MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiDoktrin Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya dipandang hanya sebagai legislatur negatif telah beralih menjadi legislatur positif. Pertanyaannya adalah apakah doktrin tersebut dapat juga diinterpretasikan sebagai negative budgeter dan positive budgeter dalam pengujian Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan kajian konseptual serta analisis terhadap beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, doktrin sebagai legislatur negatif dapat diartikan sebagai negative budgeter ketika terdapat mata anggaran tertentu yang bertentangan dengan UUD 1945, sementara peran sebagai positive budgeter muncul karena Mahkamah Konstitusi mengharuskan eksekutif dan legislatif menambahkan mata anggaran spesifik dalam UU APBN. Hal ini mencerminkan pengakuan supremasi konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga konstitusi. Selain itu, UUD 1945 memuat ketentuan khusus mengenai batas minimal anggaran pendidikan sebesar 20% serta ketentuan lain yang menuntut agar APBN digunakan sebesar‑besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Penulis mengutip pernyataan Mahfud MD, Ketua MK, dalam Putusan No.138/PUU‑VII/2009 bahwa tidak boleh ada peraturan perundang‑undangan yang berpotensi melanggar konstitusi tanpa dapat diuji yudisial.Oleh karena itu, setiap UU APBN yang berpotensi bertentangan dengan UUD 1945 harus dapat dikoreksi melalui mekanisme pengujian Mahkamah Konstitusi.Hal ini menegaskan peran MK sebagai penjaga anggaran negara agar selaras dengan amanat konstitusi demi kemakmuran rakyat.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara empiris dampak keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap alokasi anggaran pendidikan dan sektor lain dalam APBN selama dekade terakhir, guna menilai sejauh mana putusan mengubah pola belanja negara. Selanjutnya, studi komparatif antara Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan badan yudisial serupa di negara lain, seperti Jerman atau Korea Selatan, dapat mengungkap perbedaan pendekatan judicial review terhadap anggaran negara dan implikasinya terhadap tata kelola fiskal. Terakhir, penelitian kualitatif mengenai tingkat pemahaman dan persepsi publik terhadap peran Mahkamah Konstitusi sebagai negative maupun positive budgeter dapat memberikan insight tentang legitimasi sosial keputusan yudisial dalam konteks penganggaran publik.
| File size | 451.75 KB |
| Pages | 29 |
| DMCA | Report |
Related /
AMSIRAMSIR 16 of 2019, and the Compilation of Islamic Law (KHI) continues to affirm the husband as the head of the household and the wife as the homemaker, social16 of 2019, and the Compilation of Islamic Law (KHI) continues to affirm the husband as the head of the household and the wife as the homemaker, social
AMSIRAMSIR The research method used is normative legal research, with an approach to statutory regulations and conceptual approach. The research findings indicateThe research method used is normative legal research, with an approach to statutory regulations and conceptual approach. The research findings indicate
AMSIRAMSIR Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh paparan berita kriminal terhadap tingkat rasa takut akan kejahatan di kalangan masyarakat di Provinsi SulawesiPenelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh paparan berita kriminal terhadap tingkat rasa takut akan kejahatan di kalangan masyarakat di Provinsi Sulawesi
JURNALHUKUMDANPERADILANJURNALHUKUMDANPERADILAN Namun, mereka menggunakan hukum waris menurut keinginan mereka atau sistem penunjukan dan menganggapnya adil. Pandangan kesetaraan gender menganggap distribusiNamun, mereka menggunakan hukum waris menurut keinginan mereka atau sistem penunjukan dan menganggapnya adil. Pandangan kesetaraan gender menganggap distribusi
NEOLECTURANEOLECTURA Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara,Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara,
UNJANIUNJANI Penggunaan teknologi big data dan analitik prediktif juga dapat mendukung penilaian risiko. Komunikasi yang efektif dengan publik sangat penting untukPenggunaan teknologi big data dan analitik prediktif juga dapat mendukung penilaian risiko. Komunikasi yang efektif dengan publik sangat penting untuk
ESC IDESC ID Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan dan laporan keberlanjutan bisnis. Sampel penelitianPenelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan dan laporan keberlanjutan bisnis. Sampel penelitian
STAIN MADINASTAIN MADINA Paket perjalanan umrah menelan biaya yang tidak sedikit karena dipengaruhi besarnya biaya tiket pesawat, hotel berbintang dan makanan serta dokumen. SebagianPaket perjalanan umrah menelan biaya yang tidak sedikit karena dipengaruhi besarnya biaya tiket pesawat, hotel berbintang dan makanan serta dokumen. Sebagian
Useful /
AMSIRAMSIR Integrasi hukum adat Toraja sebagai living law menuntut standar partisipasi yang lebih tinggi, termasuk perlindungan khusus bagi kelompok rentan, agarIntegrasi hukum adat Toraja sebagai living law menuntut standar partisipasi yang lebih tinggi, termasuk perlindungan khusus bagi kelompok rentan, agar
MKRIMKRI Di sisi lain, penilaian yang dilakukan secara terpisah oleh Mahkamah Konstitusi terhadap objek yang diujikan menyebabkan tidak tampaknya perdebatan komprehensifDi sisi lain, penilaian yang dilakukan secara terpisah oleh Mahkamah Konstitusi terhadap objek yang diujikan menyebabkan tidak tampaknya perdebatan komprehensif
MKRIMKRI Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014, bagi para pihak yang tidak puas terhadap putusan arbitrase mempunyai peluang yang lebarDengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014, bagi para pihak yang tidak puas terhadap putusan arbitrase mempunyai peluang yang lebar
AMSIRAMSIR Penanganan narko-terorisme memerlukan pendekatan integratif yang menggabungkan penegakan hukum, pengawasan keuangan, reformasi pemasyarakatan, dan pendidikanPenanganan narko-terorisme memerlukan pendekatan integratif yang menggabungkan penegakan hukum, pengawasan keuangan, reformasi pemasyarakatan, dan pendidikan