MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiPreliminary ruling procedure seperti yang diterapkan di Uni Eropa dapat menjadi metode alternatif dalam pelaksanaan constitutional complaint di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia dikawal oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan dalam preliminary ruling procedure untuk pelaksanaan constitutional complaint maka dibutuhkan Peran Pengadilan Negeri dimana melalui constitutional question kepada Mahkamah Konstitusi, dan berlanjut sampai dengan memutuskan perkara tersebut atas nama Mahkamah Konstitusi, jadi secara tidak langsung Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara melalui Pengadilan Negeri. Hal ini untuk menjamin konsistensi antara Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang berwenang mengawal konstitusi serta menjamin akan adanya kepastian hukum yang harus diterima oleh warga negara secara efektif. Sehingga konstitusi memiliki direct effect secara individual dalam kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan preliminary ruling procedure dapat menjadi solusi untuk mengatasi kesenjangan antara jumlah warga negara dengan kapasitas Mahkamah Konstitusi dalam menangani constitutional complaint.Mekanisme ini memungkinkan pengadilan negeri untuk mengajukan pertanyaan terkait konstitusionalitas suatu undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi, sehingga memperluas jangkauan pengawasan konstitusi dan memastikan kepastian hukum.Dengan demikian, diharapkan konstitusi dapat lebih efektif melindungi hak-hak warga negara secara individual.
Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengkaji secara mendalam model preliminary ruling procedure yang paling sesuai dengan sistem hukum Indonesia, dengan mempertimbangkan perbedaan struktur dan hierarki peradilan antara Indonesia dan Uni Eropa. Selain itu, perlu diteliti bagaimana mekanisme pengajuan pertanyaan dari pengadilan negeri ke Mahkamah Konstitusi dapat dirancang agar efisien dan tidak menghambat proses peradilan. Selanjutnya, studi komparatif dengan negara-negara lain yang telah menerapkan mekanisme serupa dapat memberikan wawasan berharga untuk penyempurnaan implementasi preliminary ruling procedure di Indonesia, terutama terkait dengan kriteria substantif dan prosedural yang harus dipenuhi sebelum pengajuan pertanyaan konstitusional dapat diterima. Penelitian ini juga dapat diperluas dengan menganalisis potensi dampak penerapannya terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan partisipasi aktif dalam menjaga konstitusi.
| File size | 407.8 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
UNTRIMBALIUNTRIMBALI The results showed that: (1) E-CRM has an effect on E-Satisfaction. This can be seen from the t-statistics value of 2. 220> 1. 96 and p value of 0. 027The results showed that: (1) E-CRM has an effect on E-Satisfaction. This can be seen from the t-statistics value of 2. 220> 1. 96 and p value of 0. 027
PENERBITGOODWOODPENERBITGOODWOOD Namun, kontribusi pendapatan jasa giro ini relatif kecil terhadap total pendapatan daerah. Penelitian ini membuka peluang optimasi kebijakan manajemenNamun, kontribusi pendapatan jasa giro ini relatif kecil terhadap total pendapatan daerah. Penelitian ini membuka peluang optimasi kebijakan manajemen
PENERBITGOODWOODPENERBITGOODWOOD Hasil: Secara parsial, tidak ditemukan pengaruh signifikan dari variabel Kepemilikan Manajerial maupun Intensitas Persediaan terhadap agresivitas pajak.Hasil: Secara parsial, tidak ditemukan pengaruh signifikan dari variabel Kepemilikan Manajerial maupun Intensitas Persediaan terhadap agresivitas pajak.
PENERBITGOODWOODPENERBITGOODWOOD Penelitian ini menggunakan metode studi literatur kualitatif dan sumber data sekunder dari berbagai studi, termasuk artikel dan buku yang diperoleh dariPenelitian ini menggunakan metode studi literatur kualitatif dan sumber data sekunder dari berbagai studi, termasuk artikel dan buku yang diperoleh dari
PENERBITGOODWOODPENERBITGOODWOOD Akan tetapi, korelasi antara faktor-faktor tersebut dan nilai bisnis tidak diperkuat secara signifikan oleh kinerja lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwaAkan tetapi, korelasi antara faktor-faktor tersebut dan nilai bisnis tidak diperkuat secara signifikan oleh kinerja lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa
PENERBITGOODWOODPENERBITGOODWOOD Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh manajemen keuangan dan teknologi pemasaran pada kinerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kotabumi,Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh manajemen keuangan dan teknologi pemasaran pada kinerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kotabumi,
KAMPUSMELAYUKAMPUSMELAYU Dampak tersebut meliputi peningkatan pendapatan langsung selama pelaksanaan event (direct effect), efek tidak langsung melalui aktivitas ekonomi pendukungDampak tersebut meliputi peningkatan pendapatan langsung selama pelaksanaan event (direct effect), efek tidak langsung melalui aktivitas ekonomi pendukung
MKRIMKRI Penelitian ini menyimpulkan bahwa sebagai lembaga yang berperan dalam menjaga konstitusi dan ideologi negara, MK semestinya cenderung mengarah pada judicialPenelitian ini menyimpulkan bahwa sebagai lembaga yang berperan dalam menjaga konstitusi dan ideologi negara, MK semestinya cenderung mengarah pada judicial
Useful /
UNTRIMBALIUNTRIMBALI Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabanan. Penelitian ini menggunakan sampelPopulasi dalam penelitian ini adalah pegawai Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabanan. Penelitian ini menggunakan sampel
MKRIMKRI dan e) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupadan e) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa
MKRIMKRI Salah satu bentuk pengawasan adalah judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Namun, tidak semua tindakan pemerintahSalah satu bentuk pengawasan adalah judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Namun, tidak semua tindakan pemerintah
UNUJAUNUJA Strategi tersebut meliputi perumusan yang cermat berdasarkan analisis kebutuhan dan SWOT, implementasi yang menekankan kepemimpinan langsung dan pemberdayaanStrategi tersebut meliputi perumusan yang cermat berdasarkan analisis kebutuhan dan SWOT, implementasi yang menekankan kepemimpinan langsung dan pemberdayaan