering dijumpai adanya pernikahan tanpa melalui KUA (Kantor Urusan Agama),
IAINPTKIAINPTK Kajian ini merupakan kajian library research dan jenis penelitiannya kualitatif. Untuk mengkritik konsep feminis tentang hak dan kewajiban suami isteri,Kajian ini merupakan kajian library research dan jenis penelitiannya kualitatif. Untuk mengkritik konsep feminis tentang hak dan kewajiban suami isteri,
UMPPUMPP Aplikasi ini memudahkan muzzaki untuk mengakses informasi serta melakukan zakat, infaq, dan sedekah secara online kapanpun dan dimanapun tanpa harus datangAplikasi ini memudahkan muzzaki untuk mengakses informasi serta melakukan zakat, infaq, dan sedekah secara online kapanpun dan dimanapun tanpa harus datang
UMPPUMPP Sistem pakar dirancang untuk membantu orang tua mendiagnosa penyakit tropis pada anak. Sistem menggunakan metode forward chaining dan depth-first searchSistem pakar dirancang untuk membantu orang tua mendiagnosa penyakit tropis pada anak. Sistem menggunakan metode forward chaining dan depth-first search