MKRIMKRI

Jurnal KonstitusiJurnal Konstitusi

Doktrin Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya dipandang hanya sebagai legislatur negatif telah beralih menjadi legislatur positif. Pertanyaannya adalah apakah doktrin tersebut dapat juga diinterpretasikan sebagai negative budgeter dan positive budgeter dalam pengujian Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan kajian konseptual serta analisis terhadap beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, doktrin sebagai legislatur negatif dapat diartikan sebagai negative budgeter ketika terdapat mata anggaran tertentu yang bertentangan dengan UUD 1945, sementara peran sebagai positive budgeter muncul karena Mahkamah Konstitusi mengharuskan eksekutif dan legislatif menambahkan mata anggaran spesifik dalam UU APBN. Hal ini mencerminkan pengakuan supremasi konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga konstitusi. Selain itu, UUD 1945 memuat ketentuan khusus mengenai batas minimal anggaran pendidikan sebesar 20% serta ketentuan lain yang menuntut agar APBN digunakan sebesar‑besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Penulis mengutip pernyataan Mahfud MD, Ketua MK, dalam Putusan No.138/PUU‑VII/2009 bahwa tidak boleh ada peraturan perundang‑undangan yang berpotensi melanggar konstitusi tanpa dapat diuji yudisial.Oleh karena itu, setiap UU APBN yang berpotensi bertentangan dengan UUD 1945 harus dapat dikoreksi melalui mekanisme pengujian Mahkamah Konstitusi.Hal ini menegaskan peran MK sebagai penjaga anggaran negara agar selaras dengan amanat konstitusi demi kemakmuran rakyat.

Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara empiris dampak keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap alokasi anggaran pendidikan dan sektor lain dalam APBN selama dekade terakhir, guna menilai sejauh mana putusan mengubah pola belanja negara. Selanjutnya, studi komparatif antara Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan badan yudisial serupa di negara lain, seperti Jerman atau Korea Selatan, dapat mengungkap perbedaan pendekatan judicial review terhadap anggaran negara dan implikasinya terhadap tata kelola fiskal. Terakhir, penelitian kualitatif mengenai tingkat pemahaman dan persepsi publik terhadap peran Mahkamah Konstitusi sebagai negative maupun positive budgeter dapat memberikan insight tentang legitimasi sosial keputusan yudisial dalam konteks penganggaran publik.

Read online
File size451.75 KB
Pages29
DMCAReport

Related /

JURIS Evaluasi Peran Eksekutif Legislatif dan Yudikatif dalam Menjalankan Fungsi Negara 2025More at 2025

MEJAILMIAHMEJAILMIAH Ketiga lembaga ini memiliki peran yang saling melengkapi dalam mewujudkan tujuan negara, seperti menjaga stabilitas politik, menegakkan keadilan hukum,Ketiga lembaga ini memiliki peran yang saling melengkapi dalam mewujudkan tujuan negara, seperti menjaga stabilitas politik, menegakkan keadilan hukum,

JURIS Urgensi Constitutional Complaint dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebagai Mekanisme Perlindungan Hak Konstitusional Terhadap Tindakan Pemerintah yang Melampaui Wewenang 2025More at 2025

PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Penerapan constitutional complaint dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan kebutuhan mendesak untuk mengisi kekosongan hukum dalam perlindunganPenerapan constitutional complaint dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan kebutuhan mendesak untuk mengisi kekosongan hukum dalam perlindungan

JURIS Constitutional Analysis of Presidential Neutrality in Presidential Elections To Establish Substantive Democracy Tinjauan Konstitusional terhadap Netralitas Presiden dalam Pemilihan Presiden Upaya M 2025More at 2025

MKRIMKRI Penelitian ini menelaah bagaimana netralitas presiden dipahami dari perspektif Konstitusi dan nilai‑nilai etik, dengan menggunakan pendekatan yuridisPenelitian ini menelaah bagaimana netralitas presiden dipahami dari perspektif Konstitusi dan nilai‑nilai etik, dengan menggunakan pendekatan yuridis

JURIS Reconstructing Mining Governance through Maqasid al Sharia Towards Natural Resource Management Public Welfare Oriented 2025More at 2025

UIN ANTASARIUIN ANTASARI Penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara tujuan konstitusional dan praktik implementasi tata kelola pertambangan di Indonesia. HukumPenelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara tujuan konstitusional dan praktik implementasi tata kelola pertambangan di Indonesia. Hukum

JURIS Partispasi Bermakna Dalam Formulasi Kebijakan Publik Studi Mengenai Proses Legislasi Rancangan Undang Undang Masyarakat Hukum Adat Tahun 2018 2023 2024More at 2024

DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini bertujuan menganalisis proses legislasi RUU MHA dengan menggunakan model perumusan kebijakan dan konsep partisipasi yang bermakna. PenelitianPenelitian ini bertujuan menganalisis proses legislasi RUU MHA dengan menggunakan model perumusan kebijakan dan konsep partisipasi yang bermakna. Penelitian

JURIS ANALISIS SUMBER PENDAPATAN NEGARA DAN ALOKASI BELANJANYA DALAM KONTEKS KEUANGAN PUBLIK ISLAM ERA KEKINIAN DI MALAYSIA Analisis Sumber Pendapatan Negara Dan Alokasi Belanjanya Dalam Konteks Keuangan P 2022More at 2022

STIE MUTTAQIENSTIE MUTTAQIEN Sektor zakat dan wakaf sangat berkembang di Malaysia, dengan pemerintah memberikan pengurangan pajak penghasilan atas zakat yang telah dibayar oleh umatSektor zakat dan wakaf sangat berkembang di Malaysia, dengan pemerintah memberikan pengurangan pajak penghasilan atas zakat yang telah dibayar oleh umat

JURIS Fighting Terrorism is A Community Devotion of College in Accordance with Its Tri Dharma Mandates 2020More at 2020

NEWINERANEWINERA Lembaga BNPT telah dibentuk, tetapi masih perlu diperkuat dan dikoordinasikan lebih baik. Perguruan tinggi, sesuai mandat Tri Dharmanya, wajib memainkanLembaga BNPT telah dibentuk, tetapi masih perlu diperkuat dan dikoordinasikan lebih baik. Perguruan tinggi, sesuai mandat Tri Dharmanya, wajib memainkan

JURIS Tata Kelola Pemilu di Daerah Bencana Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilu di Karo Sumatera Utara 2020More at 2020

KPUKPU Perlu dilakukan negosiasi terhadap ketentuan normal demi keselamatan manusia, serta pengembangan desain pemilu tanggap bencana secara bertahap melaluiPerlu dilakukan negosiasi terhadap ketentuan normal demi keselamatan manusia, serta pengembangan desain pemilu tanggap bencana secara bertahap melalui

Useful /

JURIS Kontroversi Arian Pertarungan Status Ketuhanan Yesus Kristus yang Membentuk Keimanan Kekristenan 2026More at 2026

PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Dari pergumulan ini, muncul Kontroversi Arian pada abad ke-4, melibatkan Arius dan Athanasius. Arius berpendapat bahwa Ketuhanan Bapa dan Anak tidak selaluDari pergumulan ini, muncul Kontroversi Arian pada abad ke-4, melibatkan Arius dan Athanasius. Arius berpendapat bahwa Ketuhanan Bapa dan Anak tidak selalu

JURIS Tinjauan Hukum Penjualan Sirine Dan Lampu Isyarat Kepada Masyarakat Sipil Berdasarkan Hak Dan Kewajiban Warga Negara 2024More at 2024

DINASTIREVDINASTIREV Ketersediaan perangkat ini yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat umum mencerminkan tingginya keterbukaan akses, memungkinkan respon yang lebihKetersediaan perangkat ini yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat umum mencerminkan tingginya keterbukaan akses, memungkinkan respon yang lebih

JURIS Pengaturan Jual Beli Sex Toys di Marketplace Perspektif Sadd Adz Dzariah 2024More at 2024

DINASTIREVDINASTIREV Selain itu, sex toys juga menjadi sarana seseorang untuk melakukan perbuatan istimna yang dilarang oleh Islam. Maka untuk mencegah perbuatan tersebut seharusnyaSelain itu, sex toys juga menjadi sarana seseorang untuk melakukan perbuatan istimna yang dilarang oleh Islam. Maka untuk mencegah perbuatan tersebut seharusnya

JURIS Children s First Molar Permanent Teeth Damages Level in Dr Hasan Sadikin General Hospital Bandung 2022More at 2022

MARANATHAMARANATHA Pada pemeriksaan 460 gigi M1, 142 gigi M1 (30,9%) mengalami karies, dari 142 gigi M1 tingkat kedalaman superfisialis (47,2%), media (24,6%), dan profundaPada pemeriksaan 460 gigi M1, 142 gigi M1 (30,9%) mengalami karies, dari 142 gigi M1 tingkat kedalaman superfisialis (47,2%), media (24,6%), dan profunda

ads-block-test