STHBSTHB

Jurnal Wawasan YuridikaJurnal Wawasan Yuridika

Hukum darurat sering dikeluarkan oleh Presiden untuk mengatasi situasi darurat dan menjaga kesejahteraan publik. Namun, ini berisiko melanggar hak dasar dan hukum tanpa pengawasan yang tepat. Penelitian ini bertujuan menganalisis tren kemandirian yudisial Mahkamah Konstitusi dalam meninjau Perppu, khususnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. Metode penelitian menggunakan pendekatan doktrinal dengan fokus pada analisis ketentuan konstitusi dan statutory, prinsip hukum, putusan kasus, dan pendekatan komparatif. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, lalu dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan hukum darurat menjadi tantangan ganda bagi hakim, terutama saat hakim ditunjuk oleh Presiden. Uji yudisial terhadap hukum darurat memperlihatkan tensi lebih besar antara kekuasaan eksekutif dan pengawasan yudisial dibanding uji yudisial terhadap legislasi biasa. Hal ini membantu memperdalam pemahaman tentang bagaimana pengadilan menyeimbangkan prinsip konstitusi selama darurat dan memberikan wawasan berharga untuk yurisdiksi lain yang menghadapi tantangan serupa.

Selama darurat, pemerintah dapat memberlakukan pembatasan hak individu dan lembaga, termasuk Mahkamah Konstitusi, yang dapat merusak kemandirian yudisial.Namun, menjaga kemandirian pengadilan sangat penting untuk mempertahankan supremasi hukum dan fungsi tanpa campur tangan politik.Dalam kasus uji yudisial hukum darurat terkait pandemi, Mahkamah Konstitusi Indonesia memutuskan sebagian ketentuan Perppu No.Oleh karena itu, penting untuk memperkuat kemandirian Mahkamah Konstitusi dalam meninjau regulasi darurat, yang menjadi kunci melindungi hak konstitusi selama krisis kesehatan.

Penelitian lanjutan dapat menjelaskan pengaruh politik dalam penunjukan hakim konstitusi terhadap keputusan yudisial selama darurat. Studi perbandingan tentang metode yudisial negara lain dalam menyeimbangkan kebijakan darurat dan hak individu perlu dilakukan. Selain itu, dibutuhkan penelitian tentang kerangka hukum yang lebih efektif untuk membatasi kekuasaan darurat pemerintah, memastikan bahwa tindakan darurat tetap sesuai dengan prinsip konstitusi dan hak asasi manusia.

  1. Yuridika. judicial activism self restraint insight indonesian court yuridika article home current archives... doi.org/10.20473/ydk.v33i1.7279Yuridika judicial activism self restraint insight indonesian court yuridika article home current archives doi 10 20473 ydk v33i1 7279
  2. Kontroversi Pembentukan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi Dalam Ranah Kegentingan... journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/1454Kontroversi Pembentukan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi Dalam Ranah Kegentingan journal uinjkt ac index php citahukum article view 1454
  3. DOI Name 10.20473 Values. name values index type timestamp data serv crossref desc universitas airlangga... doi.org/10.20473DOI Name 10 20473 Values name values index type timestamp data serv crossref desc universitas airlangga doi 10 20473
Read online
File size708.89 KB
Pages18
DMCAReport

Related /

JURIS Perkawinan Lari Pakondang Yang Dilakukan Adat Sumba Barat Di Tinjau Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 2025More at 2025

UNIGRESUNIGRES Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan data primer yang dikumpulkan dengan metode wawancara sedangkan data sekunder dikaji berdasarkan Undang-Undang.Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan data primer yang dikumpulkan dengan metode wawancara sedangkan data sekunder dikaji berdasarkan Undang-Undang.

JURIS Pembaharuan Utang Kreditor Kepada Debitur Sebagai Bentuk Penjatuhan Putusan Pailit 2025More at 2025

UNIGRESUNIGRES Demikian pula bila PKPU Tetap gagal dilaksanakan, debitor pun akan berujung pada kepailitan. Dalam kepailitan, kedudukan antara kreditur dan debitur dalamDemikian pula bila PKPU Tetap gagal dilaksanakan, debitor pun akan berujung pada kepailitan. Dalam kepailitan, kedudukan antara kreditur dan debitur dalam

JURIS Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Budgeter dalam Pengujian Undang Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025More at 2025

MKRIMKRI Pertanyaannya adalah apakah doktrin tersebut dapat juga diinterpretasikan sebagai negative budgeter dan positive budgeter dalam pengujian Undang-UndangPertanyaannya adalah apakah doktrin tersebut dapat juga diinterpretasikan sebagai negative budgeter dan positive budgeter dalam pengujian Undang-Undang

JURIS Orientasi Rigid dan Moderat dalam Penafsiran Original Intent dan Praktiknya di Indonesia Rigid and Moderate Orientation on Original Intent Method and Practice in Indonesia 2025More at 2025

MKRIMKRI Kebebasan Hakim Konstitusi dalam memilih metode penafsiran menuntut pemahaman holistik terhadap teks, konteks, sejarah, dan kebutuhan kontemporer, sehinggaKebebasan Hakim Konstitusi dalam memilih metode penafsiran menuntut pemahaman holistik terhadap teks, konteks, sejarah, dan kebutuhan kontemporer, sehingga

JURIS Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi Judicial Activism vs Judicial Restraint dalam Perspektif Kebebasan Kehakiman Judicial Review by the Constitutional Court Judicial Activism vs Judicial Res 2025More at 2025

MKRIMKRI Diskursus mengenai penerapan judicial activism atau judicial restraint menjadi isu hangat dalam konteks kewenangan judicial review. Belakangan ini, MahkamahDiskursus mengenai penerapan judicial activism atau judicial restraint menjadi isu hangat dalam konteks kewenangan judicial review. Belakangan ini, Mahkamah

JURIS Peran Kewarganegaraan Dalam Penegakan Hukum Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam 2024More at 2024

APPIHIAPPIHI Peran kewarganegaraan dalam penegakan hukum menurut perspektif hukum nasional berlandaskan hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia yang meliputiPeran kewarganegaraan dalam penegakan hukum menurut perspektif hukum nasional berlandaskan hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia yang meliputi

JURIS Tinjauan Kritis Kewarganegaraan dalam Perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Islam 2024More at 2024

APPIHIAPPIHI Kewarganegaraan dalam perspektif hukum tata negara dan hukum Islam memiliki dasar filosofis dan metodologis yang berbeda, tetapi keduanya bertujuan untukKewarganegaraan dalam perspektif hukum tata negara dan hukum Islam memiliki dasar filosofis dan metodologis yang berbeda, tetapi keduanya bertujuan untuk

JURIS Organisasi Masyarakat Sipil Sumatera Barat Sebagai Kekuatan Politikdalam Proses Demokratisasi di Indonesia Studi Kasus Gugatan terhadap Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyar 2023More at 2023

DINASTIREVDINASTIREV Untuk menganalisis data yang ditemukan peneliti menggunakan langkah-langkah teoritis Roem Topatimasang dalam bukunya yang berjudul “Mengubah Kebijakan.Untuk menganalisis data yang ditemukan peneliti menggunakan langkah-langkah teoritis Roem Topatimasang dalam bukunya yang berjudul “Mengubah Kebijakan.

Useful /

JURIS Analisis Kritis terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 PUU XIII 2015 2025More at 2025

MKRIMKRI Di sisi lain, penilaian yang dilakukan secara terpisah oleh Mahkamah Konstitusi terhadap objek yang diujikan menyebabkan tidak tampaknya perdebatan komprehensifDi sisi lain, penilaian yang dilakukan secara terpisah oleh Mahkamah Konstitusi terhadap objek yang diujikan menyebabkan tidak tampaknya perdebatan komprehensif

JURIS Kemungkinan Penerapan Preliminary Ruling Procedure sebagai Media Constitutional Complaint di Mahkamah Konstitusi 2025More at 2025

MKRIMKRI Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan preliminary ruling procedure dapat menjadi solusi untuk mengatasi kesenjangan antara jumlah warga negara denganPenelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan preliminary ruling procedure dapat menjadi solusi untuk mengatasi kesenjangan antara jumlah warga negara dengan

JURIS Sistem informasi lowongan pekerjaan pada dinas tenaga kerja kabupaten pekalongan berbasis android 2023More at 2023

UMPPUMPP Melihat realita diatas, maka pengembangan sistem informasi lowongan pekerjaan berbasis Android sangat penting untuk dilakukan. Para pencari kerja dapatMelihat realita diatas, maka pengembangan sistem informasi lowongan pekerjaan berbasis Android sangat penting untuk dilakukan. Para pencari kerja dapat

JURIS Sistem Informasi Lazismu Kabupaten Pekalongan Berbasis Android 2023More at 2023

UMPPUMPP Zakat adalah salah satu kewajiban bagi umat Islam sebagai implementasi pelaksanaan Rukun Islam yang ketiga, termasuk Sedekah dan Infaq. Dengan semakinZakat adalah salah satu kewajiban bagi umat Islam sebagai implementasi pelaksanaan Rukun Islam yang ketiga, termasuk Sedekah dan Infaq. Dengan semakin

ads-block-test