MKRIMKRI

Jurnal KonstitusiJurnal Konstitusi

Preliminary ruling procedure seperti yang diterapkan di Uni Eropa dapat menjadi metode alternatif dalam pelaksanaan constitutional complaint di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia dikawal oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan dalam preliminary ruling procedure untuk pelaksanaan constitutional complaint maka dibutuhkan Peran Pengadilan Negeri dimana melalui constitutional question kepada Mahkamah Konstitusi, dan berlanjut sampai dengan memutuskan perkara tersebut atas nama Mahkamah Konstitusi, jadi secara tidak langsung Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara melalui Pengadilan Negeri. Hal ini untuk menjamin konsistensi antara Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang berwenang mengawal konstitusi serta menjamin akan adanya kepastian hukum yang harus diterima oleh warga negara secara efektif. Sehingga konstitusi memiliki direct effect secara individual dalam kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan preliminary ruling procedure dapat menjadi solusi untuk mengatasi kesenjangan antara jumlah warga negara dengan kapasitas Mahkamah Konstitusi dalam menangani constitutional complaint.Mekanisme ini memungkinkan pengadilan negeri untuk mengajukan pertanyaan terkait konstitusionalitas suatu undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi, sehingga memperluas jangkauan pengawasan konstitusi dan memastikan kepastian hukum.Dengan demikian, diharapkan konstitusi dapat lebih efektif melindungi hak-hak warga negara secara individual.

Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengkaji secara mendalam model preliminary ruling procedure yang paling sesuai dengan sistem hukum Indonesia, dengan mempertimbangkan perbedaan struktur dan hierarki peradilan antara Indonesia dan Uni Eropa. Selain itu, perlu diteliti bagaimana mekanisme pengajuan pertanyaan dari pengadilan negeri ke Mahkamah Konstitusi dapat dirancang agar efisien dan tidak menghambat proses peradilan. Selanjutnya, studi komparatif dengan negara-negara lain yang telah menerapkan mekanisme serupa dapat memberikan wawasan berharga untuk penyempurnaan implementasi preliminary ruling procedure di Indonesia, terutama terkait dengan kriteria substantif dan prosedural yang harus dipenuhi sebelum pengajuan pertanyaan konstitusional dapat diterima. Penelitian ini juga dapat diperluas dengan menganalisis potensi dampak penerapannya terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan partisipasi aktif dalam menjaga konstitusi.

  1. #norma mahkamah konstitusi#norma mahkamah konstitusi
  2. #mahkamah konstitusi warga#mahkamah konstitusi warga
Read onlineRead online
File size407.8 KB
Pages18
DMCAReportReport

Related /

juris Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 PUU XII 2014 2025More at 2025

MKRIMKRI Dengan demikian putusan arbitrase yang merupakan mahkota seorang Arbiter tidak mudah “tercabik oleh suatu kepentingan. Putusan Mahkamah Konstitusi NomorDengan demikian putusan arbitrase yang merupakan mahkota seorang Arbiter tidak mudah “tercabik oleh suatu kepentingan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

juris Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 PUU XI 2013 Pada Penetapan Calon Legislatif Perempuan di Provinsi Jawa Teng 2025More at 2025

MKRIMKRI Berdasarkan uraian di atas, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1) Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi adalah. a) Menguji undang-undang terhadapBerdasarkan uraian di atas, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1) Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi adalah. a) Menguji undang-undang terhadap

juris Kasus Rohingya dan Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia 2025More at 2025

MKRIMKRI Bahkan selain itu, terjadi pula beberapa gelombang kekerasan yang diindikasikan bertujuan untuk menghilangkan identitas Rohingya sebagai salah satu sukuBahkan selain itu, terjadi pula beberapa gelombang kekerasan yang diindikasikan bertujuan untuk menghilangkan identitas Rohingya sebagai salah satu suku

juris Analisis Kritis terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 PUU XIII 2015 2025More at 2025

MKRIMKRI Terlepas dari kekurangan tersebut, tak dapat pula disangkal bahwa Putusan No. 69/PUU‑XIII/2015 memberikan alternatif jalan keluar. Mahkamah KonstitusiTerlepas dari kekurangan tersebut, tak dapat pula disangkal bahwa Putusan No. 69/PUU‑XIII/2015 memberikan alternatif jalan keluar. Mahkamah Konstitusi

Useful /

juris Interpretasi Lembaga Negara dan Sengketa Lembaga Negara dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara 2025More at 2025

MKRIMKRI Mahkamah Konstitusi perlu menerapkan penafsiran yang lebih luas untuk menyesuaikan dengan dinamika ketatanegaraan. Revisi Peraturan Mahkamah KonstitusiMahkamah Konstitusi perlu menerapkan penafsiran yang lebih luas untuk menyesuaikan dengan dinamika ketatanegaraan. Revisi Peraturan Mahkamah Konstitusi

juris Upaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat Daerah Menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2025More at 2025

MKRIMKRI Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memang sudah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya sehingga ada keluasaan untukKehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memang sudah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya sehingga ada keluasaan untuk

juris Sistem Informasi Manajemen Layanan Akademik Sekolah Berbasis Web pada SMA Negeri 2 Kodi Utara 2025More at 2025

APTIIAPTII Hasil dari penelitian ini adalah sistem informasi manajemen akademik yang dapat memfasilitasi beragam kegiatan akademik, seperti pengelolaan data siswa,Hasil dari penelitian ini adalah sistem informasi manajemen akademik yang dapat memfasilitasi beragam kegiatan akademik, seperti pengelolaan data siswa,

juris Kudus local wisdom and tobacco industry historical trajectory of the employment relationship between scissoring workers and the company 2025More at 2025

UMMUMM Menariknya, meskipun mereka tidak memiliki hubungan kerja formal dengan perusahaan, pekerja pemotong masih menikmati perlakukan yang terlihat setara, sepertiMenariknya, meskipun mereka tidak memiliki hubungan kerja formal dengan perusahaan, pekerja pemotong masih menikmati perlakukan yang terlihat setara, seperti

ads-block-test