STHBSTHB

Jurnal Wawasan YuridikaJurnal Wawasan Yuridika

Hukum darurat sering dikeluarkan oleh Presiden untuk mengatasi situasi darurat dan menjaga kesejahteraan publik. Namun, ini berisiko melanggar hak dasar dan hukum tanpa pengawasan yang tepat. Penelitian ini bertujuan menganalisis tren kemandirian yudisial Mahkamah Konstitusi dalam meninjau Perppu, khususnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. Metode penelitian menggunakan pendekatan doktrinal dengan fokus pada analisis ketentuan konstitusi dan statutory, prinsip hukum, putusan kasus, dan pendekatan komparatif. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, lalu dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan hukum darurat menjadi tantangan ganda bagi hakim, terutama saat hakim ditunjuk oleh Presiden. Uji yudisial terhadap hukum darurat memperlihatkan tensi lebih besar antara kekuasaan eksekutif dan pengawasan yudisial dibanding uji yudisial terhadap legislasi biasa. Hal ini membantu memperdalam pemahaman tentang bagaimana pengadilan menyeimbangkan prinsip konstitusi selama darurat dan memberikan wawasan berharga untuk yurisdiksi lain yang menghadapi tantangan serupa.

Selama darurat, pemerintah dapat memberlakukan pembatasan hak individu dan lembaga, termasuk Mahkamah Konstitusi, yang dapat merusak kemandirian yudisial.Namun, menjaga kemandirian pengadilan sangat penting untuk mempertahankan supremasi hukum dan fungsi tanpa campur tangan politik.Dalam kasus uji yudisial hukum darurat terkait pandemi, Mahkamah Konstitusi Indonesia memutuskan sebagian ketentuan Perppu No.Oleh karena itu, penting untuk memperkuat kemandirian Mahkamah Konstitusi dalam meninjau regulasi darurat, yang menjadi kunci melindungi hak konstitusi selama krisis kesehatan.

Penelitian lanjutan dapat menjelaskan pengaruh politik dalam penunjukan hakim konstitusi terhadap keputusan yudisial selama darurat. Studi perbandingan tentang metode yudisial negara lain dalam menyeimbangkan kebijakan darurat dan hak individu perlu dilakukan. Selain itu, dibutuhkan penelitian tentang kerangka hukum yang lebih efektif untuk membatasi kekuasaan darurat pemerintah, memastikan bahwa tindakan darurat tetap sesuai dengan prinsip konstitusi dan hak asasi manusia.

  1. Yuridika. judicial activism self restraint insight indonesian court yuridika article home current archives... doi.org/10.20473/ydk.v33i1.7279Yuridika judicial activism self restraint insight indonesian court yuridika article home current archives doi 10 20473 ydk v33i1 7279
  2. Kontroversi Pembentukan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi Dalam Ranah Kegentingan... journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/1454Kontroversi Pembentukan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi Dalam Ranah Kegentingan journal uinjkt ac index php citahukum article view 1454
  3. DOI Name 10.20473 Values. name values index type timestamp data serv crossref desc universitas airlangga... doi.org/10.20473DOI Name 10 20473 Values name values index type timestamp data serv crossref desc universitas airlangga doi 10 20473
Read online
File size708.89 KB
Pages18
DMCAReport

Related /

JURIS Perkawinan Lari Pakondang Yang Dilakukan Adat Sumba Barat Di Tinjau Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 2025More at 2025

UNIGRESUNIGRES Perkawinan lari (Pakondang) yang terjadi di Sumba Barat Nusa Tenggara Timur merupakan kekaburan norma hukum karena pasangan yang melakukan perkawin lariPerkawinan lari (Pakondang) yang terjadi di Sumba Barat Nusa Tenggara Timur merupakan kekaburan norma hukum karena pasangan yang melakukan perkawin lari

JURIS Akibat Hukum Perbedaan Baku Mutu Udara Ambien Parameter Debu Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara Dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur 2025More at 2025

UNIGRESUNIGRES Debu/TSP dalam baku mutu udara ambien Jawa Timur tidak sesuai dengan penerapan asas perundang-undangan. Peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturanDebu/TSP dalam baku mutu udara ambien Jawa Timur tidak sesuai dengan penerapan asas perundang-undangan. Peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan

JURIS Perjanjian Kerja Antara Atlet Sepakbola Profesional Dengan Klub Sepakbola 2025More at 2025

UNIGRESUNIGRES Kontrak kerja pemain sepakbola profesional di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang merupakanKontrak kerja pemain sepakbola profesional di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang merupakan

JURIS Pembaharuan Utang Kreditor Kepada Debitur Sebagai Bentuk Penjatuhan Putusan Pailit 2025More at 2025

UNIGRESUNIGRES Dalam kepailitan, kedudukan antara kreditur dan debitur dalam novasi harus dipahami secara jelas karena menjadi syarat penting dalam proses penjatuhanDalam kepailitan, kedudukan antara kreditur dan debitur dalam novasi harus dipahami secara jelas karena menjadi syarat penting dalam proses penjatuhan

JURIS Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum 2025More at 2025

UNIGRESUNIGRES Gsk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan ketentuan hukum pidana materil terhadap perkara putusan Nomor: 5/Pid. Gsk mestinya sesuai denganGsk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan ketentuan hukum pidana materil terhadap perkara putusan Nomor: 5/Pid. Gsk mestinya sesuai dengan

JURIS Orientasi Rigid dan Moderat dalam Penafsiran Original Intent dan Praktiknya di Indonesia Rigid and Moderate Orientation on Original Intent Method and Practice in Indonesia 2025More at 2025

MKRIMKRI Pola penerapan dapat dilihat dari perspektif cara penggunaan sumber yang berbeda dan tujuan penggunaan metode ini untuk mengungkap baik makna tersuratPola penerapan dapat dilihat dari perspektif cara penggunaan sumber yang berbeda dan tujuan penggunaan metode ini untuk mengungkap baik makna tersurat

JURIS Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi Judicial Activism vs Judicial Restraint dalam Perspektif Kebebasan Kehakiman Judicial Review by the Constitutional Court Judicial Activism vs Judicial Res 2025More at 2025

MKRIMKRI Penelitian ini menyimpulkan bahwa sebagai lembaga yang berperan dalam menjaga konstitusi dan ideologi negara, MK semestinya cenderung mengarah pada judicialPenelitian ini menyimpulkan bahwa sebagai lembaga yang berperan dalam menjaga konstitusi dan ideologi negara, MK semestinya cenderung mengarah pada judicial

JURIS Tanggunggugat Kerugian Nasabah Asuransi Terhadap Kasus Gagal Bayar Produk Asuransi Unit Link 2020More at 2020

UNIGRESUNIGRES Perusahaan asuransi yang dalam penjualan produk unit link ini sangat besar, juga tersimpan risiko yang besar dengan banyaknya fakta kasus gagal bayar perusahaanPerusahaan asuransi yang dalam penjualan produk unit link ini sangat besar, juga tersimpan risiko yang besar dengan banyaknya fakta kasus gagal bayar perusahaan

Useful /

JURIS Autocratic Constitutional Change A Comparative View in Hungary and The Risks of Formal Change Indonesian Constitution Otokratik Perubahan Konstitusi Perbandingan di Hungaria dan Risiko Perubahan Fo 2025More at 2025

MKRIMKRI Oleh karena itu, reformasi prosedur perubahan harus melibatkan mekanisme yang lebih merit, seperti pembentukan komisi konstitusi, penerapan konstitusiOleh karena itu, reformasi prosedur perubahan harus melibatkan mekanisme yang lebih merit, seperti pembentukan komisi konstitusi, penerapan konstitusi

JURIS Sistem informasi lowongan pekerjaan pada dinas tenaga kerja kabupaten pekalongan berbasis android 2023More at 2023

UMPPUMPP Melihat realita diatas, maka pengembangan sistem informasi lowongan pekerjaan berbasis Android sangat penting untuk dilakukan. Para pencari kerja dapatMelihat realita diatas, maka pengembangan sistem informasi lowongan pekerjaan berbasis Android sangat penting untuk dilakukan. Para pencari kerja dapat

JURIS Sistem Informasi Pendataan Keluarga Berencana Pada Dinas PMD PPPA Dan PPKB Kabupaten Pekalongan Berbasis Web Dan Android 2023More at 2023

UMPPUMPP Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah waterfall. Hasil penelitian ini berupa sistem informasi pendataan peserta keluarga berencana pada DinasMetode pengembangan sistem yang digunakan adalah waterfall. Hasil penelitian ini berupa sistem informasi pendataan peserta keluarga berencana pada Dinas

JURIS Sistem Informasi Harga Sembilan Bahan Makanan Pokok Studi Kasus Pasar Kajen Kesesi Dan Karanganyar Berbasis Android 2023More at 2023

UMPPUMPP Hal ini menjadi penyebab utama munculnya tuntutan pada perusahaan maupun instansi atau lembaga tertentu agar dapat memberikan kinerja yang sempurna danHal ini menjadi penyebab utama munculnya tuntutan pada perusahaan maupun instansi atau lembaga tertentu agar dapat memberikan kinerja yang sempurna dan

ads-block-test