STHBSTHB

Jurnal Wawasan YuridikaJurnal Wawasan Yuridika

Hukum darurat sering dikeluarkan oleh Presiden untuk mengatasi situasi darurat dan menjaga kesejahteraan publik. Namun, ini berisiko melanggar hak dasar dan hukum tanpa pengawasan yang tepat. Penelitian ini bertujuan menganalisis tren kemandirian yudisial Mahkamah Konstitusi dalam meninjau Perppu, khususnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. Metode penelitian menggunakan pendekatan doktrinal dengan fokus pada analisis ketentuan konstitusi dan statutory, prinsip hukum, putusan kasus, dan pendekatan komparatif. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, lalu dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan hukum darurat menjadi tantangan ganda bagi hakim, terutama saat hakim ditunjuk oleh Presiden. Uji yudisial terhadap hukum darurat memperlihatkan tensi lebih besar antara kekuasaan eksekutif dan pengawasan yudisial dibanding uji yudisial terhadap legislasi biasa. Hal ini membantu memperdalam pemahaman tentang bagaimana pengadilan menyeimbangkan prinsip konstitusi selama darurat dan memberikan wawasan berharga untuk yurisdiksi lain yang menghadapi tantangan serupa.

Selama darurat, pemerintah dapat memberlakukan pembatasan hak individu dan lembaga, termasuk Mahkamah Konstitusi, yang dapat merusak kemandirian yudisial.Namun, menjaga kemandirian pengadilan sangat penting untuk mempertahankan supremasi hukum dan fungsi tanpa campur tangan politik.Dalam kasus uji yudisial hukum darurat terkait pandemi, Mahkamah Konstitusi Indonesia memutuskan sebagian ketentuan Perppu No.Oleh karena itu, penting untuk memperkuat kemandirian Mahkamah Konstitusi dalam meninjau regulasi darurat, yang menjadi kunci melindungi hak konstitusi selama krisis kesehatan.

Penelitian lanjutan dapat menjelaskan pengaruh politik dalam penunjukan hakim konstitusi terhadap keputusan yudisial selama darurat. Studi perbandingan tentang metode yudisial negara lain dalam menyeimbangkan kebijakan darurat dan hak individu perlu dilakukan. Selain itu, dibutuhkan penelitian tentang kerangka hukum yang lebih efektif untuk membatasi kekuasaan darurat pemerintah, memastikan bahwa tindakan darurat tetap sesuai dengan prinsip konstitusi dan hak asasi manusia.

  1. Yuridika. judicial activism self restraint insight indonesian court yuridika article home current archives... doi.org/10.20473/ydk.v33i1.7279Yuridika judicial activism self restraint insight indonesian court yuridika article home current archives doi 10 20473 ydk v33i1 7279
  2. Kontroversi Pembentukan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi Dalam Ranah Kegentingan... journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/1454Kontroversi Pembentukan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi Dalam Ranah Kegentingan journal uinjkt ac index php citahukum article view 1454
  3. DOI Name 10.20473 Values. name values index type timestamp data serv crossref desc universitas airlangga... doi.org/10.20473DOI Name 10 20473 Values name values index type timestamp data serv crossref desc universitas airlangga doi 10 20473
Read online
File size708.89 KB
Pages18
DMCAReport

Related /

JURIS Perkawinan Lari Pakondang Yang Dilakukan Adat Sumba Barat Di Tinjau Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 2025More at 2025

UNIGRESUNIGRES Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan data primer yang dikumpulkan dengan metode wawancara sedangkan data sekunder dikaji berdasarkan Undang-Undang.Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan data primer yang dikumpulkan dengan metode wawancara sedangkan data sekunder dikaji berdasarkan Undang-Undang.

JURIS Akibat Hukum Perbedaan Baku Mutu Udara Ambien Parameter Debu Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara Dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur 2025More at 2025

UNIGRESUNIGRES Akibatnya, baku mutu tersebut tidak memiliki kekuatan hukum tetap bagi pemerintah provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, semua pihak terkait harus mengacuAkibatnya, baku mutu tersebut tidak memiliki kekuatan hukum tetap bagi pemerintah provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, semua pihak terkait harus mengacu

JURIS Perjanjian Kerja Antara Atlet Sepakbola Profesional Dengan Klub Sepakbola 2025More at 2025

UNIGRESUNIGRES Dengan demikian, sistem hukum olahraga menyediakan kerangka hukum yang khusus untuk mengatur hubungan kerja antara atlet dan klub, mengatasi kekosonganDengan demikian, sistem hukum olahraga menyediakan kerangka hukum yang khusus untuk mengatur hubungan kerja antara atlet dan klub, mengatasi kekosongan

JURIS Pembaharuan Utang Kreditor Kepada Debitur Sebagai Bentuk Penjatuhan Putusan Pailit 2025More at 2025

UNIGRESUNIGRES Dalam Undang-Undang ini, bila debitor dan kreditor tidak dapat mencapai kesepakatan pembayaran utang pada masa PKPU Sementara, maka debitor dapat dinyatakanDalam Undang-Undang ini, bila debitor dan kreditor tidak dapat mencapai kesepakatan pembayaran utang pada masa PKPU Sementara, maka debitor dapat dinyatakan

JURIS Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum 2025More at 2025

UNIGRESUNIGRES 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara, jika menerapkan pasal yang menjadi dasar hukum dalam tuntutan Jaksa Penuntut800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara, jika menerapkan pasal yang menjadi dasar hukum dalam tuntutan Jaksa Penuntut

JURIS Constitutional Analysis of Presidential Neutrality in Presidential Elections To Establish Substantive Democracy Tinjauan Konstitusional terhadap Netralitas Presiden dalam Pemilihan Presiden Upaya M 2025More at 2025

MKRIMKRI Presiden wajib menjaga netralitasnya selama proses pemilihan untuk menjamin demokrasi substantif yang berintegritas. Ambiguitas pada Pasal 299 ayat (1)Presiden wajib menjaga netralitasnya selama proses pemilihan untuk menjamin demokrasi substantif yang berintegritas. Ambiguitas pada Pasal 299 ayat (1)

JURIS The Guardian of Constitution A Comparative Perspective of Indonesia and Cambodia 2023More at 2023

UNHASUNHAS Negara demokrasi dapat ditandai dengan adanya lembaga konstitusi yang memiliki kompetensi untuk menegakkan konstitusionalisme dan membela konstitusi. SebagaiNegara demokrasi dapat ditandai dengan adanya lembaga konstitusi yang memiliki kompetensi untuk menegakkan konstitusionalisme dan membela konstitusi. Sebagai

JURIS Tanggunggugat Kerugian Nasabah Asuransi Terhadap Kasus Gagal Bayar Produk Asuransi Unit Link 2020More at 2020

UNIGRESUNIGRES Unit link sendiri memang menggabungkan antara asuransi dengan investasi. Masyarakat pun banyak yang tertarik dengan produk asuransi ini. Perusahaan asuransiUnit link sendiri memang menggabungkan antara asuransi dengan investasi. Masyarakat pun banyak yang tertarik dengan produk asuransi ini. Perusahaan asuransi

Useful /

JURIS Pengaruh Penerapan Total Quality Management Terhadap Kinerja Operasi Pengrajin Mebel Di Kabupaten Konawe 2025More at 2025

OJS INDONESIAOJS INDONESIA Pengaruh ini mencakup aspek kepemimpinan, kepuasan pelanggan, keterlibatan karyawan, serta peningkatan proses secara berkelanjutan. Hasil menunjukkan bahwaPengaruh ini mencakup aspek kepemimpinan, kepuasan pelanggan, keterlibatan karyawan, serta peningkatan proses secara berkelanjutan. Hasil menunjukkan bahwa

JURIS Sistem informasi lowongan pekerjaan pada dinas tenaga kerja kabupaten pekalongan berbasis android 2023More at 2023

UMPPUMPP Para pencari kerja dapat dengan mudah mengakses sistem informasi lowongan pekerjaan melalui perangkat Android. Mereka dapat mengaksesnya dimanapun danPara pencari kerja dapat dengan mudah mengakses sistem informasi lowongan pekerjaan melalui perangkat Android. Mereka dapat mengaksesnya dimanapun dan

JURIS Sistem Informasi Harga Sembilan Bahan Makanan Pokok Studi Kasus Pasar Kajen Kesesi Dan Karanganyar Berbasis Android 2023More at 2023

UMPPUMPP Sistem Informasi Harga Sembilan Bahan Makanan Pokok berdasarkan studi kasus Pasar Kajen, Kesesi, dan Karanganyar telah berhasil dibuat melalui aplikasiSistem Informasi Harga Sembilan Bahan Makanan Pokok berdasarkan studi kasus Pasar Kajen, Kesesi, dan Karanganyar telah berhasil dibuat melalui aplikasi

JURIS Sistem Informasi Lazismu Kabupaten Pekalongan Berbasis Android 2023More at 2023

UMPPUMPP Melihat realita di atas, maka dibutuhkan Sistem Informasi berbasis Android sehingga muzzaki dapat dengan mudah mengakses Sistem Informasi LAZISMU KabupatenMelihat realita di atas, maka dibutuhkan Sistem Informasi berbasis Android sehingga muzzaki dapat dengan mudah mengakses Sistem Informasi LAZISMU Kabupaten

ads-block-test