MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiDoktrin Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya dipandang hanya sebagai legislatur negatif telah beralih menjadi legislatur positif. Pertanyaannya adalah apakah doktrin tersebut dapat juga diinterpretasikan sebagai negative budgeter dan positive budgeter dalam pengujian Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan kajian konseptual serta analisis terhadap beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, doktrin sebagai legislatur negatif dapat diartikan sebagai negative budgeter ketika terdapat mata anggaran tertentu yang bertentangan dengan UUD 1945, sementara peran sebagai positive budgeter muncul karena Mahkamah Konstitusi mengharuskan eksekutif dan legislatif menambahkan mata anggaran spesifik dalam UU APBN. Hal ini mencerminkan pengakuan supremasi konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga konstitusi. Selain itu, UUD 1945 memuat ketentuan khusus mengenai batas minimal anggaran pendidikan sebesar 20% serta ketentuan lain yang menuntut agar APBN digunakan sebesar‑besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Penulis mengutip pernyataan Mahfud MD, Ketua MK, dalam Putusan No.138/PUU‑VII/2009 bahwa tidak boleh ada peraturan perundang‑undangan yang berpotensi melanggar konstitusi tanpa dapat diuji yudisial.Oleh karena itu, setiap UU APBN yang berpotensi bertentangan dengan UUD 1945 harus dapat dikoreksi melalui mekanisme pengujian Mahkamah Konstitusi.Hal ini menegaskan peran MK sebagai penjaga anggaran negara agar selaras dengan amanat konstitusi demi kemakmuran rakyat.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara empiris dampak keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap alokasi anggaran pendidikan dan sektor lain dalam APBN selama dekade terakhir, guna menilai sejauh mana putusan mengubah pola belanja negara. Selanjutnya, studi komparatif antara Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan badan yudisial serupa di negara lain, seperti Jerman atau Korea Selatan, dapat mengungkap perbedaan pendekatan judicial review terhadap anggaran negara dan implikasinya terhadap tata kelola fiskal. Terakhir, penelitian kualitatif mengenai tingkat pemahaman dan persepsi publik terhadap peran Mahkamah Konstitusi sebagai negative maupun positive budgeter dapat memberikan insight tentang legitimasi sosial keputusan yudisial dalam konteks penganggaran publik.
| File size | 451.75 KB |
| Pages | 29 |
| DMCA | ReportReport |
Related /
MKRIMKRI Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014, bagi para pihak yang tidak puas terhadap putusan arbitrase mempunyai peluang yang lebarDengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014, bagi para pihak yang tidak puas terhadap putusan arbitrase mempunyai peluang yang lebar
MKRIMKRI Hal ini untuk menjamin konsistensi antara Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang berwenang mengawal konstitusi serta menjamin akan adanya kepastianHal ini untuk menjamin konsistensi antara Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang berwenang mengawal konstitusi serta menjamin akan adanya kepastian
UMMUMM Dengan menekankan pentingnya pragmatisme hukum, artikel ini menggambarkan bahwa hukum harus berfungsi sebagai norma teoretis dan alat yang efektif untukDengan menekankan pentingnya pragmatisme hukum, artikel ini menggambarkan bahwa hukum harus berfungsi sebagai norma teoretis dan alat yang efektif untuk
NEWINERANEWINERA Namun, tidak ada pernyataan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa posisi tenaga kerja sebagai kreditur yang diistimewakan lebih tinggiNamun, tidak ada pernyataan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa posisi tenaga kerja sebagai kreditur yang diistimewakan lebih tinggi
Useful /
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Mahasiswa menyatakan bahwa modul proyek telah memfasilitasi aktivitas mereka dalam proyek, meskipun beberapa masih mengalami kesulitan dalam memahami isiMahasiswa menyatakan bahwa modul proyek telah memfasilitasi aktivitas mereka dalam proyek, meskipun beberapa masih mengalami kesulitan dalam memahami isi
UMMUMM Data sekunder dikumpulkan dari dokumen hukum, peraturan daerah, dan laporan pemerintah. Temuan menunjukkan tiga faktor utama yang berkontribusi pada manajemenData sekunder dikumpulkan dari dokumen hukum, peraturan daerah, dan laporan pemerintah. Temuan menunjukkan tiga faktor utama yang berkontribusi pada manajemen
LIFESCIFILIFESCIFI Responden penelitian terdiri dari 110 konsumen di Astra Motor Jakarta. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala Likert 1-10. Teknik analisisResponden penelitian terdiri dari 110 konsumen di Astra Motor Jakarta. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala Likert 1-10. Teknik analisis
LAPANLAPAN Kesimpulan yang dapat ditarik dari analisa ini adalah bahwa radius aman untuk pengujian SKEA 50 kW cukup kecil, yaitu hanya sekitar 73 m. Selain itu kecepatanKesimpulan yang dapat ditarik dari analisa ini adalah bahwa radius aman untuk pengujian SKEA 50 kW cukup kecil, yaitu hanya sekitar 73 m. Selain itu kecepatan