MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiPreliminary ruling procedure seperti yang diterapkan di Uni Eropa dapat menjadi metode alternatif dalam pelaksanaan constitutional complaint di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia dikawal oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan dalam preliminary ruling procedure untuk pelaksanaan constitutional complaint maka dibutuhkan Peran Pengadilan Negeri dimana melalui constitutional question kepada Mahkamah Konstitusi, dan berlanjut sampai dengan memutuskan perkara tersebut atas nama Mahkamah Konstitusi, jadi secara tidak langsung Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara melalui Pengadilan Negeri. Hal ini untuk menjamin konsistensi antara Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang berwenang mengawal konstitusi serta menjamin akan adanya kepastian hukum yang harus diterima oleh warga negara secara efektif. Sehingga konstitusi memiliki direct effect secara individual dalam kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan preliminary ruling procedure dapat menjadi solusi untuk mengatasi kesenjangan antara jumlah warga negara dengan kapasitas Mahkamah Konstitusi dalam menangani constitutional complaint.Mekanisme ini memungkinkan pengadilan negeri untuk mengajukan pertanyaan terkait konstitusionalitas suatu undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi, sehingga memperluas jangkauan pengawasan konstitusi dan memastikan kepastian hukum.Dengan demikian, diharapkan konstitusi dapat lebih efektif melindungi hak-hak warga negara secara individual.
Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengkaji secara mendalam model preliminary ruling procedure yang paling sesuai dengan sistem hukum Indonesia, dengan mempertimbangkan perbedaan struktur dan hierarki peradilan antara Indonesia dan Uni Eropa. Selain itu, perlu diteliti bagaimana mekanisme pengajuan pertanyaan dari pengadilan negeri ke Mahkamah Konstitusi dapat dirancang agar efisien dan tidak menghambat proses peradilan. Selanjutnya, studi komparatif dengan negara-negara lain yang telah menerapkan mekanisme serupa dapat memberikan wawasan berharga untuk penyempurnaan implementasi preliminary ruling procedure di Indonesia, terutama terkait dengan kriteria substantif dan prosedural yang harus dipenuhi sebelum pengajuan pertanyaan konstitusional dapat diterima. Penelitian ini juga dapat diperluas dengan menganalisis potensi dampak penerapannya terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan partisipasi aktif dalam menjaga konstitusi.
| File size | 407.8 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
STITPNSTITPN This study investigates the influence of social media and motivation on students interest in becoming teachers, with teaching experience serving as a mediatingThis study investigates the influence of social media and motivation on students interest in becoming teachers, with teaching experience serving as a mediating
PENERBITGOODWOODPENERBITGOODWOOD Namun, kontribusi pendapatan jasa giro ini relatif kecil terhadap total pendapatan daerah. Penelitian ini membuka peluang optimasi kebijakan manajemenNamun, kontribusi pendapatan jasa giro ini relatif kecil terhadap total pendapatan daerah. Penelitian ini membuka peluang optimasi kebijakan manajemen
PENERBITGOODWOODPENERBITGOODWOOD Penentuan sampel dilakukan menggunakan purposive sampling berdasarkan kriteria spesifik, menghasilkan sembilan dari 94 perusahaan yang tersedia, denganPenentuan sampel dilakukan menggunakan purposive sampling berdasarkan kriteria spesifik, menghasilkan sembilan dari 94 perusahaan yang tersedia, dengan
IJBLEIJBLE Temuan menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki legitimasi konstitusional yang kuat sebagai pengadil final dan mengikat dalam sengketa hasil pemilu.Temuan menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki legitimasi konstitusional yang kuat sebagai pengadil final dan mengikat dalam sengketa hasil pemilu.
KAMPUSMELAYUKAMPUSMELAYU Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan lapangan untuk menggali data langsung dari pedagang yang terlibat secara ekonomiPenelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan lapangan untuk menggali data langsung dari pedagang yang terlibat secara ekonomi
YASIN ALSYSYASIN ALSYS Temuan menunjukkan bahwa kinerja optimal tercapai di lingkungan yang mempercayai karyawan, mendorong kolaborasi tim, dan mengintegrasikan pembelajaranTemuan menunjukkan bahwa kinerja optimal tercapai di lingkungan yang mempercayai karyawan, mendorong kolaborasi tim, dan mengintegrasikan pembelajaran
APTKLHIAPTKLHI Alat analisis yang digunakan adalah PLS-SEM. Dimensi keberlanjutan ECO, EGY, LIT, dan ACT berpengaruh langsung positif signifikan terhadap SCF. PengujianAlat analisis yang digunakan adalah PLS-SEM. Dimensi keberlanjutan ECO, EGY, LIT, dan ACT berpengaruh langsung positif signifikan terhadap SCF. Pengujian
NEWINERANEWINERA Pembedaan itu tampaknya memposisikan status kreditur yang diistimewakan dari tenaga kerja lebih rendah daripada posisi kreditur separatist dalam hal pemenuhanPembedaan itu tampaknya memposisikan status kreditur yang diistimewakan dari tenaga kerja lebih rendah daripada posisi kreditur separatist dalam hal pemenuhan
Useful /
IJBLEIJBLE Metode kuantitatif digunakan, di mana data dikumpulkan dari 250 pengusaha dan manajer UKM melalui survei terstruktur. Analisis deskriptif, reliabilitas,Metode kuantitatif digunakan, di mana data dikumpulkan dari 250 pengusaha dan manajer UKM melalui survei terstruktur. Analisis deskriptif, reliabilitas,
UINUIN Temuan menunjukkan bahwa moderasi adalah simbol Islam, dan bahwa salah satu keutamaan Islam adalah moderasi saat menjalankan urusan agama dan mengeluarkanTemuan menunjukkan bahwa moderasi adalah simbol Islam, dan bahwa salah satu keutamaan Islam adalah moderasi saat menjalankan urusan agama dan mengeluarkan
UINUIN Akan tetapi, tidak semuanya tercantum sebagai materi hudud dalam Qanun Aceh No. 6/2014 tentang Hukum Jinayat, seperti hukuman rajam, hukuman mati dan hukumanAkan tetapi, tidak semuanya tercantum sebagai materi hudud dalam Qanun Aceh No. 6/2014 tentang Hukum Jinayat, seperti hukuman rajam, hukuman mati dan hukuman
UINUIN Ketentuan pajak ini telah meringankan beban pajak pertambahan nilai bank syariah namun mengorbankan pemenuhan prinsip syariah. Kajian ini berupaya mencariKetentuan pajak ini telah meringankan beban pajak pertambahan nilai bank syariah namun mengorbankan pemenuhan prinsip syariah. Kajian ini berupaya mencari