MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiDoktrin Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya dipandang hanya sebagai legislatur negatif telah beralih menjadi legislatur positif. Pertanyaannya adalah apakah doktrin tersebut dapat juga diinterpretasikan sebagai negative budgeter dan positive budgeter dalam pengujian Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan kajian konseptual serta analisis terhadap beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, doktrin sebagai legislatur negatif dapat diartikan sebagai negative budgeter ketika terdapat mata anggaran tertentu yang bertentangan dengan UUD 1945, sementara peran sebagai positive budgeter muncul karena Mahkamah Konstitusi mengharuskan eksekutif dan legislatif menambahkan mata anggaran spesifik dalam UU APBN. Hal ini mencerminkan pengakuan supremasi konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga konstitusi. Selain itu, UUD 1945 memuat ketentuan khusus mengenai batas minimal anggaran pendidikan sebesar 20% serta ketentuan lain yang menuntut agar APBN digunakan sebesar‑besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Penulis mengutip pernyataan Mahfud MD, Ketua MK, dalam Putusan No.138/PUU‑VII/2009 bahwa tidak boleh ada peraturan perundang‑undangan yang berpotensi melanggar konstitusi tanpa dapat diuji yudisial.Oleh karena itu, setiap UU APBN yang berpotensi bertentangan dengan UUD 1945 harus dapat dikoreksi melalui mekanisme pengujian Mahkamah Konstitusi.Hal ini menegaskan peran MK sebagai penjaga anggaran negara agar selaras dengan amanat konstitusi demi kemakmuran rakyat.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara empiris dampak keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap alokasi anggaran pendidikan dan sektor lain dalam APBN selama dekade terakhir, guna menilai sejauh mana putusan mengubah pola belanja negara. Selanjutnya, studi komparatif antara Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan badan yudisial serupa di negara lain, seperti Jerman atau Korea Selatan, dapat mengungkap perbedaan pendekatan judicial review terhadap anggaran negara dan implikasinya terhadap tata kelola fiskal. Terakhir, penelitian kualitatif mengenai tingkat pemahaman dan persepsi publik terhadap peran Mahkamah Konstitusi sebagai negative maupun positive budgeter dapat memberikan insight tentang legitimasi sosial keputusan yudisial dalam konteks penganggaran publik.
| File size | 451.75 KB |
| Pages | 29 |
| DMCA | Report |
Related /
UVAYABJMUVAYABJM Kendati demikian, Putusan MK tidak menghapus seluruh fungsi pengawasan Gubernur terhadap Perda, melainkan hanya membatasi kewenangannya dalam aspek represif.Kendati demikian, Putusan MK tidak menghapus seluruh fungsi pengawasan Gubernur terhadap Perda, melainkan hanya membatasi kewenangannya dalam aspek represif.
UIDUID Faktor ekonomi dan komunikasi menjadi kendala utama. Solusi mencakup peningkatan sosialisasi, penerapan sanksi administratif, dan mekanisme penyelesaianFaktor ekonomi dan komunikasi menjadi kendala utama. Solusi mencakup peningkatan sosialisasi, penerapan sanksi administratif, dan mekanisme penyelesaian
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Meskipun sebagian hukum berbasis agama dapat berkoeksistensi dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi, banyak di antaranya menimbulkan tantangan substantifMeskipun sebagian hukum berbasis agama dapat berkoeksistensi dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi, banyak di antaranya menimbulkan tantangan substantif
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam putusan hukum yang berkaitan dengan hak-hakPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam putusan hukum yang berkaitan dengan hak-hak
DINASTIREVDINASTIREV Berdasarkan pasal tersebut pula kedudukan kreditur separatis ditempatkan lebih tinggi daripada kedudukan kreditur lainnya. Kedudukan kreditur separatisBerdasarkan pasal tersebut pula kedudukan kreditur separatis ditempatkan lebih tinggi daripada kedudukan kreditur lainnya. Kedudukan kreditur separatis
DINASTIREVDINASTIREV Kekambuhan RUU Masyarakat Hukum Adat sejak 2018 hingga kini mencerminkan kurangnya political will dari pihak eksekutif dan legislatif dalam mengesahkanKekambuhan RUU Masyarakat Hukum Adat sejak 2018 hingga kini mencerminkan kurangnya political will dari pihak eksekutif dan legislatif dalam mengesahkan
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Dewasa ini banyak temuan kasus anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya karena hasil perzinahan. Dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, anak yangDewasa ini banyak temuan kasus anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya karena hasil perzinahan. Dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, anak yang
INTELEKTUALINTELEKTUAL Penelitian ini mengkaji bagaimana mahasiswa kedokteran mempersepsikan pendidikan daring selama wabah COVID-19. Penelitian ini bersifat potong lintang,Penelitian ini mengkaji bagaimana mahasiswa kedokteran mempersepsikan pendidikan daring selama wabah COVID-19. Penelitian ini bersifat potong lintang,
Useful /
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Tumpang tindih norma tentang status penyelenggara negara, definisi kerugian negara, serta pembatasan audit oleh BPK, merupakan celah-celah yang sewaktu-waktuTumpang tindih norma tentang status penyelenggara negara, definisi kerugian negara, serta pembatasan audit oleh BPK, merupakan celah-celah yang sewaktu-waktu
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut putusan hakim tersebut melalui perspektif Undang-Undang No 23 Tahun 2004 dan Kompilasi Hukum Islam.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut putusan hakim tersebut melalui perspektif Undang-Undang No 23 Tahun 2004 dan Kompilasi Hukum Islam.
MARANATHAMARANATHA Hasil analisis statistik menemukan adanya hubungan antara variabel pendidikan ibu, usia gestasi, Index Massa Tubuh (IMT), kebiasaan merokok ibu, jumlahHasil analisis statistik menemukan adanya hubungan antara variabel pendidikan ibu, usia gestasi, Index Massa Tubuh (IMT), kebiasaan merokok ibu, jumlah
MARANATHAMARANATHA Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai karakteristik klinikopatologi penderita kanker payudara berdasarkan kelompok usia. Penelitian pada 98 RekamTujuan penelitian ini adalah untuk menilai karakteristik klinikopatologi penderita kanker payudara berdasarkan kelompok usia. Penelitian pada 98 Rekam